Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua





Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan naikkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua. Rencana ini tercantum dalam poin-poin revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

"Dalam hal ini ada peningkatan dana otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional," ujarnya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Selain itu, pemerintah juga menambah skema pendanaan menjadi dana transfer melalui skema block grant dan performance based. Sebelumnya, dana otsus Papua hanya disalurkan melalui dana transfer melalui skema block grant.

Lewat skema ini berarti penggunaan dana diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

"Untuk bisa tingkatkan efektivitas dana otsus, kami akan lakukan kombinasikan block grant alokasi transfer langsung, seperti selama ini, dan berdasarkan performance base. Untuk meyakinkan masyarakat Papua benar-benar menikmati dana otsus baik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan," terangnya

Sementara itu, jangka waktu pemberian dana otsus Papua tetap yakni 20 tahun. Guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang tentang Otsus Papua kepada DPR sejak 4 Desember 2020 lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mencari formula regulasi terbaik agar dana Otsus Papua bisa dirasakan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan.
"Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitnya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kami atur bagaimana caranya," kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah di akun YouTube resmi Polhukam RI.(YG01/red)

SKKP dan Revo Adakan Peluncuran Program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia





Jakarta -www.kamtibmasindonesia.online
Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) bekerjasama dengan pengembang aplikasi ojek online Revo mengadakan acara launching atau peluncuran program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia bertempat di Kampus SMK Global Indonesia, Rabu, 27 Januari 2021. Dalam acara ini, selain sosialisasi program Revo Ojol Jaman Now, Naik Ojek Dapat Duit, juga sekaligus diikuti penyerahan unit kendaraan motor listrik Gesits hasil produksi anak bangsa melalui BUMN PT. Wika Manufacture, Tbk.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur SKKP (Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit), Hilman Thayib Mandagi; Operator Program Revo, Roy Siby; Marketing Manager Motor Listrik Gesit, Anto Tobing; dan Marketing Manager Bank Permata. Selain itu hadir juga mitra SKKP-Revo, yakni Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke; Kepala SMK Global Indonesia, Sunarto, S.Kom, MM; dan beberapa pihak lainnya.

Dari pantauan lapangan, antusiasme pengunjung terhadap program ini cukup tinggi. Hal itu terlihat dari dialog yang berkembang dalam acara pembukaan kegiatan itu.

Juga, minat pengunjung acara terhadap unit motor listrik Gesits terlihat sangat baik. Ini menjadi penting karena dapat menjadi awal pengembangan teknologi otomotif karya bangsa sendiri ke masa depan.

Dalam sambutannya Hilman Mandagi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar berbagai elemen bangsa dalam membangun negeri ini. "Salah satu bentuk kolaborasi adalah melalui sinergi SKKP, Revo, WIKA dengan motor listrik Gesits-nya, dan mitra kerja lainnya," ujar Hilman.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan harapannya semoga program kerjasama yang baik ini mampu mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik di masa pandemi Covid-19 maupun ke masa depan. "Bahkan untuk jangka menengah nanti, program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia ini akan menjadi penggerak perubahan budaya bangsa kita dalam bidang transportasi berbasis energi non BBM, sebab tidak mudah merobah budaya masyarakat untuk berganti dari penggunaan BBM ke listrik dalam berkendaraan. Melalui program Ojol Gesits untuk UMKM Indonesia ini, kita mulai berobah dari yang biasanya gunakan BBM ke listrik," jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini berharap.

Acara ini juga diikuti kegiatan pameran UMKM selama 3 hari di halaman Kampus SMK Global Indonesia. ( YG01/APL/Red)

Pangdivif 2 Kostrad Dampingi Asops Kasad Periksa Kesiapan Operasi Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Yonif Para Raider 501/Divif 2 Kostrad



Madiun, www.kamtibmasindonesia.online

Pendiv2 – Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr (Han) mendampingi Asisten Operasi (Asops) Kasad Mayjen TNI Surawahadi, S.I.P., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pemeriksaan Kesiapan Operasi (Riksiapops) Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Yonif Para Raider 501 Kostrad di wilayah Papua TA. 2021, bertempat di Mayonif Para Raider 501 Kostrad, Madiun. Selasa (26/1).



Kegiatan pemeriksaan kesiapan operasi diawali dengan menerima paparan dari Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) terkait rencana serta kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan (Mobile) di wilayah Papua.

Dalam pemeriksaan kesiapan operasi tersebut, Asops Kasad memeriksa kesiapan personel maupun materiil yang akan dikerahkan oleh Yonif Para Raider 501 Kostrad, serta mengecek secara langsung penguasaan materi yang telah diperoleh prajurit Satgas selama pelaksanaan latihan pratugas.



Dalam arahannya Asops Kasad mengatakan, “Bahwa tugas operasi yang akan diemban adalah tugas kehormatan dan sekaligus kepercayaan yang harus diemban oleh prajurit Yonif Para Raider 501 Kostrad. Fokus dari tugas ini adalah untuk menetralisir berbagai ancaman keamanan dari kelompok separatis bersenjata yang telah menunjukkan niatnya memisahkan diri dari bingkai NKRI melalui berbagai aksi separatisme,” ujarnya.

Senada dengan Asops Kasad, Pangdivif 2 Kostrad mengungkapkan, “Tugas operasi adalah kehormatan, tidak semua prajurit mendapatkan kehormatan tugas operasi. Kalian adalah wakil dari negara Indonesia, jaga selalu kehormatan Satuan, kehormatan Kostrad, Angkatan Darat, serta TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.



“Satukan niat, laksanakan tugas operasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, oleh karnanya jaga kepercayaan tersebut dengan senantiasa melakukan yang terbaik di daerah operasi, jaga marwah satuan Yonif Para Raider 501 Kostrad dan tunjukan bahwa prajurit Bajra Yudha adalah prajurit Kostrad sejati,” pungkas Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr. (Han). (YG01/red)

Luar Biasa, 200 Prajurit TNI AL Asal Papua Siap Awaki Kapal Perang RI






Papua Barat, www.kamtibmasindonesia.online

Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut berhasil mendidik dan melatih sebanyak 200 putra-putri asal Papua dan Papua Barat menjadi prajurit TNI Matra Laut melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) tahun anggaran 2020.


Kedua program pendidikan tersebut telah dilaksanakan selama enam bulan di Mako Satdik-3 TNI AL – Sorong dan di Kapal Perang RI. Pelaksanaan pendidikan dinyatakan selesai setelah ditutup resmi oleh Komandan Satuan Pendidikan-3 TNI AL, Laksamana Pertama TNI Hendri Suprianto di Mako Satdik-3 Jl. Poros Katapop, Desa Majener, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat, Selasa (26/1/2021).




Komandan Satdik-3 TNI AL – Sorong mengatakan, tanggal 1 Agustus 2020 yang lalu, berbaris sebanyak 183 orang pemuda dan 17 orang pemudi sipil yang berhasil lulus dari rangkaian tes untuk menjadi prajurit TNI AL. Sedangkan pada hari ini, tanggal 26 Januari 2021 berbaris 200 prajurit TNI Matra Laut yang terdidik dan terlatih.


“Kalian semua sudah bermetamorfosis dari pemuda dan pemudi sipil menjadi prajurit dengan sikap tindakan yang mencerminkan keteguhan, kebanggaan dan kecekatan melaksanakan perintah. Anda semua saat ini adalah prajurit militer. Proses perubahan ini harus kalian hayati dengan rasa syukur yang luar biasa terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena ini adalah karunia yang luar biasa,” ujarnya.



Dengan demikian, 200 prajurit TNI AL asal Papua dan Papua Barat tersebut, dinyatakan siap mengawaki Kapal Perang RI (KRI) yang ada di Komando Armada III dan jajaran. Segenap prajurit terdidik dan terlatih ini akan melaksanakan tugas negara sebagai ABK Kapal Perang menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI di perairan laut Wilayah Timur Indonesia, yakni perairan Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat serta ALKI III.    



”Setelah ini, kalian akan ditempatkan di satuan-satuan tertentu sebagai tempat pengabdian, tempat mencurahkan seluruh kemampuan dan tempat membuktikan kegigihan sebagai prajurit TNI AL. Dharma bakti, pengabdian berikutnya masih sangat banyak keringat dan air mata bahkan darah. Tapi saya perintahkan, kalian semua tidak boleh gentar, tidak boleh mundur selangkah pun dari kesulitan dan tantangan karena kalian mampu,” tegasnya. YG01/red)

Sumber:
Kadispen Koarmada III Kolonel Laut Drs. Abdul Kadir, M.A.P

Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo Lantik Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri








Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 27 Januari 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021.





"Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.


Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Listyo akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol. Idham Azis, yang memasuki masa pensiun.

Memberikan keterangan selepas acara pelantikan, Kapolri ke-25 tersebut menyampaikan komitmennya untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri dan melakukan transformasi di tubuh Polri dalam berbagai bidang untuk menjadikan Polri yang lebih baik ke depannya.

"Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, yakni bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, dan bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan," ucapnya.



Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidanan Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 Jenderal Pol. Idham Azis.
(YG01/red)

Tangkal Intoleransi Radikalisme dan Terorisme, Polda Sumbar Hadirkan Mantan Pelaku Radikal Ken Setiawan






Sumatera Barat, www.kamtibmasindonesia.online

Direktorat pembinaan masyarakat ( DITBINMAS) Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat  menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema peran masyarakat dalam mengimplementasikan nagari tageh kesehatan, keimanan, pangan, ekonomi dan menangkal intoleransi, radikalisme serta terorisme di Hotel Grand Zuri, Padang, Jumat (26/01/2021).

Acara FGD dibuka oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dan  didampingi oleh Direktur Binmas Polda Sumbar Kombes Pol Johni Soeroto serta pejabat utama Polda Sumbar.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto mengajak seluruh masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dan mengantisipasi pencegahan paham intoleransi radikal dan terorisme.

Tidak sekadar formalitas, kegiatan ini turut mengundang pemateri yang pernah terjun langsung dalam gerakan radikal untuk menyampaikan pengalaman hijrahnya yaitu Ken Setiawan, mantan aktivis kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia.

Dalam kapasitasnya, Ken Setiawan diminta membantu Polda Sumbar dalam menanamkan rasa cinta terhadap NKRI. Hal itu dilakukan dengan menceritakan pengalaman kelamnya ketika tergabung dan ketika keluar dalam organisasi radikal agar masyarakat waspada.

Untuk memastikan materi deradikalisasi ini sampai ke pihak yang tepat, Polda Sumbar mengundang perwakilan organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, sosial dan keagamaan.

Dengan itu Polda berharap bisa menjadi penyambung lidah atau mitra kepolisian untuk menangkal intoleransi, radikalisme, terorisme dalam masyarakat.

Ken Setiawan sendiri saat ini menjadi pionir gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, yaitu sebuah organisasi yang gerakannya menjadi bilik aduan masyarakat serta motor pencegahan atas gerakan radikal yang saat ini dianggap menyesatkan Ummat.

Tidak perlu muluk-muluk dan memakan waktu yang lama bagi kelompok radikal dalam melakukan kaderisasi, ungkap Ken Setiawan.

Bahkan Ken Setiawan memberikan simulasi perekrutan kepada salah satu peserta FGD, dalam kurun waktu 1 menit lansung bisa mengkafirkan dirinya dan merasa berada disebuah negara yang jahiliyah, negara dianggap melawan hukum tuhan.

Ken menilai bahwa organisasi intoleran dan radikal memanfaatkan kesempatan menggaet calon anggota baru saat situasi bangsa sedang terpecah belah seperti saat ini, mereka membuat proaganda seolah olah pemerintah dzalim.

Hal tersebut menjadi potensi besar bagi kelompok radikal memprovokasi masyarakat, mereka justru berharap terjadi konflik, karena itu dianggap sebuah peluang besar untuk meruntuhkan pemerintah yang dianggap zalim dan taghut,” jelasnya.

Menurut Ken, di Sumatera Barat ada beberapa kelompok radikal yg dominan dan bergerak masif, diantaranya Khilafatul Muslimin, JAD, MMI dan Ikhwanul Muslimin.

Pembaiatan Khilafatul Muslimin di sumbar menurut Ken sudah mulai sejak tahun 2016 di daerah Payakumbuh, Agam, Solok, Tanah Datar dan Kota Padang, bahkan di Kota Padang saat ini mereka sudah ada jaringan sampai di kecamatan. 

Oleh karenanya, pada kesempatan itu Ken mengajak seluruh lapisan masyarakat yang hadir untuk bersama memerangi pemikiran memecah belah bangsa tersebut. Yaitu dengan cara merangkul segenap lingkungannya untuk memasyarakatkan Pancasila yang merupakan alat pemersatu bangsa.

Caranya, kita harus berusaha satukan perspektif dahulu tentang radikalisme dan Pancasila yang dianggap taghut. Setelah itu baru bisa merapatkan barisan untuk melawannya agar masyarakat tidak terpengaruh dan terpapar paham radikal,” ungkapnya.

Ken Setiawan menekankan bahwa saat ini orang-orang yang terjebak dalam paham radikalisme, intoleransi dan terorisme ialah akibat tidak mau belajar, malas, dan taklid dalam satu kelompoknya saja yang dianggap paling benar.

“Akibat adanya paham inroleransi, radikal dan terorisme inilah masyarakat jadi banyak salah kaprah tentang ajaran Islam. Banyak yang akhirnya masyarakat phobia terhadap agama, bahkan ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya belajar agama di sekolah atau di kampus, karena takut anaknya direkrut kelompok radikal,” terang Ken.

Karena kewaspadaan yang berlebihan akhirnya anak mereka tidak dibekali ilmu agama yang otomatis akan terancam dengan bahaya baru, misalnya narkoba, pergaulan bebas, hoax dan lain sebagainya.

Ken berharap masyarakat memahami konsep Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda beda tetapi tetap satu, setiap agama bisa hidup damai saling berdampingan dengan toleransi tanpa adanya kecurigaan dari setiap pihak karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kebencian.

“Sehingga kita bisa tetap hidup berdampingan dengan semua saudara kita dari berbagai latar belakang apapun,” pintanya.

“Agama itu menjadi rahmat, ketika belajar agama otomatis ahlaknya menjadi baik, jadi kalau ada orang mengaku beragama tapi dia mengajarkan kebencian, hujatan dan caci makian hendaklah jangan di ikuti, saya yakin dia belajar dengan orang atau guru yang salah,” imbuhnya.

Ken berpesan, belajarlah agama dengan paripurna kepada ahlinya yang jelas. Soalnya, bila sudah sembunyi sembunyi, selalu menyalahkan orang lain, bahkan sampai dalam tahap mengkafirkan orang lain, Ken meminta untuk segera menolaknya.

“Tapi bila terus memaksa, laporkan ke aparat terdekat. Tolok ukurnya mudah, agama itu menjadikan pemeluknya menjadi tersenyum dan membuat orang tersenyum. Jadi, bila ada orang mengajarkan agama dengan pemarah, pemberontak berarti itu ajaran sesat. Jangan ikuti, karena bisa menyesatkan,” Terang Ken.

Ken Setiawan juga membuka ruang diskusi dan pengaduan masyarakat di hotline whatsapp 0898-5151-228. Tutupnya. (Ken Setiawan/YG01/red)


Uskup Agung Merauke, Percaya Masyarakat Papua Tidak Emosional Menghadapi Konten Rasis A. Nababan






Papua, www.kamtibmasindonesia.online

Banyak pihak menyesalkan bahkan mengutuk rasisme oleh Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai, yang diekspose melalui akun Facebook pribadinya pada tanggal 21 Januari 2021 lalu. Berbagai elemen masyarakat termasuk para pemuka menyuarakan keprihatinannya.

Salah satunya datang dari Mgr. P.C. Mandagi, MSC., Uskup Agung Merauke. Selain mengutuk dengan keras, dirinya juga meminta agar Ambroncius Nababan untuk diproses hukum secara transparan, sehingga di masa akan datang, tidak ada lagi kasus rasisme di tanah air Indonesia ini terutama yang ditujukan kepada orang Papua.

Menurutnya dengan sikap dan perbuatan Ambroncius, pantaslah semua orang Papua tersinggung dan marah, namun kemarahan itu baiknya ditunjukkan bukan dengan melakukan aksi kekerasan.

“Saya percaya orang Papua khususnya di Papua Selatan tidak akan terpancing dengan melakukan kekerasan atas pelecehan ini. Orang Papua akan menunjukkan kedewasaan sebagai pribadi manusia dan sebagai umat beragama,” ucapnya.

Mgr. P.C. Mandagi MSC., juga mengajak kepada semua pihak sebagai sesama anak bangsa untuk saling menghargai dengan tidak merendahkan dan melecehkan derajat seseorang dari kelompok suku, agama dan ras lainnya.

“Kita ini semua umat manusia yang memiliki derajat tinggi dan sama dimata Tuhan, kita bukanlah hewan atau binatang yang tidak memiliki perasaan,” tegasnya.

Sebelumnya telah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mengutuk perbuatan rasis Nababan ini, seperti yang dilakukan tokoh masyarakat dan komunitas Batak yang berada di Papua. Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) di Yapen dalam pernyataan sikap kerasnya yang tertuang dalam pernyataan tertulis nomor:01/SP-KMB-YAPEN/I/2021 dan dibacakan Ketua KMB Gokman Simbolon, SH.

Selain mengutuk dan mengecam keras serta menyampaikan bahwa yang dilakukan tersebut adalah sikap pernyataan pribadi Nababan yang tidak mewakili sikap masyarakat Batak, komunitas ini juga meminta kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas serta memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuntut Nababan agar memohon maaf kepada saudara Natalius Pigai dan Masyarakat Papua.

Pernyataan sikap keras mengutuk dan kecaman senada, juga dikeluarkan Kerukunan Masyarakat Batak di Nabire dan KMB di Numfor Supiori.

Semua pihak berharap, dengan kejadian ini kedamaian dan keamanan Papua dapat dijaga, untuk meneruskan pembangunan dan kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (YG01/red)

Kapolres Dukung 15 Sekretariat Simpul PPWI Tingkat Kecamatan di Sangihe







Keterangan foto: PPWI Sangihe silahturahmi dengan Kapolres AKBP Tony Budhi Susetyo_
Sangihe - www.kamtibmasindonesia.online

Ketua DPC PPWI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fentje Janis, mengatakan pentingnya sinergitas antar lembaga dan instansi pada sebuah negara, sebagai pendukung kelancaran dan kesuksesan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. “Begitu juga dengan PPWI dan Polri, perlu sinergitas bersama-sama membangun Sangihe yang kondusif dan maju,” kata Janis yang merupakan purna anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kepada media usai pertemuan dengan Kapolres Sangihe, Selasa, 26 Januari 2021.

Dalam kesempatan silaturahmi PPWI di ruang kerja Kapolres Sangihe hari ini, Selasa 26/01/2021, Polri mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di 15 kecamatan yang ada di Tampungang Lawo (Sangihe), Kota Malahasa. “Kami Polres Kepulauan Sangihe, akan mendukung kegiatan yang positif dari PPWI,” tegas Kapolres Sangihe, AKBP Tony Budhi Susetyo, yang pernah mengenyam pendidikan di Jepang utusan Polri program JICA.

Kapolres juga menyatakan bahwa pembentukan Sekretariat Simpul PPWI di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan gagasan yang bagus. “Itu merupakan hal yang bagus, Polri selalu siap, bisa saling kerjasama di 15 Sekretariat PPWI yang ada di 15 kecamatan itu,” imbuh Kapolres yang jago melukis ini.

Begitu juga dengan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke di Jakarta, ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPWI Sangihe. “Hal itu sangat bagus, karena secara nasional PPWI tetap bekerja sama dengan Polri dan TNI juga instansi lain, demi kemajuan NKRI,” tandas Lalengke yang merupakan guru jurnalis di Mabes Polri dan Mabes TNI selama ini. (AJT/Wilson L/YG01/Red)


Kunjungi Sumsel, Presiden Akan Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang





Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 26 Januari 2021, diagendakan untuk menuju Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna melakukan kunjungan kerja.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.25 WIB.



Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden akan langsung menuju gerbang tol Kramasan yang akan menjadi lokasi peresmian jalan tol Kayu Agung - Palembang - Betung. Adapun yang akan diresmikan Kepala Negara kali ini adalah ruas Kayu Agung - Palembang.

Setelah acara peresmian, Kepala Negara diagendakan untuk langsung meninjau tol tersebut. Peninjauan rencananya dilakukan sepanjang 9 kilometer di mana Presiden juga akan menyempatkan meninjau keunikan Jembatan Ogan di KM 364.

Presiden dan rombongan terbatas akan langsung kembali menuju Jakarta pada siang hari, seusai acara.



Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatera Selatan antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin .(YG01/red)

Sumber:
Jakarta, 26 Januari 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Mulai 5 Februari, Terminal Bus dan Stasiun KA akan Tes Covid-19 dengan GeNose





Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau langsung penggunaan alat GeNose C19 di Terminal Kampung Rambutan, Minggu 24/1/2021 (DOKUMENTASI KEMENHUB)

Jakarta, www.kamtibmasindonesiaonline.
 Pemerintah telah berencana untuk menggunakan alat deteksi Covid-19 dengan menggunakan sampel napas,GeNose, di stasiun kerta api dan terminal bus.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia mengatakan, alat pendeteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada itu sudah mendapat persetujuan edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Untuk itu, pada moda kereta api akan diterapkan secara wajib (mandatory) pada tanggal 5 Februari 2021. Sedangkan angkutan bus tidak wajib, tapi akan dilakukan pengecekan secara random menggunakan GeNose mulai 5 ferbuari 2021, yang akan dimulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu,” tutur Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (24/1/2021).

Selain itu, ia memimnta Dirjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan para kadishub di seluruh Indonesia.

“Jika nanti saatnya dilakukan pengecekan secara acak dan seseorang dinyatakan positif maka yang bersangkutan tidak dibolehkan untuk berangkat,” ujarnya.

Budi mengimbau masyarakat yang akan berpergian dengan menggunakan bus agar tak memaksakan diri untuk berangkat jika sedang merasa tak enak badan atau sakit.

“Kita ingin semua masyarakat tertib dan membantu pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik,” katanya.

Terkait dipilihnya moda transportasi kereta api dan bus untuk pertama kali menerapkan tes Covid-19 menggunakan GeNose, karena harga tiket pada rute tertentu lebih murah daripada pengecekan tes Covid-19 melalui Rapid Antigen atau PCR Test.

“Karena kereta api ada jarak-jarak tertentu, katakan Jakarta-Bandung Rp 100.000, kalau mesti antigen Rp 100.000 lagi itu kan mahal, apalagi tarif bus yang lebih murah lagi, ada yang cuma Rp 40.000 - Rp 50.000,” tutur Menhub.

"Tapi dengan GeNose ini harganya hanya Rp 20.000.Apalagi kalau nanti dengan skala besar bisa lebih murah menjadi Rp 15.000, jadi lebih terjangkau. Kami sudah pesan 200 unit untuk 44 titik stasiun di seluruh Jawa dan Sumatera,” tambahnya.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, terminal pertama yang akan menggunakan GeNose adalah Terminal Pulo Gebang.

“Dan secara bertahap kita sudah pesan 100 alat GeNose yang akan segera kita distribusikan ke daerah-daerah,” ucapnya. (Red)