KERIBUTAN DI CAFE CANTIK DIPICU MASALAH SEPELE





Deli Serdang, Kamtibmas Indonesia.Online

Dimana pada saat ini pemerintah memberikan kebijakan PPKM darurat adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan covid19. Selain itu kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien covid19. Guna untuk menghambat penyebaran covid19 kita masyarakat harus tetap mematuhi program pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan.

Adapun saya sebagai anggota dari Bapak Kolonel Azhar Mulyadi. SE sebagai wakil ketua gugus covid 19 ikut serta menghambat penyebaran virus covid19.

Berdasarkan laporan salah satu warga inisial AN kepada Juanda simanjuntak, ST. SPd selaku komandan brigade Garda Kamtibmas Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jumat 24 Jui 2021 maraknya hiburan malam di kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang kurang dipedulikan pemerintah setempat, yang mana saat itu sedang di Medan menghadiri panggilan/ silaturahmi Bapak Pinem orang nomor 2 di Perpajakan Sumut jl. Palang Merah.
Mendengar laporan itu saya Juanda Simanjuntak, S.Pd., ST bersama rekan Sersan JM. Purba bergerak menuju lokasi. Pada jam 02.00 wib kami sampai di lokasi dan melihat banyaknya pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Kemudian kami masuk dan ditawari duduk, dan tidak begitu lama terdengar suara keributan dan musik dimatikan kemudian terdengar suara pecah gelas, karena suasana sudah panas akhirnya para pengunjung pada keluaran. Karena posisi kami juga didalam agak terpisah dari kejadian kami pun keluar, dan melihat di luar orang-orang sudah ribut dan dorong mendorong sambil memegang botol minuman. Keributan pun terjadi hingga pukul 04.00 WIB tapi tidak terjadi pemukulan dan tidak ada korban. Kemudian kami pun meninggalkan tempat. 
Sumber: Juanda Simanjuntak

Enam orang Otak Pelaku Aksi Tawuran dan penjarahan, diamankan Polres Pelabuhan Belawan






Medan, Kamtibmas Indonesia.online

Hanya hitungan Jam saja Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 6 pelaku Otak aksi tawuran antar warga yang terjadi di Jalan K.L Yos Sudarso Belawan pada Rabu (21/) dini hari. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dr. Mhd. R. Dayan, SH.,MH., dalam konferensi pers, Rabu (21/7) pukul 20.00 WIB.

Keenam pelaku yang ditangkap masing-masing MS (17), K (17), RA (17), AP (17), AA (14) dan BWB (31) 

Dalam kegiatan konferensi pers tersebut, Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP I.K.Herry Cahyadi, SH., SIK., MH., KBO Sat Reskrim Iptu Arifin Purba, SH dan Kanit I Sat Reskrim Ipda Herikson Siahaan, SH., MH.






Menurut Kapolres, bentrokan yang terjadi bukan karena Isue SARA yang sempat beredar, namun karena hal sepele berupa saling ejek yang selama ini biasa terjadi antar warga disana yang dipisahkan oleh sungai. 

Atas ejek - ejekan tersebut TSK BS yang saat ini DPO mengajak teman - temannya warga Yong Panah Hijau untuk patungan merakit bom molotov dan menyerang warga Maden Baru. 

Akibat serangan Bom Molotov tersebut beberapa rumah dan warung milik warga mengalami kerusakan dan ada Bom molotov yang jatuh di halaman gereja yang terletak dilokasi tsb.

Atas serangan tersebut, warga Maden Lama menyerang balik kelompok BS sampai kembali ke Yong Panah Hijau dan mengajak teman - temannya yang lain hingga bentrokan pun semakin meluas. 

"Jadi enam orang yang kami tangkap ini merupakan pelaku penyerangan dan penjarahan ke rumah dan toko milik warga yang rusak akibat bentrokan tersebut, 1 diantaranya sudah dewasa sementara lima lainnya masih dibawah umur". Ucap Kapolres. 

"Terkait adanya isu sara yang beredar saya sudah datang ke Mesjid dan Gereja yang ada disana dan menjelaskan kepada pengurus Mesjid dan Gereja bahwa isu sara tersebut tidak ada, bentrokan yang terjadi adalah bentrokan yang sudah direncanakan karena permasalahan sepele ejek-ejekan", Lanjut Kapolres. 

"Saya juga sudah mengumpulkan Camat, Lurah dan Kepling untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi dan menyiagakan personil Polres Pelabuhan Belawan dibantu personil Brimob dan Sabhara Polda di lokasi untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan", sambung Kapolres. 

"Jadi saya himbau kepada warga untuk tidak mudah terprovokasi dan ikut - ikutan mengingat situasi saat ini sedang PPKM Level 4 dimana kita semua harus menghindari kerumunan, sebab dari 6 yang kita tahan ternyata 1 diantaranya reaktif covid19" Pungkas Kapolres menjelaskan.
(YG01/red)

KASUS YANG SUDAH P21 OLEH JPU TAK KUNJUNG DILIMPAHKAN POLRES DELI SERDANG





Deli Serdang, www.kamtibmasindonesia.online

Peristiwa yang terjadi diDusun Industri desa Pagar Merbau lll Kec.Lubuk Pakam pada tanggal 1 Maret 2011. Renti Silalahi, MPd(korban) membangun sesuai IMB (surat Izin Membangun yang dikeluarkan Camat Lubuk Pakam). Dalam peristiwa tersebut oleh sekelompok orang (Suryaningsih dkk) melakukan pengerusakan atas bangunan yang sedang berjalan. Atas Peristiwa pengerusakan tersebut oleh korban membuat laporan ke Polres Deli Serdang dengan STPL 173/lll/2011/RES.DS.KUHPidana 170 Jo 406. 

Penyelidikan berjalan lancar oleh Penyidik an. Ipda Junaidi Haris hingga laporan sudah P21 oleh JPU sesuai dengan SP2HP yang kita terima. Namun pada saat penyidik memanggil para tersangka untuk dilimpahkan ke JPU beserta barang bukti, para tersangka tidak semua hadir serta membawa surat keterangan dari Kepala Desa yang berisikan bahwa 1 orang dari tersangka ke Malaysia, sehingga terjadi penundaan pelimpahan.

 Demikian dengan berjalannya waktu pada saat pelapor menghubungi Penyidik Junaidi Haris ternyata beliau sudah pindah tugas ke Polda Sumut. Selanjutnya saat pelapor kembali bertanya tentang kelanjutan laporan tersebut ke Polres Deli Serdang hanya dengan jawaban sabar dan akan dipelajari. Tahun berganti tahun tepatnya bulan April 2021 Pelapor melanjutkan laporan ke Divpropam Mabes Polri di Jakarta dan sudah mendapat jawaban SP2HP dimana penanganan Laporan dilimpahkan ke Subbidwabprop Poldasu. Pada tanggal 2 Juni 2021 pelapor menerima SP2HP dari Subbidpropam Poldasu yang berisikan dugaan ketidak profesionalan Penyidik Junaidi Haris sebagai penyidik pembantu Polres DS. Dengan tegas pelapor menjelaskan bahwa pelapor bukan melaporkan Junaidi Haris sebagai penyidik tidak professional namun pelapor minta kepastian hukum atas laporan atau tindak lanjut Laporan sesuai dengan Prosedur yang berlaku.
Karena dengan peristiwa pengerusakan tersebut pelapor sangat-sangat dirugikan serta merasa diperlakukan tidak adil dan keberpihakan. Pelapor sangat mengharapkan agar kasus ini segera ditindaklanjuti sampai tuntas oleh Pihak Kepolisian. Adapun program Bapak Kapolri Listyo Sigityaitu Presisi kepolisian masa depan dengan metode pendekatan guna membuat pelayanan lebih mudah dan cepat. Upaya pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Melalui Komandan Garda Kamtibmas Indonesia Provinsi Sumatera Utara supaya Bapak Kepolisian dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan transparan.
Sumber:Juanda A Simanjuntak

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Terkait Penegakan Hukum Masa PPKM Darurat









Jakarta-www.kamtibmasindonesia.online
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa – Bali.

Surat Telegram bernomor
ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 ini juga merespon hasil konferensi pers Kemenko Marvest, Kemenkes dan Kabareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes dimasa pandemi Covid-19.

“Polri mendukung penuh penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021”, ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada awak media Minggu (4/7/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa dimasa pandemi Covid-19 khususnya dalam rangka penerapan PPKM Darurat ini akses obat-obatan dan alat-alat kesehatan harus dipermudah.

“Jangan sampai ada penimbunan obat-obatan dan alkes, jangan mengambil kesempatan, kami akan tindak tegas begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 termasuk penyebaran berita bohong/hoaks”, tegas Komjen Agus.

Jenderal bintang 3 ini juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena itu menimbulkan stigma buruk dalam tatanan sosial.

Pantauan awak media, Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya:

1.Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

2.Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

3.Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4.Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi Covid-19.

5.Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim
(Red)