Batam, Kamtibmas Indonesia News.Online
Tim Pengacara Ormas DPP, DPD Kepri, dan DPC Batam Kamtibmas Indonesia telah melakukan gugatan “Class Action” kepada sejumlah Stakeholder di Kepri.Gugatan yang di maksud adalah berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Gugatan ini sudah diajukan di Kantor Pengadilan Negeri Batam dan hari ini Selasa (18/1/2022) memasuki babak awal di Pimpin oleh Ketua Tim Sangga Sinambela SH dan didampingi lawyer Sutan Erwin Sihombing SH, Heri Sugiarto SH, Asna Arif Syaikhon SH, Kordi Hasugian SH dan Rindo Ahyani Manurung SH. Semua lawyer dari Jakarta, Namun ada juga sekitar lima orang Lawyer dari Batam.
Kita akan sidang perdana dan semoga berjalan lancar.Mohon dukungan rekan – rekan media,” ujar Lawyer Sangga Sinambela.SH didampingi Lawyer Sutan Erwin Sihombing.SH dan rekan di kantor DPD Kamtibmas Indonesia di Provinsi Kepri bertempat di Kawasan Komplek Cahaya Garden Batam pada hari Selasa (18/01/2022).
Ketua DPD Kamtibmas Indonesia Provinsi Kepri, Meidison Simamora dalam penyampaian di depan anggota Ormas tersebut pada hari itu juga menghimbau untuk mendukung gugatan ini.
“Ayo… kawan-kawan semua, kita sama – sama dukung,” pinta Meidison Simamora di hadapan kurang lebih seratus orang anggota di kantor Ormas DPD Kamtibmas Kepri, Selasa (18/01/2022).
Sementara itu, Ketua DPC Kamtibmas Kota Batam Akmal, senada untuk mendukung gugatan Tim Kuasa Hukum Kamtibmas Indonesia ini.
“Kami siap mendukung langkah yang dilakukan oleh Tim Pengacara Kamtibmas Indonesia ini,” ungkap Akmal di sela-sela persiapan menuju Kantor Pengadilan Negeri Batam.
Dari pantauan media ini di Kantor Pengadilan Negeri Batam Selasa siang (18/01/2022)sejumlah anggota ormas Kamtibmas turut hadir yang akan melihat langsung berjalannya persidangan, namun sebagian orang lagi berada di luar ruangan sidang.
Acara sidang perdana juga masih dalam tahap pengenalan dari Tim Hukum atau Penggugat “Class Action” yakni Ormas Kamtibmas Indonesia.Berikut petikan rilis berita dari Tim Pengacara Kamtibmas Indonesia yang sampaikan kepada media ini sebagai berikut :
Gugatan Class Action Kekarantinaan Kesehatan Covid – 19 dan atau virus omicron disease di Pengadilan Negeri Batam dengan Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN. Btm tertanggal 31 Desember 2021.
Dasar Gugatan Class Action diduga telah terjadi Pelanggaran sebagai berikut :
Sebagai akibat dugaan pelanggaran atas prosedur karantina kesehatan terhadap keberadaan Kapal dan Crew Kapal CS Nusantara Explorer di pelabuhan Batam yang dilakukan oleh Satgas (Gugus Tugas) Covid-19 Kepri (Tergugat I), Kepala Syahbandar Batam (Tergugat II), Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam (tergugat III), Walikota Batam (Tergugat IV), Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat V) dan PT. Permata Sabuk Nusantara (Tergugat VI), dan KEPALA BAKAMLA RI (Tergugat VII), Pimpinan DPRD Kota Batam (Turut Tergugat I), Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Turut Tergugat II), serta HMN Smart Co.Limited (turut Tergugat III) sebagai pihak-pihak yang berwenang atas keberadaan dan juga pengawasan terhadap Kapal dan Crew Kapal CS Nusantara Explorer di Pelabuhan Batam
Adapun alasan-alasan yang menjadi fakta-fakta hukum (recht feiten) dan dasar-dasar hukum (recht ground) pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan adanya Laporan Pengaduan Nomor:LP/B/0698/XI/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 16 November 2021 oleh Wakil Ketua Umum DPP KAMTIBMAS Indonesia, sdr.Anggiat Domu, HS., atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 231 Jo.55 dan/atau Pasal 56 KUHP, dan Laporang Pengaduan pada Polda Metro Jaya dengan Nomor: STTLP/B/5574/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 7 November 2021, dan kemudian atas bantuan pihak BAKAMLA RI (Tergugat VII), pada tanggal 7 Desember 2021 dilakukan penangkapan dan pengamanan Kapal dan Crew Kapal CS Nusantara Explorer tersebut di Selat Malaka perairan Natuna, dimana Kapal CS Nusantara Explorer berangkat dari China menuju Selat Madagaskar.
Bahwa ternyata Para Tergugat, tidak melaksanakan seluruh prosedur Kekarantinaan Kesehatan kepada Kapal maupun Crew Kapal CS Nusantara Explorer tersebut sebagaimana diamanatkan baik oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tindakan Para Tergugat juga membahayakan keamanan Kesehatan seluruh masyarakat Kota Batam, Indonesia serta negara malaysia plus singapura sebagai negara yang berdekatan dengan locus peristiwa.
Bahwa Tergugat I sebagai Pejabat Karantina Kesehatan di Kota Batam sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi risiko masuknya Virus Covid-19 di Kota Batam, mempunyai kewenangan melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan di Kota Batam sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 1 ayat 29 Jo.Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, serta Pasal 73 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ternyata tidak melakukan upaya apapun terkait terutama tugasnya melakukan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan atas keberadaaan kapal dan Crew Kapal CS Nusantara Explorer yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri (China).
Bahwa Tergugat II sebagai penguasa Pelabuhan Batam, juga diduga tidak melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 19 s/d Pasal 26 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahkan Tergugat II terkesan tidak berkoordinasi maupun melaporkan kepada Tergugat I terkait adanya kapal dan crew Kapal CS Nusanatara Explorer yang baru ditangkap dan/atau diamankan di Pelabuhan Batam yang baru dalam perjalanan dari luar negeri dengan membawa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
Bahwa Tergugat III yang berdasarkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007, memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sehingga secara otomatis juga seharusnya bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Pelabuhan Batam termasuk juga kegiatan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah Pelabuhan Batam.
Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V selaku Kepala Pemerintahan Daerah di Kota Batam dan Kepala Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau juga diduga tidak melakukan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 6 dan Pasal 61 s/d Pasal 70 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Tergugat III dan Tergugat IV pun diduga tidak melakukan upaya apapun dalam mencegah risiko penularan Covid-19 di Kota Batam atas keberadaan kapal dan Crew Kapal sementara secara jelas bahwa kapal tangkapan tersebut baru datang dari perjalanan dari luar negeri (China) dan bersandar di Kota Batam, meskipun Penggugat telah melakukan upaya pemberitahuan surat dan publikasi melalui media massa atas penangkapa…
Bahwa patut diduga atas keberadaan Kapal dan Crew Kapal Nusantara Explorer tersebut di Pelabuhan Batam dan tidak dilakukannya protokol Kesehatan berupa Kekarantinaan Kesehatan sesuai ketentuan hukum, menjadi penyebab meningkatnya penyakit Covid-19 di Kota Batam, terbukti pasien rawat inap di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang Batam Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat menjadi sebanyak 322 orang, dengan 224 pasien pria dan 98 pasien wanita akibat wabah Pandemi Covid-19, serta dari data tersebut dilaporkan adanya peningkatan 37 pasien Covid-19 dalam waktu 1 hari, sebagaimana penyampaian Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian kepada media pada tanggal 8 Januari 2022.
Bahwa jika pun Para Tergugat berdalih bahwa Kapal dan Crew Kapal CS Nusantara Explorer adalah termasuk yang dikecualikan, maka harus berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu:
Penutupan sementara masuknya WNA ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
Dan berdasarkan ketentuan tersebut jelas Kapal dan Crew Kapal CS Nusantara Explorer tidak termasuk yang dikecualikan tersebut.Demikian dirilis oleh Tim Kuasa Hukum Masyarakat Batam Pendukung Peraturan Presiden (MBP3) Kota Batam Kepulauan Riau.
Yang ditanda tangani oleh Sutan Erwin Sihombing SH, Sangga Sinambela SH, Heri Sugiarto SH, Asna Arif Syaikhon SH.CLA, Kordi Hasugian, SH dan Rindo Ahyani Manurung, SH. (YG01/MS)
