Lagi, KKB Papua Tembak Warga Sipil









Papua,www.kamtibmasindonesia.online

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah dan kali ini menembak seorang warga sipil, Ramli (32 th) di Kp Bilorai Distrik Sugapa, Kab Intan Jaya, Senin, 8/2/2021. Korban adalah warga sipil pendatang asal Makassar yang sehari-hari berdagang di kampung tersebut.

Menurut keterangan Musdalifah (26 th) istri korban, suaminya ditembak dari jarak 2 meter menggunakan pistol tepat mengenai pipi dan tembus ke bahu saat berjualan di warungnya sekitar pukul 17.10 WIT. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden tersebut. Dia mengatakan, korban selamat dan kondisinya kini stabil. “Direncanakan hari ini (Selasa, 9/2/2021), korban akan dievakuasi menggunakan pesawat dari Bandara Bilorai menuju rumah sakit di Timika guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ucapnya.

Sampai berita ini diturunkan, masih belum diketahui identitas dan motif pelaku, karena korban tidak mengenal pelaku yang saat itu seolah hendak membeli di warungnya.

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa melalui sambungan telepon juga membenarkan kejadian tersebut dan menduga pelaku terkait erat dengan kelompok KKB di wilayah tersebut. "Nanti akan didalami oleh rekan Polri untuk proses selanjutnya,” ujarnya.

Kejadian ini menambah panjang rentetan aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Intan Jaya.

Sebelumnya pada tanggal 30/1/2021, KKB juga telah membunuh satu orang warga sipil a.n. Boni Bagau di sekitar perbatasan Distrik Sugapa - Distrik Homeyo, Kab Intan Jaya, yang dituduh sebagai mata-mata TNI Polri.



Aksi teror KKB ini sangat meresahkan warga masyarakat di Intan Jaya. Selain aksi teror kepada warga sipil dan aparat keamanan, KKB juga mengintimidasi pejabat Pemda setempat untuk mendapatkan uang. Hal ini dikemukakan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni (Senin, 8/2/2021). Natalis mengatakan bahwa dirinya dan seluruh PNS sering didatangi KKB yang meminta bantuan dan harus dipenuhi. "Bukan saya sendiri, seluruh PNS terutama putra daerah jarang ada di tempat karena mereka dapat ancaman. KKB minta bantuan uang atau makanan, kalau tidak dikasih KKB malam-malam walau dingin dan hujan mereka bisa menuju ke rumah dengan senjata lengkap,” papar Natalis(red).

Komjen Pol Agus Andrianto Dan Para Kakor Jajaran Divaksinasi Covid-19 Hari Ini








Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online -

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, mendapat suntikan vaksinasi COVID-19 hari ini, Salasa (9 Februari 2021).

Selain Kabaharkam Polri, vaksinasi bagi petugas pelayanan publik ini juga diikuti para pejabat utama korps di Baharkam Polri, yakni Kakorpolairud Irjen Pol Verdianto Bitticaca, Kakorbinmas Irjen Pol Suwondo Nainggolan, dan Kakorsabhara Irjen Pol Drs Nanang Avianto MSi.

Vaksinasi tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta. Vaksinatornya dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Pusdokkes Polri.

Sebelum pelaksanaan vaksinasi, Kabaharkam Polri dan pejabat utama Baharkam Polri terlebih dahulu dicek tekanan darahnya (tensi). Apabila mempunyai riwayat jantung, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh spesialis jantung dan setelah vaksinasi harus diobservasi postvaksinasi.

Tidak ada pantangan sebelum vaksinasi, namun para pejabat utama Baharkam Polri itu disarankan sarapan pagi terlebih dahulu dan dipersilakan meminum obat tensi bagi yang mempunyai riwayat hipertensi atau mengonsumsi obat rutin lainnya.

Selain itu juga disarankan istirahat atau tidur yang cukup sebelum vaksinasi.

Setelah divaksinasi, pejabat Utama Baharkam Polri tersebut langsung dibuatkan surat keterangan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Sementara itu, untuk personel Polri lainnya (non tenaga kesehatan) vaksinasi COVID-19 akan dilakukan sesuai jadwal pada akhir Februari 2021 oleh Vaksinator dari Nakes Pusdokkes Polri. (YG01/red)

Permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kepada Insan Pers Pada Hari Pers Nasional








Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Pers sebagai pilar keempat demokrasi harus terus mencerahkan masyarakat Indonesia dalam memberikan informasi. Hal tersebut disampaikan Listyo Sigit saat mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021 yang diperingati pada hari Selasa (9/2/2021).

“Saya Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Semoga Pers senantiasa menjadi garda terdepan dalam mencerahkan masyarakat sebagai pilar keempat Demokrasi,” kata Sigit dalam tayangan video ucapan Hari Pers Nasional.

Sigit juga berharap kepada Pers atau insan media untuk ikut membantu menangkal serta memerangi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa dan negara.

“Serta membantu Polri dalam menangkal timbulnya hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Dengan munculnya semangat yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI itu, Sigit menekankan, hal itu dapat semakin memperkuat kebhinekaan yang ada di Indonesia.

“Sehingga turut membangkitkan semangat kebhinekaan yang mendorong produktivitas dan optimistisme bangsa,” ucap Sigit.

Hari Pers Nasional diperingati tanggal 9 Februari tiap tahunnya. Pada tahun ini tema yang diangkat “Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi”.

Hari Pers Nasional digelar secara virtual lantaran dilakukan di tengah Pandemi COVID -19 atau virus Corona. Meski digelar secara virtual, semangat Hari Pers Nasional pun tak ikut luntur. Pasalnya, kegiatan tetap dilakukan. Tak hanya itu, sejumlah pejabat negara ikut terlibat, salah satunya adalah Presiden Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya.(Red)













Presiden: Mari Bersama Bangun Harapan dan Optimisme dalam Penanganan Pandemi







Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online


Presiden Joko Widodo mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun harapan dan optimisme untuk mewujudkan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Hal itu disampaikan olehnya saat hadir secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021, yang digelar pada Selasa, 9 Februari 2021.

"Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Mari bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi, juga meraih banyak lompatan kemajuan," ujarnya.

Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan pers bahwa, meski terkendala oleh situasi pandemi Covid-19, mereka tetap berkomitmen untuk berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Meski demikian, Kepala Negara memahami, insan pers sebagaimana sektor-sektor lainnya turut menghadapi masa sulit di tengah pandemi saat ini. Untuk itu pemerintah berupaya meringankan beban industri media melalui sejumlah insentif yang telah disediakan.

"PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan ke dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ungkap Presiden.

Insentif-insentif lain bagi industri media di antaranya ialah pengurangan PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, hingga percepatan restitusi yang juga berlaku sampai bulan Juni 2021.

Presiden menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memfokuskan pembelanjaan anggarannya untuk kebijakan vaksinasi Covid-19 secara massal yang diberikan gratis kepada kurang lebih 181,5 juta masyarakat Indonesia. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama bagi kebijakan tersebut pada tahap awal pelaksanaan.

Setelahnya, Kepala Negara memastikan, awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat juga akan turut memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.

"Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers) untuk awal, di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin," tuturnya.



Untuk diketahui, Hari Pers Nasional diselenggarakan tiap tanggal 9 Februari yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Penyelenggaraan tersebut digelar secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia tiap tahunnya.

Pada peringatan tahun ini, DKI Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara puncak yang mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan".


Jakarta, 9 Februari 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

(YG01/red)

KASAL Terima Kunjungan Kehormatan Wamenhan RI






Jakarta, 8 Februari 2021, www.kamtibmasindonesia.online

 - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., bertempat di Gedung Utama, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (8/2).

Kunjungan kerja ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta perkenalan sebagai Wamenhan RI setelah dilantik oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada bulan Desember 2020 lalu. Dalam silaturahmi di Mabesal ini, diharapkan TNI Angkatan Laut dan Kemhan RI dapat lebih mempererat kerja sama antar instansi dan lebih meningkatkan komunikasi dalam rangka membangun kemajuan bangsa dan negara.


Turut mendampingi Kasal, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana Muda TNI Muhammad Ali S.E., M.M., Asisten Intelijen (Asintel) Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua S.E., M.M. dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasal Laksamana Pertama TNI Rachmad Hartoyo, S.Sos., M.M., CHRMP.
Sementara itu, Wamenhan didampingi Direktur Jenderal Kekuatan dan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kemhan Marsekal Muda TNI N. Ponang Djawoto, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kemhan Mayor Jenderal TNI Budi Prijono dan Kepala Bagian Dukungan Administrasi (Kabag Dukmin) Kemhan Kolonel Czi Irfan Siddiq.



Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut. (YG01/red)

Kabaharkam Polri Dampingi Kapolri Rapat Persiapan PPKM Skala Mikro






Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, sekaligus sebagai Kaopspus Aman Nusa II Penanganan COVID-19, menghadiri rapat internal via video conference dari Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo itu membahas tentang rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level mikro.

Pada kesempatan ini, Kabaharkam Polri menyampaikan rekomendasi kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang penerapan PPKM level mikro secara masif agar masyarakat mengerti dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan terutam 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Pelajari dan implementasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19 terutama untuk tujuh Polda sebagaimana ditunjuk dalam Instruksi Mendagri tersebut,” kata Komjen Pol Agus Andrianto.



Terkait Kampung Tangguh Nusantara (KTN) yang sudah dibangun di tujuh Polda yang ditunjuk, Kabaharkam Polri meminta agar disesuaikan struktur dan tugasnya dengan struktur pembentukan Posko di tingkat desa sebagaimana Inmendagri No 3/2021. Sementara untuk keunggulan KTN lainnya seperti program ketahanan pangan dan pengembangan UMKM diminta tetap dipertahankan.

“Jajaran Polda yang belum melaksanakan PPKM berbasis mikro tetap melaksanakan kegiatan Operasi Aman Nusa II dan Operasi Yustisi serta melakukan pembentukan Kampung Tangguh Nusantara,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.

Selain itu, Kabaharkam Polri juga meminta seluruh jajaran kepolisian untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait 3M dan 3T (tracing, tracking, dan treatment) serta pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, artis/influencer, dan lain-lain.

“Agar masyarakat tidak takut serta mendukung segala upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19,” kata beliau (YG01/tim)



Ribuan Calon Bintara TNI Asli Papua Jalani Pendidikan Di Sejumlah Rindam







Manokwari, www.kamtibmasindonesa.online

Sebanyak 1.000 calon Bintara TNI asal Papua disebar disejumlah Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di Pulau Jawa untuk menjalani Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI Otonomi Khusus Orang Asli Papua (OAP) Kodam XVIII Kasuari 2020.


“Jadi, sengaja kami sebar di Pulau Jawa. Pertama, saya selaku Pangdam, kami punya Rindam itu belum sempurna. Jadi, ada berapa pembina pengasuh pelatih dan alat fasilitas sarana belum terpenuhi sehingga kami titipkan di luar Kodam XVIII Kasuari,” kata Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, dalam tayangan Youtube TNI AD, Minggu (7/2/2021).


Kedua, tujuannya dalam rangka memberikan wawasan sehingga para siswa calon bintara mengetahui dan mengenal Indonesia secara utuh, bukan hanya Papua dan Papua Barat.


Ketiga, jumlah siswa calon bintara yang lolos seleksi cukup banyak mencapai 1.000 orang sehingga tidak mungkin bisa ditangani pendidikannya hanya oleh satu rindam.


“Dan kebetulan yang kami lihat siap dan bagus itu sementara di daerah Jawa, dan kebetulan kosong pendidikan di sana sehingga kami titip pendidikan di daerah Jawa,” katanya.



Sebanyak 1.000 calon bintara itu, terdiri atas 330 siswa dikirim ke Rindam III/Siliwangi Bandung, 240 siswa bintara ke Rindam IV/Diponegoro Semarang, 260 siswa ke Rindam V/Brawijaya Surabaya, dan 130 calon bintara ke Rindam Jaya Jakarta.


Sebanyak 40 putri asli Papua mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Kowad), Lembang, Bandung, Jawa Barat.


Komandan Rindam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Tarsono, menjelaskan setiap prajurit siswa yang mengikuti pendidikan harus melewati tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademis, kesehatan, maupun jasmani.


Para calon bintara prajurit karier (PK) Otsus Papua tersebut menempuh pendidikan selama 20 minggu, terhitung mulai 4 November 2020 hingga 23 Maret 2021, dengan materi pendidikan dasar keprajuritan.

Sementara itu, Komandan Rindam Jaya Jakarta, Kolonel Inf Prasetyo, menjelaskan materi pendidikan pertama bintara PK dan umum adalah sama.


“Hanya mereka ada perbedaan ketika mereka kejuruan, nanti di Puslatpur khusus cabang umum murni keinfanterian, sedangkan otsus lebih banyak teritorial karena mereka lebih banyak diarahkan sebagai babinsa (bintara pembina desa) di satuannya kelak,” katanya.


Program bintara otsus tersebut memang membuka kesempatan sebanyak-banyaknya bagi putra dan putri asli Papua menjalani pendidikan militer, termasuk bagi mereka yang pernah gagal ikut seleksi terdahulu.


Seperti diungkapkan Jefri Wilson, salah satu siswa Secaba Otsus Papua yang sudah pernah mendaftar masuk TNI sebanyak empat kali sebelum mendaftar program otsus.


“Saya pernah ikut seleksi secaba, mendaftar sekitar 4 kali, waktu itu mendaftar jadi prajutit dua (prada), setelah itu tamtama, tidak lulus juga,” katanya, seraya bersyukur akhirnya lolos program otsus (Yarman/red).

POLRI Sedang Mendalami Unsur Pidana Terkait Pembolokiran 92 Rekening Milik FPI OrmasTerlarang









Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online
Polri masih mempelajari hasil evaluasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan pemblokiran 92 rekening milik anggota Front Pembela Islam (FPI).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan penyidik Polri masih mendalami dugaan unsur pidana di balik transaksi rekening milik FPI tersebut. Termasuk dugaan adanya aliran dana ke terorisme.

“Itu ada rekening 92 rekening. Seluruhnya sekarang dipelajari oleh Bareskrim Polri terhadap transaksi melibatkan 92 rekening tersebut,” terang Brigjen Pol. Rusdi Hartono, Minggu (07/02/21).

Karo Penmas Divisi Humas Polri memastikan Polri akan menindak jika memang nantinya ditemukan unsur pidana dalam transaksi 92 rekening FPI tersebut.

“Sedang dipelajari apabila memang terjadi tindak pidana disana tentunya Bareskrim akan mengambil upaya-upaya hukum untuk menuntaskan kasus tersebut,” terang Jenderal Bintang Satu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggelar rapat koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan pemblokiran 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI).

Gelar perkara itu untuk mengetahui dugaan unsur pidana di balik transaksi rekening milik organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Dari hasil analisis sementara, 92 rekening yang diblokir itu merupakan atas nama pengurus pusat, daerah, hingga perseorangan yang terafiliasi dengan FPI.

92 rekening milik FPI yang diblokir tersebut tersebar di 18 bank di Indonesia.(polri/red)