Kemenkop-UKM Jalin Kemitraan dengan Masjid Istiqlal untuk Pemberdayaan UMKM







Jakarta -
www.kamtibmasindonesia.online

Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) sedang menyiapkan program pemberdayaan ekonomi umat. Rencana itu akan diimplementasikan melalui pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis masjid.

Menindaklanjuti hal tersebut, BPMI bersama Kemenkop-UKM mengadakan Rapat Pemantapan Arah Program Kerjasama yang akan dijalankan oleh keduanya, pada Jumat (28/1/2021). Penanggungjawab program kerjasama BPMI-Kemenkop UKM, Mulyono Lodji, M.Si. didampingi Kepala Subbid untuk masyarakat khusus dan pemberdayaan perempuan, Rosita Tandos, PhD dalam rapat tersebut memaparkan tujuh program strategis sebagai prioritas program tahun 2021.

Adapun tujuh program tersebut adalah: 
- Pembinaan dan Pengembangan Koperasi berbasis Masjid;
- Pengembangan Startup Millenial;
- Pemberdayaan Perempuan;
- Pembinaan UMKM berbasis Masjid;
- Inkubasi bisnis syariah dan produk halal;
- Event reguler nasional dan global; dan 
- UMKM Corner sebagai sentra promosi. 

“Semua program prioritas yang kami paparkan itu merupakan kebutuhan aktual dalam merespon _New_ Istiqlal dan itu _breakdown_ dari spirit arahan Pak Menteri saat berkunjung ke Istiqlal,” papar Mulyono selaku Kepala Subbid Pemberdayaan Ekonomi Umat, Bidang Sosial Pemberdayaan Umat (Bidsosdaum), BPMI. 




Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. Eddy Satria, M.M., didampingi Asiten Deputi Pendampingan Usaha, F. Rinaldi. Turut hadir dalam rapat ini, perwakilan Direksi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM), Smesco, dan beberapa staf lainnya. Edi Satria menegaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan program khusus untuk kerjasama BPMI.

“Sesuai arahan Bapak Menteri untuk terus menyiapkan dan mengkoordinasikan program kerjasama khusus dengan Masjid Istiqlal dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui UMKM, kerjasama ini akan melibatkan semua kedeputian, juga LLP dan LPDB UMKM,” tegas Satria yang sudah mengelilingi dan melihat langsung gerai usaha dan potensi pengembangan UMKM di Masjid Istiqlal. (YG01/MLJ/Red)

Editor: NJK

KKB Kembali Bantai Satu Warga Sipil di Intan Jaya







Papua, www.kamtibmasindonesia.online

Boni Bagau salah seorang warga sipil di Intan Jaya tewas dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di perbatasan distrik Sugapa dan Homeyo Sabtu, 30/01/2021.

Peristiwa penembakan dilaporkan ke Polsek Sugapa oleh keluarga korban bernama Wilem Bagau pada Sabtu, 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.28 WIT.

Sementara Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, pada pukul 17.10 WIT di Polsek Sugapa dilakukan pertemuan dengan keluarga korban penembakan.

Kabid Humas menambahkan, korban Boni Bagau ditembak oleh KKB pimpinan Undinus Kogoya karena dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan TNI/Polri. "Saat ini aparat keamanan TNI-Polri masih melakukan penyelidikan terkait dengan laporan penembakan tersebut," ujarnya.




"Kemudian pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021 pukul 11.58 WIT bertempat di Ruangan Pastoran Kampung Bilogai Distrik Sugapa telah dilaksanakan pertemuan antara TNI/Polri, para tokoh dan keluarga korban terkait penembakan yang dilakukan KKB terhadap Boni Bagau," kata Kabid Humas.



Dari hasil pertemuan tersebut, orang tua korban yang bernama Gad Bagau meminta agar korban dikuburkan di Kampung Agapa. "Hal itu mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan apabila korban diambil atau dibawa ke Distrik Sugapa maupun Distrik Homeyo," ujarnya. (YG01/red)

KAPOLRI BERSILAHTURAHMI DENGAN PANGLIMA TNI UNTUK MENINGKATKAN SINERGITAS DAN SOLIDITAS









Jakarta, 
www.kamtibmasindonesia.online
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Minggu (31/01/2021).

Dalam kunjungan ini, Kapolri dan Panglima TNI didampingi Pejabat Utama masing-masing.

“Hari ini kami melakukan silaturahmi kepada bapak Panglima TNI bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri. Kami diterima oleh Panglima TNI beserta jajaran Pejabat Utama Mabes TNI, “kata Kapolri Jenderal Listyo di Kantor Subden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Listyo menuturkan, tujuan melaksanakan silaturahmi untuk terus meningkatkan sinergitas dan soliditas yang selama ini sudah dilaksanakan Kapolri sebelumnya saat zaman Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Kewajiban saya selaku kapolri baru menjaga dan bahkan meningkatkan sinergitas dan soliditas yang telah kami laksanakan. Karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan penugasan kerja sama dalam hal Kamtibmas yang selama ini telah kita laksanakan,” ujarnya.

Listyo pun memberi contoh kegiatan yang dilakukan bersama TNI-Polri saat ini yakni diantaranya penegakan protokol kesehatan, kegiatan operasi di Poso dan Papua serta penanganan bencana alam.



“Kami terus berkomitmen agar soliditas dan sinergitas TNI Polri terus akan menjadi lebih baik dan solid sehingga masyarakat merasakan TNI Polri di lapangan memberikan rasa aman, memelihara kamtibmas sehingga iklim pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penegakan aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Masyarakat juga bisa merasakan kehidupan normal,” katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, ada beberapa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Kapolri. Salahsatunya rencana rapat pimpinan TNI-Polri yang akan digelar pada Februari 2021.

“Kemudian konteks tugas, TNI senantiasa mendukung terlaksananya penegakan hukum yang dilaksanakan Polri demi terciptanya Kamtibmas,” katanya.

Saat ini, kata Panglima, TNI dan Polri sedang dan terus melaksanakan penegakan protokol kesehatan di seluruh Indonesia. Baik memberikan edukasi atau sosialisasi untuk tidak bosan dan jenuh menggunakan masker.
“Karena dengan menggunakan masker saya akan melindungi saudara dan saudara akan melindungi saya dari terpaparnya Covid-19. Sinergi TNI-Polri dan didukung komponen masyarakat lainnya adalah modal dasar menjaga NKRI,” ucapnya.



Turut hadir dalam pertemuan ini Kapolri didampingi Irwasum, Kabaharkam Polri, Asops Kapolri, Kadiv Propam Polri dan Kadiv Humas Polri. Sementara Panglima TNI di dampingi Aster Panglima, Asops Panglima, Kapuspen TNI dan Kapuskes TNI. (YG01/red)


TNI-POLRI Gelar Olahraga Bersama Guna Menjaga Sinergitas dan Soliditas






Aceh Timur, www.kamtibmasindonesia.online

Bertempat di Mapolsek Rantau Peureulak, Koramil 14/ Rantau Peureulak Aceh Timur melaksanakan kegiatan olahraga bersama Polsek Rantau Peureulak, Jumat (29/01/2021).

Kegiatan olahraga bersama TNI – Polri guna menjalin Sinergitas dan Soliditas demi mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Wilayah Kecamatan Rantau Peureulak. Kegiatan ini dihadiri Komandan Koramil 14/ Rantau Peureulak Kapten Inf Wagimin beserta anggotanya dan Kapolsek Rantau Peureulak Ipda Lufti Arinugraha P. S Tr K, beserta anggotanya juga yang memenuhi halaman Mapolsek Rantau Peureulak dalam suasana penuh bahagia dan kekeluargaan.





Dalam kegiatan tersebut Danramil 14/Rtp Kapten Inf Wagimin menuturkan bahwa "tujuan olahraga bersama ini untuk menjaga Sinergitas dan Soliditas Muspika, antara TNI dan Polri yang selama ini sudah baik. “Mari kita pertahankan, saling mengisi antar sesama sesuai tupoksinya masing-masing, saling berkordinasi segala aktifitas." ujar Danramil.

”Sehingga melalui kegiatan olahraga bersama ini diharapkan dapat semakin mempererat jalinan kebersamaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan antara TNI dan Polri, dan juga mejaga imunitas tubuh di masa pandemi Covid -19 seperti sekarang ini” pungkas Danramil kembali.



Sebelum pelaksanaan dilakukan senam peregangan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan kegiatan olahraga jalan sehat secara bersama dengan rute jarak tempuh sejauh 5 km rute start Polsek Rantau Peureulak finish kembali ke Polsek Rantau Peureulak. Setelah kegiatan jalan santai,di akhiri dengan kegiatan makan bersama.(YG01/red)

Presiden Minta Implementasi Konkret dari PPKM







Bogor, www.kamtibmasindonesia.online

Esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021.

"Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.



Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. (YG01/red)
Sumber:
Bogor, 31 Januari 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden




Beredar Fakta dibalik Kabar Intan Jaya Darurat Militer & Masyarakat Sipil







Intan Jaya, www.kamtibmasindonesia.online

Beredar di media pemberitaan online dan media sosial mengenai kabar bahwa Intan Jaya dalam situasi darurat militer dan masyarakat sipil mengungsi.

Kabar ini ramai dibagikan dengan judul "Intan Jaya Darurat Militer, masyarakat sipil mengungsi gelombang ke II, Mahasiswa Exsodus Intan Jaya minta Jokowi - Ma'ruf Amin tarik Militer di Intan Jaya" sejak Jumat ( 29/01/21).

Dalam kabar tersebut menyebutkan bahwa TNI-Polri melakukan operasi terhadap masyarakat sipil dimana situasi kontak senjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan TNI-Polri berlangsung di kampung Eknemba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya pada Kamis 28 Januari 2021.

Bahkan kabar ini memuat kesaksian dari salah satu korban pengungsian yang menyebutkan aparat keamanan Indonesia melakukan pemukulan dan memberikan hukuman kepada masyarakat sipil setempat di kampung Eknemba Intan Jaya, hal itu terjadi saat situasi kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan TNI.



*Manifest penerbangan dari bandara Sugapa dalam seminggu terakhir, 24-30/01/2021*

Tim redaksi
menelusuri fakta dilapangan mengenai kebenaran dari kabar tersebut, dan ditemukan fakta bahwa

1. Masyarakat di Sugapa Intan Jaya menjalankan aktifitasnya seperti biasa dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti berkebun dan aktivitas lainnya di mulai pada pukul 09.00 WIT.
2. Aktifitas perekonomian masyarakat berjalan normal, dimana di Kampung Dugusiga dan Kampung Soali terlihataktivitas mama-mama berjualan di pasar berjalan normal seperti biasa.

3. Tidak ada pergerakan masyarakat yang mengungsi keluar dari Sugapa dan sekitarnya. Baik dengan tujuan Nabire maupun Enarotali dan sekitarnya.

4. Situasi Bandara Sugapa berjalan Normal dengan intensitas penerbangan berjalan seperti biasa dan tidak ada lonjakan penumpang dalam kurun satu minggu terakhir.

*Kesimpulan*

Kabar yang menyebutkan bahwa Intan Jaya darurat militer dan masyarakat mengungsi gelombang ke II adalah HOAX ATAU TIDAK BENAR Faktanya dari hasil pemantauan dilapangan masyarakat menjalankan aktifitasnya seperti biasa dan tidak ada pergerakan masyarakat yang mengungsi keluar dari Sugapa dan sekitarnya. (Red)





Waspadai Gerakan Terselubung Penghinaan Terhadap Uang Rupiah Yang Sah











Indonesia, www.kamtibmasindonesia.online

Ditemukan masyarakat dan viral di media sosial terdapat transaksi yang menggunakan mata uang Dirham dan Dinar di Depok Jawa Barat dan Yogyakarta, sesuatu hal yang menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat kita yang mana bahwa mata uang sebagai alat tukar yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, namun akhir-akhir heboh adanya kegiatan pasar di masyarakat yang justru tidak lagi menggunakan rupiah.

Transaksi penggunaaan dengan mengesampingkan rupiah dengan alat tukar Dinar dan Dirham tersebut ditemukan pada sejumlah pasar, bernama Pasar Muamalah di beberapa kota, yakni Depok, Bekasi, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penting di ketahui bahwa Bank Indonesia (BI) menegaskan rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah.

Undang-undang mengatur tentang penggunaan rupiah sebagai berikut:
"Seseorang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan atau penjara paling lama satu tahun."

Selain itu, orang tersebut dibebankan denda maksimal Rp200 juta.
Ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 21 dan pasal 33.

Akibat tindakan mengesampingkan mata uang Rupiah sbagai nilai tukar yang sah, akhirnya
Ketum PERNUSA dan Pendiri Aliansi Indonesia Bapak Kanjeng Pangeran Norman H.
angkat bicara,

"Waspadai gerakan terselubung Penghinaan terhadap Uang Rupiah yang sah.
kemungkinan ada ditempat lain bahkan vidionya mempengaruhi orang daerah untuk dicekoki.
Gerakan kelompok ini berselubung Agama, ke Arab-araban tempo dulu di Arab saja sekarang mata uang riyal.
Kelompok ini tidak mencerminkan rasa Nasionalisme menghina mata uang Rupiah.

Mata uang Rupiah adalah pembayaran yang sah, dilindungi UU dan Negara.
Waspadai gerakan ini dan segera diusut jaringannya." Demikian diucapkan beliau dalam tulisannya di beberapa WA Group Pendukung Pemerintah. (YG01/red)

"Selamat Kepada Keluarga Besar Kamtibmas Indonesia" Sambutan Gubernur Sumatera Utara Dalam Acara Open House Kamtibmas Indonesia







Sumatera Utara, www. Kamtibmas Indonesianews.online

Pada Acara Open House Kamtibmas Indonesia, Jumat 29 Januari 2021 yang di dengan Tema Tingkatkan Kamtibmas Yang Kondusif Menuju Indonesia Maju Penuh Berkah, bertempat di Hotel Grand Antares Jl. Sisimangaraja Medan. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melalui Bapak Zulham Efendin Siregar selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya Propinsi Sumatera Utara. Dengan di didampingi Kasubdit Bidang Ormas Bapak Harry Silitonga Selaku Kasubdit Bidang Ormas Kesbanglinmaspol Sumatera Utara, dalam sambutannya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi
menghimbau kepada Seluruh Keluarga Besar Kamtibmas Indonesia, agar selalu menjaga disiplin dalam melaksanakan protokol Covid-19 dengan melindungi diri dengan menjaga jarak,mencuci tangan dan selalu memakai Masker serta berprilaku hidup sehat.  

Selanjutnya Gubernur Edy Rahmayadi melalui Zulham Effendi Siregar, mengucapkan Selamat kepada Kamtibmas Indonesia dalam acara ini, semoga bisa mengimplementasikan tugas dan semua programnya sesuai existensinya dalam mendukung percepatan pembangunan di provinsi Sumatera Utara, dan dapat menggapai cita-cita pendiri Kamtibmas Indonesia dengan pendiri Bangsa dengan elemen lainnya.
 
Selanjutnya, Zulham memberikan Apresiasi Kepada Kamtibmas Indonesia di Sumatera Utara khususnya peran sertanya dengan membangun demokrasi berangkat dari kemajemukan kebersamaan persatuan dan kesatuan menuju Sumut yang mertabat, maju, makmur adil dan demokratis.

Dengan berdirinya Kamtibmas Indonesia diarapkan agar bisa bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan tujuan berlandaskan Pancasila, sehingga apapun bentuk ancaman dan gangguan yang menjadi penghalang bagi kita semua bisa teratasi.

Untuk itu, harapan ke depan Kamtibmas Indonesia di Sumatera Utara bisa memperkokoh dan mampu membangun kekuatan internal serta bisa menjalankan visi misi provinsi Sumatera Utara yang adil makmur dan mertabat.
 
Sementara di waktu yang sama, Presiden Kamtibmas Indonesia Sutan Erwin Sihombing mengatakan meningkatkan persaudaraan dan persatuan dalam rangka mengkawal perwujudan Indonesia maju yang diselenggarakan oleh Negara baik tingakat daerah maupun pusat.

” Agar tujuan Negara bisa terwujud dalam memajukan di daerah khususnya Sumatera Utara,” kata Erwin. 

Kemudian kita sebagai rakyat berharap penyelengara Negara tujuannya agar dapat tercapai, dan sebagai Kamtibmas Indonesia bisa mengkawal perwujudan Indonesia maju.

Dapat dijelaskan, Kamtibmas Indonesia sudah lama ada, dan sejak 2016 sampai sekarang sudah berbadan hukum, dengan semangat kebersamaan mendukung 3 pilar dalam mensukseskan program Negara Indonesia maju menuju Tahun Emas dan berharap Negara memberikan support kepada Kamtibmas Indonesia di Sumatera Utara seperti Garda Kamtibmas, Satgas Swakarsa, LBH Kamtibmas, satgas ketahanan pangan, Koperasi Kamtibmas dan Pers Kamtibmas Indonesia.
Karena melalui kegiatan tersebut
Kamtibmas Indonesia dapat mengkamtibnasi serta memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu SDM, supaya pemerintah Indonesia dapat memberi perhatian kepada Organisasi yang sesuai dengan Undang-undang 1945.

Kamtibmas Indonesia mendukung Bapak Kapolri dalam program Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang lebih menitik beratkan untuk pengaktifan kembali kekuatan rakyat yaitu program PAM Swakarsa 2020, 

” Kekuatan rakyat layak dibangun karena rakyat yang punya Negara agar dapat dinikmati oleh elemen-elemen anak Bangsa,” paparnya. 



Kegiatan ini dihadiri oleh Pendiri, pengurus DPP, DPD Sumut dan DPC-DPC disegala penjuru di Sumatera Utara, tampak hadir Bapak Tengku Rizal Gading sebagai pendiri Panglima DPD /Garda Kamtibmas Yarman Gulo,S.Th., M.Pd.K, Juanda Simanjuntak, S.T., S.Pd Komandan Brigade, dan para Ketua-ketua DPC bersama pengurus serta para undangan dari berbagai instansi POLRI dan TNI, Pemerintah Daerah.
(YG01/red)

Pangdam XII/TPR Tutup Pembinaan Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Internal Satuan Jajaran





Kubu Raya,
www.kamtibmasindonesia.online Kamis (28/1/21) - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menutup kegiatan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Internal Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr bertempat di Aula Sudirman Makodam XII/Tpr.

Sebelumnya, dalam pembinaan ini para peserta yang berasal jajaran Kodam XII/Tpr menerima pembekalan, sosialisasi dan bimtek Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sistem Pengendalian Intern (SPI) guna meningkatkan Pengawasan Internal.

Pembekalan selama satu hari ini sebelumnya dibuka oleh Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos., dengan materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya, Dr. Barkah, S.E., M.Si., Dr. Witarsa, M.Si., dan Bapak Bona P. Purba dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.



Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam acara menyampaikan, Zona Integritas adalah tujuan akhir, bukan WBK atau WBBM. WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan Kantor, Lembaga atau Daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas.

"Waktu kegiatan pembekalan, sosialisasi dan Bimtek yang tersedia sangatlah singkat bila dikaitkan dengan materi yang diberikan, namun demikian para peserta sebagai pejabat pembuat produk di jajaran Kodam XII/Tpr harus bisa membuat dan dapat melaksanakan tertib administrasi dengan baik," tegas Pangdam XII/Tpr.

Untuk itu, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad berharap materi yang telah diperoleh dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan suatu program kerja satuan sehingga tercapai keterpaduan, sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja satuan serta dalam mengendalikan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran sesuai tuntutan Komando Atas guna mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian.

Kepada para peserta, Pangdam XII/Tpr mengucapkan terima kasih atas kesungguhannya dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Untuk itu sekembalinya untuk segera melaksanakan perbaikan di setiap satuan dalam mendukung tertib administrasi dan tetap menjaga komunikasi dengan staf atau bidang terkait supaya tidak ada kekeliruan dalam pembuatan produk staf.

"Kepada pemberi materi saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada para peserta, semoga dapat bermanfaat untuk peningkatan dan penyempurnaan produk staf dalam mendukung tugas pokok Kodam XII/Tpr," tutup Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad. (Pendam XII/Tpr/YG01/red)

Pangdam XVIII/Kasuari: Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Saya Tetap Sehat dan Merasa Segar





Manokwari.kasuari18
www.kamtibmasindonesia.online

Usai menerima vaksin pertama pada 14 Januari 2021 lalu dan dipantau perkembangannya selama 14 hari, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) bersama para Relawan Pertama Vaksinasi Covid-19 wilayah Provinsi Papua Barat menjalani penyuntikan vaksin untuk kedua kalinya, Kamis (28/1/2021) di RSUD Provinsi Papua Barat, Reremi, Manokwari.

Menanggapi pertanyaan Pers tentang perkembangan kondisi fisik & kesehatannya selama kurun waktu 14 hari sejak penyuntikan pertama Vaksin Covid-19, Pangdam mengungkapkan bahwa semuanya berjalan normal tanpa ada keluhan. Dirinya sehat dan tetap merasa segar, termasuk para relawan lainnya yang telah menjalani vaksin perdana.

“Sampai dengan saat ini, kami dalam keadaan sehat, semuanya berjalan normal tanpa ada keluhan. Kami rasakan badan tetap sehat dan merasa segar. Bahkan beberapa hari lalu saya juga sempat melaksanakan penerbangan ke Jakarta dan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kami juga melaksanakan kegiatan olahraga, kegiatan rutin di kantor, dan semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar,” ungkap Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Setelah menjalani penyuntikan kedua Vaksin Covid-19 ini, Pangdam beserta relawan lainnya mendapatkan sertifikat.



"Kami tadi telah mendapatkan sertifikat atau Kartu Vaksinasi Covid-19, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy via online. Jadi nanti saat melakukan perjalanan ke luar kota melalui jalur udara atau pun laut, cukup menunjukkan kartu tersebut tanpa melaksanakan Tes Swab karena sudah dinyatakan sehat dan sudah divaksinasi. Inilah salah satu kelebihan kenapa kita divaksinasi," ujarnya.




“Jadi sekali lagi, semoga melalui penyelenggaraan vaksinasi ini, Indonesia dapat terbebas dari Covid-19 sehingga kita bisa membangun kembali Indonesia,” sambungnya.

Pangdam dan para Relawan Vaksin Covid-19 Provinsi Papua Barat berharap agar warga masyarakat mengikuti program Vaksinasi Covid-19.

“Kami relawan yang pertama menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua Barat agar jangan takut atau ragu untuk divaksin, karena saya dan para Relawan Vaksin Covid-19 sudah membuktikan, bahwa hingga saat ini kami masih tetap dalam keadaan sehat untuk bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi,"

(Pendam XVIII/Ksr/
YG01/red)

Pangdam XVIII/Kasuari: Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Saya Tetap Sehat dan Merasa Segar





Manokwari.kasuari18
www.kamtibmasindonesia.online

Usai menerima vaksin pertama pada 14 Januari 2021 lalu dan dipantau perkembangannya selama 14 hari, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) bersama para Relawan Pertama Vaksinasi Covid-19 wilayah Provinsi Papua Barat menjalani penyuntikan vaksin untuk kedua kalinya, Kamis (28/1/2021) di RSUD Provinsi Papua Barat, Reremi, Manokwari.

Menanggapi pertanyaan Pers tentang perkembangan kondisi fisik & kesehatannya selama kurun waktu 14 hari sejak penyuntikan pertama Vaksin Covid-19, Pangdam mengungkapkan bahwa semuanya berjalan normal tanpa ada keluhan. Dirinya sehat dan tetap merasa segar, termasuk para relawan lainnya yang telah menjalani vaksin perdana.

“Sampai dengan saat ini, kami dalam keadaan sehat, semuanya berjalan normal tanpa ada keluhan. Kami rasakan badan tetap sehat dan merasa segar. Bahkan beberapa hari lalu saya juga sempat melaksanakan penerbangan ke Jakarta dan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kami juga melaksanakan kegiatan olahraga, kegiatan rutin di kantor, dan semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar,” ungkap Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Setelah menjalani penyuntikan kedua Vaksin Covid-19 ini, Pangdam beserta relawan lainnya mendapatkan sertifikat.



"Kami tadi telah mendapatkan sertifikat atau Kartu Vaksinasi Covid-19, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy via online. Jadi nanti saat melakukan perjalanan ke luar kota melalui jalur udara atau pun laut, cukup menunjukkan kartu tersebut tanpa melaksanakan Tes Swab karena sudah dinyatakan sehat dan sudah divaksinasi. Inilah salah satu kelebihan kenapa kita divaksinasi," ujarnya.




“Jadi sekali lagi, semoga melalui penyelenggaraan vaksinasi ini, Indonesia dapat terbebas dari Covid-19 sehingga kita bisa membangun kembali Indonesia,” sambungnya.

Pangdam dan para Relawan Vaksin Covid-19 Provinsi Papua Barat berharap agar warga masyarakat mengikuti program Vaksinasi Covid-19.

“Kami relawan yang pertama menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua Barat agar jangan takut atau ragu untuk divaksin, karena saya dan para Relawan Vaksin Covid-19 sudah membuktikan, bahwa hingga saat ini kami masih tetap dalam keadaan sehat untuk bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi,"

(Pendam XVIII/Ksr/
YG01/red)

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua





Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan naikkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua. Rencana ini tercantum dalam poin-poin revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

"Dalam hal ini ada peningkatan dana otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional," ujarnya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Selain itu, pemerintah juga menambah skema pendanaan menjadi dana transfer melalui skema block grant dan performance based. Sebelumnya, dana otsus Papua hanya disalurkan melalui dana transfer melalui skema block grant.

Lewat skema ini berarti penggunaan dana diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

"Untuk bisa tingkatkan efektivitas dana otsus, kami akan lakukan kombinasikan block grant alokasi transfer langsung, seperti selama ini, dan berdasarkan performance base. Untuk meyakinkan masyarakat Papua benar-benar menikmati dana otsus baik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan," terangnya

Sementara itu, jangka waktu pemberian dana otsus Papua tetap yakni 20 tahun. Guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang tentang Otsus Papua kepada DPR sejak 4 Desember 2020 lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mencari formula regulasi terbaik agar dana Otsus Papua bisa dirasakan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan.
"Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitnya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kami atur bagaimana caranya," kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah di akun YouTube resmi Polhukam RI.(YG01/red)

SKKP dan Revo Adakan Peluncuran Program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia





Jakarta -www.kamtibmasindonesia.online
Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) bekerjasama dengan pengembang aplikasi ojek online Revo mengadakan acara launching atau peluncuran program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia bertempat di Kampus SMK Global Indonesia, Rabu, 27 Januari 2021. Dalam acara ini, selain sosialisasi program Revo Ojol Jaman Now, Naik Ojek Dapat Duit, juga sekaligus diikuti penyerahan unit kendaraan motor listrik Gesits hasil produksi anak bangsa melalui BUMN PT. Wika Manufacture, Tbk.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur SKKP (Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit), Hilman Thayib Mandagi; Operator Program Revo, Roy Siby; Marketing Manager Motor Listrik Gesit, Anto Tobing; dan Marketing Manager Bank Permata. Selain itu hadir juga mitra SKKP-Revo, yakni Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke; Kepala SMK Global Indonesia, Sunarto, S.Kom, MM; dan beberapa pihak lainnya.

Dari pantauan lapangan, antusiasme pengunjung terhadap program ini cukup tinggi. Hal itu terlihat dari dialog yang berkembang dalam acara pembukaan kegiatan itu.

Juga, minat pengunjung acara terhadap unit motor listrik Gesits terlihat sangat baik. Ini menjadi penting karena dapat menjadi awal pengembangan teknologi otomotif karya bangsa sendiri ke masa depan.

Dalam sambutannya Hilman Mandagi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar berbagai elemen bangsa dalam membangun negeri ini. "Salah satu bentuk kolaborasi adalah melalui sinergi SKKP, Revo, WIKA dengan motor listrik Gesits-nya, dan mitra kerja lainnya," ujar Hilman.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan harapannya semoga program kerjasama yang baik ini mampu mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik di masa pandemi Covid-19 maupun ke masa depan. "Bahkan untuk jangka menengah nanti, program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia ini akan menjadi penggerak perubahan budaya bangsa kita dalam bidang transportasi berbasis energi non BBM, sebab tidak mudah merobah budaya masyarakat untuk berganti dari penggunaan BBM ke listrik dalam berkendaraan. Melalui program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia ini, kita mulai berobah dari yang biasanya gunakan BBM ke listrik," jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini berharap.

Acara ini juga diikuti kegiatan pameran UMKM selama 3 hari di halaman Kampus SMK Global Indonesia. ( YG01/APL/Red)

Pangdivif 2 Kostrad Dampingi Asops Kasad Periksa Kesiapan Operasi Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Yonif Para Raider 501/Divif 2 Kostrad



Madiun, www.kamtibmasindonesia.online

Pendiv2 – Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr (Han) mendampingi Asisten Operasi (Asops) Kasad Mayjen TNI Surawahadi, S.I.P., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pemeriksaan Kesiapan Operasi (Riksiapops) Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Yonif Para Raider 501 Kostrad di wilayah Papua TA. 2021, bertempat di Mayonif Para Raider 501 Kostrad, Madiun. Selasa (26/1).



Kegiatan pemeriksaan kesiapan operasi diawali dengan menerima paparan dari Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) terkait rencana serta kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan (Mobile) di wilayah Papua.

Dalam pemeriksaan kesiapan operasi tersebut, Asops Kasad memeriksa kesiapan personel maupun materiil yang akan dikerahkan oleh Yonif Para Raider 501 Kostrad, serta mengecek secara langsung penguasaan materi yang telah diperoleh prajurit Satgas selama pelaksanaan latihan pratugas.



Dalam arahannya Asops Kasad mengatakan, “Bahwa tugas operasi yang akan diemban adalah tugas kehormatan dan sekaligus kepercayaan yang harus diemban oleh prajurit Yonif Para Raider 501 Kostrad. Fokus dari tugas ini adalah untuk menetralisir berbagai ancaman keamanan dari kelompok separatis bersenjata yang telah menunjukkan niatnya memisahkan diri dari bingkai NKRI melalui berbagai aksi separatisme,” ujarnya.

Senada dengan Asops Kasad, Pangdivif 2 Kostrad mengungkapkan, “Tugas operasi adalah kehormatan, tidak semua prajurit mendapatkan kehormatan tugas operasi. Kalian adalah wakil dari negara Indonesia, jaga selalu kehormatan Satuan, kehormatan Kostrad, Angkatan Darat, serta TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.



“Satukan niat, laksanakan tugas operasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, oleh karnanya jaga kepercayaan tersebut dengan senantiasa melakukan yang terbaik di daerah operasi, jaga marwah satuan Yonif Para Raider 501 Kostrad dan tunjukan bahwa prajurit Bajra Yudha adalah prajurit Kostrad sejati,” pungkas Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr. (Han). (YG01/red)

Luar Biasa, 200 Prajurit TNI AL Asal Papua Siap Awaki Kapal Perang RI






Papua Barat, www.kamtibmasindonesia.online

Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut berhasil mendidik dan melatih sebanyak 200 putra-putri asal Papua dan Papua Barat menjadi prajurit TNI Matra Laut melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) tahun anggaran 2020.


Kedua program pendidikan tersebut telah dilaksanakan selama enam bulan di Mako Satdik-3 TNI AL – Sorong dan di Kapal Perang RI. Pelaksanaan pendidikan dinyatakan selesai setelah ditutup resmi oleh Komandan Satuan Pendidikan-3 TNI AL, Laksamana Pertama TNI Hendri Suprianto di Mako Satdik-3 Jl. Poros Katapop, Desa Majener, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat, Selasa (26/1/2021).




Komandan Satdik-3 TNI AL – Sorong mengatakan, tanggal 1 Agustus 2020 yang lalu, berbaris sebanyak 183 orang pemuda dan 17 orang pemudi sipil yang berhasil lulus dari rangkaian tes untuk menjadi prajurit TNI AL. Sedangkan pada hari ini, tanggal 26 Januari 2021 berbaris 200 prajurit TNI Matra Laut yang terdidik dan terlatih.


“Kalian semua sudah bermetamorfosis dari pemuda dan pemudi sipil menjadi prajurit dengan sikap tindakan yang mencerminkan keteguhan, kebanggaan dan kecekatan melaksanakan perintah. Anda semua saat ini adalah prajurit militer. Proses perubahan ini harus kalian hayati dengan rasa syukur yang luar biasa terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena ini adalah karunia yang luar biasa,” ujarnya.



Dengan demikian, 200 prajurit TNI AL asal Papua dan Papua Barat tersebut, dinyatakan siap mengawaki Kapal Perang RI (KRI) yang ada di Komando Armada III dan jajaran. Segenap prajurit terdidik dan terlatih ini akan melaksanakan tugas negara sebagai ABK Kapal Perang menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI di perairan laut Wilayah Timur Indonesia, yakni perairan Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat serta ALKI III.    



”Setelah ini, kalian akan ditempatkan di satuan-satuan tertentu sebagai tempat pengabdian, tempat mencurahkan seluruh kemampuan dan tempat membuktikan kegigihan sebagai prajurit TNI AL. Dharma bakti, pengabdian berikutnya masih sangat banyak keringat dan air mata bahkan darah. Tapi saya perintahkan, kalian semua tidak boleh gentar, tidak boleh mundur selangkah pun dari kesulitan dan tantangan karena kalian mampu,” tegasnya. YG01/red)

Sumber:
Kadispen Koarmada III Kolonel Laut Drs. Abdul Kadir, M.A.P

Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo Lantik Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri








Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 27 Januari 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021.





"Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.


Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Listyo akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol. Idham Azis, yang memasuki masa pensiun.

Memberikan keterangan selepas acara pelantikan, Kapolri ke-25 tersebut menyampaikan komitmennya untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri dan melakukan transformasi di tubuh Polri dalam berbagai bidang untuk menjadikan Polri yang lebih baik ke depannya.

"Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, yakni bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, dan bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan," ucapnya.



Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidanan Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 Jenderal Pol. Idham Azis.
(YG01/red)

Tangkal Intoleransi Radikalisme dan Terorisme, Polda Sumbar Hadirkan Mantan Pelaku Radikal Ken Setiawan






Sumatera Barat, www.kamtibmasindonesia.online

Direktorat pembinaan masyarakat ( DITBINMAS) Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat  menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema peran masyarakat dalam mengimplementasikan nagari tageh kesehatan, keimanan, pangan, ekonomi dan menangkal intoleransi, radikalisme serta terorisme di Hotel Grand Zuri, Padang, Jumat (26/01/2021).

Acara FGD dibuka oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dan  didampingi oleh Direktur Binmas Polda Sumbar Kombes Pol Johni Soeroto serta pejabat utama Polda Sumbar.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto mengajak seluruh masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dan mengantisipasi pencegahan paham intoleransi radikal dan terorisme.

Tidak sekadar formalitas, kegiatan ini turut mengundang pemateri yang pernah terjun langsung dalam gerakan radikal untuk menyampaikan pengalaman hijrahnya yaitu Ken Setiawan, mantan aktivis kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia.

Dalam kapasitasnya, Ken Setiawan diminta membantu Polda Sumbar dalam menanamkan rasa cinta terhadap NKRI. Hal itu dilakukan dengan menceritakan pengalaman kelamnya ketika tergabung dan ketika keluar dalam organisasi radikal agar masyarakat waspada.

Untuk memastikan materi deradikalisasi ini sampai ke pihak yang tepat, Polda Sumbar mengundang perwakilan organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, sosial dan keagamaan.

Dengan itu Polda berharap bisa menjadi penyambung lidah atau mitra kepolisian untuk menangkal intoleransi, radikalisme, terorisme dalam masyarakat.

Ken Setiawan sendiri saat ini menjadi pionir gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, yaitu sebuah organisasi yang gerakannya menjadi bilik aduan masyarakat serta motor pencegahan atas gerakan radikal yang saat ini dianggap menyesatkan Ummat.

Tidak perlu muluk-muluk dan memakan waktu yang lama bagi kelompok radikal dalam melakukan kaderisasi, ungkap Ken Setiawan.

Bahkan Ken Setiawan memberikan simulasi perekrutan kepada salah satu peserta FGD, dalam kurun waktu 1 menit lansung bisa mengkafirkan dirinya dan merasa berada disebuah negara yang jahiliyah, negara dianggap melawan hukum tuhan.

Ken menilai bahwa organisasi intoleran dan radikal memanfaatkan kesempatan menggaet calon anggota baru saat situasi bangsa sedang terpecah belah seperti saat ini, mereka membuat proaganda seolah olah pemerintah dzalim.

Hal tersebut menjadi potensi besar bagi kelompok radikal memprovokasi masyarakat, mereka justru berharap terjadi konflik, karena itu dianggap sebuah peluang besar untuk meruntuhkan pemerintah yang dianggap zalim dan taghut,” jelasnya.

Menurut Ken, di Sumatera Barat ada beberapa kelompok radikal yg dominan dan bergerak masif, diantaranya Khilafatul Muslimin, JAD, MMI dan Ikhwanul Muslimin.

Pembaiatan Khilafatul Muslimin di sumbar menurut Ken sudah mulai sejak tahun 2016 di daerah Payakumbuh, Agam, Solok, Tanah Datar dan Kota Padang, bahkan di Kota Padang saat ini mereka sudah ada jaringan sampai di kecamatan. 

Oleh karenanya, pada kesempatan itu Ken mengajak seluruh lapisan masyarakat yang hadir untuk bersama memerangi pemikiran memecah belah bangsa tersebut. Yaitu dengan cara merangkul segenap lingkungannya untuk memasyarakatkan Pancasila yang merupakan alat pemersatu bangsa.

Caranya, kita harus berusaha satukan perspektif dahulu tentang radikalisme dan Pancasila yang dianggap taghut. Setelah itu baru bisa merapatkan barisan untuk melawannya agar masyarakat tidak terpengaruh dan terpapar paham radikal,” ungkapnya.

Ken Setiawan menekankan bahwa saat ini orang-orang yang terjebak dalam paham radikalisme, intoleransi dan terorisme ialah akibat tidak mau belajar, malas, dan taklid dalam satu kelompoknya saja yang dianggap paling benar.

“Akibat adanya paham inroleransi, radikal dan terorisme inilah masyarakat jadi banyak salah kaprah tentang ajaran Islam. Banyak yang akhirnya masyarakat phobia terhadap agama, bahkan ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya belajar agama di sekolah atau di kampus, karena takut anaknya direkrut kelompok radikal,” terang Ken.

Karena kewaspadaan yang berlebihan akhirnya anak mereka tidak dibekali ilmu agama yang otomatis akan terancam dengan bahaya baru, misalnya narkoba, pergaulan bebas, hoax dan lain sebagainya.

Ken berharap masyarakat memahami konsep Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda beda tetapi tetap satu, setiap agama bisa hidup damai saling berdampingan dengan toleransi tanpa adanya kecurigaan dari setiap pihak karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kebencian.

“Sehingga kita bisa tetap hidup berdampingan dengan semua saudara kita dari berbagai latar belakang apapun,” pintanya.

“Agama itu menjadi rahmat, ketika belajar agama otomatis ahlaknya menjadi baik, jadi kalau ada orang mengaku beragama tapi dia mengajarkan kebencian, hujatan dan caci makian hendaklah jangan di ikuti, saya yakin dia belajar dengan orang atau guru yang salah,” imbuhnya.

Ken berpesan, belajarlah agama dengan paripurna kepada ahlinya yang jelas. Soalnya, bila sudah sembunyi sembunyi, selalu menyalahkan orang lain, bahkan sampai dalam tahap mengkafirkan orang lain, Ken meminta untuk segera menolaknya.

“Tapi bila terus memaksa, laporkan ke aparat terdekat. Tolok ukurnya mudah, agama itu menjadikan pemeluknya menjadi tersenyum dan membuat orang tersenyum. Jadi, bila ada orang mengajarkan agama dengan pemarah, pemberontak berarti itu ajaran sesat. Jangan ikuti, karena bisa menyesatkan,” Terang Ken.

Ken Setiawan juga membuka ruang diskusi dan pengaduan masyarakat di hotline whatsapp 0898-5151-228. Tutupnya. (Ken Setiawan/YG01/red)


Uskup Agung Merauke, Percaya Masyarakat Papua Tidak Emosional Menghadapi Konten Rasis A. Nababan






Papua, www.kamtibmasindonesia.online

Banyak pihak menyesalkan bahkan mengutuk rasisme oleh Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai, yang diekspose melalui akun Facebook pribadinya pada tanggal 21 Januari 2021 lalu. Berbagai elemen masyarakat termasuk para pemuka menyuarakan keprihatinannya.

Salah satunya datang dari Mgr. P.C. Mandagi, MSC., Uskup Agung Merauke. Selain mengutuk dengan keras, dirinya juga meminta agar Ambroncius Nababan untuk diproses hukum secara transparan, sehingga di masa akan datang, tidak ada lagi kasus rasisme di tanah air Indonesia ini terutama yang ditujukan kepada orang Papua.

Menurutnya dengan sikap dan perbuatan Ambroncius, pantaslah semua orang Papua tersinggung dan marah, namun kemarahan itu baiknya ditunjukkan bukan dengan melakukan aksi kekerasan.

“Saya percaya orang Papua khususnya di Papua Selatan tidak akan terpancing dengan melakukan kekerasan atas pelecehan ini. Orang Papua akan menunjukkan kedewasaan sebagai pribadi manusia dan sebagai umat beragama,” ucapnya.

Mgr. P.C. Mandagi MSC., juga mengajak kepada semua pihak sebagai sesama anak bangsa untuk saling menghargai dengan tidak merendahkan dan melecehkan derajat seseorang dari kelompok suku, agama dan ras lainnya.

“Kita ini semua umat manusia yang memiliki derajat tinggi dan sama dimata Tuhan, kita bukanlah hewan atau binatang yang tidak memiliki perasaan,” tegasnya.

Sebelumnya telah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mengutuk perbuatan rasis Nababan ini, seperti yang dilakukan tokoh masyarakat dan komunitas Batak yang berada di Papua. Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) di Yapen dalam pernyataan sikap kerasnya yang tertuang dalam pernyataan tertulis nomor:01/SP-KMB-YAPEN/I/2021 dan dibacakan Ketua KMB Gokman Simbolon, SH.

Selain mengutuk dan mengecam keras serta menyampaikan bahwa yang dilakukan tersebut adalah sikap pernyataan pribadi Nababan yang tidak mewakili sikap masyarakat Batak, komunitas ini juga meminta kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas serta memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuntut Nababan agar memohon maaf kepada saudara Natalius Pigai dan Masyarakat Papua.

Pernyataan sikap keras mengutuk dan kecaman senada, juga dikeluarkan Kerukunan Masyarakat Batak di Nabire dan KMB di Numfor Supiori.

Semua pihak berharap, dengan kejadian ini kedamaian dan keamanan Papua dapat dijaga, untuk meneruskan pembangunan dan kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (YG01/red)

Kapolres Dukung 15 Sekretariat Simpul PPWI Tingkat Kecamatan di Sangihe







Keterangan foto: PPWI Sangihe silahturahmi dengan Kapolres AKBP Tony Budhi Susetyo_
Sangihe - www.kamtibmasindonesia.online

Ketua DPC PPWI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fentje Janis, mengatakan pentingnya sinergitas antar lembaga dan instansi pada sebuah negara, sebagai pendukung kelancaran dan kesuksesan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. “Begitu juga dengan PPWI dan Polri, perlu sinergitas bersama-sama membangun Sangihe yang kondusif dan maju,” kata Janis yang merupakan purna anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kepada media usai pertemuan dengan Kapolres Sangihe, Selasa, 26 Januari 2021.

Dalam kesempatan silaturahmi PPWI di ruang kerja Kapolres Sangihe hari ini, Selasa 26/01/2021, Polri mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di 15 kecamatan yang ada di Tampungang Lawo (Sangihe), Kota Malahasa. “Kami Polres Kepulauan Sangihe, akan mendukung kegiatan yang positif dari PPWI,” tegas Kapolres Sangihe, AKBP Tony Budhi Susetyo, yang pernah mengenyam pendidikan di Jepang utusan Polri program JICA.

Kapolres juga menyatakan bahwa pembentukan Sekretariat Simpul PPWI di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan gagasan yang bagus. “Itu merupakan hal yang bagus, Polri selalu siap, bisa saling kerjasama di 15 Sekretariat PPWI yang ada di 15 kecamatan itu,” imbuh Kapolres yang jago melukis ini.

Begitu juga dengan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke di Jakarta, ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPWI Sangihe. “Hal itu sangat bagus, karena secara nasional PPWI tetap bekerja sama dengan Polri dan TNI juga instansi lain, demi kemajuan NKRI,” tandas Lalengke yang merupakan guru jurnalis di Mabes Polri dan Mabes TNI selama ini. (AJT/Wilson L/YG01/Red)


Kunjungi Sumsel, Presiden Akan Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang





Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 26 Januari 2021, diagendakan untuk menuju Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna melakukan kunjungan kerja.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.25 WIB.



Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden akan langsung menuju gerbang tol Kramasan yang akan menjadi lokasi peresmian jalan tol Kayu Agung - Palembang - Betung. Adapun yang akan diresmikan Kepala Negara kali ini adalah ruas Kayu Agung - Palembang.

Setelah acara peresmian, Kepala Negara diagendakan untuk langsung meninjau tol tersebut. Peninjauan rencananya dilakukan sepanjang 9 kilometer di mana Presiden juga akan menyempatkan meninjau keunikan Jembatan Ogan di KM 364.

Presiden dan rombongan terbatas akan langsung kembali menuju Jakarta pada siang hari, seusai acara.



Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatera Selatan antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin .(YG01/red)

Sumber:
Jakarta, 26 Januari 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Mulai 5 Februari, Terminal Bus dan Stasiun KA akan Tes Covid-19 dengan GeNose





Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau langsung penggunaan alat GeNose C19 di Terminal Kampung Rambutan, Minggu 24/1/2021 (DOKUMENTASI KEMENHUB)

Jakarta, www.kamtibmasindonesiaonline.
 Pemerintah telah berencana untuk menggunakan alat deteksi Covid-19 dengan menggunakan sampel napas,GeNose, di stasiun kerta api dan terminal bus.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia mengatakan, alat pendeteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada itu sudah mendapat persetujuan edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Untuk itu, pada moda kereta api akan diterapkan secara wajib (mandatory) pada tanggal 5 Februari 2021. Sedangkan angkutan bus tidak wajib, tapi akan dilakukan pengecekan secara random menggunakan GeNose mulai 5 ferbuari 2021, yang akan dimulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu,” tutur Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (24/1/2021).

Selain itu, ia memimnta Dirjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan para kadishub di seluruh Indonesia.

“Jika nanti saatnya dilakukan pengecekan secara acak dan seseorang dinyatakan positif maka yang bersangkutan tidak dibolehkan untuk berangkat,” ujarnya.

Budi mengimbau masyarakat yang akan berpergian dengan menggunakan bus agar tak memaksakan diri untuk berangkat jika sedang merasa tak enak badan atau sakit.

“Kita ingin semua masyarakat tertib dan membantu pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik,” katanya.

Terkait dipilihnya moda transportasi kereta api dan bus untuk pertama kali menerapkan tes Covid-19 menggunakan GeNose, karena harga tiket pada rute tertentu lebih murah daripada pengecekan tes Covid-19 melalui Rapid Antigen atau PCR Test.

“Karena kereta api ada jarak-jarak tertentu, katakan Jakarta-Bandung Rp 100.000, kalau mesti antigen Rp 100.000 lagi itu kan mahal, apalagi tarif bus yang lebih murah lagi, ada yang cuma Rp 40.000 - Rp 50.000,” tutur Menhub.

"Tapi dengan GeNose ini harganya hanya Rp 20.000.Apalagi kalau nanti dengan skala besar bisa lebih murah menjadi Rp 15.000, jadi lebih terjangkau. Kami sudah pesan 200 unit untuk 44 titik stasiun di seluruh Jawa dan Sumatera,” tambahnya.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, terminal pertama yang akan menggunakan GeNose adalah Terminal Pulo Gebang.

“Dan secara bertahap kita sudah pesan 100 alat GeNose yang akan segera kita distribusikan ke daerah-daerah,” ucapnya. (Red)