Selalu Berulah, KKB Bikin Papua Bakal Tak Ada Generasi Penerus






Papua, www.kamtibmasindonesia.online
(14/02).

Gangguan keamanan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya dan Nduga, membuat banyak sektor berjalan tidak semestinya, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibatnya, anak-anak yang merupakan pelajar tak bisa sekolah dan mendapat pendidikan yang layak.

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua Christian Sohilat, mengatakan pemerintah harus segera berupaya melakukan penyelamatan. Sebab, jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak adanya kehilangan generasi penerus di Bumi Cenderawasih. 

“Kita harus selamatkan anak-anak di sana (Intan Jaya dan Nduga) karena mereka generasi penerus. Kalau sampai kita tidak tolong maka tidak ada lagi generasinya,” katanya, Rabu (10/2) 

Menurutnya, gangguan keamanan itu, telah membuat keluarga anak-anak tersebut mengungsi meninggalkan lokasi tempat tinggal mereka. Sehingga aktivitas belajar mengajar di beberapa lokasi terpaksa berhenti. Padahal, jelas dia, anak-anak itu ialah generasi penerus di daerah mereka. 

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap pelajar di Intan Jaya dan Nduga yang terdampak akibat gangguan keamanan tersebut.

Dia juga mengusulkan pembangunan asrama untuk menampung anak-anak yang pindah dari tempat tinggal mereka dan berhenti bersekolah. “Semua anak-anak di daerah panas kita akan kumpul di Keneyam (ibu kota Nduga) dan saya sudah koordinasi dengan Bappenas agar membangun asrama di sana dan kita tampung," tutur Christian. 

Tak hanya ke wilayah Keneyam, warga di Nduga juga sebagian berpindah ke Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya (red).

Selaku Dansatgas Pamwil, Danrem 081/DSJ Amankan Kunker Presiden RI di Pacitan





Pacitan, www.kamtibasindonesia.online
Presiden RI, Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam Kunkernya ke wilayah yang terkenal dengan sebutan Kota 1001 Goa itu, Joko Widodo meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Turut menyambut Kunker yang dilakukan Presiden tersebut, antara lain Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta.





Ditemui selesai acara peresmian Bendungan Tukul, Danrem 081/DSJ, Kolonel Inf Waris Ari Nugroho selaku Dansatgas Pamwil menerangkan terkait pengamanan telah dilakukan dalam Kunker Presiden RI tersebut.

"Alhamdulilah hari ini secara keseluruhan rangkaian kegiatan Kunker yang dilakukan oleh Bapak Presiden telah dapat berjalan dengan lancar dan aman," ujarnya, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, hal itu tak lepas dari adanya peran serta dari berbagai pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam pengamanan VVIP yang dilakukan.

"Semua pihak yang terlibat dalam pengamanan telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," ungkapnya.

"Tentunya ini juga sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dari kita bersama, khususnya TNI-Polri dalam tugas kehormatan pengamanan VVIP terhadap Presiden RI," pungkasnya (YG01/red).

Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan





Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Bendungan Tukul merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kehadirannya dapat bermanfaat sebagai sumber air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.




Presiden Joko Widodo saat hendak bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu, 14 Februari 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Dipublikasikan pada Minggu, 14 Februari 2021 08:00 WIB
Presiden Joko Widodo pada Minggu, 14 Februari 2021, diagendakan untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.



Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Dari Sleman, perjalanan berlanjut menuju lokasi peresmian Bendungan Tukul dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Untuk diketahui, Bendungan Tukul merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya sehingga suplai air irigasi akan tetap terjaga. Kehadiran bendungan dapat bermanfaat sebagai sumber air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto (red).

Sumber:
(Biro Pers Media dan Informasi Setpres)

Syarat Vaksinasi Harus Terverivikasi Dewan Pers? Haha… Konyol Bin Tolol







Jakarta –www.kamtibmasindonesia.online

 Beberapa hari ini beredar surat dari Dewan Pers yang ditujukan bagi organisasi pers underbow lembaga tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pers sehari sebelum perayaan hari raya imlek itu menyatakan bahwa salah satu syarat peserta vaksinasi adalah wartawan yang medianya terverifikasi Dewan Pers [1].

Surat edaran itu mengundang berbagai respon dan tanggapan beragam dari berbagai pihak. “Saya tidak ikutan divaksin karena organisasi saya tidak ada dalam daftar.” Demikian kata Usman dalam percakapan WhatsApp Grup khusus wartawan, yang medianya mungkin belum terdaftar di dewan pers. “Sama, saya juga,” timpal rekan wartawan dari media online lainnya di group itu.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menanggapi santai tentang surat edaran Dewan Pers ini. Namun demikian, seperti biasa, tokoh pers nasional yang dikenal gigih memperjuangkan nasib para wartawan Indonesia itu tetap menyertakan sentilan pedas bagi Dewan Pers. “Anda semua sudah tahulah, lembaga Dewan Pers itu konyol bin tolol. Sejak kapan virus corona memilih-milih wartawan terverivikasi atau belum terverivikasi lembaga sontoloyo itu untuk diinveksi, haha” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu terkekeh, Sabtu, 13 Februari 2021.

Sebagaimana diketahui, dalam edaran bertajuk ‘Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan’, Dewan Pers menetapkan syarat bagi 5.000 wartawan yang bisa mendaftar sebagai peserta vaksinasi Covid-19 tahap pertama, sebagai berikut:
1. Media/wartawan yang berkantor redaksi atau beroperasi di Jakarta Raya, termasuk wartawan media luar Jakarta/luar negeri yang liputannya di Jakarta Raya.
2. Perusahaan pers/medianya minimal terverifikasi administratif oleh Dewan Pers atau wartawan bersangkutan telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan atau mendapatkan rekomendasi dari organisasi wartawan.
3. Diutamakan wartawan lapangan dalam arti luas, yakni wartawan yang sehari‐hari bertugas di lapangan peliputan atau berinteraksi dengan orang luar dalam durasi cukup lama (min 15 menit).
4. Calon penerima vaksin wajib mengisi google form yang telah tersedia.
5. Deadline pengisian dan pengumpulan form data oleh calon ialah Selasa, 16 Februari 2021 pukul 24.00 WIB. [2]

“Bagi saya, tidak divaksin juga tidak ada masalah. Selama ini saya patuhi protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan, hidup bersih, teratur, makan bergizi, lebih banyak diam dan bekerja di rumah, dan lain-lain. Beberapa kali ikut test Covid-19, termasuk test antigen berbiaya Rp. 230 ribu akhir Januari lalu, alhamdulillah puji Tuhan, saya dinyatakan negatif dari terinveksi virus tersebut,” ungkap Wilson lebih lanjut.

Sebenarnya, sambung lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu, mungkin pihaknyalah dari kalangan pers yang pertama menyampaikan usulan agar wartawan menjadi kelompok warga yang diprioritaskan menerima vaksinasi setelah para tenaga kesehatan. “Usulan tersebut saya sampaikan kepada Danrem 052/Wijayakrama Tangerang, saat acara Silahturahmi Danrem dengan Insan Media, awal Desember 2020 lalu [3]. Kemudian disusul oleh pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada paroh akhir Januari 2021 kemarin agar wartawan dimasukkan ke dalam kelompok yang perlu diprioritaskan mendapat vaksinasi [4]. Usulan itu selanjutnya direspon Presiden Jokowi memasukkan wartawan dalam kelompok warga yang diprioritaskan divaksin. Oleh karena itu, saya secara pribadi merasa senang karena kesehatan kawan-kawan wartawan mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” beber Wilson.

Namun sangat disayangkan, ketika program vaksinasi Covid-19 bagi wartawan ini dipercayakan kepada lembaga ‘pro-diskriminasi’, seperti Dewan Pers itu, akhirnya tujuan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas Covid-19 akan terhambat. “Tujuan vaksinasi ini adalah untuk mencapai kondisi _herd immunity_ masyarakat yang hanya dapat dicapai jika 70 persen warga memiliki kekebalan tubuh dan kesehatan yang prima dalam melawan virus berbahaya tersebut. Artinya, persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi harus dikaitkan dengan tujuan vaksinasi, yang kesemuanya itu terkait dengan kesehatan dan imunitas masyarakat. Jadi, syarat peserta vaksinasi bagi wartawan harus terverifikasi Dewan Pers itu adalah sebuah kebodohan akut,” tegas Wilson yang juga menyelesaikan program pendidikan pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, ini.

Terkait dengan kebijakan diskriminatif Dewan Pers dalam implementasi program vaksinasi yang dibiayai dengan uang rakyat itu, Wilson menghimbau rekan-rekan pekerja media yang tereliminasi dan teralienasi untuk tidak berkecil hati. Bagaimanapun pahitnya aturan yang diterapkan oleh Dewan Pers terhadap kalangan pers di negeri ini, yakinilah bahwa itulah yang terbaik dari segala pilihan kebijakan buruk yang dimiliki lembaga itu.

“Saya menghimbau agar teman-teman wartawan dan pewarta warga, janganlah bersedih dan berkecil hati. Mungkin hanya selevel itulah kualitas pikir dan nurani para pemangku jabatan di Dewan Pers, dan sangat mungkin itulah yang terbaik dari semua pilihan buruk yang dipunyai lembaga tersebut. Kita ucapkan selamat kepada kelompok wartawan yang masuk kriteria terverivikasi Dewan Pers, kalian memang sedang jadi incaran untuk dihinggapi Covid-19!” tutup pria yang mengaku mempertahankan kondisi kesehatannya dengan mengkonsumsi Madu Hutan Baduy setiap hari ini. (APL/Red)

Catatan:

[1] Wartawan Penerima Vaksin Harus Terverifikasi di Dewan Pers; https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/383832-wartawan-penerima-vaksin-harus-terverifikasi-di-dewan-pers

[2] Baca Surat Edaran Dewan Pers, Nomor: 140/DP/K/II/2021, tertanggal 11 Februari 2021, perihal Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan, yang ditujukan kepada 11 pimpinan organisasi pers kaki tangan dewan pers.

[3] Ketum PPWI Berikan Sambutan pada Silahturahmi Danrem 052/Wijayakrama dengan Insan Media; https://pewarta-indonesia.com/2020/12/ketum-ppwi-berikan-sambutan-pada-silahturahmi-danrem-052-wijayakrama-dengan-insan-media/

[4] Ketua MPR RI Dorong Prioritas Vaksinasi COVID-19 untuk Wartawan; https://news.detik.com/berita/d-5339655/ketua-mpr-ri-dorong-prioritas-vaksinasi-covid-19-untuk-wartawan

Prajurit TNI, anggota Satgas Apter TNI AD, Kodim Persiapan Intan Jaya Ditembak KKSB






Papua, www.kamtibmasindonesia.online(12/02).

Seorang Prajurit TNI yang diperbantukan di Kodim Persiapan Intan Jaya, Praka Hendra Sipayung ditembak gerombolan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di kampung Mampa, Distrik Sugapa Kab Intan Jaya- Papua. Jumat, (12/2), sekitar pukul 15.15 WIT.

Kejadian bermula saat korban berkunjung ke kios sdr Kevin, kemudian korban berbincang-bincang dengan sdr Frans keponakan sdr kevin dan Prada Irjen sesama prajurit TNI. Tak lama kemudian, saat sdr Frans masuk ke warung, datang empt orang tak dikenal menggunakan dua motor, pura pura belanja di warung sdr Kevin.

Salah seorang dari empat orang itu mengeluarkan senjata dan langsung menembak kearah Praka Hendra Sipayung, dan langsung melarikan diri dengan arah berpencar.




Prada Irjen yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian meminta pertolongan dan menghubungi tim medis dari Yonif 400/BR dan mengevakuasi korban ke Puskesmas terdekat menggunakan kendaraan dinas Wakil Bupati Intan Jaya.

Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono saat dihubungi melalui telepon selularnya membebaskan terkait kejadian penembakan terhadap prajurit TNI tersebut. 
"Memang benar korban ditembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat sekitar pukul 15.15 WIT," ungkap Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono 




Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa melalui sambungan telepon juga membenarkan kejadian tersebut dan menduga pelaku adalah KKSB dari kelompok Undius Kogoya yang akhir-akhir ini aktif melakukan aksi teror di Intan Jaya. “Atas koordinasi dengan pihak Polri, kita lakukan pendalaman motifnya dan sedang dilakukan pengejaran terhadap pelaku,” jelasnya.

Saat ini korban masih dalam keadaan sadar dan rencana akan dievakuasi ke Timika, menunggu kondisi cuaca yg baik utk penerbangan (red).

Apel Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Nakes Dipimpin Kapoldasu







Sumut, www.kamtibmasindonesia.online

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin,M.Si memimpin apel kesiapan Bhabinkamtibmas dan Tenaga Kesehatan Sebagai Tracer Dan Vaksinator Covid-19 bertempat di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Kamis (11/02/21)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolda Sumut, Brigjen. Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut, Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang, Polres Pelabuhan Belawan serta tenaga medis Rumkit Bhayangkara Medan dan Tebing Tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut mengatakan bahwa sampai saat ini Provinsi Sumut menduduki peringkat ke-12 secara nasional dari 34 provinsi dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 22.062 orang, yang meninggal dunia 763 orang, yang sembuh 19.000 orang, dan angka kesembuhan kita diatas rata-rata nasional.

Dalam pandemi Covid-19 ini, kurang lebih selama 1 tahun sudah dilaksanakan kegiatan dengan beberapa Protokol Kesehatan termasuk pelaksanaan apel yang dihantui oleh pandemi Covid-19.

"Sebagaimana instruksi Bapak Presiden RI Joko Widodo, kita harus menerapkan Protokol Kesehatan yang didalamnya adalah penggunaan masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, menghindari keramaian dan rajin mencuci tangan", ujar Kapolda Sumut

Pemerintah juga telah mencanangkan vaksinasi secara nasional namun masih dilakukan secara bertahap, mulai dari Pimpinan Pusat, TNI-Polri, Nakes, dan sekarang adalah masyarakat.

"Khusus Bhabinkamtibmas agar melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan vaksinasi sinovac yang telah dinyatakan halal oleh MUI kepada masyarakat. Proses vaksinasi yang dilakukan secara bertahap dikarenakan produksi vaksin yang sangat banyak", jelas Kapolda Sumut

Saat ini Indonesia berada pada Posisi ke-21 didunia terbanyak terpapar Covid-19. Anggaran yang telah di kucurkan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19 hampir mencapai Rp. 695 Triliun, untuk itulah saat ini Pemerintah RI melakukan vaksinasi, dan Polri sebagai institusi Negara harus dapat membantu dan mensukseskan pelaksanaan vaksinasi.

"Saya harap para Bhabinkamtibmas dan Tenaga Kesehatan harus meningkatkan kesehatan tubuh diri masing-masing dengan rajin berolahraga, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, sehingga memiliki imunitas tubuh yang sehat dan selalu siap melaksanakan tugas", pesan Jenderal bintang dua tersebut(red).

KKB Rekrut Anak-Anak Untuk Bikin Onar






PAPUA, www.kamtibmasindonesia.online

(11/2/2021) -Kelompok kriminal bersenjata (KKB) berulah dan mengancam masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Salah satunya ialah aksi penembakan terhadap seorang pedagang berinisial R pada Senin (8/2) lalu, yang diduga aksi dilakukan oleh pelaku yang masih tergolong anak-anak dan direkrut KKB.

Kapolres Intan Jaya, AKBP I Wayan G Antara mengatakan KKB memang merekrut anak-anak terutama yang putus sekolah di wilayah tersebut, kemudian diajak masuk ke hutan untuk dilatih. Dia pun menduga pelaku penembakan terhadap pedagang juga merupakan anak putus sekolah.

"Beberapa bulan ini menghilang, mungkin ke hutan karena memang anak-anak putus sekolah ini yang direkrut KKB," kata Wayan, yang juga menyebut usia pelaku tergolong masih muda, Rabu (10/2).




Identitas terduga pelaku penembakan itu diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi. Lama tak muncul, pelaku tiba-tiba datang berpura-pura menjual minyak tanah. "Saksi yang merupakan tetangga korban sering melihat pelaku belanja, tapi beberapa bulan tidak muncul-muncul lagi dan tahu-tahu bikin ulah penembakan itu," ujar Wayan. 

Belum dipastikan pelaku tergabung dalam kelompok mana, namun ada dua kelompok KKB yang kerap merekrut anak-anak putus sekolah sebagai umpan dan tameng yang dilepas ke masyarakat untuk membikin keonaran.

"Kami belum tahu karena masih lidik. Tapi, di sini kelompoknya Undinus Kogoya dan Sabinus Waker yang terus berulah," jelas Wayan.



Dari data yang dikeluarkan Polda Papua, selama 2020, KKB beraksi sebanyak 49 kali di tujuh kabupaten. Yang terbanyak terjadi di Intan Jaya sebanyak 23 kali, lalu Mimika 9 kali, Nduga 8 kali, Pegunungan Bintang 6 kali dan Keerom 1 kali. Dari aksi-aksi tersebut, total ada 17 orang yang tewas 12 orang di antaranya merupakan warga sipil baik penduduk asli maupun pendatang.(red)

Kapolri Lepas 40.366 Bhabinkamtibmas Sebagai Tracer Penyebaran Covid-19






Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebar lebih dari 40 ribu personel Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Setidaknya ada 40.366 personel Bhabinkamtimbas yang sudah disiapkan untuk bertindak sebagai tracer sebagai 7 langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam amanatnya yang disampaikan saat apel serentak kesiapan Bhabinkamtibmas dan tenaga kesehatan sebagai tracer dan vaksinator Covid-19, Kamis (11/2/2021).

Menurut Kapolri, hal itu seiring dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bahwa selain disiplin protokol kesehatan, penerapan penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) juga menjadi kunci dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 ini.

Kapolri menyebutkan, saat ini saat ini Polri telah menyiagakan 13.500 personel tenaga kesehatan. Sebanyak 900 orang diantaranya telah dilatih untuk menjadi vaksinator oleh Bapelkes/BBBK Kementerian Kesehatan, dan 12.600 personel lainnya dalam waktu dekat akan diberikan pelatihan serupa.

“Vaksinator dan tracer Polri ini disiagakan dalam rangka membantu tugas tenaga kesehatan, khususnya pemberian vaksinasi terhadap anggota Polri maupun kepada masyarakat umum, serta berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam upaya tracing sebagai langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19,” papar jenderal bintang empat tersebut.

Listyo Sigit juga berharap kepada seluruh tenaga vaksinator dan tracer Covid-19 yang telah diberikan pelatihan, akan menjadi tenaga Polri yang cakap dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di masyarakat, Kapolri juga menekankan adanya sikap senantiasa bersinergi dengan seluruh Babinsa TNI dan juga petugas dinas kesehatan di wilayah masing-masing.

Kapolri juga menyebut, di luar tantangan dan kesulitan yang datang bersama pandemi Covid19, pihaknya juga harus senantiasa optimis bahwa selalu ada peluang untuk membuat lompatan kemajuan.

Tidak hanya keluar dari situasi krisis pandemi Covid-19, tapi bahkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi sejajar dengan negaranegara maju di dunia.

“Bapak Presiden RI telah menekankan bahwa untuk mengatasi pandemi Covid- 19 dengan segala dampaknya, seluruh komponen Bangsa harus bahu membahu menerapkan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan di manapun dan kapanpun. Optimisme masyarakat harus terus dijaga dengan keseriusan dan upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19,” pesan Kapolri.

Adapun apel kesiapan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan menggelar tenaga kesehatan sebagai vaksinator dan Bhabinkamtibmas sebagai tracer ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19 dan mendukung program vaksinasi nasional. (YG01/red)



Bahas Karhutla, Pangdam XII/TPR Ikuti Vicon Dengan Menkopolhukam RI







Kubu Raya, www.kamtibmasindonesia.online


Selasa (9/2/21) - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad melalui Video Conference (Vicon) mengikuti Rapat Koordinasi membahas penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertempat di Ruang Rapat Puskodalopsdam XII/Tpr.

Rapat secara virtual ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa Presiden menekankan pentingnya peningkatan upaya pencegahan Karhutla melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh semua pihak, mulai dari pusat hingga sampai ke daerah - daerah.

"Agar melakukan tindakan pencegahan dan early warning penetapan siaga darurat sedini mungkin diluar mekanisme penataan ekosistem, peninjauan lapangan dan mengajak masyarakat untuk mencegah Karhutla melalui sinergitas pusat dan daerah," ujar Menkopolhukam.

Selanjutnya Menkopolhukam RI juga menyampaikan bahwa, perlu dipahami bahwa arahan Presiden dalam penanganan Karhutla diletakkan pada kewaspadaan kita dalam menghadapi musim kemarau yang akan mengakibatkan Karhutla serta melakukan tindakan - tindakan pencegahan.

"Oleh sebab itu harus mengarahkan langkah - langkah kedepan pada upaya - upaya tersebut, baik melalui pencegahan dengan kewaspadaan, tidak perlu menunggu sampai kemarau tiba tapi harus dilakukan sejak awal dan harus dipersiapkan," kata Menkopolhukam. (Pendam XII/Tpr/red)

KOREM 172/PWY BACKUP KEPOLISIAN AMANKAN AKSI MIMBAR BEBAS MAHASISWA UNCEN








Abepura –www.kamtibmasindonesia.com

 Korem 172/PWY memback-up pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya aksi mimbar bebas mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) di depan Gapura Kampus Uncen, Distrik abepura, Kota Jayapura, Selasa (9/2).

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyampaikan pihaknya telah menurunkan Babinsa dari Kodim 1701/Jayapura untuk membantu pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya aksi mimbar bebas mahasiswa Uncen.

“Kita siap membackup kepolisian, dalam hal ini kita terjunkan Babinsa sebagai aparat teritorial dari Kodim Jayapura”, ujar Izak saat turun langsung melihat jalannya aksi damai tersebut.



Pihaknya menghimbau, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di kampus sehingga tidak mengganggu jalannya aktifitas kampus.

“Menyampaikan aspirasi boleh, karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, tidak boleh merugikan kepentingan yang lebih besar yakni kepentigan masyarakat”, tuturnya.

Pihaknya berharap mahasiswa tidak terpengaruh provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Tugas mahasiswa adalah belajar dan belajar, sebab mahasiswa merupakan generasi penerus tongkat kepemimpinan di tanah Papua”, ujar Izak.


Kehadiran TNI di sini, jelas Izak, sebagai wujud sinergitas TNI-Polri dalam rangka mewujudkan situasi aman di Kota Jayapura. (Penrem 172/red)