Jelang Pelantikan Ketua DPRD Sumut, Erni Gelar Syukuran Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat

*MEDAN,-* Jelang pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Erni Ariyanti bersama ayahanda H Khairuddin Syah Sitorus (H Buyung) dan keluarga besar menggelar syukuran dan makan bersama Ulama, tokoh Agama dan masyarakat se-Labuhanbatu Raya di sebuah rumah makan di Kota Medan, Kamis (30/1/2025) malam.

Jamuan makan malam bersama tokoh Agama dan masyarakat yang berlangsung sederhana itu sebagai bentuk silaturahmi dan memperkuat hubungan baik yang selama ini terjalin. Sekaligus juga meminta doa restu pelantikan dirinya, agar Erni dapat menjalankan amanah sebagai Ketua DPRD Sumut periode 2024-2029.

Pelantikan akan berlangsung pada Jumat (31/1/2025) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Erni Ariyanti yang hadir bersama sang ayah dan keluarga besar mengatakan bahwa ia mengundang tokoh lintas agama dari daerah pemilihan (dapil) Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Juga turut hadir Kader Partai Golkar Chaidir Ritonga dan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Dr Ilyas Sitorus.

"Ini kita mengundang para ulama dan pendeta dari dapil saya. Mungkin karena besar hati para Pemuka Agama untuk menghadiri pelantikan kita besok," ujar Erni Ariyanti usai silaturahmi.

Kehadiran para tokoh agama tersebut kata Erni, tidak terlepas dari kedekatan pihaknya selama ini dengan menganggap bahwa para Ulama dan Pendeta menjadi bagian penting dari upaya perjuangan masyarakat. Termasuk dalam hal menjaga kerukunan antar umat beragama.

"Kedekatan kita selama ini, bisa dibilang hari-hari itu kita juga terus minta didoakan oleh para pemuka Agama," jelasnya.

Erni juga mengaku selama ini sering berdiskusi meminta saran pendapat para tokoh tentang pentingnya kolaborasi antara legislator dengan masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemajuan daerah.

"Sepanjang perjalanan karir saya, dukungan dari para tokoh Agama sangat berarti. Mari kita bersatu untuk membangun Sumut yang lebih baik," lanjut Erni.

Sedangkan terkait pelantikan dirinya sebagai Ketua DPRD Sumut, Erni mengatakan bahwa selama ini ia menyerahkan proses penentuan sebagaimana aturan main dan regulasi yang ada. Sehingga ia menerima ketentuan, hingga menuju pelantikan sebagai pimpinan di legislatif. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Kirimkan Tim dan Bantuan Korban Kekerasan Anak di Nias Selatan

*Sumatra Utara,-* Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bentuk tim khusus menangani kekerasan anak di Nias Selatan. Tim ini dibentuk sebagai respons cepat Fatoni dalam menangani dugaan kasus kekerasan pada anak perempuan berusia 10 tahun di Desa Hilikara, Nias Selatan, Sumatera Utara.

Tim khusus tersebut terdiri dari dinas dan instansi terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lintas instansi seperti kepolisian. Tim ini bertugas mengidentifikasi, menginvestigasi dan menangani kasus kekerasan anak yang tengah disoroti masyarakat Indonesia di Desa Hilikara, Nias Selatan, Sumatera Utara.

“Kekerasan anak adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian kita semua. Dengan pembentukan tim ini, kita berharap dapat meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi kasus kekerasan anak di Nias Selatan," kata Fatoni melalui keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Nantinya, tim tersebut juga akan memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Selain penanganan, tim juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak. 

“Tim tentunya akan berfokus pada pencegahan dengan mengadakan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak,” ucap Fatoni.

Kemudian, dirinya juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan apabila melihat atau mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga ataupun pada anak guna mencegah hal yang tidak diinginkan.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak kita. Jangan takut untuk melapor jika ada kasus kekerasan, laporkan saja apabila mengetahui atau melihat,” kata Fatoni.

Fatoni berharap, tim tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengedepankan hak-hak anak dalam penanganan kasus tersebut. 

“Dengan demikian Sumut dapat menjadi provinsi yang lebih aman bagi anak-anak, serta mengurangi angka kekerasan dan memberikan rasa aman bagi semua warga,” ujar Fatoni.

Sebagaimana diketahui, tim khusus yang dibentuk guna menangani kasus tersebut telah diberangkatkan menuju Nias Selatan untuk melihat langsung kondisi sang anak. Salah satu anggota tim, dr. Nelly Fitriyani dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyebut sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan untuk membawa anak perempuan dugaan kasus kekerasan ke puskesmas untuk dicek kondisi kesehatannya.

“Juga hari ini kami akan langsung menjumpai adek untuk melihat langsung kondisi adek itu dan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya,” ucap dr. Nelly.

“Kami di sini tim gerak cepat atas perintah Bapak Pj Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan yang terbaik pada adek kita,” sambungnya. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Respons Cepat, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Kirimkan Tim dan Bantuan Korban Kekerasan Anak di Nias Selatan

 

*Sumatera Utara,-* Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni  bentuk tim khusus tangani kekerasan anak di Nias Selatan. Tim ini dibentuk sebagai respons cepat Fatoni dalam menangani dugaan kasus kekerasan pada anak di Desa Hilikara, Nias Selatan.

Tim khusus tersebut terdiri dari dinas dan instansi terkait. Mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lintas instansi seperti kepolisian. Tim ini bertugas mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menangani kasus kekerasan anak yang tengah disoroti masyarakat Indonesia di Desa Hilikara, Nias Selatan.

Sebagai informasi, seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Desa Hilikara, Lolowau, Nias Selatan, diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Kondisi anak perempuan tersebut membuat miris banyak orang, oleh sebab itu, Pj Gubernur Fatoni pun membuat tim khusus dan segera mengirimnya ke Nias Selatan.

“Kekerasan anak adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian kita semua. Dengan pembentukan tim ini, kita berharap dapat meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi kasus kekerasan anak di Nias Selatan," kata Fatoni, di Medan, Rabu (29/1/2025).

Tim juga akan memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Selain penanganan, tim juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak. 

“Tim tentunya akan berfokus pada pencegahan dengan mengadakan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak,” ucap Fatoni.

Fatoni juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan apabila melihat atau mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga ataupun pada anak. Dengan berani melaporkan, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak kita. Jangan takut untuk melapor jika ada kasus kekerasan, laporkan saja apabila mengetahui atau melihat,” kata Fatoni.

Ia berharap, tim tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Serta mengedepankan hak-hak anak dalam penanganan kasus tersebut. 

“Dengan demikian Sumut dapat menjadi provinsi yang lebih aman bagi anak-anak, serta mengurangi angka kekerasan dan memberikan rasa aman bagi semua warga,” ujar Fatoni. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Polda Sumut Tuntaskan Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Putri Purwanto Apresiasi Kinerja Polisi

*Sumatra Utara,-* Seorang warga Medan, Putri Purwanto (24), menyampaikan apresiasinya kepada Kepolisian Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Siber, atas penanganan maksimal laporan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialaminya. Kasus ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Putri melaporkan akun Instagram bernama Dewi She yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan Instastory . Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menuding Putri sebagai pencuri ponsel milik seseorang bernama David Bowie. Tak hanya itu, akun tersebut juga memposting foto Putri disertai tulisan yang dinilai mencemarkan nama baik.

Unggahan tersebut membuat Putri merasa keberatan dan dirugikan, sehingga ia melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut pada 17 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/334/III/2024, kasus ini terus diproses hingga tahap penyidikan .

Hasil investigasi yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/70.a/XII/2024 menyebutkan bahwa gelar perkara tersangka telah dilakukan pada 21 Januari 2025. "Saya sangat mengapresiasi kinerja Polda Sumut yang dengan profesional menangani laporan saya, terkhusus Direktorat Reserse Siber Polda Sumut dibawah pimpinan AKBP Doni Satria Sembiring (Dir Res Siber)," ujar Putri .

Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kepolisian aktif menindak pelanggaran hukum di era digital. Dengan proses hukum yang berjalan transparan, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terlibat kasus serupa. *(Tim)*

Read More

Serap Kendala Komunikasi di Sumut, Anggota Komisi I DPR RI Kunker ke Diskominfo Sumut

 

*MEDAN,-* Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Trinovi Khairani Sitorus, melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk menyerap kendala komunikasi dan informasi di Sumatera Utara ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut).

Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut), Ilyas Sitorus di kantor Diskominfo Sumut, Jalan HM Said Medan, Jumat (24/1). Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nias Utara Terpilih, Yusman Zega, Sekretaris Diskominfo Sumut, Achmad Yazid Matondang, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut, Rismawati, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Sumut, Porman Mahulae dan Kadis Kominfo Nias Utara, Raradodo Waruwu.

Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR RI. Dikatakannya, ini merupakan kunjungan kerja pertama sekali anggota DPR RI di tahun 2025 ke kantor Dinas Kominfo Sumut. Ilyas juga menyampaikan beberapa permasalahan komunikasi dan informasi yang ada di Sumut.

“Kami berterima kasih atas kunjungan kerja ibu ke sini. Satu kendala komunikasi di Sumut saat ini adalah masih ada beberapa daerah di Sumut yang blankspot seperti Nias Utara. Kita berharap ke depannya ini bisa dibantu sehingga tidak ada lagi daerah yang blankspot di Sumut,” ujar Ilyas.

Permasalahan blankspot ini menurut Ilyas menjadi hal yang penting, mengingat program Presiden RI yang bertujuan membangun Indonesia dari desa ke kota. “Bagaimana informasi pemerintah mau cepat sampai hingga ke desa, jika komunikasi terkendala karena blankspot. Proses pembelajaran siswa juga terkendala karena hal ini, padahal proses pembelajaran sekarang semua sudah melalui internet,” kata Ilyas.

Ilyas juga menyampaikan harapannya kepada anggota DPR RI komisi I yang juga secara tugas membidangi urusan Komunikasi dan informasi  untuk ikut menyuarakan  bahaya dari judi online. Sebab, judi online akan berdampak buruk terhadap aspek finansial, sosial, psikis, kesehatan, akademik, keagamaan dan kepribadian pelakunya. 

"Memang penuntasan masalah judi online ini akan sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Yang bisa menghentikannya adalah diri kita sendiri, namun perlu dukungan dari Komdigi selain mentakedown situs- situsnya juga tak kalah pentingnya memblokir marketnya, ujar Ilyas. 

Masih menurut Ilyas, sudah banyak situs judi online yang sudah diblokir Pemerintah bahkan di takedown, Namun faktanya situs judi online masih saja terus bertambah dan memenuhi ruang daring masyarakat. Oleh karenanya, Ilyas berharap melalui DPR RI Komisi I agar Komdigi juga memblokir marketnya.

Selain itu, Ilyas juga menyampaikan permasalahan terkait infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membutuhkan support dari pusat. Begitu juga dengan dukungan pusat untuk satu data Indonesia dan bantuan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat disalurkan kepada kabupaten/kota di Sumut. “Harapan kami kendala yang ada di Sumut ini bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” harap Ilyas.

Kunjungan kerja daerah pemilihan (Kunker Dapil) Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumut II ini mengatakan, kunjungan yang dilakukannya bertujuan untuk mendengar aspirasi Diskominfo Sumut dan daerah terutama terkait dengan kendala komunikasi dan informasi di Sumatera Utara.

“Segala aspirasi dan keluhan yang ada di provinsi Sumut dan daerah nantinya akan saya coba perjuangkan di pusat. Seperti ada keluhan terkait jaringan internet, ini akan kita perjuangkan dalam rapat kerja nantinya, karena masalah komunikasi ini sangat penting. Apalagi dalam menjalankan pemerintahan saat ini semua harus sudah terintegrasi dari pusat hingga ke daerah,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Wakil Bupati Nias Utara terpilih, Yusman Zega dalam kesempatan tersebut mengatakan, masih terdapat sekitar 42 wilayah blankspot jaringan internet di Nias Utara. Padahal di wilayah tersebut sudah terbangun tower telekomunikasi, tapi tetap saja masih ada daerah yang blankspot dan masyarakat Nias Utara masih kesulitan untuk mendapatkan akses internet.

“Saat ini sekitar 85 persen masyarakat Nias Utara menggunakan handphone. Namun karena masih susah jaringan, banyak masyarakat yang berkumpul di satu titik di jembatan untuk mengejar sinyal. Kami mengalami kesulitan, apalagi saat ini semua program pemerintah berbasis aplikasi, pembelajaran siswa berbasis internet. Kami mohon sekali untuk dibantu pembangunan jaringan internet di Nias Utara,” harap Yusman. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Oknum DPRD Tapsel ESS Terbukti Sebagai Dalang Kerusuhan Layak di PAW

*Sumatera Utara,-* Terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), ESS, dituntut hukuman penjara selama 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara nomor 450/Pid.B/2024/PN Psp di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Rabu (22/01/2025).

Adapun oknum anggota DPRD Tapsel tersebut sebelumnya diketahui telah ditangkap dan ditahan di Polres Padang Sidimpuan karena diduga terlibat sebagai dalang atau provokator demo anarkis dan pengeroyokan karyawan PT SAE di Gate R17 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, pada Jumat (16/2/2024) yang lalu.

Menyikapi hal tersebut tim Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Utara (Sumut) telah melakukan investigasi dan pengembangan terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD Tapsel yang telah dituntut 4 tahun penjara itu.

Tim DPW PWDPI Sumut telah mencoba melakukan konfirmasinya ke Ketua DPW Partai Nasdem Sumut Iskandar ST, namun belum mendapatkan tanggapan,Rabu (22/1/2025)

“Sebagai social control kami telah melakukan investigasi dibantu oleh DPC PWDPI Tapsel untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD Tapsel. Kita sangat menyesali peristiwa tersebut, yang dimana selaku anggota DPRD itu seharusnya melindungi rakyatnya bukan malah terlibat dalam kasus yang diduga sebagai dalang atau provokator timbulnya kerusuhan kapada masyarakat kecil. Oleh karenanya kami sangat mengecam keras perlakuan oknum DPRD Tapsel ESS itu,” tegas Dinatal Lumbantobing SH selaku Ketua DPW PWDPI Sumut kepada wartawan, Kamis (23/01/2025).

Lebih lanjut, menurut DL Tobing dalam sapaan akrabnya, bahwa tuntutan Jaksa itu dinilai sangat terlalu rendah dan tidak sebanding dengan perbuatan oknum anggota DPRD Tapsel tersebut. DL Tobing selaku Ketua DPW PWDPI Sumut berharap agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya.

Selain itu DL Tobing juga meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem agar dapat dengan segera mengambil keputusan untuk mengevaluasi kadernya yang telah menjadi terpidana tersebut. DL Tobing juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini DPW PWDPI Sumut akan menggelar Konfrensi Pers dengan mengundang 100 lebih wartawan.

“Kami menilai tuntutan Jaksa tersebut terlalu rendah hanya 4 tahun penjara. Kami harap Hakim Yang Mulia nantinya dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adinya. Disamping itu kami juga meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem bapak Surya Paloh agar dapat mengevaluasi kadernya selaku anggota DPRD Tapsel yang sudah terpidana tersebut. Hal ini bukan saja mencoreng nama baik partai Nasdem, akan tetapi juga turut mencoreng nama baik suatu lembaga selaku anggota DPRD di Tapsel provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu dekat PWDPI Sumut akan mengelar konfrensi pers mengundang 100 lebih wartawan,” pungkas DL Tobing yang dikenal sebagai pemilik PT Media Global Group ini.

Korban Keberatan

Para korban penganiayaan yang merupakan staf humas PT. SAE yang hadir di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, usai menghadiri sidang, kepada wartawan telah menyatakan keberatannya atas tuntutan Jaksa. Menurut mereka tuntutan 4 tahun penjara itu terlalu rendah.

“Kami menilai tuntutan jaksa yang hanya 4 tahun penjara ini tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami saat dikeroyok  massa pengunjukrasa yang antara lain ada terdakwa ESS,” ungkap Hamdani Rambe bersama Nurman Ahmad Ngolu Panjaitan dan Parlindungan Hutasoit alias Unyil.

Ungkapnya lagi, karena ramainya massa yang melakukan pengeroyokan itu badan mereka menjadi babak belur dan orang-orang yang menyaksikan itu mengira bahwa mereka sudah tewas ditempat.

“Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami masih bisa selamat dan sehat walafiat sampai hari ini,” ujar Unyil.

Para korban penganiayaan berharap agar keadilan dapat ditegakkan.

"Harapan kami semoga Majelis Hakim dapat menjatuhi vonis hukuman penjara 5 sampai 7 tahun penjara kepada si terdakwa,“ ucap para korban. *(PWDPI Sumut / Tim)*

Read More

Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus Ajak Mahasiswa Hindari Judi Online

*MEDAN,-*  Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus mengajak mahasiswa untuk menghindari judi online. Sebab, judi online akan berdampak buruk terhadap aspek finansial, sosial, spikis, kesehatan, akademik, keagamaan dan kepribadian pelakunya. 

Hal tersebut disampaikannya pada acara seminar nasional bertajuk ‘Bahaya dan Dapak Judi Online Bagi Generasi Muda Bangsa’, yang diselenggarakan Penyuluh Agama Islam PPPK Kementerian Agama Kota Medan, di Kampus Universitas Mandiri Bina Prestasi (MBP), Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan Medan, Rabu (22/1). 

"Penuntasan masalah judi online ini akan sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Yang bisa menghentikannya adalah diri kita sendiri,” ujar Ilyas Sitorus.

Ilyas mengatakan, sudah banyak situs judi online yang sudah diblokir Pemerintah. Namun faktanya situs judi online masih saja terus bertambah dan memenuhi ruang daring masyarakat.

“Kalau kita lihat, bila ada satu situs ditakedown maka mereka akan membuat situs baru lagi, demikian seterusnya,” katanya.

Untuk itu, Ilyas Sitorus mengajak mahasiswa membangun ketahanan pribadi terhadap judi online. Dengan memiliki mindset bahwa uang tidak didapat dengan cara instan dan menyimpang, serta melakukan kegiatan yang bermanfaat.

“Bagi yang belum terkena judi online, ayo bentengi diri. Kembangkan kesadaran diri dan isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat serta hindari pertemanan dengan orang orang yang mempunyai hobbi bermain judi online. Bagi yang sudah terkena segeralah berhenti,” tegas Ilyas Sitorus.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar mengatakan bahwa semua agama pasti sangat menentang dan mengharamkan judi. Jadi menurutnya sudah sepantasnya semua umat menjauhinya.

“Semua agama menentang dan mengharamkan judi.  Sebagai umat Tuhan sudah sepantasnya kita hindari,” ujar Impun Siregar, sambil mengajak para mahasiswa untuk meningkatkan iman dan taqwa menurut aganya masing-masing.

Kasubdit Ditintelkam Polda Sumut AKBP Samsul Bahri Siregar yang juga menjadi narasumber pada acara tersebut mengatakan, bahwa pelaku yang terjerat judi onlne biasanya adalah pengguna internet yang mengharapkan keuntungan dengan cara instan.

Samsul Bahri menambahkan, faktor utama orang melakukan tindak kejahatan berawal dari keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan. “Ketika keluarga dan masyarakat abai mengajarkan etika, adab, moral dan adat istiadat. Maka akan ada risiko penyimpangan perilaku. Inilah yang terjadi kepada para pelaku,” jelasnya.

Seminar nasional ini dihadiri sekitar empat ratusan mahasiswa dari berbagai Prodi dan jurusan di Unversitas MBP. Turut hadir Rektor Universitas MBP Sarman Sinaga, para dosen dan civitas akademika di lingkungan Universitas MBP Medan. *(Rizky Zulianda)*

*FOTO :* Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus menghadiri acara seminar nasional bertajuk ‘Bahaya dan Dapak Judi Online Bagi Generasi Muda Bangsa’, yang diselenggarakan Penyuluh Agama Islam PPPK Kementerian Agama Kota Medan, di Kampus Universitas Mandiri Bina Prestasi (MBP), Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan Medan, Rabu (22/1).

Read More

Kadis Kominfo Sumut Terima Audensi DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Sumut Tepat Satu Hari di HUT Kadis

*Sumatra Utara,-* Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Kadis Kominfo Pemprovsu)  IIyas Sitorus,menerima audensi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah  Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPW PWDPI) Sumatera Utara,Dinatal Lumbantobing,S.H,Senin (20/1/2025) di Kantor Kominfo Pemprosu jalan H,M Said Kampung Durian 

Dalam acara audensi tersebut Ketua DPW PWDPI SUMUT didampingi oleh Sekretaris,Mario Oktavianus Sinaga,S.H,Bendahara,Brexson Simanungkalit dan Kabid Investigasi,Sufri Hidayat,S.H anggota,Yanti,Ruben Silalahi serta Ketua Satuan Tugas Bela Wartawan (Satgas Bel) Sandi Andika

Audensi tersebut bertujuan untuk silatuhrahmi sekaligus menyampaikan tentang keberadaan wadah organisasi pers Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumut yang dapat bersinergi serta mendukung program-program pemerintah

Menurut Keterangan Ketua DPW PWDPI Sumut DL Tobing sapaan akrabnya menyampaikan bahwa selaku Kontrol Sosial yang terbentuk dalam wadah organisasi pers yang kategori masih baru terbentuk namun telah meluas di 30 provinsi DPW Se- Indonesia

“Meskipun tergolong baru terbentuk,PWDPI sudah meluas  di 30 provinsi Dewan Pimpinan Perwakilan (DPW) se Indonesia ,ini menunjukkan kapasitas sudah tidak diragukan serta dalam waktu dekat akan mendapatkan terverifikasi sebagai Konstituen Dewan Pers.Keberadaan DPW PWDPI SUMUT kami mohon arahan dan bimbingannya Pak Kadis”kata DL Tobing saat acara gelar audensi

Respon cepat yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Pemprosu,IIyas Sitorus sangat mendukung atas kedatangan DPW PWDPI SUMUT untuk bersilaturahmi dan dapat menjadi mitra dalam melaksanakan program –program pemerintahan pemprosu

“Kami selaku mitra kerja dari kawan-kawan media maupun yang berada dalam himpunan  pers ,kita berharap  semakin banyaknya yang terverifikasi Dewan Pers itu mempermudah untuk kerja sama  dan kalau ada support dari pemerintah itu cukup ke organisasnyai”terang IIyas    

    

Lanjutnya,kami percaya DPW PWDPI SUMUT yang telah terbentu yang diketahui Timnya begitu kompak dan solit dan ini harus dipertahankan agar tidak juga kalah saing dengan organisasi  pers yang sudah besar 

Acara audensi ditutup dengan diwarnai suprize yang dilakukan oleh DPW PWDPI SUMUT tiup lilin di hari jadinya  Kadis Kominfo yang ke 58 tahun *(Rizky Zulianda)*

Read More

Milad Berkesan di Tengah Rapat: PGRI Sumut Rayakan Kelahiran Ilyas Sitorus

 

*Medan,-* Ruang pertemuan Kantor BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko Nomor 1 Medan, Minggu (19/1/2025), yang semula serius meliputi rapat persiapan Workshop "Waktunya Inovasi Pendidik", tiba-tiba berubah menjadi suasana silatuttahmi penuh kekeluargaan.

Rapat yang digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Utara, dihadiri oleh pengurus inti PGRI Sumatera Utara yang juga Ketua PGRI Kabupaten Kota seperti Deliserdang, Karo, Asahan, Batubara, Langkat, Labuhan Batu, dan Toba membahas berbagai detail teknis untuk menyukseskan workshop besar yang akan digelar pada 5 Februari 2025 mendatang yang akan diikuti oleh para kepala sekolah, guru, mitra pendidikan dan organisasi kependidikan serta unsur birokrasi pendidikan se Sumatera Utara.

Namun, di tengah keseriusan itu, suasana berubah menjadi penuh kehangatan dan kebahagiaan. Rapat mendadak dihiasi momen kejutan ketika Sekretaris Umum PGRI Sumut, Saiful Amri, bersama pengurus inti PGRI Sumut dan perwakilan pengurus kabupaten/kota, secara spontan berdiri dan mendekati Ketua Harian PGRI Sumut, Dr. H. Ilyas S. Sitorus, yang akrab disapa Ncekli, untuk memberikan kejutan ulang tahun.

 Mereka merangkul Ncekli sambil mengucapkan serempak, "Selamat Ulang Tahun, Ketua Kami!"

Ncekli, yang sedang memimpin rapat, tampak terkejut namun segera terharu oleh perhatian besar dari kolega-koleganya.

 "Saya benar-benar tidak menyangka, terima kasih atas perhatian dan doanya. Ini menjadi momen yang sangat berkesan dan memberikan semangat luar biasa bagi saya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Kejutan ini semakin lengkap dengan hadirnya nasi tumpeng dan birthday cake yang telah dipersiapkan oleh para pengurus PGRI Sumut. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Ncekli memotong tumpeng dan membagikannya kepada pengurus.

Satu per satu, mereka menyalami dan memberikan ucapan selamat. Sekretaris PGRI Sumut, Saiful Amri, menggambarkan suasana tersebut sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada Ncekli yang mereka anggap sebagai sosok aset berharga Sumut.

"Pak Ilyas Sitorus adalah seorang birokrat senior yang sangat peduli dengan pendidikan. Beliau telah memberikan banyak kontribusi nyata, tidak hanya untuk PGRI, tetapi juga untuk kemajuan pendidikan di Sumatera Utara secara umum. Milad ini adalah doa dan apresiasi kami kepada beliau," ujar Saiful Amri didampingi para ketua kabupaten kota dan pengurus inti PGRI Sumut mulai dari para wakil ketua, wakil sekretaris dan kepala biro dilingkungan kepengurusan PGRI Sumatera Utara.

Dalam suasana yang hangat tersebut, Ncekli menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ia mengaku bahwa momen ini menjadi dorongan besar baginya untuk terus berbuat yang terbaik bagi pendidikan dan juga mengajak kepada jajaran pengurus dan anggota mendo'akan Ketua kita Bapak Dr. H. Saiful Abdi dimudahkan Allah dalam menghadapi proses hukumnya, dan diaminin oleh pengurus yang turut hadir dalam rapat trrsebut.

"Kebahagiaan ini adalah energi baru bagi saya. Terima kasih atas dukungan luar biasa dari PGRI Sumut. Ini menjadi motivasi untuk terus membangun pendidikan yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan harapan Pj Gubernur Sumut, H. Agus Fatoni," tuturnya.

Ncekli juga menyelipkan pesan penting kepada para pengurus dan anggota PGRI yang hadir. Ia mengajak mereka untuk tetap solid dan berkomitmen menjaga mutu pendidikan di Sumut. Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan suasana pendidikan yang mantap dan harmoni.

 "Bapak Pj Gubernur Agus Fatoni selalu menekankan pentingnya inovasi dan komitmen dalam pendidikan. Mari kita bersama-sama merealisasikan harapan beliau dengan langkah nyata," ajaknya.

Workshop "Waktunya Inovasi Pendidik" yang akan digelar pada Februari mendatang pun menjadi salah satu topik yang tetap dibahas meskipun suasana rapat telah cair. Ncekli mengingatkan bahwa keberhasilan acara tersebut adalah tanggung jawab bersama dan menjadi wujud nyata dari dedikasi PGRI terhadap kemajuan pendidikan.

Momen perayaan ulang tahun ini mencerminkan kekompakan dan rasa kekeluargaan yang kuat di antara para pengurus PGRI Sumut. Lebih dari sekadar perayaan, momen tersebut menjadi simbol penghormatan kepada sosok yang dikenal memiliki jiwa kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Dalam suasana hangat itu, semangat untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Sumatera Utara semakin membara. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Kuasa Hukum Erika Siringoringo diduga melakukan Obstruction of Justice kepada Pengadilan

*Sumatra Utara,-* Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan sahabat Erika Siringoringo yang dilakukan didepan kantor Pengadilan Negeri Medan Rabu 15/01/2025  diduga ingin mengintervensi Pengadilan terhadap Doris Fenita Marpaung.

Sebelumnya pihak Pengadilan Negeri sudah menerima dan memberi dua kesempatan para sahabat Erika Siringoringo untuk melakukan orasi.

Tetapi hal itu dilanggar oleh Kuasa Hukum Erika berinisial DR Sidjabat sambil mengatakan "jangan halangi saya mau bicara" sambil mengeluarkan kata kata tidak senonoh seperti Kepolisian dan Pengadilan sesat dan bobrok.

Perkataan yang diduga dengan sengaja untuk menghina Pengadilan didepan umum dan melalui media sosial merupakan pelanggaran hukum dan sudah mengangkangi UU.

Dalam orasinya DR Sidjabat selalu mengatakan kalau Doris Fenita Marpaung di lindungi oleh oknum Jenderal.

Pihak keluarga meminta kepada DR Sidjabat untuk bisa membuktikan ucapannya siapa Jendral yang melindungi mereka selama ini.

Karena siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan jadi biar jangan asal bicara saja, terang salah seorang keluarga Doris.

Kasus yang berawal dari saling lapor ini seyogyanya sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dari para penegak hukum.

Pihak keluarga juga  mengatakan "Pihak kepolisian dan Pengadilan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di negara kita." 

 karena laporan tersebut sama sama sudah ditangani, serta untuk keadilan hak dan kewajiban terhadap pelapor dan terlapor sudah di berikan kepada kedua belah pihak yaitu laporan keduanya sudah diterima dan ditangani oleh pihak Kepolisian dan Pengadilan sesuai dengan prosedur.

Kepolisian dan Pengadilan mempunyai hak untuk menahan dan tidak menahan seorang sesuai dengan pasal 31 ayat (1) KUHAP tentang penangguhan penahanan.

Pihak keluarga juga menambahkan seorang pengacara tidak pantas melakukan orasi didepan Kantor Pengadilan dan menghina Kepolisian dan Pengadilan dengan istilah "Countempt of Court" 

Karena seorang pengacara juga merupakan salah satu empat pilar penegakan supremasi hukum di negara ini dan tidak selayaknya seorang pengacara mengeluarkan kata kata tidak sopan kepada Pengadilan.

"Hal ini tentu melanggar pasal 207 dan 218 KuHP yang mana pidananya 1 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp. 10 juta", Jelasnya.

Sebelumnya diketahui klien dari Dr. Sidjabat Arini Ruth Yuni Siringoringo yang merupakan ASN di KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan Erika Siringoringo dan Nur Intan br Nababan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polrestabes Medan.

Dengan dasar ini la sahabat Erika Siringoringo di komandoi Kuasa Hukum nya melakukan aksi didepan kantor Pengadilan Negeri Medan.

Masa iya seseorang yang dilaporkan dan terbukti juga bersalah melalui 2 alat bukti yang cukup seperti keterangan saksi dan bukti visumnya tidak boleh di tetapkan menjadi tersangka, terang dari pihak keluarga 

Untuk itu pihak keluarga Doris Fenita Marpaung  mendukung pihak Pengadilan Negeri Medan mau melakukan upaya hukum kepada seseorang yang mencoba untuk menghina Pengadilan.

Hal tersebut untuk pembelajaran terhadap oknum oknum yang berusaha untuk melakukan Contempt of Court dan Obstruction of Justice kepada Pengadilan , tutup nya . *(Tim)*

Read More