Majelis Taklim Nurul Ilmi Tanjung Balai: Mendukung Penuh Pemerintah Memberantas Paham Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme



*TANJUNG BALAI,-* Dalam memberantas paham Intoleransi, Radikalisme dan tindakan Terorisme di masyarakat, pemerintah yang telah bekerja keras harus mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat. 

"Pemerintah harus bisa merangkul lapisan masyarakat lapisan bawah  untuk mendapat dukungan dan informasi tentang paham Intoleransi, Radikalisme dan tindakan Terorisme" hal tersebut dikatakan  Ustadz Sanjaya Marpaung selaku Pimpinan dan jemaah MT Nurul Ilmi Tanjung Balai. 


"Kami mendukung penuh program pemerintah dalam memberantas paham Intoleransi, Radikalisme dan tindakan Terorisme, serta menjaga kerukunan Umat Beragama di wilayah hukum Polda Sumatra Utara."


MT Nurul Ilmi secara tegas dan keras berujar agar semua pihak yang terhubung dengan jaringan terorisme harus ditindak tanpa memandang latar belakang.


Di himbau kepada segenap lapisan masyarakat untuk tetap berperan serta membantu Aparat terkait dalam mencegah dan memberantas aliran sesat yang mengandung faham radikalisme. " katanya


Masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hasutan yang menyesatkan. Perangkat negara seperti Densus 88 antiteror Polri dan BNPT harus mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Kalangan elite tertentu yang sering memanipulasi sentimen terhadap agama, termasuk memanipulasi terorisme dengan label gerakan dakwah sesungguhnya hanya taktik dan tujuan tertentu. Kami minta segera berhenti dan beralihlah kepada cara yang terhormat untuk mencerdaskan umat. Jangan hasut umat untuk mendukung kegiatan terorisme, sehingga tidak ada lagi korban lainya.


Menurut Ustadz Sanjaya, masyarakat masih tetap yakin dan percaya terhadap pemerintah dalam memberantas paham radikalisme. Untuk itu langkah dan trik jitu dari Polri harus diapresiasi. 


"Terkhusus di wilayah provinsi Sumatra Utara, Polri khususnya Polda Sumut dan jajarannya sudah menunjukkan eksistensinya dalam memerangi kejahatan terorisme dan radikalisme.


Jangan pernah takut memberikan informasi kepada Polri untuk hal yang baik. Memberikan informasi tentang kejahatan saja sudah termasuk membantu tugas tugas kepolisian, dan itu termasuk amal kebaikan " ujar Ustadz Sanjaya.


Dalam kesempatan tersebut, MT Nurul Ilmi mengajak masyarakat Kota Tanjung Balai, untuk menolak Paham Radikal dan Tindakan Terorisme serta mendukung Polri menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Sumut . *(RI-1)*

Demi Mempererat Jalinan Silaturahmi Ditintekam Polda Sumut Gelar Buka Bersama Dengan Eks Narapida Terorisme



*Sumut - Medan,-* Ditintelkam Polda Sumut, menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan eks narapidana terorisme (napiter) Sumut, Rabu 16/03/2025.


Kanit 2 Intelkam, menyampaikan buka puasa bersama dgn eks Napiter JAD Sumut pada Ramadhan tahun ini digelar di sebuah Cafe di Jl. Abdullah Lubis Medan, dengan tujuan untuk mempererat jalinan silaturahmi yang sudah terbangun selama ini.


“Kita menggelar buka puasa bersama, dengan mengundang dua puluhan orang Eks Napiter JAD, dalam menjaga kamtibmas tetap kondusif di wilayah Sumut khususnya di Kota Medan dan Belawan.


Kegiatan tersebut dilakukan juga guna mendukung ‘Kegiatan Prioritas Polri Program II Tentang Penanggulangan Terorisme/Radikalisme dan Intoleransi’ di wilayah hukum Polda Sumut.


Mewakili Eks Napiter JAD Kota Medan, Rony Syamsuri Lubis menyampaikan ucapan terimakasih atas undangan dari Ditintelkam Polda Sumut, dalam acara Buka puasa Bersama.


Eks Napiter, Rony Syamsuri Lubis dan Wak Geng menyampaikan bahwa selama ini Subdit IV Intelkam selalu aktif berkomunikasi dan melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pihaknya, dan mengharapkan hubungan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.


“Teman-teman eks napiter yang ada di Medan dan Belawan, selalu siap berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Polda Sumut dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” katanya.


Eks Napiter juga memberikan apresiasi kepada Subdit IV yang mau dan aktif dalam melaksanakan pendampingan. “Kami juga berkeinginan memberikan hal yang positif dan bermanfaat yang akan berdampak untuk kemajuan Sumut.



Mengakhiri buka puasa bersama, dengan membentangkan spanduk, eks Napiter menyatakan menolak Paham Radikal dan Tindakan Terorisme serta menyatakan mendukung Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif saat Bulan Puasa Ramadhan 2025 di wilayah Sumut. *(RI-1)*

Ketua DPD SPRI SUMUT Burju Simatupang ST.SH Bersama Media Pendamping News & Metropos 24 Bakti Sosial Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H



*Medan,-* Pengurus DPD SPRI SUMUT " Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara " bersama  jajaran Management Media Pendamping News "MPnews" dan Metropos 24 melaksanakan Bakti Sosial dengan membagikan Ratusan paket Sembako yang terdiri dari, beras, gula, minyak makan dan mie instan, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Bakti sosial tersebut di ikuti  insan wartawan dan warga masyarakat yang tinggal di kota Medan sekitarnya. Acara bakti sosial tersebut  dilaksanakan  di kantor  Media Pendamping News  dan Metropos 24, Jl Pantai Barat No 46, Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sumatera Utara , (Sabtu, 22- 03-2025.)


Kegiatan bakti sosial tersebut rutin dilaksanakan DPD SPRI SUMUT setiap tahunnya  bersama management Media Pendamping News dan Metropos 24, dalam rangka menyambut hari besar keagamaan. 


Pada kegiatan acara  tersebut Ketua DPD SPRI Sumut sekaligus pimpinan serta pemilik Media Pendamping News  dan Metropos 24,  Burju Simatupang ST.SH. mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian DPD SPRI UMUT bersama management Media Pendamping News dan Metropos 24 terhadap insan warawan beserta warga masyarakat  sekitaran kota Medan.


Tampak hadir pada acara bakti Sosial tersebut, (Ketua DPD SPRI SUMUT) Burju Simatupang, ST. SH. (Sekretaris) Wilmar Tambunan SE. (Bendahara ) Ir.Sahroji.


Salah seorang warga masyarakat yang turut serta dalam kegiatan bakti sosial tersebut Ibu uci berujar, mereka sangat berterima kasih atas adanya kegiatan bakti sosial pembagian sembako  tersebut dan berharap agar kegiatan bakti sosial  tersebut dapat dilaksanakan  secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Ibu uci pada akhir kata sambutannya mengatakan, mereka akan selalu mendoakan segenap Pengurus DPD SPRI SUMUT beserta  pimpinan dan management "MPnews" serta Metropos 24, agar semakin sukses dan berhasil dalam segala kegiatan nya. 


Sekretaris DPD SPRI Sumut yang juga merupakan Wakil Pimpinan Redaksi MPnews dan Metropos 24, Wilmar Tambunan SE dalam acara tersebut berharap kedepannya, agar  adanya   pihak swasta dan pemerintahan yang  dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan bakti sosial yang di adakan DPD SPRI SUMUT bersama Media Pendamping News dan Metropos 24 tersebut, serta diharapkan dapat menjadi salah satu sponsor, dalam kegiatan bakti sosial tersebut kedepannya, sehingga masyarakat yang merasakan dampak langsung kegiatan bakti sosial tersebut semakin bertambah jumlahnya. *(Rizky Zulianda)*

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen, PT Juisin Adukan Kades Gambus Laut Batubara dan Diproses Polda Sumut, Menezer : Sudah Seharusnya Tersangka Karena Semua Dokumen Janggal..!!



*Medan,-* Manager Operasional PT Jui Shin Indonesia Rudy Sadikin menegaskan agar kepolisian Daerah Sumatera Utara.segera menetapkan tersangka atas laporan dugaan pemalsuan yang sedang ditangani Subdit II Hardabangtah, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.


"Jadi, kami (PT Jui Shin Indonesia) telah melaporkan tiga orang atas dugaan pemalsuan dokumen. Sampai saat ini proses perkara sudah tahap penyidikan," kata Rudy, di Medan, Rabu (19/3/2025) sore.


Adapun laporan mereka sesuai dengan laporan polisi nomor STTLP/B/730/VI/2024. Terlapor dalam perkara ini adalah SA, SU dan ZA selaku Kepala Desa Gambus Laut.


"Ada berbagai dokumen yang diduga palsu, diantaranya dugaan kami surat pernyataan, surat keterangan tanah dan surat perjanjian jual beli lahan itu. Sedangkan kepala desa menandatangani dokumen," ungkapnya.


Menurut Rudy, PT Juisin Indonesia telah membeli lahan milik Hermanto Budoyo di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. Sedangkan SU mengaku memiliki lahan berdekatan dengan objek pertambangan yang dikelola oleh PT Bumi diatas lahan PT Jui Shin Indonesia.


"Artinya, alas hak PT Jui Shin Indonesia usianya lebih tua dari alas hak Sunani, memiliki sejarah kepemilikan yang telah beberapa kali berubah bahkan Desa Gambus Laut dulunya Desa Perupuk. Itu yang menandakan bahwa alas hak milik kami (PT Juisin Indonesia) lebih tua," ungkapnya.


Selain itu, Rudy mengaku bahwa batas tanah PT Jui Shin Indonesia adalah daerah aliran sungai, sehingga tidak ada kepemilikan lain diatas tanah perusahaan.


"Selama ini, perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan dilahan yang telah ditentukan sesuai dengan izin. PT Jui Shin Indonesia memiliki lahan, dan operasional pertambangan itu merupakan izin operasional PT Bumi Usaha Mineral Indonesia (Bumi)," tuturnya.


SU informasinya memiliki alas hak berdasarkan membayar ganti rugi atau membeli dari tiga orang. Diantaranya SA, Basran dan Tuti Suryani.


"Namun, sejumlah kejanggalan kami temukan dan akhirnya kami laporkan ke Polda Sumut. Diantaranya usia dari setiap dokumen ketiga dokumen tidak konsisten. Lalu, tanda tangan SA juga tidak konsisten dalam surat penyerahan, surat pernyataan dan surat tanah. Tanda tangan ketiga dokumen itu tidak sama dengan KTP-nya," tambahnya.


Untuk itu, Rudy berharap kepolisian segera menetap tersangka dalam kasus ini.


"Artinya, dampaknya pihak perusahaan mengalami kerugian," terangnya.


Terpisah, Kasubdit II Hardabangtah, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, AKBP Alfian ketika dikonfirmasi mengaku akan mengecek perkembangan perkara dimaksud.


"Saya sedang rapat, saya cek sehabis rapat ya," ungkapnya.


Sebagaimana diketahui, usaha penambangan pasir yang dikelola PT Bumi dilahan PT Juisin Indonesia saat ini masih berhenti. Karena, ada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan bernama Acai dan rekannya memportal akses keluar - masuk kendaraan.


Sehingga, portal yang merampas kemerdekaan itu dibongkar paksa oleh Ketua Umum Pemuda Merga Silima Mbelin Brahmana, Selasa 18 Maret 2025 dengan menggunakan eksavator. *(Tim)*





Teks foto : Direktur Operasional PT Juisin Indonesia, Rudy Sadikin memberikan keterangan kepada awak media.(Istimewa).

Soroti Tender Ramadan Fair, Massa HIPMASU Minta Poldasu dan Kejatisu Periksa Pemenang Tender



*Medan,-* Massa Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Kantor Walikota Medan, Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera utara (Kejatisu). Dalam tuntutannya massa menyikapi kasus penetapan pemenangan tender Event Organizer (EO) Ramadan Fair yang terindikasi adanya praktik nepotisme dalam penetapan pemenang tender yang diduga dilakukan

oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk memenangkan CV Yohara Gemilang dengan total nilai

anggaran Rp. 4,9 miliar.


"Kami hadir kemari sebagai kontrol sosial untuk kemaslahatan bersama, dalam hal ini kami menyikapi kasus

tender proyek Ramadhan Fair yang kami duga adanya praktik

nepotisme oleh Kadisdikbud Kota Medan dalam menetapkan

Pemenang tender senilai kurang lebih 5 miliar tersebut", tegas Ketua Umum HIMAPSU, Muda Harahap dalam orasinya, Selasa (18/3).


Massa menduga kuat CV. Yohara Gemilang sengaja dimenangkan sedangkan dari website LPSE Kota Medan sendiri bisa dilihat bahwa penawaran dari CV. Yohara

Gemilang lebih tinggi dibanding dengan Penawar yang lain dan

kemudian sudah melakukan persiapan dengan pemasangan

Kerangka tenda. Sedangkan pelelangan tender tersebut masih

ada di dalam masa sanggah.


"Kami menduga kuat kalau CV Yohara Gemilang sengaja

dimenangkan padahal bisa dilihat kalau penawarannya lebih tinggi daripada penawar lain, juga tender belum selesai tapi sudah dilakukan persiapan, ringging tenda sudah dipasang sedangkan tender belum selesai", ucapnya. 


Beberapa poin yang disampaikan massa HIPMASU antara lain, pertama, meminta  Kepala Kejatisu dan

Kapolda Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait Proyek

Event Ramadhan Fair XIX yang sarat akan Kongkalikong dalam penetapan pemenang tender.


Massa HIPMASU juga mendesak Kapolda Sumut dan Kepala Kejatisu

melalui penyidik untuk segera memanggil dan memeriksa

Pimpinan CV Yohara Gemilang.

Minta Kapolda Sumut dan Kejatisu harus serius menanggapi persoalan korupsi yang ada di lingkungan Sumatera Utara.



Massa HIPMASU juga mendesak Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan atas adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan pemenang tender di lingkungannya.


Satu jam lebih berorasi di depan Kantor Walikota Medan. Tidak ada yang menghampiri  massa. Lalu massa HIPMASU melanjutkan aksinya di depan Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan. 


Tiba di lokasi massa  HIPMASU kembali berorasi. Namun, belum lama berorasi, sempat terjadi keributan antara mahasiswa dan oknum petugas Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sehingga salah seorang massa HIPMASU mengalami luka di pada bagian tangan akibat goresan. 


Namun massa aksi tetap melanjutkan aksinya sambil menunggu pihak Disdikbud Kota Medan datang untuk menanggapi massa. 


Massa aksi akhirnya diterima oleh Kabag Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, Andi. "Saya Tadi di telepon pimpinan untuk menemui teman-teman. Kebetulan pimpinan tidak berada di tempat jadi untuk menanggapi persoalan ini  Tim POKJA "jelas Andi mewakili pihak Disdikbud Kota Medan. *(Tim)*

Merampas Kemerdekaan Masyarakat, Portal Acai Dibongkar Ketum DPP PMS Indonesia


*Sumatra Utara,-* Portal yang diduga didirikan atau dipasang oleh Jannes alias Acai dan rekannya yang berada di Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Sumut yang terduga merampas kemerdekaan masyarakat desa Gambus Laut akhirnya dibongkar Ketum DPP PMS Indonesia sekaligus Ketua GPBI (Gerakan Pekerja Buruh Indonesia Raya) Sumatera Utara. 


Sebab, portal itu berada dijalan umum atau jalan milik desa yang setiap harinya dilalui oleh masyarakat yang mencari kerang, kepiting dan ikan.


Karena hal itu, Ketua Umum Pemuda Merga Silima sekaligus Ketua DPD GPBI Sumut Mbelin Brahmana yang mendapatkan informasi itu langsung turun kelokasi dan membuka portal itu dengan ekcavator, Selasa (18/3/2025) siang.


"Ini demi keadilan dan demi masyarakat. Jalan jangan di portal, ini jalan hak milik masyarakat dan portal ini jelas merampas kemerdekaan. Bagaimana masyarakat mau melintas jika jalan ini di portal," ungkap Mbelin.


Selain itu, Mbelin juga meminta agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan kebun sawit yang berada di sepanjang jalan yang diportal itu.


"Masyarakat harus mengetahui seberapa luas kebun sawit ini dan seberapa luas izinnya. Selain itu, dengan adanya kebun sawit disini, maka pengelola harus menyediakan jalan untuk masyarakat. Bapak Presiden Prabowo mengatakan jangan rampas hak hak masyarakat," terangnya.


Selain itu, masyarakat Desa Gambus Laut juga resah dengan keberadaan Portal itu. Sehingga mereka menyurati Polres Batubara dan berharap agar pihak kepolisian turun tangan menangkap pihak yang membuat portal itu.


Warga menuding ada perbuatan melanggar hukum yakni dugaan sewenang-wenang pemilik kebun Bernama Jannes (Acai), Ahuat memortal jalan dan merusak jalan tersebut sehingga menghambat kegiatan masyarakat di sekitar.


"Petani dan nelayan pengguna jalan. Padahal jalan tersebut setahu kami masyarakat adalah milik pribadi atau kewenangan Perusahaan PT. Jui Shin Indonesia yang bagi kami masyarakat bebas menggunakan jalan tersebut. Kemudian atas dasar tersebut PT. Jui Shin Indonesia membangun jalan tersebut dengan biaya Rp 90 juta dan memenuhi segala material yang di butuhkan untuk pembangunan jalan tersebut," kata warga.


Berdasarkan hal tersebut, Acai dan yang lain memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan jalan Desa Gambus Laut yang tidak mengeluarkan sedikitpun biaya pembangunan jalan.


Namun ada terkena lahan nya untuk pembangunan jalan yang bersangkutan menyatakan Ikhlas. Adapun peristiwa pemortalan jalan tambang pasir yang sudah lama berizin resmi.


PT. Jui Shin memiliki alas hak lahan lokasi, alas hak jalan, berdasarkan dari keterangan saksi saksi dan fakta yang kuat bahwa dalam membangun jalan di Desa Gambus Laut, Kec. Limapuluh pesisir berbatas dengan Desa Sukarane, Kec. Air Putih, proyek sudah berjalan September 2008 dan Pembangunan jalan kurang lebih 1.500 meter.


"Kami masyarakat telah berbulan-bulan memohon kepada saudara Jannes (Acai) Ahwat kerumah nya dan ketempat usaha-usaha nya namun tidak digubris, tidak ada perasaan bahkan tidak di anggap sama sekali. Kami sekarang jadi sangat susah dan bingung serta terganggu mata pencaharian kami dengan adanya pemortalan dan perusakan jalan tambang," ucap warga yang enggan disebutkan identitasnya.


Pasca pemortalan telah dilaksanakan Langkah-langkah persuasive dari perusahaan, baik melalui surat, door to door dan meminta mediasi melalui perangkat desa dan kecamatan.


Namun tidak ada itikad baik dari pihak Acai, yang bersangkutan malah semakin menjadi-jadi dengan tindakan arogan serta kesewenang-wenangan baik terhadap.


"Dengan adanya pemortalan itu, jelas sangat menyengsarakan kamu selaku masyarakat. Bahkan, kami juga mendapatkan ancaman dan ditakut-takuti dan dilaporkan ke polisi. Dengan surat itu, kami melihat perlindungan hukum dan tindakan arogan pemortalan ini harus ditindak," terangnya.


Seorang warga bernama Ahmad Logo mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membongkar portal itu.


"Kalau saya mengucapkan terima kasih. Karena pemortalan ini membuat kami susah untuk melintasi jalan ini. Padahal, jalan ini dulunya tidak pernah di portal," ungkapnya.


Menurut Ahmad Logo, akses jalan itu sering dilalui untuk mencari ikan dan memancing agar bisa dimasak dan dijual.


"Kami senang jika portal ini dibongkar atau dibuka," terangnya.


Informasi yang dihimpun, sebelum adanya perusahaan PT Juisin Indonesia berada di lokasi itu. Jalan itu hanya selebar 3 meter dan sepanjang 600 meter dan berlumpur.


Akan tetapi, setelah adanya perusahaan PT Jui Shin Indonesia itu, jalan diperlebar menjadi 6 meter dan ditimbun pasir. Panjangnya juga sampai saat ini menjadi berkisar 1,5 km.


Selain itu, akses jalan yang di portal itu disebut sebut milik Hermanto Budoyo yang telah diserahkan kepada Fredy Chandra perwakilan dari PT Juisin Indonesia di tahun 2009. Karena perusahaan itu membeli lahan yang melintasi jalan itu dari Hermanto Budoyo.


Seorang tokoh masyarakat bernama Syafrizal ketika dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa banyak warga yang kecewa dengan di portalnya jalan itu.


"Pastinya, masyarakatnya kecewa dengan diportalnya jalan itu. Karena masyarakat banyak yang melintasi jalan itu," ungkapnya ketika ditemui awak media, Senin (17/3/2025).


Kemudian, Syafrizal mengaku bahwa aktivitas pertambangan PT Juisin juga berhenti dan membuat masyarakat kehilangan pendapatan atau kompensasi kegiatan itu.


"Artinya, selama ini ada kompensasi dari PT Juisin kepada masyarakat. Kalau jalan di portal, aktivitas pertambangan tidak bisa melalui jalan itu dan tidak ada jalan lain. Sehingga, kompensasi akhirnya berhenti," ungkapnya.


Mereka berharap agar pemerintah ikut campur tangan dan portal itu kembali dibuka.


"Kami berharap agar portal itu segera dibuka kembali agar seluruh warga bisa melintasi jalan itu tanpa adanya halangan," terangnya.


Sedangkan warga lainnya bernama Umri (52) dengan tegas dan sadar mengatakan bahwa jalan itu telah diserahkan Hermanto Budoyo kepada Fredy Chandra ditahun 2009.


"Jadi, jalan itu telah diserahkan kepada Fredy Chandra (perwakilan dari PT Juisin Indonesia. Bahkan saya menjadi saksinya disaat itu," katanya kepada awak media.


Selain itu, jalan itu dibangun oleh PT Juisin Indonesia dan Umri adalah orang yang paling bertanggungjawab.


"Jadi, awalnya akses jalan itu hanya 600 meter, tapi sekarang sudah mencapai hampir 2 km karena telah dibangun oleh PT Juisin Indonesia dengan biaya Rp 90 juta," tuturnya.


Pria ini juga mengaku bahwa proses jual beli lahan milik Hermanto Budoyo kepada Fredy Chandra harus berkomunikasi dahulu dengan Jannes atau Acai.


"Jadi saya selaku masyarakat menyarankan kepada Pak Herman untuk bertemu dengan Pak Acai untuk membahas jalan itu. Namun, Pak Acai saat itu mengatakan bahwa kalau mau jalan itu silahkan tapi harus dibangun jalan itu. Sehingga muncullah surat pernyataan penyerahan jalan dari Hermanto Budoyo kepada Fredy Chandra ditahun 2009," ucapnya.


"Artinya, saya jadi saksi adanya proses pernyataan penyerahan jalan itu. Namun, mengapa ada orang yang mengaku memiliki lahan itu dan berani memportalnya," terangnya. *(Tim)*





*Foto :* portal di jalan dibongkar Ketum PMS Mbelin Brahmana.(Istimewa).

Mediasi Warga Bersama Pengusaha Bakso Berujung Damai



*Deli Serdang,-* Sempat viral di beberapa media  pengusaha bakso yang membuang air limbah nya Ke sungai  dengan aroma tak sedap warga yang mencium aroma  tersebut sempat melaporkan kan ke kantor kepala desa SEI rotan 


Lokasi tempat pengusaha bakso terletak di jalan Rahayu  dusun sebelas Desa se'i rotan kecamatan Percut seituan 


Dengan marak nya dan viral nya di medsos alhasil pihak pengusaha bakso dengan panggilan Acik  dan masyarakat di pertemukan di kantor Desa dan di hadiri oleh pihak Babinsa dan Lsm 


Dalam pertemuan di kantor Desa akhir sudah mendapatkan titik terang dari pihak Pengusaha Bakso dan masyarakat dari hasil kesepakatan di kantor Desa  dilanjutkan beberapa hari dari pertemuan 


Dan di pertemukan lagi di rumah Kadus desa seirotan dusun 11 pada hari Senin tanggal 17/03/25  yang di hadiri Kadus Winarto dan Babinsa Masyarakat dan Lsm PKR  dan pihak perusahaan juga berbagi rezeki  seperti beras dan Syrup  beberapa masyarakat yang berdampak  bau tak sedap sekaligus mengucapkan permohonan maaf nya akibat terganggunya bau yang kurang sedap dan menjalin silaturahmi di bulan ramadhan ini ungkap Acik *(Tim)*

Penurunan Lahan Sawah Tahun demi Tahun Semakin Berkurang di Kabupaten Bogor

 



Kamtibmasindonesia.id - Kunjungan Ketum Sutan Erwin Sihombing, S.H., M. H, dan Waketum Anggiat DH Siahaan, A. Md., S. Th., MAP (C) DPP Kamtibmas Indonesia yang juga Ketua Satgas Pengawalan Perwujudan  Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Penertiban Kawasan Hutan (PKH) beserta Sekertarisnya Thamrim, S. H ke kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Jl. Letjen Ibrahim Adjie, RT.05/RW.02, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117 pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. 


Daerah Bogor tempat Perguruan tinggi IPB  yang dengan kondisi geografis pegunungan dan tanah subur, menjadi tempat yang ideal untuk pengembangan produksi agraria seperti pertanian dan perkebunan. Geografi ini mendudukkan Bogor  menjadi sentra Pangan Nasional,akan tetapi maraknya pembangunan pabrik dan perumahan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan pandangan masyarakatnya Bogor sehingga saat ini  Tanah Pasundan ini menjadi kurang ASRI dan kerap terjadi perubahan iklim yang tidak terduga.


Berdasarkan fakta menurut data yang disampaikan kepada kami oleh Ketua Tim data dan informasi Dinas pertanian Bapak Suwandi,  lahan sawah Tahun 2022 di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan seluas 18.000Ha. Sementara lahan sawah pada tahun 2023 seluas 16.000 Ha.  Ada penurunan jumlah luas lahan sawah/pertaniandi kabupaten Bogor yang cukup besar sementara pertumbuhan populasinya cukup tinggi sehingga niat pemerintah untuk swasembada pangan masih jauh dari harapan kesuksesan. 


Pengurangan lahan pertanian yang begitu besar disebabkan oleh penggunaan lahan pertanian menjadi 2 buah waduk yang luas. "kata Pak Suwandi sementara fakta menarik lainnya penyusutan areal diakibatkan maraknya perubahan peruntukan menjadikan areal pemukiman tanpa adanya upaya pemerintah untuk membuat areal pengganti. 


Tim juga melakukan kunjungan ke salah satu kecamatan cileungsi, dan mendapatkan ratusan hektare lahan sawah berubah menjadi komplek perumahan.  Harapan tahun-tahun kedepan lahan pertanian di Kecamatan Cileungsi minimal dipertahankan dan Gubernur mengeluarkan Pergub untuk moratorium perluasan areal pemukiman yang bersumber dari lahan pertanian sebelum pemerintah selesai membuat areal pengganti pertanian guna kepastian daerah mendukung program ketahanan pangan Nasional dan bahaya Banjir di DKI Jakarta "Pesan Sutan E. S. (Adhs)

Tinjau Perbaikan Ruas Jalan Nasional Batu Jomba, Bobby Nasution Minta Jalur Aman Dilalui Pemudik




*MEDAN,-* Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta ruas jalan nasional Batu Jomba aman dilalui pemudik pada Lebaran tahun ini. Sehingga masyarakat yang mudik Idulfitri 1446 H dapat melintasi jalur Batu Jomba dengan aman dan nyaman hingga sampai tujuan.


Menurut keterangan Bobby Nasution, ruas jalan nasional Batu Jomba sementara akan dihentikan pengerjaannya. Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut fokus mempersiapkan ruas jalan ini agar aman dilintasi kendaraan roda dua dan empat.


"Jalan ini nanti untuk mempersiapkan arus mudik tanggal 24, dan dilanjutkan H+10 nanti. Dipastikan agar jalan ini nanti bisa dilalui pemudik, dipastikan aman," kata Bobby Nasution saat meninjau ruas jalan nasional Batu Jomba, Tapanuli Selatan, Senin (17/3). 


Menurut Bobby Nasution, kondisi ruas jalan Batu Jomba yang sedang diperbaiki belum mampu menahan bobot kendaraan berat. Selain itu, luas jalan yang bisa digunakan juga hanya untuk ukuran mobil roda 4.


"Roda 6 belum, untuk mengantisipasi terjadinya longsor dan memberatkan tanah, jadi roda enam lebih belum bisa melintas," kata Bobby Nasution didampingi Kepala BBJPN Sumut Stanley CH Tuahpattinaja. 


Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan berharap perbaikan ruas jalan nasional Batu Jomba cepat terselesaikan. Sehingga distribusi barang dan transportasi orang bisa lancar untuk menunjang perekonomian daerah.


"Kita berharap ini cepat selesai dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, sehingga masalah yang sudah lama kita hadapi ini benar-benar selesai," kata Gus Irawan. *(Rizky Zulianda)*

Petugas Brimob Buka Akses Jalinsum Siantar Medan

 


*Medan,-* Tim gabungan yang terdiri dari personel Brimob, Samapta dan BPBD Kabupaten Simalungun kini tengah berusaha membuka akses Jalinsum Siantar-Parapat Desa Aek Nauli yang mengalami kemacetan pascaterkna longsor. Dengan menggunakan alat berat petugas gabungan berupaya membuka akses jalan yang berlokasi sekitar 2 Km dari Kota Parapat dan membantu mengatur kendaraan yang akan melewati jalan tersebut. 


Penugasan kemanusiaan pertolongan terhadap korban bencana ini dipimpin oleh Danki 2 Batalyon B AKP Rony Sarko SH, MH dengan 20 personel anggota Brimob lainnya.


Seperti diketahui, banjir bandang dan tanah longsor terjadi di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Minggu sore, (16/3), menjadikan objek wisata di tepi Danau Toba ditutup sementara akibat bencana alam tersebut. Banjir bandang terjadi di Kecamatan Parapat. Sedangkan, tanah longsor berada di perbukitan di Desa Soalan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.


Akibat peristiwa ini, petugas kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus lalulintas, sejak pukul 18.30 WIB. Lokasi pengalihan berada di Simpang Palang Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.


Pengalihan arus ini, merupakan langkah antisipasi untuk mencegah kemacetan dan meminimalisir potensi korban akibat bencana alam tersebut. *(Rizky Zulianda)*