Al-Washliyah Bermunajat, Dengan Bermunajat Indonesia Makin Baik Kedepan

 

*Sumatra Utara,-* Doa adalah deklarasi tertinggi umat manusia kepada Allah. Doa merupakan bentuk pengakuan manusia bahwa apapun posisi keberadaan kita, ada Allah yang maha mengatur, maha menguasai atas semua kehidupan yang ada di muka bumi.

Demikian disampaikan  Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al- Washliyah Sumut, Dr, H, Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MH, MSP didampingi Sekretaris PW Al-Washliyah Sumut, H Alim Nur Nasution, SE, Bendahara H Dedi Iskandar SE dan Wakil Ketua I Washliyah Sumut yang juga Bupati Batubara, H Baharuddin Siagian, SH, M.Si  disela-sela kegiatan "Al-Washliyah Bermunajat" yang bertemakan "Untuk Sumatera Utara Yang Aman dan Damai", Sabtu (6/9) malam di  Kantor PW Al-Washliyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota. "Malam ini kami PW Alwashliyah Sumut bersama warga Al-Washliyah, para ulama, para tokoh, para kader dan para aktivis berkumpul di Kantor PW Alwashliyah Sumut membacakan ayat-ayat suci Alquran berdoa kepada Allah untuk kebaikan Sumut, kebaikan bangsa dan kebaikan negara, "jelasnya. 

Lebih jauh, dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 500 orang peserta ini, Ketua PW Al-Washliyah Sumut menyampaikan, baru-baru ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada peristiwa yang memerlukan atensi seluruh komponen anak bangsa. Kita perlu melakukan perbaikan, intropeksi, bagi diri sendiri, bagaimana mengelola bangsa dan negara ini dan bagaimana mengurus umat.

"Tentu saja dengan doa kita berharap apa yang menjadi persoalan dengan bangsa ini Allah akan membantu dan membimbing kita. Khususnya juga doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang menginginkan kemerdekaan atas tanah air dan bangsanya,"ungkap Dedi Iskandar yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Dalam kesempatan itu, Ketua PW Al-Washliyah Sumut juga mengimbau kepada warga Al-Washliyah ingin melakukan aksi dalam berbagai bentuk silahkan lakukan."Karena negara ini negara demokrasi. Boleh aksi di lapangan silahkan. Penuhi segala ketentuan yang ada. Bagi yang mau aksi lewat media sosial (Medsos) silahkan lakukan. Tapi perhatikan dan benar-benar jaga lisan dan tulisan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tentu sebagai negara demokrasi, apapun yang kita inginkan seperti kebaikan kepada pemerintah harus dilakukan,"sebutnya.

Kritik kepada pemerintah, kata Dedi, bagian dari cara kita untuk mencintai bangsa ini secara paripurna. Kepada seluruh warga Indonesia kita ingin memastikan bahwa negara ini  dalam kondisi baik. Kita doakan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa ini bisa mengelola dan mengurus kita sebagai rakyatnya dengan cara yang paling baik. Dan kita meyakini bahwa dengan Munajat Indonesia makin baik ke depannya,"tukasnya. 

Dedi juga menambahkan, tidak ada orang-orang Al- Washliyah yang berbenturan dengan hukum ditengah banyaknya aksi demo saat ini. "Marilah kita tetap menjaga situasi yang kondusif demi kelancaran aktivitas kita sehari-hari,"ungkapnya. 

Pantauan wartawan, kegiatan Al-Washliyah Bermunajat ini diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Ustaz Fahrul, zikir bersama yang dipimpin oleh Ustaz Fahrul, munajat dan doa untuk kedamaian situasi Kamtibmas di Sumatra Utara dipimpin Ustaz Muhammad Nasir, sambutan, salat isya berjamaah, pemberian Sembako kepada Pimpinan Cabang Al- Washliyah dan masyarakat Kota Medan sebanyak 500 paket dan ditutup dengan makan malam bersama. 

Tampak hadir dalam kegiatan itu antara lain, mewakili Pangdam I/BB, Pasipers Kodim 0201/Medan, Mayor Inf. Hary Susilo, mewakili Kemenag Sumut, Muksin Batubara, Mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut,.Abdul Hamid Ritonga,.Rektor Univa Sumut,  Prof, Dr, Syaiful Akhyar Lubis, Ketua Muslimat Al-Washliyah Sumut, Hj,  Zahro Baity, MA, Ketua Ikatan Guru Dan Dosen Al-Washliyah (IGDA) Sumut, Drs, H, Ahmad Yani, M.Pd, Ketua Ikatan Sarjana Al-Washliyah (ISARAH) Sumut,  Abdul Thaib Siahaan, ST, M.Ikom, Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Sumut, Nurul Yakin Sitorus, Ketua Angkatan Putri Al-Washliyah (APA) Sumut Dra,  Hj, Azizah, M.Pd, Ketua Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Sumut, Kamaluddin Nazuli Siregar, Ketua Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA) Sumut,  Muhammad Amril Harahap, Ketua Amal Sosial Al -Washliyah, Wakil Ketua Dewan Fatwa Alwasliyah Sumut, Pengurus Al- Washliyah Sumut, Pengurus Al-Washliyah tingkat Kecamatan se-Kota Medan dan masyarakat tamu undangan lainnya. *(js)*

Read More

Ingin mendapatkan bantuan dari Pemkab ibu Mariasih di Viralkan, Begini Cerita

*LUBUK PAKAM,-* Masyarakat, khususnya warga Kabupaten Deli Serdang diimbau untuk cerdas dan cermat dalam menyikapi segala informasi yang berkembang di media sosial dan media online.

Imbauan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar SE MSi terkait viralnya seorang guru honorer di Madrasah Aliyah (MA) Alwashliyah Tanjung Morawa, Mariasih SPd yang tinggal di sebuah gubuk reyot tidak layak huni di Dusun III, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar tidak mudah percaya dan gampang merespon informasi yang beredar di media. Sebab, jika yang diinformasikan di media tersebut salah, maka akan memberi dampak negatif. Kita harus selalu tabayyun. Teliti dan verifikasi informasi sebelum menerima atau menyebarkannya," ungkap Plt Kadis Kominfostan dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Plt Kadis Kominfostan menerangkan, informasi yang telah dikumpulkan dari Dinas Sosial dan pemerintah setempat, Mariasih SPd merupakan seorang Wakil Kepala Sekolah salah satu Madrasah Aliyah di Tanjung Morawa Bagian Kesiswaan.

Suami pertama Mariasih meninggal dunia. Mariasih dan almarhum suami pertamanya memiliki dua orang anak. Keduanya bahkan telah menyelesaikan pendidikan Strata I atau sarjana. Salah satunya sudah berumahtangga.

Kemudian, Mariasih kembali menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai penarik becak bermotor (betor).

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Sosial dan pemerintahan setempat yang turun langsung ke lapangan, Ibu Mariasih bersama anak gadisnya mengontrak rumah. Ibu Mariasih ini juga sebenarnya sudah memiliki rumah, tapi karena anaknya telah berumahtangga, maka rumah miliknya diberikan kepada anaknya," jelas Plt Kadis Kominfostan.

Dari keterangan Dinas Sosial dan pemerintah setempat pula, Mariasih tidak tinggal di gubuk reyot tersebut. Gubuk itu hanya dijadikan tempat untuk menjaga ternak ayam, bebek dan kebunnya. Itu dilakukan untuk menambah penghasilan, karena sang suami hanya bekerja sebagai penarik betor. 

Mereka menyewa rumah permanen di depan gubuk tersebut bersama anak-anaknya yang saat itu sedang kuliah, sampai anaknya menikah. 

Dalam hal ini, keluarga Ibu Mariasih meminta agar viralnya video itu di media sosial bisa segera diklarifikasi, agar Ibu Mariasih tidak mendapat masalah di kemudian hari," tutup Plt Kadis Kominfostan.

Sementara itu, Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tanjung Morawa, Rahmat yang turun langsung menemui Mariasih, membenarkan apa yang disampaikan Plt Kadis Kominfostan Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar SE MSi.

Rahmat menambahkan, suami Mariasih bernama Ahmad Razali. Keduanya merupakan warga Jalan Bandar Labuhan Bawah, Gang Damai, Dusun III, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa.

"Hasil klarifikasi langsung kami di lapangan, Ibu Mariasih mengajar di dua sekolah. Di MA Al Washliyah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bersubsidi. Penghasilannya sebesar Rp3 juta per bulan," ungkapnya.

Mariasih, sambung Rahmat, juga mendapat uang sertifikasi guru, honor per jam mengajar dan tunjangan jabatan sebagai Wakil Kepala MA di salah satu sekolah swasta.

"Ibu Mariasih tinggal di rumah permanen dan layak untuk ditempati. Sementara suami ibu Mariasih tinggal di gubuk. Dulunya gubuk itu dibuat untuk ternak ayam, bebek dan suami Ibu Mariaseh sekalian menjaga ternaknya itu," urai Rahmat.

Perlu diketahui pula, dari hasil asesmen yang dilakukan Dinas Sosial, keluarga ini tidak termasuk miskin walaupun berdasarkan pemeriksaan melalui aplikasi SIKS-NG, suami Mariasih, Ahmad Razali masuk dalam desil 5 dan merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deli Serdang, sedangkan Mariasih dan anak-anaknya masuk dalam kategori BPJS Mandiri Kelas 3.

Berhubung Mariasih dan anaknya masuk dalam kategori warga yang dapat diberikan BPJS gratis oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, yaitu tidak memiliki mobil, tidak punya sepeda motor lebih dari dua unit, tidak punya sambungan listrik rumah lebih dari 2200 dan bukan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka bulan September ini akan diusulkan mendapat BPJS gratis dari Pemkab Deli Serdang. *(Tim)*

Read More

Wartawan di Medan Ditemukan MD dengan Luka Diduga Akibat Pengani4y44n

Seorang wartawan media online di Medan bernama **Nico Saragih** ditemukan MD di sebuah kos di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah, pada Jumat (5/9/2025) pagi. Kematian Nico dinilai janggal karena pada tubuhnya ditemukan sejumlah luk4 yang diduga akibat penganiay44n.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, sebelum meninggal, pria berusia sekitar 30-an tahun itu sempat dilarikan ke RS Advent di Jalan Gatot Subroto. Namun, tak lama setelah mendapat perawatan medis, Nico dinyatakan meninggal dunia.

“Saat tiba di rumah sakit sekitar pukul 08.30 WIB, kondisinya masih hidup. Dia diantar oleh pacarnya yang kemudian melaporkan ke Polsek Medan Baru. Tak lama berselang, pihak rumah sakit menyatakan Nico meninggal,” ujar seorang sumber.

Sumber tersebut juga menegaskan, kematian Nico bukan karena tergelincir di kamar mandi, melainkan ada penyebab lain yang kini masih diselidiki polisi. Dari keterangan penghuni kos, Nico sebelumnya sudah ditemukan terbaring di tempat tidur sebelum dibawa ke rumah sakit.

Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka robek di dagu dan kepala bagian kiri dekat pelipis, lebam di area mata, memar pada punggung tangan kanan, serta luka gigitan. Setelah dari RS Advent, jenazah Nico kemudian dipindahkan ke RS Bhayangkara untuk diautopsi karena kematiannya dianggap tidak wajar.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Hendrik Aritonang, ketika dikonfirmasi terkait dugaan penganiay44n menyatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.(js)

Read More

DESAKAN PENCABUTAN MR SIREGAR MENGUAT, KETEGASAN BUPATI DELI SERDANG DIPERTANYAKAN

 

 

*Deli Serdang,-* Gelombang desakan untuk pemberhentian MR Siregar, PLT Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, semakin menguat dari berbagai pihak. Sorotan tajam kini tertuju pada Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, yang ketegasannya dipertanyakan terkait penanganan kasus ini.

 

Bupati Asriludin Tambunan dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak segan mencopot pejabat yang melakukan kesalahan. Namun, dalam kasus MR Siregar, ketegasan tersebut seolah menguap. Meskipun dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan dan pelanggaran kode etik ASN telah dilaporkan 20 hari lalu, MR Siregar masih belum dicopot dari jabatannya.

 

Pimpinan redaksi media yang menjadi korban pelecehan telah melayangkan somasi kepada MR Siregar, dengan tembusan kepada Bupati Deli Serdang, Inspektorat Deli Serdang, Kejaksaan Deli Serdang, dan Polresta Deli Serdang.

 

Pernyataan kontroversial MR Siregar, yang mengutip peribahasa "anjing menggonggong kafilah berlalu," dinilai merendahkan profesi wartawan dan menunjukkan arogansi kekuasaan. Ia diduga merasa mendapat dukungan dari Bupati dan mengklaim memiliki hubungan keluarga, sehingga merasa aman dari sanksi.

" Saya masih percaya dengan pak Bupati , saya yakin beliau akan mendengarkan aspirasi masyarakat tentang arogansi ASN kepada media , karena selama ini bapak Bupati kita di kenal dekat dan menghormati para pelaku media , " ujar Hardep .

pelecehan terhadap profesi jurnalis oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas merupakan pelanggaran kode etik ASN, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan kehormatan ASN serta larangan penyalahgunaan wewenang. Pelaku dapat dikenakan sanksi disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 dan dapat dikenakan tindakan disiplin termasuk pemberhentian tidak hormat. 

 

Kasus ini bermula dari pemberitaan media online yang menyoroti evaluasi Brigade Pangan (BP) di Deli Serdang. Alih-alih memberikan tanggapan positif, MR Siregar justru melakukan pelecehan terhadap wartawan yang menulis berita tersebut.

 

Berbagai media online dan cetak telah berulang kali memberitakan desakan pemberhentian MR Siregar dan menyampaikan langsung kepada Bupati Asriludin Tambunan. Namun, hingga saat ini, MR Siregar belum mendapatkan sanksi apapun. Hal ini memicu spekulasi tentang kedekatan MR Siregar dengan Bupati.

 

Masyarakat berharap Bupati Asriludin Tambunan bertindak adil dan tidak tebang pilih dalam mengambil keputusan. Reputasi baik yang telah dibangun selama ini jangan sampai tercoreng hanya karena melindungi satu orang. Sikap profesionalisme Bupati sangat dipertanyakan, dan dugaan dikotomi harus dihilangkan dari citra kepemimpinan di Deli Serdang. *(js)*

Read More

Takut Hadapi Massa Ketua DPRD Deliserdang Kembali di demo ( AMPK) perjalanan Dinas 1,1 M, mobil Dinas 4M

*Deliserdang,-*  Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Deliserdang Ketua DPRD Zakky Sharry Menghilang tak ada kabar, Kamis (4/9/25) sekira pukul 09.30 Wib,unjuk rasa  tersebut  mendapat pengawalan ketat dari Polresta  Deli Serdang dan pihak Satpol PP ,dengan membawa dua mobil pick-up dan soundsistim serta sejumlah angkutan umum (angkot)  mereka meminta anggaran ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dan anggota DPRD Deliserdang mengembalikan uang perjalanan dinas mulai dari bulan Januari sampai Agustus 2025 sebesar Rp 10, 2 miliar.

Muhari (43) salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka karena panggilan jiwa. Sebab, DPR-RI dan DPRD Deliserdang tidak berpihak kepada rakyat.

"Apalagi Ketua DPRD dan pimpinan dewan lainnya telah mecederai hati rakyat. Buktinya, uang perjalanan dinas dewan cukup pantastis. Bahkan, uang perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Sahri sebesar Rp 1,1 miliar. Ini harua kita lawan," teriak Muhari yang disambut " Betul, harus kita lawan,"sambut massa.

Muhari juga menyoroti anggota DPR-RI sebesar Rp 3 juta perhari, belum lagi uang sewa rumah dan tunjangan lainnya. Sementara gaji buruh sangat kecil dan masih banyak rakyat Indonesia  dibawah garis kemiskinan, serta tak punya rumah.

 Untuk itu, ia meminta Kejaksaan Negeri Deliserdang agar mengusut anggaran perjalanan dinas DPRD Deliserdang. Termasuk laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Begitu juga yang disampaikan Fatimah Sinaga dalam orasinya juga menyoroti besarnya anggaran untuk anggota dewan Deliserdang 

Sementara Ketua Umum AMPK, Rahman JP. Hutabarat menyoroti anggota DPRD yang sudah berkelompok-kelompok. Sehingga banyak program dewan dan Pemkab Deliserdang yang terkendala.

"Kalian itu wakil rakyat dari sejumlah partai, tapi kenapa justru tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan, ketua DPRD sulit menyatu dengan anggota. Ini akan berdampak buruk bagi Kabupaten Deliserdang," tegas Hutabarat.

Hutabarat juga menyoroti mobil dinas Ford ketua DPRD Deliserdang yang termewah untuk DPRD se-Sumatera Utara, karenanya mencapai Rp 4 miliar.

Harusnya, tambah Hutabarat, dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan Deliserdang sebesar Rp10, sangat bermanfaat jika diberikan kepada rakyat Deliserdang. Sebab, masih ada jalan didaerah STM Hulu maupun daerah lainnya yang teraspal.

"Untuk itu, kami meminta uang perjalanan dinas anggota DPRD kembalikan kepada rakyat," pintanya.

Hutabarat menambahkan, BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi warga miskin menjadi skala prioritas, tapi pimpinan dewan mengabaikan. Sehingga, Pemkab Deliserdang sempat mengurangi penerima BPJS PBI.

"Ini bukan keresahan kami, tapi keresahan masyrakat Deliserdang," ungakapnya, seraya menyebutkan pendidikan gratis bagi warga miskin juga harus menjadi prioritas.

Sekitar 30 menit melakukan aksi, anggota dewan yang terdiri dari M.Dhanil Ginting, H.Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu,  Gendro Judo Buwono, Misdianto dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Iwan Salewa menemui pengunjukrasa.

Tapi saat Dhanil Ginting ingin menyahuti aspirasi massa, Rahman JP Hutabarat sempat bersitegang dengan Dhanil Ginting. Pasalnya, maasa meminta Ketua DPRD Zakky Shari turut menemui pengunjukrasa.

"Masa kalian anggota dewan kalah dengan satu orang. Kami ini rakyat, masa ketua dewan tidak mau menemui kami. Padahal, surat aksi hari ini sudah kami sampaikan beberapa hari lalu. Maka kami minta, jika ketua dewan tidak hadir, minimal satu orang pimpinan dewan bisa hadir disini," papar Hutabarat.

"Ada empat pimpinan dewan, masa satu orang pimpinan pun tak ada yang menemui kami. Mana ketua dewan dan pimpinan lainnya. Kami ini rakyat, bukan bandit," ujar Hutabarat dengan nada keras.

Setelah melakukan negoisasi, akhirnya 10 perwakilan massa diterima diruang rapat anggota DPRD Deliserdang.

10 perwakilan massa juga diterima H.Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Dhanil Ginting, Merry Alfrida Sitepu,  Gendro Judo Buwono, Misdianto dan Sekwan Iwan Salewa.

Namun, karena tak satupun pimpinan dewan yang hadir, Rahman JP Hitabarat dan anggotanya meninggalkan ruang rapat. Sebab, dalam pertemuan itu tak satupun pimpinan dewan yang hadir.

"Gak perlu pertemuan ini kita lanjutkan karena tak satupun pimpinan dewan yang hadir. Kami tau, meski aspirasi kami sampaikan, anggota dewan jawabannya akan menyampaikan kepada pimpinan. Artinya anggota dewan tidak bisa mengambil keputusan. Maka bagus kami keluar," teriak Hutabarat sembari meninggalkan ruangan yang diikuti anggotanya.

Terpisah, M. Dhanil Ginting, H Purwa Ningrum dan Merry Sitepu, Gendro Judo Buono, kepada awak media mengatakan, sebagai wakil rakyat mereka sudah menerima aspirasi massa. Mereka juga tidak bisa menjawab kenapa pimpinan dewan tidak hadir. *(Tim)*

*Teks Foto: Massa AMPK lakukan unjukrasa ke Kantor DPRD Deliserdang dan meminta Kejari Delisedang memeriksa uang perjalanan dinas pimpinan dewan, Kamis (4/9/25).*

Read More

Tani Merdeka Indonesia Deli Serdang Ubah Lahan Kosong Jadi Lumbung Pangan Produktif

 

*Deli Serdang,-*  Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Deli Serdang, di bawah kepemimpinan H. Khoirun Rijal, menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan kosong menjadi areal produktif. 

Pernyataan ini di sampaikan pak Khoirun saat melakukan panen raya bersama pengurus Tani merdeka Indonesia Deli Serdang di Jl . Arteri Bandara Kualanamu, Desa Sena , Kabupaten Deli Serdang , Rabu 02/09/2025 .

Inisiatif ini diwujudkan melalui program Demplot Tani Merdeka Indonesia yang berfokus pada optimalisasi lahan tidur untuk pertanian.

 

H. Khoirun Rijal menyatakan, "Kami sangat antusias dengan program ini. Lahan yang sebelumnya tidak produktif, kini bisa menghasilkan berbagai macam tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah langkah konkret Tani Merdeka Indonesia Deli Serdang dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan, " ujarnya .

 

Demplot Tani Merdeka Indonesia ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pada penerapan teknologi pertanian modern dan berkelanjutan. Para petani diberikan pelatihan dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kualitas hasil panen.

 

"Kami berharap, keberhasilan Demplot Tani Merdeka ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, khususnya para petani di Deli Serdang, untuk lebih aktif memanfaatkan lahan yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan kemandirian pangan di daerah kita," tambah Sekretaris Tani merdeka Indonesia Deli Serdang Junafiah , SP .

 

Tanggapan Positif dari Berbagai Pihak

 

Inisiatif Tani Merdeka Deli Serdang ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi. Mereka mengapresiasi langkah konkret Tani Merdeka dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

 

Sebagai tokoh masyarakat Deli Serdang Bapak Herman Sagita sapaan akrabnya pak CW mengatakan, "Kami sangat mendukung program Tani Merdeka ini. Ini adalah contoh nyata bagaimana masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kami berharap, program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Deli Serdang."

 

Dengan adanya program Demplot Tani Merdeka ini, diharapkan Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

 

Tani Merdeka Indonesia Deli Serdang adalah organisasi petani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan lokal. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.  *(Tim)*

Read More

Emak emak demo diKlam jadi korban Kriminalisasi oleh penyidik Polrestabes Medan

*Sumatra Utara,-* Mengaku dikriminalisasi oleh oknum penyidik, sekelompok emak-emak melakukan unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan, Rabu (3/9).

Mereka menolak keras Laporan Polisi (LP) yang dinilai sudah kadaluwarsa namun masih ditangani oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. 

Sembari  membawa sejumlah poster yang meminta perhatian Kapolda dan Wakapolrestabes Medan terhadap penyidik Alam Surya Wijaya, yang diduga memiliki "sesuatu" dengan pelapor, Fahril Fauzi Lubis, sehingga terjadi kriminalisasi terhadap terlapor berinisial MDL dan HBL.

Salah satu terlapor  Masdelina Lubis  menyatakan Tidak terima ditakut takutin oleh penyelidik Polrestabes sebagai tersangka dalam laporan yang dibuat oleh abang kandungnya sendiri, Fahril Fauzi Lubis (Ucok).

Masdelina mengaku dituduh melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, berdasarkan Pasal 378, 372, dan 242 KUHP. 

"Penyidik Alam Surya Wijaya masih memeriksa laporan polisi yang diduga sudah kadaluarsa, pidana yang terjadi tahun 2005 baru dilaporkan tahun 2024 oleh Fahril Fauzi Lubis alias Ucok Bandar alias Ucok Jepara  , sesudah 19 tahun baru dilaporkan. Itu sudah kadaluarsa.  Lihat  PERKAP nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana dan dikaitkan dengan KUH Pidana Pasal 78 tentang hapusnya kewenangan menuntut Pidana karena daluwarsa dan kadaluwarsa. Jangan kriminalisasi kami," teriak Masdelina  di depan Mapolrestabes Medan, Rabu (3/9).

Masdelina menambahkan, dirinya  dan adiknya tidak pernah menipu pelapor dan sudah mengatakan kepada penyidik, kami ada menerima uang dan seingat kami ada menanda tangani hanya  1 lembar kwitansi saja.

"Sementara pelapor ada membuat 3 kwitansi, kami dipaksa penyidik untuk mengakui, kami tidak mau karena jumlah uang yang kami terima berbeda dengan jumlah yang tertera di 3 kwitansi tersebut, malah penyidik membuat di BAP kami tidak mengakui semua kwitansi nya, ini sungguh aneh sekali, kami protes BAP tersebut tapi tidak digubris oleh penyidik. Tapi karena jual beli itu tidak sah dan kami kena bujuk rayu Fahril Fauzi Lubis," Anehnya surat dan fisik bangunan di kuasain pelapor dimana letak kesalahan yang di tuduh saya sebagai penipuan "beber Masdelina.

Sementara itu warisan bukan saya yang memiliki bangunan dan tanah itu, pewarisnya ada  enam orang kenapa saya di laporkan kata masdelina 

Masdelina mengungkapkan bahwa ia telah meminta bertemu dengan penyidik Alam Surya Wijaya, namun ditolak dengan alasan sedang menyidik. Bahkan, saat dirinya diperiksa, Masdelina menilai penyidik kurang beretika dan dirinya terkesan mendapat intimidasi.

"Kami menuntut agar kasus ini di SP3, karena merupakan sengketa keluarga, dan menegaskan bahwa justru saya lah yang menjadi korban penipuan karena belum dibayar lunas oleh Fahril Fauzi Lubis," aku Masdelina.

Menurutnya, pelapor yang menempati rumah dan menggelapkan sertifikat tanah di Jl. Letda Sujono No. 163.

"Sebagai seorang wanita berprofesi dan ibu, saya tidak terima jika saya mau dibuat sebagai status tersangka. Saya berharap Wakapolrestabes Medan dapat menengahi dan mencari solusi atas pekara saya, serta mencabut laporan polisi pelapor yang tidak benar laporanya ," pungkas Masdelina. *(Tim)*

*Teks Foto : Emak-emak yang mengaku jadi korban kriminalisasi membawa sejumlah poster di depan Mapolrestabes Medan, Rabu (3/9)*

Read More

Syukuran PT. TBC, Muhammad Rizki SH: Bersyukur Atas Keberhasilan Meraih Gelar Sarjana

 

*Medan,-* PT. Tri Bhala Chakti (TBC) gelar acara syukuran bersama sekaligus silaturahmi dengan para karyawan dan tamu undangan di Komplek Padang Hijau Diski KM 13,5, pada Rabu siang hingga sore.(3/9/25)

Dalam agenda syukuran tersebut, tampak hadir seluruh staf dan karyawan PT. TBC, Direktur PT. SJA, Pengawas dari TNI, Tokoh Masyarakat, Puluhan Anak Yatim dan Piatu, Ustadz Azahar serta tamu undangan baik dari keluarga dekat dan para kerabat yang turut mengikuti acara tersebut termasuk Para Santri serta Santriwati dari Ponpes Kolo Saketi Umar bin Khattab.

Direktur PT. TBC Muhammad Rizki SH, yang dikenal sebagai sosok Pengusaha Muda yang rendah hati, jujur, dan berintegritas penuh tanggungjawab terhadap para karyawannya.

Diketahui, acara syukuran bersama tersebut sekaligus sebagai tanda keberhasilan bahwa PT. TBC yang sudah bekerjasama dengan perusahaan asing di bidang Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing), dan membuka banyak lowongan pekerjaan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Diketahui juga bahwa PT. TBC tidak terlepas dari niat hati yang tulus dari sang Direktur Muhammad Rizki SH, untuk membangun perusahaan ini dari nol bersama orangtuanya Bapak Samsul Bahri yang selalu mensupport nya, hingga sampai saat acara syukuran ini digelar.

Dalam wawancaranya dengan awak media yang bertugas, Muhammad Rizki SH, mengatakan bahwa PT. TBC yang masih tergolong baru ini semoga makin jaya dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dengan capaian kinerja yang semakin profesional dan maju kedepannya serta sangat bersyukur karena baru saja menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. *(Tim)*

Read More

Lakukan Pencurian Sarang Walet, Herman dan 3 orang Pelaku Lainnya Ditetapkan Sebagai Tersangka di Polda Sumut

*MEDAN,-* Herman alias Donnie bersama tiga (3) orang yakni Syukur Krisman Harefa, Rudi Supriyanto Alias Edi dan Indra  Feri Raju Saputra Napitupulu alias Edi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencurian sarang burung walet di Jl. Karet Lk.2 , Gunung Sitoli, Nias atas laporan dari korban Ramadin dengan nomor STTLP/B/1219/X/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 11 Oktober 2023.

Herman bersama 3 orang pelaku lain diduga melakukan kejahatan tersebut yang terekam kamera CCTV dengan cara merusak gembok dengan gerenda potong, dan mendobrak pintu mengambil tiga karung goni seberat 30 kg sarang walet, hingga pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 400 juta, yang mana penanganan kasus tersebut sudah berjalan 2 tahun.

Marimon Nainggolan, SH MH, selaku kuasa Hukum pelapor menginformasikan kepada media,  proses hukum dilakukan Penyidik pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut benar telah menetapkan Herman Hariawan alias Donnie dan 3 orang lainnya sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam SPDP tanggal 21 Juni 2024 yang sampaikan Penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Sumut dan diteruskan kepada Pelapor.

Penyidikan perkara tersebut hingga saat ini masih berproses di Polda Sumut dan infomasi yang diperoleh Kuasa Hukum Pelapor dimana pemberkasan atas perkara tersebut dilakukan secara splitsing, dimana berkas atas nama tersangka Herman Hariawan alias Doni sudah pernah di limpahkan kepada JPU dan Penyidik sedang melengkapi petunjuk jaksa dan segera mungkin akan dikirim lagi ke JPu untuk diteliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun berkas perkara atas 3 orang lainnya masih proses pemanggilan sebagai Tersangka, untuk itu

Korban melalui Kuasa hukumnya berharap proses hukum terhadap para Tersangka dapat segera disidangkan di pengadilan supaya jelas kepastian hukumnya, mengingat perkara perdata yang sempat menjadi hambatan penyidikan sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

Hingga berita ini naik ke meja redaksi, saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut dan Kejaksaan belum memberikan tanggapannya terkait perkara ini. *(Tim)*

Read More

DPD BM PAN Medan Tegaskan Komitmen, Dukung Kebijakan yang Benar dan Kawal Pemko Lewat Fungsi Sosial Kontrol

Medan//kamtibmas.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kota Medan di bawah kepemimpinan M. Faisal B IRKH,MH menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis sekaligus pengawal aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kota Medan. Penegasan ini disampaikan usai audiensi dan dialog dengan Wali Kota Medan Rico Waas di Rumah Dinas Wali Kota, yang turut dihadiri jajaran pengurus BM PAN Medan, Selasa (2/9/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, BM PAN Medan menekankan bahwa pemuda harus tampil sebagai representasi suara rakyat, bukan sekadar pelengkap dalam proses pembangunan. Di tengah dinamika sosial yang dihadapi kota, organisasi kepemudaan ini diyakini mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Ketua DPD BM PAN Medan M. Faisal B IRKH, MH menegaskan dukungan pihaknya terhadap langkah-langkah strategis Pemko Medan. Namun ia menekankan bahwa dukungan tersebut tidak berarti tanpa kritik. “DPD BM PAN Kota Medan mendukung kebijakan yang tepat dan berpihak pada masyarakat, tetapi kami juga tidak akan ragu untuk mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak sesuai sasaran. Kritik konstruktif adalah bagian dari semangat juang pemuda untuk Medan yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Faisal, posisi DPD BM PAN Kota Medan sebagai civil society control harus dijalankan secara konsisten. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kebijakan pemerintah berdampak langsung terhadap masyarakat, terlebih bila dinilai tidak berpihak kepada kepentingan warga. Oleh karena itu, pengawasan dan pemberian masukan konstruktif akan terus dikedepankan agar setiap program Pemko Medan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

DPD BM PAN Kota Medan juga menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan aspirasi warga sekaligus memberikan saran yang membangun. Sikap ini diyakini dapat menjaga keseimbangan antara dukungan dan pengawasan, sehingga pembangunan kota berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dukungan yang diberikan BM PAN Medan, ditegaskan para pengurus, bukan bersifat mutlak, melainkan tetap berdiri pada prinsip objektivitas. “Kami mendukung kebijakan yang benar, namun fungsi sosial kontrol harus tetap dijalankan agar setiap langkah pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat kota,” tegas salah seorang pengurus BM PAN Medan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris DPD BM PAN Medan Ahmad Tohir, SE, Bendahara DPD BM PAN Medan M. Fajrin Permana, SE serta sejumlah pengurus lainnya yang mendampingi Ketua DPD BM PAN Medan. Dengan semangat kebersamaan itu, BM PAN Medan menegaskan akan terus bersikap objektif, mendukung kebijakan yang benar sekaligus mengkritisi setiap kekeliruan, demi memperkuat kolaborasi dan memastikan kebijakan Pemko Medan memberi dampak positif bagi seluruh warga kota. ( Tim)

Read More