Pangdam XVIII/Kasuari: Mari Bangun Komunikasi Konstruktif dalam Merajut Kebinekaan dan Menolak Rasisme



Manokwari. kasuari18- www.kamtibmasindonesia.online

Mari kita saling menghormati, menghargai, dan tetap komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dengan tetap menjaga kerukunan. Mari kita lebih terbuka dengan memahami adat budaya orang lain. Doktrin Pancasila harus kita jaga, kita implementasikan dalam menjaga perdamaian dan persatuan.

"Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang utama adalah mari kita bangun komunikasi yang konstruktif dalam merajut kebinekaan dan menolak rasisme, agar kita dapat terus membangun Negara Indonesia yang kita cintai bersama ini," ajak Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han).



Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber pada acara Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) bertema “Merajut Kebhinekaan, Menolak Rasisme”, Senin (1/2/2021) lalu di Hotel Swiss Bell, Manokwari, Papua Barat.

Dalam acara yang diikuti oleh Muspida Provinsi Papua Barat, para kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Papua Barat tersebut, Pangdam lebih lanjut mengatakan, berbagai macam cobaan dan tantangan terhadap bangsa Indonesia, dari mulai permasalahan suku, agama, ras, dan golongan, serta propaganda dan provokasi adu domba, merupakan modus-modus dari zaman penjajahan dahulu yang hingga di era modern zaman Kemerdekaan NKRI masih menjadi masalah di negara kita, sesama anak bangsa terus diadu domba dan kita tidak sadar hal itu.

Manusia adalah makhluk sosial, apapun bentuknya. Kita butuh berinteraksi, bekerja sama, saling membutuhkan dan lain sebagainya. Makhluk sosial merupakan gabungan manusia yang selalu berinteraksi. Namun demikian, dalam berinteraksi terkadang bisa terjadi konflik atau perpecahan, apabila interaksi tersebut tidak diikuti dengan sikap saling menghargai dan memahami. Terkait itu, lanjutnya, para _founding father_ telah menyampaikan bahwa hanya 'Pancasila' yang bisa mempersatukan kita dengan kondisi keberagaman, kebinekaan yang ada di Indonesia ini, dan kita semua sepakat akan hal itu pada tgl 28 Oktober 1928, dengan suatu Sumpah Pemuda sehingga berdirilah yang namanya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga berbagai bentuk interaksi dapat diwadahi dan menyatukan semua kepentingan di NKRI.

Menyoal tentang kebinekaan, dirinya mengajak para tokoh dan _stakeholder_ untuk dapat memberi contoh, panutan sekaligus mengajak warga masyarakat untuk menjadikan keberagaman perbedaan, baik suku, ras, agama, dan golongan sebagai potensi, kekuatan, dan kekayaan, bukan malah sebaliknya menjadi konflik.

"Sebagai tokoh, _stakeholder_ atau pun pemimpin, kita harus bisa menciptakan kedamaian di tanah Papua Barat ini.
Puji Tuhan, saya perhatikan masyarakat Papua Barat mulai dewasa dalam menyikapi permasalahan walaupun masih ada riak-riak orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu kedamaian di tanah Papua tercinta ini," ucap Mayjen I Nyoman Cantiasa.

"Negara Indonesia adalah negara yang heterogen, dan sampai detik ini, 75 tahun kita merdeka, kita masih bisa bersatu dan ini karena kerja keras kita semua masyarakat Indonesia dan juga tuntunan serta ridho Tuhan Yang Kuasa. Jadi sekali lagi, mari kita terus ciptakan kedamaian untuk membangun Indonesia," tambahnya.

"Dalam menjaga kerukunan terkait dengan suku, agama, ras, dan golongan, serta kebinekaan dan keberagaman termasuk euphoria politik identitas dari masing-masing daerah, mari kita kelola dengan baik dengan saling menghormati dan menghargai serta memahami sesama anak-anak bangsa. Untuk itu, jangan sampai terjadi ketersinggungan, karena kita sudah ditakdirkan menjadi warga dari negara yang beragam. Kita lahir di Papua, kita jadi orang Papua, ada yang lahir di Jawa dia jadi orang Jawa. Jadi kita tidak bisa mengatur takdir yang ada, yang penting kita bisa hidup damai sampai saat ini karena ada Pancasila dan kita sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu," katanya. 

Berbicara tentang rasisme, Mayjen I Nyoman Cantiasa minta agar warga masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang beredar. Peristiwa rasisme yang menimpa Natalius Pigai mari kita serahkan dan percayakan kepada aparat penegak hukum. Kasus rasis yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan tindakan rasis yang terjadi di luar negeri, misalnya di Negara Amerika Serikat. 

"Kita ini bukan pendatang tapi kita lahir di tanah air kita sendiri. Ada yang lahir di Ambon, Kupang, dan di Papua sebagai orang yang punya ras Melanesia, kulit hitam dengan rambut keriting," ujarnya.

Untuk itu, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh, apalagi dengan beredarnya berita-berita palsu (hoaks/hoax) yang tersebar di media sosial dan hal itu sangat menyesatkan. Warga masyarakat hendaknya bijak dalam bermedia sosial.

Di bagian lain Mayjen I Nyoman Cantiasa berjanji akan terus berjuang untuk masyarakat Papua Barat, salah satunya dengan konsisten mengawal jalannya Program 1000 Bintara TNI AD yang dihasilkan melalui jalur Otsus. Karena hal itu merupakan sudah perintah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), maka harus sukses. Mereka nantinya akan membangun tanah Papua ini sebagai Babinsa di Koramil-Koramil di jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

“Saya sebagai Pangdam XVIII/Kasuari akan berusaha bekerja keras dan bermanfaat buat tanah Papua Barat ini. Maka ketika ada program 1000 Bintara Otsus, saya berjuang mati-matian agar sukses, aspirasi masyarakat harus dapat, bagaimana keadilan bisa saya jaga, bahwa setiap kabupaten harus ada perwakilannya. Putra-putra terbaik Papua harus masuk jadi TNI sehingga anak-anak generasi muda Papua Barat semua terlibat, jangan ada yang merasa tidak ikut dalam membangun Indonesia ini.
Intinya, sebagai tokoh dan pemimpin kita harus memiliki Integritas, bisa menciptakan kedamaian. Kita juga harus bisa melanjutkan tongkat estafet (kepemimpinan), menyiapkan sumber daya (SDM), serta mampu merajut dan menguatkan kebinekaan jangan sampai pecah," katanya.

"Mari kita terus tingkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan membela negara ini. Kita tidak terbayang kalau sampai detik ini kita masih dijajah Belanda, mungkin kita tidak bisa seperti sekarang ini, bebas merdeka, bisa kemana-mana, bisa sekolah dan sebagainya," ajaknya.

"Selanjutnya hal lain yang paling penting adalah didalam menyikapi tantangan global dan persaingan antar negara yang penuh dinamika dan kompetitif sekarang ini, kita harus berani mengambil risiko. Seperti saat ini, jalan terbaik untuk keluar dari pandemi Covid-19 adalah dengan menyukseskan Vaksinasi Covid-19 yang sedang dicanangkan Pemerintah Indonesia," tutup Pangdam XVIII/Kasuari.



Untuk diketahui, narasumber dalam FGD ini selain Pangdam XVIII/Kasuari juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, dan Asisten Intelijen Kejati Papua Barat. Turut mendampingi Pangdam dalam FGD, Kapoksahli Pangdam dan Aster Kasdam XVIII/Kasuari.

(Pendam XVIII/Ksr/red)

Antisipasi Ancaman Teror, Polri Diminta Tetap Tingkatkan Kewaspadaan







Foto: 19 orang tersangka teroris dari Makasar dibawa ke Jakarta
semua anggota FPI


Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

- Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan berharap pemerintah, khususnya aparat penegak hukum atau kepolisian, dapat terus meningkatkan kewaspadaan dengan upaya pencegahan dan memaksimalkan penindakan terhadap pelaku radikalisme dan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Ken menyusul terlihat semakin lemahnya pergerakan kelompok radikal di Indonesia. Padahal, besar kemungkinan yang akan terjadi kedepannya justru akan sebaliknya.

"Melihat pergerakan radikalisme akhir-akhir ini kelihatan agak menurun, termasuk berita tentang penangkapan terduga teroris, tapi bukan berarti secara semangat melemah. Justru kelompok radikal semakin ditekan maka akan semakin militan," kata Ken Setiawan, di Jakarta.

Masyarakat Harus Ikut Berperan dalam Deteksi Dini Radikalisme. Menurutnya, yang di maksud kelompok radikalisme di Indonesia adalah mereka yang anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-kebinekaan dan menganut paham takfiri atau mengkafir-kafirkan orang yang di luar kelompoknya. Kelompok tersebut berkeinginan mengganti NKRI dengan negara Islam atau khilafah Islam.

Dirinya meyakini, paham radikalisme akan masuk ke dalam masyarakat atau golongan masyarakat yang rentan terpapar. Rentan terpapar yang dimaksud adalah mereka yang dekat dengan akses, mempunyai komunikasi, saluran media dan sebagainya.

Di sisi lain, paham radikalisme selalu mengalami pasang-surut, dan pandai mengikuti perkembangan, baik secara offline lewat pertemuan-pertemuan dan online yang massif di dunia maya dan terus bergerak aktif selama 24 jam.

"Pada prinsipnya, paham ini selalu memanfaatkan kondisi nasional yang kritis. Mereka berusaha membuat narasi bahwa semua bencana terjadi kerena pemerintah zalim terhadap umat, mereka menyasar seluruh lapisan masyarakat," ungkap Ken

Bahkan, dirinya juga mengingatkan jika dalam dunia pendidikan tidak ada satu sekolah dan kampus yang imun atau kebal terhadap paham radikalisme dan terorisme. Semua memiliki potensi yang sama untuk terpapar.

"Betul-betul mereka masuk dalam berbagai lini. Bahkan ASN dan aparat TNI atau Polri juga sudah banyak yang terpapar, Ini betul-betul tantangan," katanya.(Ken Setiawan/red)


Boleh dishare/bagikan.

Bahas Penegakan Disiplin Protkes, Pangdam XII/Tpr Ikuti Rapat Secara Virtual Bersama Panglima TNI









Kubu Raya, www.kamtibmasindonesia.online

Rabu (3/2/21) - Dalam rangka penanganan Covid-19, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengikuti rapat membahas tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Protkes) di Ruang Rapat Puskodalopsdam XII/Tpr.

Rapat secara virtual dipimpin oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Selain Pangdam XII/Tpr, rapat juga diikuti oleh para Kepala Staf Angkatan, Pangkostrad, para Pangkogabwilhan serta seluruh Pangkotama.


Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam arahannya menyampaikan, berdasarkan hasil sidak yang dilakukannya pada hari Minggu kemarin didapati bahwa masyarakat pada umumnya mulai kendor untuk mematuhi protokol kesehatan.

Untuk itu Panglima TNI menekankan kepada para Pangkotama serta jajarannya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

"Banyak masyarakat, yang pertama tidak menggunakan masker, yang kedua menggunakan masker tapi cara menggunakan masker tidak sesuai, dan yang ketiga adalah kita harus memberikan edukasi bagaimana menggunakan masker yang tepat. Karena ada juga masyarakat yang menggunakan masker apa adanya tidak sesuai standart," kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Pendam XII/Tpr)

YG01/Red

Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Batalyon Arhanud 13/PBY








Pekanbaru, www.kamtibmasindonesia.online

Pangdam I/ BB Mayjen TNI Hassanudin , SIP ,MM, didampingi ibu Ketua Persit KCK PD I/ BB, Ny Dessy Hassanudin , Danrem 031/WB ,Brigjen TNI M.Syech Ismed ,S.E, M.Han, beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Provinsi Riau, meninjau ke Batalyon Arhanud 13/PBY. Rabu ( 03-02-2021 )

Mengawali rangkaian kegiatan menerima laporan dari Danyon Arhanud -13/PBY Letkol Arh Nahrudin Roshid SE dilanjutkan dengan Paparan Danyon tentang situasi dan Kondisi Batalyon Arh 13/PBY.

"Saya ucapkan terima kasih atas sambutan dan semangat yang kalian tunjukan, saya bangga dapat hadir di Batalyon ini. Selanjutnya telah menerima paparan dari Danyon tentang kondisi dan situasi Batalyon ini ujar Pangdam I/BB kepada Prajurit Arhanud 13/PBY. Pangdam juga menyampaikan kepada Prajurit Batalyon Arh 13/PBY agar selalu menjaga sinergitas baik dengan Polri, masyarakat dan stakeholder lainnya.

“Jangan pernah kalian terlibat Narkoba yang nyata-nyata sangat merugikan baik pribadi ,keluarga maupun satuan. Selanjutnya dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini, pergunakan untuk hal yang Positif yang bermanfaat, Hati- hati Jangan ceroboh menyalahgunakan media sosial akibatnya fatal dan merusak citra TNI- AD , termasuk ibu-ibu persitnya," tegas Pangdam. Diakhir pengarahannnya Pangdam berpesan agar semua Prajurit Yon Arh 13/PBY tetap menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, dan tetap patuhi Protokol Kesehatan.

Sebelum meninggalkan Batalyon Arhanud 13/PBY, Pangdam beserta ibu melaksanakan foto bersama dan penanaman Pohon Durian di halaman Markas Komando di saksikan Danrem 031/WB beserta Ibu, Asintel beserta Ibu, Asops beserta Ibu, Kasiops dan Kasiintel Rem 031/WB, Dandim 0301/PBR, Danyon Arh 13/PBY beserta Anggota dan Persit .
(AVID/YG01/Red)

Pemda Dilarang Jadi Jongos Dewan Pers









Foto: Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Ketua Umum DPP PPWI yang juga Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 Bung Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, akhirnya angkat bicara ketika dimintai tanggapan oleh Bang Yarman Gulo, M.Pd.K  Penerima Mandat sebagai Ketua DPD MOSI Sumatera Utara, terkait 
Surat edaran Dinas Kominfo Kota Medan yang lagi menjadi pembahasan di kalangan projurnalis/ wartawan yang tergabung dalam 
Organisasi MOSI (Media Organisasi Siber Indonesia) di Kota Medan, dimana hal ini telah menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjut oleh Ketua Umum DPP MOSI Bpk. Frenky Manalu, yang sekaligus Ketua DPP Bidang Kesra Kamtibmas Indonesia.



Foto: Bung Frenky Manalu 

Berikut tanggapan dari Bung Wilson, yang juga lulusan Pasca Sarjana dari jurusan Global Ethics Universitas Birmingham Inggris.

Coretan berikut ini dibuat sebagai tanggapan atas Surat Edaran Kominfo Kota Medan No. 480/0317 tertanggal 19 Januari 2021 yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Sekda Kota Medan No. 485/7049 tertanggal 8 Agustus 2019, yang mengacu kepada Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/1/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standard Perusahaan Pers. Peraturan-peraturan pemeritah daerah serupa itu dijumpai juga di beberapa gelintir Pemda lainnya di negeri ini, seperti Sumatera Barat, Lampung, dan Bangka Belitung.

Berikut tanggapan saya:

1. Pemerintah Kota Medan, juga pemerintah daerah lainnya, jangan menjadi jongos alias babu Dewan Pers.

2. Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dibuat di atas surat berlogo Garuda Pancasila, yang tidak semestinya berisi ketentuan yang bernuansa ketundukkan atau ketaatan di bawah logo-logo lainnya, seperti logo bunga kuburan (kamboja) Dewan Pers.

3. Sebagai lembaga non pemerintah (Non Governmental Organization) Dewan Pers hakekatnya tidak lebih dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pers. Oleh karena itu, Surat Edaran Dewan Pers merupakan produk hukum yang hanya mengikat para personil di internal lembaga Dewan Pers dan underbow-nya. Sehubungan dengan itu, sekali lagi ditegaskan bahwa peraturan-peraturan Pemeritah, baik Pusat maupun Daerah, tidak boleh tunduk dan taat terhadap surat edaran atau peraturan apapun yang dibuat oleh LSM Dewan Pers.

4. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers bukanlah lembaga verifikasi media atau lembaga perizinan di bidang pers. Oleh karena itu, ketentuan verifikasi media oleh lembaga Dewan Pers diperuntukan dan atau diperlukan hanya untuk internal Dewan Pers saja, tidak boleh dijadikan ukuran dan dasar penentuan kebijakan dan peraturan oleh lembaga lain, apalagi oleh institusi Pemerintah.

5. UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang diselenggarakan di bawah lisensi Dewan Pers adalah illegal. Tidak ada ketentuan tersurat maupun tersirat dalam UU Pers yang memberikan hak kepada Dewan Pers dan underbow-nya untuk melakukan UKW. Uji kompetensi bagi semua bidang pekerjaan, keahlian, dan profesi, adalah ranahnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, maka Dewan Pers sesungguhnya telah melakukan malpraktek perundangan ketika melakukan UKW, yang oleh karena itu, lembaga pemerintah yang mengikuti dan mengaminkan perilaku sesat Dewan Pers terkait UKW (termasuk verifikasi media) dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran perundangan, yang oleh sebab itu kekeliruan tersebut harus dihentikan.

Terima kasih.

Jakarta, 3 February 2021
Wilson Lalengke

(YG01/red)

Dukung OPM 4 Mahasiswa Universitas Khairun Ternate di Drop Out






Ternate, www.kamtibmasindonesia.online

Universitas Khairun Ternate (Unkhair) men-drop Out (DO) empat mahasiswanya karena terpapar paham radikalisme dengan mendukung Organisa Papua Merdeka (OPM). 

(seperti dirilis dari Inewsmaluku.id) Kempat mahasiswa tersebut masing-masing berinisial AMN dari program studi (Prodi) Kimia, ISK (Prodi PPKN), FK (Prodi Teknik Elektro), dan FA dari Prodi Kehutanan.


Mereka kalah saat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tingkat pertama Ambon dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) tingkat kedua Makassar. Selain kalah dalam gugatan, keempat mahasiswa ini juga dikeluarkan dari kampus Unkhair karena sudah melawan konstitusi negara.

Kejati Maluku Utara, Errly Prima Putra Agoes mengatakan, kejaksaan dalam melakukan fungsi pengacara negara akan terus memberikan bantuan hukum kepada Unkhair dengan tujuan untuk menegakkan konstitusi negara.

Menurut dia, Kejaksaan Tinggi bertindak sebagai instansi pemerintah pada saat pihak Unkhair mendapatkan gugatan akibat dari pemberhentian empat mahasiswa karena sudah ikut dengan West Papua Merdeka yang jelas sudah bertantangan dengan konstitusi dan undang-undang.

“Tentu hal ini kalau tidak dicegah itu sangat berdampak kepada negara untuk itu kami Kejaksaan juga mengambil sikap yang tepat dan itu sudah melalui tahapan sidang,” ujar Errly.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Kerjasama & Alumni Unkhair Ternate, Syawal Abdulajit mengatakan, keputusan tersebut sudah adil karena apa yang dilakukan keempat mahasiswa itu sudah melanggar konstitusi.

“Rektor secara tegas mengambil keputusan ini sudah berdasarkan berbagai pertimbangan sebelumnya untuk keempat mahasiswa ini secara resmi dikeluarkan dari kampus,” kata Syawal (YG01/red).

DANREM 061/SK PIMPIN APEL SINERGITAS TIGA PILAR Forpimda DALAM Penanganan Covid 19 di WILAYAH BOGOR






Bogor, www.kamtibmasindonesia.online

Danrem 061/SK Brigjend TNI Achmad Fauzi S.I.P,M.M, Pimpin apel Sinergitas 3 Pilar Forkopimda dalam penanganan covid-19, Rabu (03/02/2021).

Bertempat di halaman masjid al-muttaqin yang berada di RT 004 RW 15 Kelurahan Tegal gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor giat tersebut diikuti oleh Kasi OPS Rem 061/SK, Muspika Kecamatan Bogor Utara yaitu Danramil, Kapolsek, Camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat se Kecamatan Bogor Utara, Babinsa, Babinkamtibmas se kelurahan kecamatan Bogor Utara, perwakilan ketua rw dari masing-masing Kelurahan Kecamatan Bogor Utara, dan peserta yang hadir kurang lebih sekitar 100 orang.



Dalam arahannya Danrem menyampaikan bahwa hari ini TNI Polri turun langsung dalam rangka memantau pemberlakuan PPKN, yang mana selama PPKM diterapkan hingga hari ini, sepertinya hasilnya belum terlihat maksimal ataupun belum efektif. masih banyak didapati warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya di kendaraan umum atau pribadi yang jumlah penumpangnya melebihi kapasitas, dan juga ada saja yang tidak menggunakan masker. Itu salah satu contoh nyata yang terjadi.

" Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk masyarakat dalam memerangi virus covid-19, kita bantu sama-sama para RT dan RW terutama yang ada di zona merah untuk mencegah penularan covid 19, Kami TNI-Polri adalah perwakilan dari pemerintah untuk launching polisi RW."ungkap Danrem.

" Oleh karena itu kitapun harus mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid 19, selain itu kita juga harus mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan serentak untuk mencegah penyebaran covid-19, kita tidak perlu takut di Vaksin karena vaksinasi sinovac covid-19 sudah teruji klinis, aman dan halal serta sehat. Jadi masyarakat tidak perlu takut dan jangan terpengaruh isu-isu di luar yang tidak bertanggung jawab." Tambah Danrem lagi.

" saya juga ingin menyampaikan agar mari kita tegakkan disiplin protokol kesehatan dengan menerapkan 5 m. mari kita sama-sama menjaga dan sama-sama melindungi."pungkas Danrem sekaligus menutup kegiatan apel Sinergitas 3 Pilar.



Usai melaksanakan apel sinergitas tiga pilar, Danrem langsung menyambangi warga masyarakat RT 004 RW 16 untuk membagikan masker dan memantau pasien covid-19 atas nama Desi Permatasari (28) yang tinggal di RT 04 RW 06 Kelurahan Tegal gundil Kecamatan Bogor Utara.(Penrem 061/SK/YG01/red) 


Raja Maroko Luncurkan Kampanye Nasional Vaksinasi Covid-19






Fez, Maroko - KamtibmasIndonesia.online

Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI, pada Kamis 28 Januari 2021 lalu, di Istana Kerajaan di Fez, meluncurkan program kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional. Dalam kesempatan ini, King Mohammed VI menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 itu.



Sesuai dengan instruksi Kerajaan, pemberian vaksin kepada warga Maroko akan digratiskan untuk semua warga. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengimunisasi semua elemen warga masyarakat Maroko dengan jumlah 30 juta atau sekitar 80 persen populasi, dalam rangka mengurangi dan menghentikan kasus infeksi maupun kematian akibat virus Corona.

Melalui program vaksinasi tersebut, Pemerintah dan masyarakat Maroko berharap dapat menahan penyebaran virus, untuk kemudian semua warga dapat kembali ke kehidupan normal secara bertahap. Sebagaimana diketahui bahwa Covid-19 saat ini telah menghancurkan berbagai tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk bidang perekonomian.

Program vaksinasi secara nasional Maroko ini akan menyasar semua warga dan orang asing yang berada di wilayah Maroko yang berusia 17 tahun ke atas. Menurut sumber Pemerintah Kerajaan Maroko, program vaksinasi yang dilakukan di hampir semua negara saat ini, akan berlangsung secara bertahap, dan diyakini akan menguntungkan semua warga. (YG01/PERSISMA/Red)

TNI-POLRI Bersinergi Kawal 3.621 Vaksin Sinovac Untuk Kabupaten Aceh Timur







Aceh Timur - www.kamtibmasindonesia.online

Guna kelancaran dan keamanan, Babinsa Koramil 05/Isi Rayeuk Kodim 0104/Aceh Timur Sertu Abdurrahman bersama personel Polres Aceh Timur dan Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Aceh melaksanakan pengawalan dan pengamanan pendistribusian Vaksin Sinovac Covid-19 yang tiba di Kantor Dinas Kesehatan Aceh Timur, Jln. Medan-Banda Aceh, Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pada (01/02) malam yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Sahminan, SKM,. M.Kes.



Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, menerima 3.621 Sinovac vaksin Covid-19 tahap pertama yang dikemas dalam dua kardus besar dari Pemerintah Provinsi Aceh.

“Malam ini kami sudah menerima vaksin tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Aceh sebanyak 3.621 sinovac,” Kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Sahminan, SKM,. M.Kes Usai menerima vaksin Covid-19 dihalaman Dinkes setempat, Senin, 01 Februari 2021 malam.

Kadiskes Menyampaikan, Ribuan vaksin Covid-19 tersebut tidak dapat di distribusikan malam ini, dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, pihaknya akan mendistribusikan besok setelah vaksin di paketkan.

“Insya Allah, besok kalau cuaca tidak mendung dan hujan kita akan distribusikan vaksin tersebut, karena kondisi dan letak geografis puskesmas kita ada di pendalaman seperti, Peunaron, Lokop dan Simpang Jernih, kita butuh waktu ke sana sehingga kita tidak bisa lakukan pada malam ini hari, ”ungkapnya.

Sahminan menambahkan, untuk tahap pertama yang akan divaksin diarahkan terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Timur tersebut.

“Tahap pertama ini khususnya diperuntukkan kepada tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur,” terang Sahminan.



Kapolres Aceh Timur, AKBP Eko Widiantoro, S.I.K, MH melalui Kabag Ops, AKP Salmidin mengatakan, pihaknya bersama TNI dan Gugus Tugas bersama-sama melakukan pengawalan, baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas.

“Mulai dari malam ini sampai nantinya di kawal kapan waktu dijadwalkan oleh dinas kesehatan, akan kami kawal sampai ke titik terakhir. Kami siap untuk mengamankan untuk kita bersama,” Pungkas, Kabag Ops, AKP Salmidin.

Sementara Dandim 0104/Atim Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar, S.Sos, M.Tr (Han) saat di konfirmasi awak media mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur untuk bersama-sama mendukung proses vaksinasi Covid-19 ini, Selasa (02-02-2021).

“Untuk itu mari kita dukung program pemerintah ini dalam melakukan vaksinasi supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Dan vaksin Sinovac ini sudah teruji klinis dari BPOM dan MUI, serta dipastikan vaksin ini halal.



Mari bersama kita melindungi diri dan keluarga dengan Vaksinasi Covid-19

JANGAN LUPA ! tetap PAKAI MASKER, JAGA JARAK, dan selalu CUCI TANGAN MENGGUNAKAN SABUN

"Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit", pungkasnya. (YG01/red)

DANREM 062/TN MENDAMPINGI PANGDAM III/SLW MENGHADIRI PEMBUKAAN LATIHAN POTENSI SAR BASARNAS DENGAN KODAM III/SLW SEKALIGUS VICON RAPAT TAKLIMAT AWAL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENHAN TAHUN 2020 di U.O TNI AD









Cimalaka Sumedang, www.kamtibmasindonesia.online

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto,S.I.P., M.M.,Q.I.A., didampingi Danrem 062 /Tn Kolonel Inf Muhamad Muchidin,S.Sos menghadiri acara pembukaan latihan potensi Sar Basarnas dengan Kodam III/Siliwangi sekaligus kegiatan vicon rapat taklimat awal pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenhan Tahun 2020 di U.O TNI AD di Yonif R 301/Pks Senin 01/02/2021

Acara diawali dengan penghormatan dipimpin oleh perwira yang ditunjuk kepada pimpinan acara, laporan perwira yang ditunjuk kepada pimpinan acara.



Sambutan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M.,Q.I.A menyampaikan
Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan
latihan Potensi SAR Kodam III/Siliwangi kerjasama dengan Basarnas TA. 2021, sebagai salah satu upaya membentuk dan melatih kader Potensi SAR Kodam III/Siliwangi yang siap untuk terjun melaksanakan tugas-tugas search and rescue
(pencarian dan pertolongan),
sekaligus juga membina soliditas dan keterpaduan antara potensi SAR Kodam III/Siliwangi dengan Basarnas dalam melakukan tugas-tugas pencarian dan penyelamatan korban.

Saya tekankan Kepada para Peserta Latihan agar diikuti dengan penuh semangat, disiplin dan rasa tanggung jawab. Semua materi yang disampaikan hendaknya bisa diserap dengan sebaik-baiknya dan serius,
kepada para Panitia penyelenggara, pelatih dan instruktur, saya percayakan para prajurit Kodam III/Siliwangi untuk dididik dan dilatih materi SAR sesuai dengan program yang telah ditetapkan. namun tetap menjaga faktor keamanan dan menerapkan protokol kesehatan.

Dilanjutkan sambutan Deputi Basarnas Bapak Hari. B menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pangdam III/Siliwangi yang masih menyempatkan diri menghadiri acara pembukaan latihan potensi Sar Basarnas di Mako Yonif R 301/Pks.

Beberapa waktu yang lalu, wilayah Indonesia khususnya di Mamuju Sulbar dilanda bencana gempa bumi banyak kerugian personil dan materil.



Perlu juga ada komunikasi dan koordinasi yang baik maka pertolongan pada saat dimana kita semua harus melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan Basarnas banyak yang dilibatkan untuk pencarian dan pertolongan sesungguhnya merupakan kegiatan kemanusiaan yang menjadi tanggungjawab semua pihak.

Namun secara kelembagaan tugas ini menjadi leading sector dan domain dari Basarnas bersama dengan potensi SAR yang ada. Secara organisasi Kodam III/Siliwangi juga menjadi bagian dari Potensi SAR Basarnas yang terlibat dalam tugas-tugas operasi SAR yang dilaksanakan Basarnas, khususnya yang terjadi di wilayah Kodam III/Siliwangi.



Dalam latihan ini para peserta akan dibekali pengetahuan dan keterampilan diantaranya kemampuan dalam Teknik resusitasi jantung paru, Pemindahan korban, Teknik pertolongan air, Defends dan release,
Teknik towl/carry, serta berbagai metode dan teknik yang diperlukan dalam melakukan tugas operasi SAR.

Sesuai tema yang diangkat dalam latihan yaitu melalui pelatihan potensi SAR kita tingkatkan kemampuan soliditas dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan secara profesional Sinergi dan militan.

Diakhir acara silanjutkan kegiatan vicon rapat taklimat awal pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenhan.



Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Asintel Kasdam III/SLW, Asops Kasdam III/SLW, Aster Kasdam III/SLW, KahubdamIII/SLW, Kapaldam III/SLW, Kakesdam III/SLW
Wakabekang III/SLW, Dandim 0610/Sumedang, Danyonif R 301/PKS, Kapolres Sumedang, Bupati Sumedang (Penrem 062/Tn).

YG01/red