Selamat Kepada Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw Putra Papua Yang Meraih Bintang 3 di Pundak di Kepolisian RI








Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Kami mengenal seseorang putra terbaik dari Papua semenjak menjadi Kapolda Sumatera Utara, beliau sosok yang selalu menunjukkan sikap dan respon pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan, suku, budaya, status sosial dan agama kepada siapa saja masyarakat yang berinteraksi dengan beliau,
beliau sangat Nasionalis, walaupun beliau memiliki ciri khas kulit hitam gelap tapi hatinya bersih mudah memaafkan sesama. Beliau juga sangat dekat dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena beliau selalu mengedepankan sikap toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral kebangsaan yang Berbhinnekka Tunggal Ika.


Sosok Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw putra Papua yang lahir di Fakfak Papua Barat pada 25 Oktober tahun 1963, diusia 10 Tahun beliau pindah ke Kota Surabaya untuk belajar SD YPK Surabaya Timur 1976, SMP Negeri 6 Surabaya 1980 dan SMA Negeri 5 Surabaya 1983.

Kegemarannya dalam olahraga khususnya dibidang Bola Volly terus ia tingkatkan, banyak prestasi yang beliau dapatkan dibidang olahraga bola volly salah satunya terpilih untuk bermain di Malaysia dalam kejuaraan Asean mewakili Indonesia.

Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada Tahun 1987 beliau termasuk ranking 12 dari 217 orang siswa, lulus dengan pangkat letnan dua polisi dengan penempatan pertama di Polda Jawa Timur tepatnya di Polres Surabaya Timur.

Mengakhiri masa lajangnya pada tanggal 29 Desember 1995 dengan meminang putri asal Sumatra Ny. Roma Megawati Pasaribu yang dikaruniai 3 orang anak yaitu Ruth Emmanuella Waterpauw, Denzel Piereto Waterpauw dan Raisa Serafina Waterpauw.

Setelah Lulus dari PTIK akhirnya bertugas di Ibu Kota Jakarta menjadi Paban Muda pada Paban IV/Kam Sintel Polri, selama kurun waktu 3 tahun bertugas di Metro Jaya beberapa jabatan telah di embannya seperti Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakarta Pusat, Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat dan Wakapolres Tanggerang Polda Metro Jaya dan selanjutnya mengikuti pendidikan Sespim Polri di Lembang Polri pada tahun 2002.

Setelah lulus Sespim Polri, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw kembali ketanah kelahirannya dan dipercaya menjabat sebagai Kapolres Mimika, saat disana kerap terjadi perang suku, Tak lama setelah bertugas di Mimika, konflik 2 wargapun reda, 2 tahun menjabat sebagai Kapolres mimika, kemudian dpercaya menjabat sebagai Kapolres Jayapura Kota Polda Papua.

Selama kurun waktu 1 tahun menjabat sebagai Kapolres Jayapura Kota, Paulus Waterpauw dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua karena kepiawaiyannya dalam menyelsaikan permasalahan di Masyarakat.

Ditahun 2006 merupakan suatu kebanggaan tersendiri, dipercayakan menjadi komandan Upacara 17 Agustus di Istana Negara Jakarta kemudian pada tahun 2009 beliau ditarik ke Mabes Polri menjadi penyidik Utama tingkat II Dit III/Kor dan WWC Bareskrim Polri selama 1 tahun.

Ditahun 2010, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw diangkat menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri belum lama menjabat langsung dipercaya menjadi Wakapolda Papua mendampingi Irjen Pol Drs. Bekto Suprapto. Selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Wakapolda Papua, Paulus Waterpauw dpercayakan menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Menjabat sebagai Kapolda Papua Barat selama 1 tahun, anak asli suku Komoro ini mendapat kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Papua yang diserah terimakan oleh Irjen Pol Drs. Yotje Mende. Menjabat kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun, Komjen Pol Drs, Paulus Waterpauw dipercayakan menjabat sebagai Wakabaintelkam Polri.

Jabatan Wakabaintelkam diembannya selama kurang lebih 2 bulan selanjutnya, beliau dipercayakan memegang tongkat jabatan sebagai Kapolda Sumatra Utara.

Setelah menjabat selama 1 tahun 2 bulan sebagai Kapolda Sumatra Utara, Komjen Pol Drs, Paulus Waterpauw dipercaya menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI pada bulan Agustus 2018 dan pada bulan Oktober 2018 menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

Selama kurang lebih 1 Tahun menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw kembali dipercayakan menjabat sebagai Kapolda Papua sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST:/2569/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menjabat Kapolda Papua selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Penunjukan menjadi Kapolda Papua untuk kedua kalinya oleh Kapolri Jendral (Purn) Tito Karnavian kala itu bertepatan dengan maraknya unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.

Selama menjabat sebagai Kapolda papua, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw mempunyai strategi diantaranya menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Separatis Politik, Antisipasi Berita Hoax dan Ujaran Kebencian, merubah Mindset Anggota Polda Papua dan Masyarakat, serta kesiapan Pelaksanaan PON ke XX Tahun 2021 di Provinsi Papua.

Dibawah kepemimpinan, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw Trend gangguan Kamtibmas terkait kejahatan Konvensional mengalami penurunan diantaranya kasus Curanmor, Curas, Curat, dan Pembunuhan.

Kerap berdinas di Papua, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw juga tak lepas dari urusan mengatasi gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), untuk mengatasi itu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjuk Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw sebagai Kasatgas Nemangkawi pada tanggal 13 Februari 2021.

Banyak pengungkapan kasus yang berhasil dilakukan, seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2020, Polda Papua berhasil melakukan pengungkapan kasus penjualan senjata api yang melibatkan Oknum anggota Polri, PNS dan swasta serta pengungkapan jaringan penjualan senjata api Indonesia - Philipina di Kabupaten Nabire.

Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua banyak melakukan kegiatan bhakti sosial di Jayapura maupun di daerah lainnya yang ada di Provinsi Papua. Dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Papua, berbagai Upaya telah dilakukan Polda Papua bersinergi dengan TNI dan Pemerintah Daerah. Selain itu Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw bekerjasama dengan Spirit of Papua dalam bhakti sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selamat kepada Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw atas jabatan baru sebagai Kabaintelkam Polri, semoga amanah dan sukses dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh negara. Terima kasih telah memberikan dedikasi dan loyalitas selama menjabat sebagai Kapolda Papua, sehingga Tanah Papua tetap aman dan damai, dari kami masyarakat yang selalu berharap Kamtibmas di NKRI tetap kondusif (YG01).

Kapolri Bahas Pemantapan Polri Presisi Bareng Kompolnas







JAKARTA - www.kamtibmasindonesia.online

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal pemantapan transformasi Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan saat menyambangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).


Sigit mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kompolnas, pihaknya menyampaikan soal program-program yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan di masa mendatang bersama dengan Kompolnas. 



Menurut Sigit, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara. 


"Baik sisi organisasi, performance secara personal dan kegiatan-kegiatan operasional yang kami lakukan tuangkan dalam empat kegiatan transformasi yqng sudah kami canangkan, transformasi menuju Polri yang Presisi," kata Sigit di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).



Mantan Kabareskrim itu berharap, Polri dan Kompolnas kedepannya akan meningkatkan sinergitas yang lebih kuat. Selain itu, Sigit memastikan, pihaknya membuka ruang untuk diberikan masukan oleh lembaga pengawas kepolisian tersebut. 


"Kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan koreksi serta memberikan ruang terhadap peran Kompolnas di dalam perbaikan institusi Polri," ujar Sigit. 



Kesempatan yang sama, Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan, pihaknya sepakat untuk sama-sama membangun Polri menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional kedepannya dengan gagasan Presisi tersebut.


"Dan kami tadi mencoba menterjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya," ujar Mahfud.



Lalu, Mahfud menyebut pertemuan tadi juga membahas soal kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya Narkoba. Menurutnya, barang sitaan yang seharusnya aman jangan sampai barang sitaan tiba-tiba terjual.


"Itu semua sudah dibicarakan. Terus kelengkapan Polres dan Polsek dan sebagainya yang masih kosong tadi banyak dibicarakan. Tapi intinya kami membangun Polri masa depan yang lebih humanis , konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi," tutup Mahfud (YG01).

Kasum TNI Buka Rakornispen TNI Tahun 2021








Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online
9 Maret 2021  
                                                                 
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Teknis Penerangan TNI TA 2021 dengan mengambil tema “Penerangan TNI yang Inovatif dan Komunikatif Siap Bekerja Sama Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diikuti secara tatap muka 25 peserta dan virtual 60 peserta dari seluruh jajaran penerangan TNI, bertempat di Balai Wartawan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/3/2021).


Dalam amanatnya Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa Rakornispen TNI TA 2021 ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan anggaran tahun 2020 serta menyelaraskan pelaksanaan Program Kerja dan anggaran tahun 2021. “Forum ini juga bertujuan sebagai media penyampaian pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2021 yang dijadikan pedoman bagi satuan jajaran penerangan TNI dalam pelaksanaan program dan kegiatan mendukung tugas pokok TNI,” ujarnya.



Kasum TNI mengingatkan kepada peserta Rakornispen agar selalu mempedomani kebijakan Panglima TNI guna menghadapi tugas-tugas satuan Penerangan TNI kedepan antara lain, menjaga soliditas TNI-Polri, menerapkan strategi percepatan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 


Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun anggaran 2020, jajaran penerangan TNI telah mampu menunjukan capaian kinerja yang melebihi panggilan tugas dalam mendukung tugas pokok TNI. “Program dan kegiatan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan oleh TNI mampu dipublikasikan oleh jajaran penerangan secara massif dan efektif,” ucapnya.

 

Lebih lanjut Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa ada beberapa kegiatan operasi yang telah dicapai yang perlu diketahui seperti operasi dan latihan TNI di dalam maupun luar negeri, operasi perbantuan TNI dalam pengamanan tahapan Pilkada serentak 2020, berbagai operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan pesawat, kapal dan bencana alam serta peran TNI dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mampu dipublikasikan dengan baik oleh seluruh jajaran penerangan TNI.

 

“Dengan publikasi yang dilakukan oleh Penerangan TNI secara masif berdampak signifikan membentuk opini positif TNI di mata masyarakat sebagaimana diketahui bahwa pada lima tahun terakhir, berdasarkan dari beberapa lembaga survey telah menempatkan TNI sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat,” tegasnya.

 

“Capaian ini menjadi tantangan dan tanggung jawab besar bagi jajaran penerangan TNI untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara terus mempublikasikan kinerja dan capaian positif TNI diberbagai platform media,” tambah Kasum TNI.

 

Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito memberikan penekanan diantaranya, laksanakan kegiatan Rakornispen TNI dengan sungguh-sungguh dan gunakan sebagai forum bertukar informasi serta pahami apa yang disampaikan para narasumber guna meningkatkan kinerja di satuan. Tingkatkan terus sinergitas dan soliditas antar satuan penerangan TNI dengan mempublikasikan kinerja TNI diberbagai platform media, sehingga terbentuk opini positif TNI di masyarakat.

 

Diakhir amanatnya Kasum TNI berpesan agar sebagai insan penerangan TNI kuasai media sosial yang kini menjadi medan pertempuran baru, media sosial dapat membangun opini publik dan mengeliminasi pengaruh negatif yang dapat menurunkan citra positif TNI di masyarakat. Tingkatkan dan kembangkan wawasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komunikasi sehingga insan penerangan TNI dapat bertindak cepat dan terukur dalam menghadapi perang informasi ke depan.

 

Autentikasi :

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si.

Kunjungi LDII, Kapolri Bahas Dai Kamtibmas Hingga Moderasi Beragama






JAKARTA—www.kamtibmasindonesia.online

 Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran bersilaturahmi dengan pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Beberapa hal dibahas, diantaranya bagaimana memaksimalkan peran Dai untuk menyampaikan pesan Kamtibmas hingga moderasi beragama.

Kapolri mengatakan, dengan pendekatan dakwah, penyampaian pesan Kamtibmas dinilai cukup efektif ketimbang dengan bahasa Kepolisian. 

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Kapolri di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021). 



Sigit mengatakan, residu Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada hingga membuat polarisasi di tengah masyarakat. Untuk itu, penguatan moderasi beragama saat ini dinilai penting dilakukan karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19, amat sangat dibutuhkan persatuan. “Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” tekan Sigit. 

Disisi lain, Kapolri juga mengajak LDII bekerjasama dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dengan menyampaikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait  menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional. 


Di kesempatan yang sama, Pj Ketua Umum LDII Criswanto Santoso mendukung upaya Polri dalam rangka menekan penularan Covid-19. LDII kata dia, siap berkolaborasi dengan Polri. Selain dalam rangka menghadapi Covid, juga dalam upaya mempertahankan ketuhan NKRI 

“LDII siap melakukan sinergi dengan Polri demi keutuhan bangsa,” pungkas Criswanto.
(YG01/red)

Melawan Negara dan Membantai Warga Sipil, alasan yang tepat KKB-OPM Disebut Teroris






Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin mendukung wacana meredefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Wacana tersebut meredefinisi KKB Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

Wacana tersebut mengacu pada pasal 1 ayat 2 dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kemudian, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

"Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh dari pada status kelompok kriminal biasa," kata Aziz kepada wartawan, pekan kemarin.

Sepanjang tahun 2020 telah terjadi 46 aksi kekerasan oleh OPM di Papua, 9 orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari 5 warga sipil dan 4 aparat keamanan. Belakangan, aksi penembakan kembali marak dengan korban jiwa dari aparat keamanan.

Polri menyebut mereka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah tersebut mendefinisikan masalah keamanan di Papua disebabkan adanya organisasi yang melanggar hukum pidana (kriminal) dengan memiliki dan menggunakan senjata secara ilegal.

Artinya anggota OPM disamakan dengan preman pasar, begal motor, perampok bank, dan penjahat lain yang memakai senjata tajam dan senjata api dalam melakukan aksinya.

Menurut Aziz, penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif. Secara taktis-operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang. Mereka yang tertangkap dipidanakan dengan perbuatan makar. Pemerintah juga perlu mendefinisikan OPM sebagai organisasi teroris sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.

"Dalam kerangka ini, meredefinisi identitas kelompok kriminal bersenjata Papua menjadi kelompok teroris, akan secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka," katanya.

"Pemerintah dan masyarakat dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua, dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat," imbuhnya.

Di samping itu, penetapannya sebagai korporasi teroris akan membantu ikhtiar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 8/2013 tentang Pendanaan Terorisme. PPATK dapat bekerja sama denganbadan intelijen finansial luar negeri untuk melacak aliran dana dan pencucian uang terkait terorisme, termasuk pencegahannya. Bagaimanapun, aliran dana adalah oksigen OPM dan sejenisnya, selain publikasi di media massa dan media sosial.

Sepanjang tahun 2019, sudah puluhan prajurit TNI yang gugur di Papua, di bunuh oleh gerombolan bersenjata tersebut. Sedangkan, pada Desember 2018 OPM membantai 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua. OPM juga menembaki pesawat pengangkut personel Brimob dan warga sipil.

Beberapa pekerja Trans-Papua dan personel aparat keamanan juga diserang sepanjang tahun 2016-2017. 
Bahkan, tahun 2017, seribu orang lebih di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika, pernah disandera, kemudian dibebaskan aparat TNI dan Polri. OPM juga membunuh tukang ojek, petugas kesehatan, bahkan memperkosa guru.

Selain itu, OPM kerap menganiaya membunuh warga asli Papua yang tidak mendukung aksinya serta mengintimidasi pejabat Pemda dan memaksa mendukung aksinya bahkan mewajibkan menyerahkan dana desa.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan, KKB Papua secara gamblang telah melawan negara dengan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, negara harus melawan dan menindak tegas.
"Kelompok separatis ini perlu ditindak tegas, diburu, apalagi mereka dengan melawan negara, menakuti masyarakat dengan senjata api," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, apapun label untuk KKB Papua, baik itu organisasi teroris maupun kelompok separatis, aparat keamanan harus memburu mereka karena telah melawan negara.

"Itu tindakan terorisme namanya, apapun yang penting harus dilawan, negara jangan takut. Ketika mereka melawan negara dengan menggunakan senjata, yaudalah harus dicari, diburu, Jangan sampai mereka dibiarkan di tengah masyarakat, memprovokasi masyarakat, menakuti masyarakat," pungkasnya(red).

6 Unit Armada Roda 4 Yang Diduga Berisi BBM Ilegal Digiring Masuk Ke Poldasu oleh POM TNI







Medan, www.kamtibmasindonesia.online

Diketahui awak Media, Mobil Putih bertuliskan POM TNI AU memasuki pintu gerbang masuk Mapolda Sumut, Jumat 5 Maret 2021, sore hari sekitar pukul 16.00 WIB,

Mobil putih yang dimaksud berpenumpang Baret Biru berpakaian loreng lengkap dengan senjata Laras panjang, awalnya dikira ada tamu negara yang sedang di kawal, ternyata malahan disusul oleh armada beroda 4 antara lain: Truk tangki minyak berlogo Pertamina dengan nomor polisi BK 9774 CO, kemudian di susul mobil pickup hitam bernomor polisi BK 8772 SG, lanjut berikutnya Pikcup hitam yang bernomor Polisi BK 9900 PI, disusul truk Volt Diesel warna kuning Nomor Polisi BL8798 PI, kemudian Colt Diesel kuning Nomor Polisi BK895.. dan truk Colt Diesel kuning Nomor Polisi BK8625 F, dan ditutup oleh mobil putih yang berisikan Baret Biru, pakaian loreng bersenjata Laras panjang.
Kemudian semua armada ini parkir di depan Direktorat Kriminal Umum Poldasu.




Selang beberapa lama awak media mencoba bertanya kepada salah seorang dari yang berpakaian loreng baret biru bersenjata Laras panjang berinisial M.D. yang diketahui bahwa beliau adalah Anggota POM TNI-AU Lanud Suwondo. "Ijin komandan tanya, apa isi dari armada truk-truk ini yang sedang dikawal oleh POM TNI-AU ini komandan?" Beliau menjawab " ini isinya BBM ilegal berjenis solar bang". Ditanyakan lagi oleh awak media Frekuensi Media. Com " ijin punya siapa komandan BBM ilegal tersebut?", Beliau menjawab: " dengar-dengar punya orang yang berinisial "Aliang". Lanjut kenapa bisa di tangkap komandan? Jawab beliau: O itu hasil dari penyelidikan POM TNI Pusat.



Kemudian selang waktu 1 jam, maka salah seorang petugas dari Polda mengarahkan agar armada truk ini diparkir di belakang dekat Dirkrimsus Poldasu. Kemudian setelah diparkir di parkiran halaman belakang, maka para supir armada truk-truk Colt Diesel, mobil pickup dan mobil tangki BBM warna biru, dinaikan ke dalam mobil putih berlogo POM TNI AU dan dikawal ketat oleh beberapa anggota POM TNI-AU kemudian digiring masuk ke dalam Direktorat Kriminal Khusus Poldasu. Sampai berita ini ditayangkan maka belum ada berita release resmi dari pihak Poldasu tentang ini (YG).




Yanto Eluay: Warga Papua Dukung Otsus dan DOB, Hanya Segelintir Yang Menolak





Papua,(04/03)www.kamtibmasindonesia.online

Hampir semua masyarakat dan tokoh yang merupakan masyarakat asli Papua menerima kebijakan pemerintah terkait dana Otonomi khusus (Otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hanya sebagian kecil yang menolak program tersebut.

Hal ini disampaikan Putra dari legenda pejuang Papua merdeka Theys Hiyo Eluay, Yanto Eluay di Jayapura-Papua, Rabu (3/3/2021). Yanto Eluay mengatakan, hampir semua masyarakat Papua mendukung otsus tetap berjalan dengan perlunya evaluasi.

"Otsus dan DOB itu program pemerintah dan sudah ada tim kerjanya di setiap wilayah di Papua. Sikap kami mendukung penuh program ini, khususnya Otsus tetapi harus dievaluasi," kata Yanto Eluay.

Ada berita yang beredar bahwa adanya elemen masyarakat yang menolak Otsus dan DOB, kata yanto hal itu tidak bisa disama ratakan "Suara mereka tidak mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan" tegas Yanto.

"Rakyat Papua hampir semua yang mendukungnya, karena mereka mau maju. Sama halnya dengan Otsus, banyak yang masih ingin berlanjut agar masyarakat Papua bisa lebih sejahtera," imbuh Yanto.

Ali Kabiay salah seorang tokoh pemuda Papua menyampaikan hal yang sama bahwa Otsus harus berlanjut dengan diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh. "Dengan begitu kita bisa melihat kekurangannya nanti". ucapnya.

"Setiap program itu ada evaluasinya. Karena dengan begitu maka kita akan tahu di mana kekurangan dan kelebihannya untuk menjadi pertimbangan otsus mendatang," katanya.

Selain itu Ali Kabiay juga menyampaikan pandangannya terkait pembangunan gadung baru kantor Gubernur yang rencananya akan dibangun 22 lantai, menurutnya rencana itu mubazir.

"Rakyatnya masih susah, malah pemerintahnya sibuk mau bangun gedung baru dengan 22 lantai. Ini mubazir dan belum mendesak," pungkasnya(red).

Penuh Catatan Kriminal, Seorang KKB Tewas Ditembak Aparat TNI-Polri





Papua,(03/03).www.kamtibmasindomesia.online

Kepala Kepolisian Resort Mimika AKBP I Gusti Era Adhinata menyebutkan bahwa sesuai dengan hasil olah tempat kejadian perkara dan ciri-ciri yang ada dipastikan satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan tewas di Mile 53 pada Senin (1/3/21) adalah Ferry Elas (35) sebagai Danton TPN OPM Kodap III Kalikopi Tembagapura pimpinan Joni Botak.

Dijelaskannya, dari hasil pencocokan wajah dengan foto Ferry Elas pada data base tim operasi gabungan TNI-Polri hingga atribut yang digunakan korban dan identifikasi gambar, ditemukan kemiripan antara korban dengan Ferry Elas.

"Bahkan pada barang bukti lain berupa satu HP ditemukan berisi foto-foto Ferry Elas yang setelah dilakukan investigasi ada persesuaian dengan korban yang ditemukan di TKP baik pakaian yang digunakan, jam, kalung, anting, postur tubuh dan wajah," katanya.



Lebih lanjut AKBP I Gusti Era Adhinata menjelaskan bahwa berdasarkan catatan kriminal Kepolisian, Ferry Elas merupakan salah satu anggota KKB yang ikut dalam deklarasi penggabungan KKB se-Pengunungan Tengah 1 Agustus 2019 di Ilaga, serta terlibat beberapa tindakan kejahatan lainnya seperti perampasan HP masyarakat sipil di Kabupaten Puncak Ilaga pada Agustus 2019 dan ikut melakukan gangguan keamanan di Tembagapura tahun 2020.

“Juga terlibat penyanderaan guru dan tindak pidana pencurian HP korban guru di Kampung Jagamin pada 22 Februari 2020 serta terlibat penembakan Pos Pam TNI-Polri di Opitawak pada bulan Maret 2020,” tambahnya.

Sebelumnya, Ferry Elas berhasil ditembak aparat gabungan TNI-Polri saat dirinya bersama 6 anggota KKB lainnya melakukan penyerangan dengan menembaki aparat TNI-Polri yang sedang melakukan patroli di Mile 53 pada Minggu (28/2/21) sekitar pukul 10.30 WIT. ‘’Saat diserang aparat membalas dengan tembakan secara terarah, dan ada satu orang terkena, sedangkan yang lainnya melarikan diri,” ucap Era Adhinata.

Menurutnya, kemungkinan besar saat itu Ferry Elas dan 6 anggota KKB akan memasuki areal PT. Freeport Indonesia untuk melakukan gangguan kepada perusahaan dan karyawan, namun berhasil dicegah aparat keamanan yang sedang berpatroli di Mile 53.

“Aparat coba melakukan pengejaran terhadap sisa KKB yang melarikan diri namun terhalang sungai dengan arusnya deras,” ujarnya.

Beratnya medan berupa jurang curam dan sungai dengan arus deras tersebut, juga diakui Era Adhinata, saat tim gabungan TNI-Polri untuk menuju lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (red).

Kadispenad Pimpin Rakernispen TNI AD TA. 2021, Berharap Kinerja Penerangan TNI AD Semakin Profesional







JAKARTA, www.kamtibmasindonesia.online

- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E.,M.M. memimpin Rapat Kerja Teknis Penerangan (Rakernispen) TNI AD TA. 2021 bertempat di Hotel Pullman Podomoro City Jakarta Barat, Senin (1/3/2021).



Dalam pengarahannya Kadispenad menyampaikan beberapa program kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penerangan di lingkungan TNI AD, serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada TA. 2020, dalam rangka memperbaiki kinerja Penerangan TNI AD yang lebih baik ke depan khususnya pada TA. 2021.



"Saya menghendaki agar Kinerja Penerangan TNI AD khususnya pejabat satuan Penerangan semakin lama, semakin membaik dan Profesional serta dapat menjawab tantangan tugas ke depan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD," ujar Nefra.

Sementara itu, Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI AD (Danpussansiad) Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie pada paparannya tentang Strategi Pengamanan Website dan Media Sosial mengatakan bahwa harus ada koordinasi yang terintegrasi antara unsur Sandi, Intelijen dan Penerangan terkait penangkalan dan penindakan terhadap serangan Siber berupa virus dan malware yang berulang kali terjadi terhadap Website dan Sosial Media jajaran TNI AD.



Menurut Iroth ancaman Siber ada berbagai macam sehingga perlu memperkuat komunitas guna melindungi infrastruktur kritis di lingkungan Angkatan Darat, termasuk juga mengantisipasi potensi ancaman non fisik lainnya.

Dalam acara Rakernispen juga disajikan pembekalan tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dipaparkan oleh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edies Riyanto, M.Si. Dalam paparannya Edies mengatakan bahwa PPID sebagai tindak lanjut dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh PPID di lingkungan TNI AD beserta jajarannya sebagai PPID pelaksana sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 692 tanggal 8 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan TNI AD.



Selanjutnya Rektor Universitas Sahid Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. dalam paparannya tentang "Meningkatkan Literasi Media Untuk Membangun Strategi Komunikasi Publik Dalam Rangka Meningkatkan Citra TNI AD" mengungkapkan bahwa pentingnya merekonstruksi kembali suatu berita menjadi suatu informasi yang baru.
" Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan pengaruh pembentukan opini yang luar biasa bagi publik atas suatu berita atau informasi yang dikemas secara baik melalui literasi media," ungkapnya.

Kegiatan Rakernispen diikuti oleh 114 pejabat Penerangan TNI AD dari unsur Kotama (Komando Utama) dan Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD serta unsur Penerangan tingkat Korem.

Berpedoman pada protokol kesehatan, Rakernispen yang diselenggarakan dengan salah satu agenda mengunjungi Komplek MNC Media Group dalam rangka silaturahmi media dan study banding.

Hadir pula pada kegiatan Rakernispen TNI AD antara lain Kapussansiad, Kabidpenum Puspen TNI, Sesdispenad dan perwakilan Puscabfung jajaran TNI AD. (Dispenad/Yarman G)

Kadispenad Pimpin Rakernispen TNI AD TA. 2021, Berharap Kinerja Penerangan TNI AD Semakin Profesional







JAKARTA, www.kamtibmasindonesia.online

- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E.,M.M. memimpin Rapat Kerja Teknis Penerangan (Rakernispen) TNI AD TA. 2021 bertempat di Hotel Pullman Podomoro City Jakarta Barat, Senin (1/3/2021).

Dalam pengarahannya Kadispenad menyampaikan beberapa program kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penerangan di lingkungan TNI AD, serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada TA. 2020, dalam rangka memperbaiki kinerja Penerangan TNI AD yang lebih baik ke depan khususnya pada TA. 2021.



"Saya menghendaki agar Kinerja Penerangan TNI AD khususnya pejabat satuan Penerangan semakin lama, semakin membaik dan Profesional serta dapat menjawab tantangan tugas ke depan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD," ujar Nefra.

Sementara itu, Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI AD (Danpussansiad) Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie pada paparannya tentang Strategi Pengamanan Website dan Media Sosial mengatakan bahwa harus ada koordinasi yang terintegrasi antara unsur Sandi, Intelijen dan Penerangan terkait penangkalan dan penindakan terhadap serangan Siber berupa virus dan malware yang berulang kali terjadi terhadap Website dan Sosial Media jajaran TNI AD.



Menurut Iroth ancaman Siber ada berbagai macam sehingga perlu memperkuat komunitas guna melindungi infrastruktur kritis di lingkungan Angkatan Darat, termasuk juga mengantisipasi potensi ancaman non fisik lainnya.

Dalam acara Rakernispen juga disajikan pembekalan tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dipaparkan oleh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edies Riyanto, M.Si. Dalam paparannya Edies mengatakan bahwa PPID sebagai tindak lanjut dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh PPID di lingkungan TNI AD beserta jajarannya sebagai PPID pelaksana sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 692 tanggal 8 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan TNI AD.



Selanjutnya Rektor Universitas Sahid Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. dalam paparannya tentang "Meningkatkan Literasi Media Untuk Membangun Strategi Komunikasi Publik Dalam Rangka Meningkatkan Citra TNI AD" mengungkapkan bahwa pentingnya merekonstruksi kembali suatu berita menjadi suatu informasi yang baru.
" Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan pengaruh pembentukan opini yang luar biasa bagi publik atas suatu berita atau informasi yang dikemas secara baik melalui literasi media," ungkapnya.

Kegiatan Rakernispen diikuti oleh 114 pejabat Penerangan TNI AD dari unsur Kotama (Komando Utama) dan Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD serta unsur Penerangan tingkat Korem.

Berpedoman pada protokol kesehatan, Rakernispen yang diselenggarakan dengan salah satu agenda mengunjungi Komplek MNC Media Group dalam rangka silaturahmi media dan study banding.

Hadir pula pada kegiatan Rakernispen TNI AD antara lain Kapussansiad, Kabidpenum Puspen TNI, Sesdispenad dan perwakilan Puscabfung jajaran TNI AD. (Dispenad/Yarman G)