PTPN 1 Reg 1 Dan PTPN IV Reg VI Bangun Kerjasama Pengamanan Aset Negara dengan Kajaksaan Tinggi Aceh

*Sumatra Utara,-* PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhibuddin menyambut positif kerjasama antara PTPN 4 Regional VI, dan PTPN 1 Regional 1 dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam upaya mengamankan aset negara di lingkungan PTPN. Sebab bukan pekerjaan mudah mengelola aset-aset negara di bawah BUMN.

Kajati kelahiran Medan 1968 ini mengakui banyak masalah yang terjadi menyangkut aset di lingkungan PTPN baik yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara. Apalagi menyangkut areal kebun yang intinya adalah soal tanah. Saat ini, menurutnya,  banyak sekali pihak-pihak yang  menginginkan lahan-lahat aset negara di lingkungan perkebunan untuk dikuasai, terutama yang berada di lokasi strategis. Hal seperti itu, menurut Muhibuddin,  juga beberapa kali terjadi di BUMN Pertamina di Aceh dan Jakarta. Karena itu, disarankan secara serius, PTPN mengambil langkah membuat buku putih historikal tanah-tanah HGU dari mulai awal hingga saat ini. "Ini sangat penting karena akan menjadi warisan tidak hanya menyangkut kepentingan kelanjutan korporasi  tetapi juga  catatan sejarah untuk generasi berikutnya," ujarnya.

Pengamanan Aset

Dalam sambutannya dalam acara MOU kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, Regional head PTPN IV Regional VI, Syahriadi Siregar menyampaikan penghargaan yang tinggi dengan terbangunnya kerjasamanya ini. Sebab selama ini pihaknya sangat membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari pihak kejaksaan menyamgkut keamanan aset perkebunan yang dikelola PTPN, khususnya yang ada di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh. 

Hal senada juga diungkapkan Region Head PTPN 1 Regional 1, Didik Prasetyo. Selama ini sering ada warga yang mengajukan permohonan untuk mengusahai lahan-lahan HGU yang sangat sulit diakomodir karena memerlukan proses yang tidak mudah untuk mengalihkan aset negara. "Karena itu kami sangat berharap penangan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum dari pihak kejaksaan dalam menjalankan wewenang pengelolaan aset dan  produksi perkebunan," harap Didik Prasetyo. Apalagi saat ini, menurut Didik PTPN berupaya untuk ikut berperan dalam program ketahanan pangan nasional. "Dengan adanya pendampingan ini kami merasa lebih konfiden dalam melangkah," sambungnya. 

Kegiatan yang berlangsung di Medan itu juga dihadiri Aspidum, dan Asdatun Kejati Aceh, serta Kajari Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementara dari jajaran PTPN IV, Regional VI  hadir  SEVP BS, T. Rinel, SEVP BS PTPN 1 Reg.1 Wis Pramono Budiman dan SEVP Aset Ganda Wiatmaja, sekretaris perusahaan Desmon dan Kasubag Humas Rahmat Kurniawan. *(Rizky Zulianda)*

Read More

POLRES SERDANG BEDAGAI SEGERA MENANGKAP YANG TERLIBAT DENGAN KASUS PENCURIAN BEBEK SEBANYAK 1400 EKOR

Serdang Bedagai

Polres kabupaten serdang bedagai 3 bulan ini tutup mata atas PENADA Pencurian bebek di desa sei Bamban..  Polres Serdang Bedagai belum menangkap SINDIKAT PENADA  pencurian bebek 1400ekor di SEI Bamban..

Polres Serdang Bedagai tutup mata atas ter sangka PENADA pencurian bebek 1400 ekor hingga saat ini 3 Maret 2025 padahal pelaku sudah ditangkap dan diharapkan dilakukan pengembangannya kepada siapa pelaku menjual bebek tersebut, yang mana kejadian  pencurian terjadi pada tanggal 26 nov 2024 ujar korban ini sial RS dan AO kepada awak media kami.

Kejadian pencurian terjadi di Desa sei Bamban kecamatan Sei Bamban kab. Serdang Bedagai dengan terlampir surat laporan pencurian,  kata korban kepada kami awak media sangat kecewa pencuri 5 orang sudah tertangkap..sementara penada masih berkeliaran di kab. Serdang bedagai seolah-olah adanya kebal hukum. Diharapkan Polres Serdang Bedagai respon cepat dan melakukan pengembangan karena pelaku diduga melakukan pencurian sudah ditangkap dan sedang proses persidangan.

Dengan lambatnya kinerja polres Serdang Bedagai yang hingga saat ini belum juga menangkap PENADA pencurian bebek miliknya, yang kita antisipasi akan adanya kejadian berikutnya dengan pembiaran ini, korban pun berharap agar secepatnya PENADA nya di tangkap dan di adili karena pelaku sudah dalam disidang perdana tapi penadah nya masih berkeliaran ujar korban kepada kami awak media KAMTIBMAS....J..manullang

Read More

Hari Pertama Ngantor, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tekankan Tugas Pemerintah Melayani Masyarakat

 

*MEDAN,-* Sejak pertama dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution baru secara perdana memasuki Kantor Gubernur, Senin (3/3/2025). Pada sambutan perdananya sebagai Gubernur, Ia menekankan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. 

“Kita ini semua adalah pelayan, dan tugasnya melayani, kalau masyarakat perlu minum, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan, kalau masyarakat butuh makan, kita perlu memastikan pasokannya. Butuh keamanan dan kenyamanan, kita bertugas memastikannya,” kata Bobby Nasution, saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan. 

Selain itu, Bobby Nasution juga meminta ASN Pemprov Sumut untuk senantiasa beradaptasi dengan zaman dan situasi. Ia mencontohkan, ada hewan kecil yang mampu bertahan hidup ketimbang dinosaurus pada masa itu. Hewan kecil tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara dinosaurus tidak. 

 “Yang mampu bertahan bukanlah dinosaurus, tapi hewan kecil yang hidup pada masa itu, kuncinya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu, oleh karena itu saya minta semua harus jadi seperti hewan kecil itu, kita sama-sama adaptif, ikuti perkembangan zaman, teknologi dan kepemimpinan,” kata Bobby Nasution, didampingi Wakil Gubernur Surya. 

Pada sambutannya yang perdana itu, Bobby Nasution juga mengajak Forkopimda Sumut untuk terus melanjutkan kolaborasi yang selama ini telah terbangun. Salah satu fokus yang ditargetkannya adalah menghilangkan Narkoba di Sumut. Menurutnya, Indonesia Emas 2045 Sumut akan terwujud apabila Narkoba dapat hilang.

“Saya minta support dan dukungan untuk Narkoba di Sumut, benar-benar harus kita hilangkan, kami (Pemprov Sumut) akan support penuh dengan gerakan, gebrakan, dan kami akan lakukan tindakan pencegahan di Sumut,” ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut mengucapkan selamat pada Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya. Ia optimis, keduanya mampu membawa Sumut ke arah yang lebih baik. 

“Menjadi pemimpin di Sumut tidak ringan dan tidak mudah, di semua sektor kita perlu kerja keras, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bobby dan Pak Surya, Sumut bisa melesat dan membanggakan bagi kita semua,” ucap Fatoni. 

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua TP PKK Sumut dari Tyas Fatoni kepada Kahiyang Ayu. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas. *(Rizky Zulianda)*

*FOTO :* Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu didampingi Wakil Gubernur Surya, Pj Sekda Sumut Effendy Pohan, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, serta Pj Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni,  saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta Ketua TP PKK Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan. Hadir pada kesempatan tersebut istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Binjai Jiji, serta Bupati Pakpak Bharat Franc Benhard Tumanggor.

Read More

Baksos Polri Presisi, Polrestabes Salurkan 500 Paket Sembako

*Medan,-* Sambut bulan suci Ramadhan 2025, Polrestabes Medan salurkan 500 paket sembako dalam kegiatan bakti sosial (Baksos) Polri Presisi. Paket sembako yang disalurkan ke, mahasiswa, aliansi BEM dan organisasi kepemudaan (OKP) diawali dengan kegiatan zoom meeting oleh Mabes Polri bersama seluruh Jajaran Kepolisian.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dalam keterangannya, Kamis (27/2) mengatakan, pertumbuhan ekonomi hari ini memang membutuhkan perjuangan bersama-sama. Kita yakin dengan kepemimpinan baru baik di level Walikota dan Gubernur serta Pemerintah Republik Indonesia pasti tidak akan henti hentinya membuat kebijakan-kebijakan yang akan mensejahterakan masyarakat semuanya.

"Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah lakukan dari mahasiswa dari kepemudaan karena yang rekan-rekan lakukan itu adalah energi kehidupan untuk kita. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut bulan suci ramadan semoga kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini serta menjadi kuat dalam menjalin persatuan dan kesatuan,"jelasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan M. Sofyan,  S.Sos, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Medan H Zulkarnaen, SKM, mewakili Dandim 02/01 Medan, Kapten Inf Abdul Manan Marpaung, Mewakili Kajari Medan, Kasi Pidum Deny Marincha, SH, MH, Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Marelitua Simanjuntak, SH, MH, Ketua PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga, Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai, Ketua KAMMI Kota Medan M Amin Soregar, Ketua IMM Kota Medan Dion Hafiz Maulana Munthe, Ketua GMNI Kota Medan Julpadli Simamora, Ketua GMKI Kota Medan, Wendy Sembiring, Ketua PMKRI Kota Medan Aldoni Sinaga, Ketua HMI Kota Medan Cici Indah Rizki, Ketua HIKMA BUDHIS Kota Medan Michael.

Selanjutnya, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kota Medan Rohit, Ketua BEM USU Muhammad Muzzmil, Ketua SEMA Unimed,  Itsqon Wafi, Ketua DEMA UIN Sumut, Khairul Fahmi, Koordinator BEM SI Sumut Ananda Sebayang,  Koordinator BEM NUS Sumut Yogi Mahendra, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Irsan Armadi, Ketua Pemuda Al Washliyah Kota Medan, Alamsyahrudin, Ketua GP Anshor Kota Medan Husein Tanjung, Ketua GAMKI Kota Medan Boyda HK Panjaitan dan Ketua Pemuda Katolik Kota Medan Argandhi Yosua Manalu. 

Sementara, mewakili ahasiswa yang diwakili, Ketua DEMA UIN SUMUT Khairul Fahmi dalam sambutannya menjelaskan, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat berbicara di depan ini mewakili kawan-kawan sekalian. " Ini merupakan bukti nyata antara Polri mahasiswa dan ormas ini merupakan momentum kepada kita semua untuk mempererat tari silaturahmi diantara kita semua. Sebagai mahasiswa saya mengapresiasi dan bangga terhadap kegiatan ini karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita semua untuk saling peduli kepada sesama,"tukasnya. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Seminar Telaah Kritis RUU KUHAP, RUU KUHAP Picu Disharmoni Penegak Hukum

Medan,

Praktisi sekaligus pengamat hukum UMSU, Assoc Prof,  Adi Mansar, SH, MHum menegaskan peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Polri dinilai punya pengalaman memperluas cakupan pekerjaan di segala lini, mulai dari Narkoba, Krimum, Krimsus sehingga tidak ada cakupan perkara pidana yang tidak bisa ditangani Polri. 

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum,"jelasnya dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia yang bertemakan "Telaah Kritis RUU KUHAP", Rabu (26/2) di Auditorium UMSU. 

Dikatakan, dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi diantaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol aparat penegak hukum (APH) dalam pra peradilan. Lalu terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya. 

Sementara, narasumber lainnya, Dr Mahmud Mulyadi, SH, MHum mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu,"jelasnya. 

Kita berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum. Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi.

"Kita berharap RUU KUHAP kedepan konsepnya bukan pemidanaan lagi. Kedepan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP,"tukasnya. 

Sementara, salah seorang peserta, Dedi Kurniawan yang juga alumnus FH UMSU mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dedi menanyakan, kita harus mendukung penyidikan di tangan Polri. Karena secara SDM Polri lebih siap. Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri  dan memperkuat Kewenangan Jaksa?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr Mahmud Mulyadi, SH, MHum menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi.(jo)

Read More

Ketua DPW Sumut FORMAPERA Bambang Syahputra, Siap Menjalankan Amanah Roda Organisasi Sampai Ke Pelosok Daerah Di Sumut

*Sumatera Utara,-* Mubes Forum masyarakat Pemantau Negara ( Formapera) Selasa 25  February 2025 di wings hotel 

Yang di hadiri oleh ketua umum Yudhistira S,kom dan para pendiri dan pembina Formapera 

Musfa SH, Marzan SH, Mkn, Ihwan Bancin, Dedy koesnandar , Surya Darma, Arfan SH,purn Kompol Syahrizal 

Dan terlihat hadir Tamu undangan dari beberapa organisasi yaitu, Agan. SH dari ketua SBSI , Ketua IWO Sumut ikatan wartawan online Bung Amri dan jajaran ,Iwo Deli Serdang Rio Lubis , ketua formapel Anggie dan jajaran nya 

Bambang Syahputra ketua DPW FORMAPERA Sumut mengucapkan Ribuan terima kasih kepada rekan rekan sahabat sesama organisasi yang meringankan langkah hadir di acara mubes ini.

Beliau juga mengucapkan salam hormat kepada seluruh keluarga besar Formapera ribuan terimakasih telah memberikan amanah kepercayaan kepada saya untuk  menjalankan Roda Organisasi khusus di Sumatra Utara Agar Formapera dapat membantu masyarakat dan berenergi kepada aparat pemerintahan daerah  dan menjadikan sosial control masyarakat propesional dan berakhlak. 

Bambang Syahputra sebagai ketua LSM Formapera Sumut berharap kepada rekan rekan dan berkerja sama dengan azas gotong royong  tetap solid  kompak  tidak ada cerita ketua yang jelas  kerja sama dan sama sama kerja  ketua hanyalah simbol amanah saja bagi nya ungkap Bambang.

Dan Bambang  mengatakan kita juga akan merubah paradigma pandangan LSM di lapangan yang selama ini dan melihat imets buruk tentang LSM yang di lakukan oknum oknum yang mencoreng kinerja sesama kelembagaan 

Namun itu hanya lah segelintir orang saja dan masih banyak kawan kawan sesama kelembagaan yang profesional dan berakhlak 

Dan semoga kita khususnya keluarga besar Formapera kita adalah salah satu nya

Propesional dan Berakhlak 

Ungkap ketua Lsm DPW FORMAPERA Sumut Bambang Syahputra. *(Rizky Zulianda)*

Read More

Pelantikan YPLP Dan APKS PGRI Sumut, Ilyas Sitorus Ajak Seluruh Pengurus Wujudkan Mimpi PGRI

*MEDAN,–* Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Dr.  Ilyas Sitorus, M. Pd.,  sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut, mengajak seluruh pengurus dan anggota mewujudkan mimpi dan cita-cita PGRI yang sudah ada sejak dulu. Yaitu mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan, memuliakan guru, dan menolong kesulitan guru.

Hal itu disampaikan Ilyas Sitorus pada acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Selasa (25/2).

“Mimpi yang sangat luar biasa ini harus menjadi mindset semua pengurus. Jangan ber-PGRI kalau tidak ingin mempertahankan NKRI, jangan ber-PGRI kalau tidak ingin memajukan pendidikan, jangan ber-PGRI kalau tidak ingin memajukan guru, dan jangan ber-PGRI kalau tidak ingin menolong kesulitan guru,” ucap Ilyas Sitorus. 

Ilyas berharap, keberadaan guru dari pelosok desa hingga ibu kota menjadi kekuatan bagi PGRI untuk membangun dan mewujudkan mimpi tersebut. Kepada pengurus yang baru dilantik, Ilyas pun berharap dapat bersama-sama membesarkan PGRI. 

Sementara itu, Ketua Pembina YPLP Pusat Prof. Dr.  Supardi membenarkan apa yang disampaikan Plh PGRI Sumut Dr. Ilyas Sitorus, M. Pd., bahwa tujuan dari PGRI adalah nasionalis, dalam rangka mempertahankan NKRI. PGRI, katanya, ingin membela hak-hak guru dan membela kesulitan guru. Hal itulah yang saat ini sedang dielaborasi mejadi jati diri PGRI.

“Organisasi PGRI dijadikan sebagai organisasi perjuangan. Hal ini dalam rangka membela NKRI dan menjunjung nasionalis yang disempurnakan melalui pendidikan. PGRI juga sebagai lembaga profesi dan PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan,” kata Supardi.

Dirinya berharap dengan kekuatan yang dimiliki, PGRI maka mampu mengembangkan dan membina sekolah-sekolah yang ada di Sumut. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sekolah PGRI baru berdiri di 9 kabupaten/kota, di antaranya di Kota Medan (7 sekolah), Sibolga (2 sekolah), Kabupaten Toba (2 sekolah), Tapanuli Utara (1 sekolah), Serdangbedagai (1 sekolah), Langkat (1 sekolah), Labuhanbatu Selatan (2 sekolah), Deliserdang (2 sekolah), dan Batubara (1 sekolah).  Sekolah yang sudah berdiri tersebut merupakan sekolah TK, SMP, SMA, dan SMK. 

Dia berharap, kepada pengurus yang baru melakukan pendataan dan penataan, baik berupa kelembagaan dan aset, khususnya di Sumut. Supardi mengatakan, berdasar data yang ia peroleh, di PGRI Sibolga siswanya hanya 36 orang. Namun aset tanah yang dimiliki luasnya 1 hektare. Dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan, ia mencontohkan bisa saja kemudian aset tersebut dikembangkan menjadi Universitas PGRI. 

“Saya berharap kepada pengurus yang dilantik dapat memberikan karya dan turut dalam pembangunan Sumut,” ucapnya.  

Adapun susuan pengurus YPLP PGRI Sumut masa bakti XXIII Periode 2025-2030 yang dilantik oleh Ketua Pembina YPLP Supardi yakni Ketua Jamilin Purba, Wakil Ketua Junaidi, Sekretaris Sabam Malatua Nainggolan, Bendahara Anita Hasibuan, dan para anggota. Pada kesempatan itu Ilyas Sitorus juga melantik Pengurus Satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Sumut masa bakti XXIII tahun 2024-2029 yang diketuai oleh Mardimpu Sihombing beserta jajarannya. *(Rizky Zulianda)*

*FOTO :* PELANTIKAN YPLP DAN APKS PGRI

Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut,  pada acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut.

Read More

Arini Ruth Yuni Siringoringo ASN KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan Bakal Di Jemput Paksa Polrestabes Medan

*Medan,-* Pada sidang lanjutan Erika br Siringoringo terungkap dalam fakta persidangan dengan menghadirkan 3 orang saksi yang meringankan Doris Fenita br Marpaung dan Riris Partahi br Marpaung bahwa Erika br Siringoringo lah yang menyerang duluan dari dalam rumah pihak Doris dan Riris .

Ketiga saksi yang dihadirkan yakni Banurea , Hendra Napitupulu dan seorang Kadus Poltak Surya Zulkifli Simanjuntak menegaskan dalam kesaksiannya dan melihat langsung ditempat Kejadian benar Erika br Siringoringo dan Arini br Siringoringo serta ibunya Nur intan br Nababan lah yang menyerang Doris dan Riris .

Saksi Banurea menjelaskan " Erika yang lari dari dalam rumah mendekati Doris dan melakukan penyerangan , karena merasa terdesak rambut Doris dijambak sampai jatuh ke aspal maka Riris berusaha untuk membantu melerai pergumulan mereka ." 

Tapi disayangkan apes buat Riris , malah ia menjadi sasaran dari Arini , Erika dan ibunya Nur intan br Nababan .

Dalam kesaksiannya Banurea juga menjelaskan kalau Riris sempat ditendang dadah nya oleh Erika sampai terjatuh kemudian pada saat Riris terjatuh Arini dan Erika juga merobek baju Riris hingga kelihatan bra nya .

Diketahui pada persidangan hari Rabu tanggal 13/02/2025 kemarin ternyata kesaksian dan keterangan Erika di persidangan meragukan benar adanya .

Hal itu di buktikan dari rekaman cctv dan keterangan para saksi serta Kadus (kepala dusun ) tempat Erika tinggal pada persidangan yang diperlihatkan oleh Jaksa penuntut umum hari Rabu 19 /02/2025 

 persidangan akan dilanjutkan pada hari Rabu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak Doris dan Riris .

Lanjut , pihak Erika br Siringoringo kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Medan.

Ada dugaan aksi tersebut ingin mengintervensi Pengadilan atau Obstruction of Justice.

Pihak keluarga Doris menanggapi aksi tersebut mengatakan " mereka tidak terima kalau Arini Ruth Yuni Siringoringo dan Erika Siringoringo dan Nur intan br Nababan dijadikan tersangka oleh Polrestabes atas perbuatannya ." 

Sebelum nya Doris dan Riris melalui Kuasa Hukum nya Thamrin Marpaung S.H telah melaporkan Arini Ruth Yuni Siringoringo, Erika br Siringoringo dan Nur intan br Nababan ke Polrestabes Medan dengan pasal 170 Jo 351 .

Bukan tanpa dasar saya melaporkan Arini Ruth Yuni Siringoringo , Erika br Siringoringo dan Nur intan br Nababan ke Polrestabes seperti apa kata mereka tetapi hari ini sudah dijawab dengan kesaksian para saksi yang sudah disumpah di Pengadilan tadi , terang kuasa hukum Thamrin Marpaung, S.H .

Atas laporan tersebut Arini dan Erika serta Nur intan telah ditetapkan sebagai tersangka dan diketahui telah 2 x mangkir dari panggilan penyidik Polrestabes Medan .

Untuk itu diminta kepada penyidik Polrestabes Medan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap 3 orang tersangka ini segera untuk ditangkap karena diduga tidak kooperatif .

Agar persoalan ini bisa menjadi contoh buat masyarakat dan Kuasa Hukum yang berusaha melindungi kliennya tetapi tidak menghargai proses hukum yang seharusnya dijalankan buat kliennya .

Awak media mencoba mengkonfirmasi kepada penyidik prihal perkembangan tersangka Arini Ruth Yuni br Siringoringo, Erika br Siringoringo dan Nur intan br Nababan mengatakan " kami sudah mengeluarkan surat penjemputan kepada 3 orang tersangka yakni Arini Ruth Yuni Siringoringo, Erika br Siringoringo dan Nur intan br Nababan " tegasnya .

Arini Ruth Yuni br Siringoringo diketahui sebagai ASN KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan terancam akan dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan . *(Tim)*

Read More

Ribuan Masyarakat dan Penyandang Disabilitas Ramaikan Adhyaksa Charity Run Medan 2025

*Medan,-* Ribuan warga masyarakat dan penyandang disabilitas berbaur dalam kegiatan Adhyaksa Charity Run Medan 2025  bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara (Forkopimda) di Lanud Soewondo, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (23/2/2025).

JAM Intel Reda Manthovani menyebut bahwa acara ini untuk menggelorakan kebersamaan bahwa olahraga untuk semua orang. Acara serupa juga sudah pernah dilaksanakan di kota lain, namun kali ini jauh lebih meriah.

"Olahraga ini adalah milik kita bersama termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Maka, diharapkan dapat menyehatkan jasmani dan juga rohani," paparnya.

Kegiatan Adhyaksa Charity Run 2025, lanjut Reda akan digelar di Bali pada 27 April 2025 yang akan datang. Dan event ini bertaraf internasional, tambahnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH,MH., didampingi Wakajati Sumut Rudy Irmawan, SH,MH para Asisten dan Kajari mengatakan  indahnya kebersamaan dalam keberagaman, karena acara ini selain diikuti ribuan peserta dari warga masyarakat kota Medan sekitarnya, juga ada peserta dari kaum disabilitas binaan National Paralympic Committe (NPC) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), artinya selain berolahraga bersama masyarakat, kegiatan seperti ini juga bisa jadi tempat bertemu dengan teman-teman dari berbagai kalangan sekaligus menjalin silaturahim dan mempererat tali silaturahim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Dr. Ilyas S Sitorus, mengatakan bahwa Adhyaksa Charity Run Medan 2025 adalah sebuah kegiatan olahraga lari yang dipadukan dengan aksi sosial, bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gaya hidup sehat sekaligus berbagi dengan sesama.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang tahunan yang menginspirasi banyak orang untuk terus menebarkan kebaikan. Menurut ini kegiatan sangat bagus, karena seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang berbaur dalam kegiatan olahraga ini termasuk melibatkan teman-teman disabilitas.

Berdasarkan pantauan di lapangan, teman-teman disabilitas ikut lari dengan jarak 2 kilometer, sementara untuk masyarakat biasa jarak tempuhnya mencapai 5 kilometer.

"Kebersamaan masyarakat dengan teman-teman dari penyandang disabilitas menjadikan acara ini semakin berkesan karena tidak membeda-bedakan, mereka diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam kegiatan olahraga bersama," tandas Ilyas S Sitorus.

Sebelumnya, menurut Panitia penyelenggara Tjhin Seng Huat alias Bona, yang juga Ketua Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan bahwa dalam rangkaian Adhyaksa Charity Run Medan 2025, dan Adhyaksa Runners, kemaren Sabtu (22/2/2025) telah melaksanakan kegiatan bakti sosial yang diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Prof. Reda Manthovani melalui Adhyaksa Runners. Kegiatan itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan.

Rangkaian kegiatan bakti sosial dimulai dengan pelepasan makhluk hidup (Fang Sheng) di area Vihara Jati Sakya. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 280 ekor burung dan 280 ekor ikan dilepaskan sebagai simbol kepedulian terhadap kehidupan dan keseimbangan alam, papar Bona.

Masih menurut Bona, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke SLB-C Abdi Kasih yang dihadiri sekitar 100 siswa penyandang disabilitas dihadiri langsung JAM Intel Prof. Reda  bersama Kajatisu, Idianto, SH, MH beserta jajaran, memberikan bantuan berupa peralatan belajar bagi para siswa.

Masih menurut Bona, dalam kegiatan bakti sosial ini adalah area sekitar De Kapal Cafe dan Resto, dengan penyaluran bantuan berupa paket sembako kepada sekitar 200 penyandang disabilitas di Kota Medan. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian bakti sosial dalam rangka Road to Adhyaksa Charity Run Medan 2025.

“Semoga kegiatan semacam ini tidak berhenti sampai di sini. Kegiatan ini dapat menjadi pemantik bagi kita semua untuk lebih peduli, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi positif dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari,” tandas Bona menirukan ucapan Prof. Reda Jam Intel Kejagung.

Hadir dalam Adhyaksa Charity Run Medan 2025, Kajati Sumut Idianto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Danlanud Soewondo, Dankosek 1 Medan, Wakajati Jateng Sugeng Riyanta, Asintel Kejati Sumut Andri Ridwan, Aspidum Kejati Sumut Imanuel Rudy Pailang, beberapa Kajari, Kasubdit serta Kabid IKP Diskominfo Sumut Harvina Zuhra, Jurnalis cetak dan online serta undangan lainnya. *(Rizky Zulianda)*

*Foto : Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani ikut dalam Adhyaksa Charity Run Medan 2025 di Lanud Suwondo Medan, Minggu 23 Februari Februari 2025*

Read More

PT. WPM Hadir di Tengah -tengah Masyarakat

*Medan,-* Komit berkontribusi dalam hal Jasa tenaga kerja di tengah -tengah Masyarakat. PT. Wira Pradana Mukti (PT WPM) hingga saat ini tetap diminati para pencari kerja dan menjadi Solusi. Perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja, dengan tegas membantah adanya tuduhan pungutan liar (pungli) terhadap eks personel keamanan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang ditempatkan di PT Kinra KEK Sei Mangkei. Bahkan, Hingga saat ini, PT WPM belum melakukan pengambilalihan pekerjaan pengamanan di perusahaan tersebut.

 “Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Jika ada pihak yang menuduh kami melakukan pungli, kami akan menempuh jalur hukum terhadap penyebar isu yang mengaitkan tuduhan ini dengan PT. Kinra,” tegas Manager PT WPM, Junjungan Silalahi, SH, didampingi  Tim Hukum Dr. Padriadi Wiharjokusumo, SS.,SH.,MH., Kukuh Derajat Takarub, S.H., M.H., M.Kn., dan Jordan Valentino, S.H., M.Kn., dalam keterangannya kepada Analisa, Sabtu (22/2).

 Sebagai perusahaan yang telah beroperasi secara nasional selama 24 tahun, PT. WPM memiliki izin resmi dan standar internasional yang ketat dalam menjalankan usahanya. PT WPM telah tersertifikasi oleh berbagai standar ISO, di antaranya: ISO 37001 – Anti Bribery Management Systems (Sistem Manajemen Anti-Suap)

ISO 14001 – Environmental Management Standard (Standar Manajemen Lingkungan)

ISO 45001 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

ISO 9001 – Sistem Manajemen Mutu

Terkait dengan proses rekrutmen tenaga pengamanan.

  Manajer PT WPM menjelaskan sistem seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional sesuai standar yang telah ditetapkan. “Kami memiliki prosedur rekrutmen yang transparan, di mana calon personel harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, pemeriksaan fisik, kesehatan, mental ideologi, psikologi, serta pengetahuan umum dan khusus dalam bidang keamanan. Bahkan bagi yang belum memiliki sertifikasi Gada Pratama, kami membantu dalam pembiayaan pendidikan dasarnya,” jelasnya.

 

 Sebelumnya, PT WPM telah mengikuti tender terbuka secara online bersama beberapa perusahaan lain. Dalam hasil tender tersebut, PT WPM diumumkan sebagai pemenang. 

 Hal ini, menurut PT WPM, mungkin menjadi pemicu keresahan bagi personel lama yang khawatir terhadap kelangsungan hubungan kerja mereka dengan vendor sebelumnya.

“Kami memahami bahwa banyak personel yang memiliki kedekatan dengan berbagai lapisan masyarakat. Namun, kami menegaskan bahwa rekrutmen kami dilakukan secara profesional dan terbuka untuk umum. Tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk bergabung. Kami juga tetap mengutamakan kearifan lokal dalam proses seleksi,” tambahnya.

 Dalam proses rekrutmen, lanjut Junjungan, PT WPM menyebarluaskan informasi melalui media nasional, lokal, media online, email, serta media sosial perusahaan. Setiap individu yang berminat dapat mengikuti proses seleksi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

 Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan integritas, PT WPM menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu tidak berdasar. “Kami akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menjaga nama baik perusahaan,”tukasnya.

 Dengan pengalaman selama lebih dari dua dekade, PT. WPM terus berkomitmen untuk menyediakan tenaga kerja profesional di berbagai bidang, termasuk tenaga pengamanan, fasilitas layanan, pengemudi, mekanik, serta tenaga industri terlatih. Dengan standar ISO yang ketat, PT WPM memastikan bahwa setiap tenaga kerja yang direkrut telah memenuhi standar profesionalisme, ketegasan, dan sikap humanis dalam menjalankan tugasnya. *(Tim/Gib)*

Read More