Kapolri Terbitkan Surat Telegram Terkait Penegakan Hukum Masa PPKM Darurat









Jakarta-www.kamtibmasindonesia.online
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa – Bali.

Surat Telegram bernomor
ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 ini juga merespon hasil konferensi pers Kemenko Marvest, Kemenkes dan Kabareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes dimasa pandemi Covid-19.

“Polri mendukung penuh penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021”, ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada awak media Minggu (4/7/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa dimasa pandemi Covid-19 khususnya dalam rangka penerapan PPKM Darurat ini akses obat-obatan dan alat-alat kesehatan harus dipermudah.

“Jangan sampai ada penimbunan obat-obatan dan alkes, jangan mengambil kesempatan, kami akan tindak tegas begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 termasuk penyebaran berita bohong/hoaks”, tegas Komjen Agus.

Jenderal bintang 3 ini juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena itu menimbulkan stigma buruk dalam tatanan sosial.

Pantauan awak media, Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya:

1.Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

2.Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

3.Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4.Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi Covid-19.

5.Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim
(Red)

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Simanjuntak Didampingi Pangdam MayjenTNI Hasanuddin SIP. MM dan Danpomdam I/BB Kolonel CPM Anggiat Napitupulu, Press Release Terkait Pembunuhan Marsal Harahap







SIANTAR – www.kamtibmasindonesia.online
Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak secara jelas memaparkan kronologi kematian Marsal (42) yang tewas akibat tembakan tersangka A dan YFP. Keduanya bekerja berdasarkan perintah S (57) warga Tionghoa pemilik Cafe dan Resto Ferrari.

Kasus penembakan Marsal pukul 23.30 di jalan umum Huta 7 Nagori karang Anyar kec Gunung maligas. Atas peristiwa tersebut telah dibentuk tim khusus dan berhasil mengungkap kasus tersebut.


Hasil penyelidikan telah memeriksa 57 orang saksi di TKP dari sekitar tempat kerja dan tempat diduga terjadinya tindak pidana, 2 orang saksi di sekitar rumah korban, dari tempat kerja lassernews sebanyak 3 orang, 8 orang dari warung tuak, sekitar hotel Siantar 15 orang dan dari TKP 23 orang, dari Ferrari bar n resto sebanyak 5 orang.



Ditelusuri dari mulai kegiatan korban saat terakhir dan hasil alat bukti berupa cctv sehingga berhasil menangkap 2 tersangka sipil dan A seorang TNI.

Tersangka YFP (31) wiraswasta dan humas atau manajer di Ferrari warga jalan melati Tanjung Tongah Siantar Martoba. Tersangka S (57) tahun Tionghoa wiraswasta selaku pemilik resto ferrari beralamat di jalan seram bawah Siantar Barat.

Perannya orang yang melakukan dan menyuruh melakukan dijerat dengan pasal 340 sub 338 terkait pembunuhan secara berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup, kata Kapolda.


Barang Bukti 1 unit mobil korban Datsun Go 1921, parang, kwitansi dari Ferrari bar, sepatu, kemeja ikat pinggang, soft gun hitam, 1 senpi jenis pistol buatan pabrik Amerika 6 butir peluru kaliber 9mm. Honda Vario yang digunakan pelaku untuk menembak korban.

Modus operandi dan motif pelaku, timbulnya rasa sakit hati S selaku pemilik karena korban selalu memberitakan maraknya peredaran narkotika di ferrari dan korban meminta jatah 12 juta/bulan dan 2 butir /hari dengan harga 250/butir.

Akibat pemberitaan korban, S tidak bisa lagi menjalankan usahanya. Karena pemberitaan, S meminta YFP selaku humas agar korban diberi pelajaran dan harus dibedil (ditembak).

“Ini orang harus dikasih pelajaran dibedil katanya kepada YFP,” ucap S saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut.

Pemilik Resto Ferrari Jadi Tersangka Pembunuhan Marsal, Sudah Rencanakan Agar Korban Dibedil
Perencanaan dimulai dari pertemuan di rumah S dengan mengatakan kepada Y dan A kalau begini orangnya cocoknya di bedil (ditembak). Lalu tersangka A humas di ferari menindaklanjuti menyusun strategi melakukan pembelajaran. Y dan A bertemu di salah hotel di Siantar


Pukul 14.30 A menjemput Y di jalan Vihara dengan mobil Innova ke kedai tuak rindung memantau korban. Korban menuju Lapo tuak milik ibu Ginting di jalan Rindung.


Kemudian tersangka Y dan A ke Sapadia meminjam sepeda motor saudara A di Hotel Sapadia. Y membonceng A menuju rumah korban di TKP. Karena korban belum pulang, setelah minum tuak ternyata korban bersama wanita ke hotel Siantar.

Keluar dari kamar hotel bersama wanita, korban juga bertemu temannya (sudah diamankan) dalam pemeriksaan Polda Narkotika di salah satu kamar hotel yang sama.

Melihat korban belum pulang, Y dan A putar arah tapi di jalan berpapasan dengan mobil korban dan Y dan A berbalik arah mengikuti korban dan mendahului sampai di TKP.

“Y dari arah depan bersama A lalu melakukan tembakan mengenai kaki korban sebelah kiri bagian atas mengenai tulang kaki dan pembuluh arteri sehingga darah cukup banyak dan kehabisan darah. Meninggal saat dibawa ke rumah sakit”, jelas Panca.

Lalu Y dan A langsung mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya di Sapadia dan menuju Ferrari minum hingga jam 6 pagi.

Senpi yg digunakan disimpan Y dikubur di makam ayahnya bersama 6 butir peluru.

Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dengan penetapan 2 tersangka dan A (anggota TNI).

Sebelum kejadian, S mentransfer uang ke A membeli senpi untuk eksekusi Rp 15 juta. Pada tanggal 19 Juni S transfer lagi 10 juta ke A dan imbalan 5 jt ke Y dan tambahan 3 juta melalui kasir Ferrari ke Y.

Dalam pengungkapan kasus, kepolisian bekerjasama dengan Pangdam I BB dan juga LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan Konsumen), jelasnya.

Pangda Garda Kamtibmas Indonesia Sumut: Keberhasilan Kapolda Sumut beserta Tim Patut Di Apresiasi Dalam Mengungkap Pelaku Misterius Penembakan Wartawan Alm. MSH di Sumatera Utara





Medan, www.kamtibmasindonesia.online

Peristiwa Pelaku penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berprofesi sebagai wartawan Alm. Mara Salem Harahap yang tutup usia 42 tahun , Pada Jum’at (19/Juni/2021) Pukul 23.30 Wib lalu telah menghebohkan masyarakat Sumatra Utara, Bahkan Nasional. Jelas ini menjadi Tugas Berat pihak penegak hukum di wilayah hukum Sumatra Utara.

Namun hari ini pelaku berhasil di ringkus Polisi Gabungan dari Polda Sumut, Polres Simalungun dan Polresta Siantar yang dipimpin Kapolda Sumatera Utara dan Dirkirimum Polda Sumut pada Rabu (23/Juni/2021).
Kapolda Sumatera Utara menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan:
“Sudah ada yang kita amankan, hasilnya sangat memuaskan. Untuk lebih lanjut nanti dua hari kedepan akan kita sampaikan dengan lengkap,” terangnya saat berada di Mako Berimob Siantar, Pada Rabu (23/Juni/2021) sekira pukul 20.00 Wib.

Lebih lanjut dikatakannya, hingga kini anggotanya sedang bekerja dilapangan untuk menuntaskan perkara ini secara sempurna dan sampai saat ini progres’nya cukup baik. Informasi yang didapat awak media ini, bahwa kedua pelaku yang telah diamankan berisinial YD dan AS. Dimana kedua pelaku masih berada di Mako Brimob.



Keberhasilan ini di apresiasi banyak kalangan termasuk Panglima Daerah (Pangda) Garda Kamtibmas Indonesia Sumut Bapak Yarman Gulo, M.Pd.K yang juga ikut turut berdukacita terhadap keluarga korban atas kejahatan biadab ini oleh para pelaku.
Setelah mendapat kabar dari rekan-rekan jurnalis dan berbagai media, Bapak Yarman Gulo mengatakan bahwa wajib kita apresiasi kinerja Kepolisian di Sumatera Utara terutama kepada Bapak Kapoldasu Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si dimana dalam kepemimpinan beliau dalam waktu yang cepat telah berhasil menguak pelaku pembunuhan ini, sehingga hal ini dapat memberikan kelegaan awal kepada rekan-rekan Jurnalis yang terus berdemo menyampaikan aspirasi mendukung Polda Sumut mentuntaskan kasus ini.



Menurut Pangda Garda Kamtibmas Indonesia Sumut Bapak Yarman Gulo, M.Pd.K, berharap agar kepolisian dapat meningkatkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama para Jurnalis dalam menjalankan profesinya di tengah-tengah masyarakat, lebih lanjut dalam kasus ini juga sangat penting kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik pembunuhan ini, jika benar ini ada kaitannya kepada Bandar-bandar Narkoba seperti isu-isu yang beredar maka kita minta di usut tuntas para aktor pelaku dan semua yang terlibat diusut tuntas sampai ke Meja Hijau untuk mewujudkan rasa keadilan, jaminan hukum bagi masyarakat dan keluarga korban yang saat ini sedang dilanda duka yang mendalam (red/YG01)

Pembunuhan Wartawan Marak, Ketum PPWI: Pemerintah Jangan Abaikan Keselamatan Pekerja Media





Jakarta - Mara Salem Harahap, wartawan yang juga pimpinan redaksi media online lassernewstoday.com, tewas ditembak orang tak dikenal atau OTK, Jumat dinihari, 19 Juni 2021 [1]. Wartawan yang akrab dipanggil Marshal itu harus meregang nyawa sebelum tiba di RS Vita Insani Kota Siantar, Sumatera Utara, akibat luka tembak yang dideritanya. Tewasnya wartawan yang terkenal vokal dan berani tersebut diduga terkait pemberitaan-pemberitaan di media yang dipimpinnya.

Kematian Marshal menambah panjang peristiwa duka bagi kalangan pers di tanah air. Kematian dan ancaman pembunuhan seakan telah menjadi bagian dari kehidupan para jurnalis di negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum ini. Nyawa selembar yang dimiliki para kuli digital itu selalu menjadi incaran bagi setiap pihak yang tidak ingin perilaku bejatnya menjadi konsumsi publik.

Terkait kejadian mengenaskan yang menimpa wartawan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan keprihatin yang sangat mendalam dan turut berbelasungkawa bersama keluarga korban. Tokoh pers nasional yang selalu gigih membela wartawan ini mengutuk keras perbuatan keji yang menimpa jurnalis Mara Salem Harahap.

“Atas nama PPWI dan kemanusian, kita mengutuk keras perbuatan keji yang dilakukan OTK itu terhadap rekan jurnalis Marshal. Kejadian mengenaskan ini menjadi salah satu indikator buruknya perlakuan oknum masyarakat terhadap wartawan. Pembunuh itu dapat diduga memiliki motivasi dan itikat buruk terhadap dunia jurnalistik dan pemberitaan,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu, 20 Juni 2021.

Peristiwa demi peristiwa yang bertujuan menistakan profesi wartawan kerap menimpa kalangan pekerja media selama ini. Pengancaman, pemenjaraan, penyerangan properti milik wartawan, intimidasi, dan pemberian cap negatif terhadap jurnalis, terjadi hampir setiap waktu. Dari catatan redaksi, diketahui bahwa dalam sebulan terakhir, terjadi beberapa kasus besar yang menimpa wartawan dan keluarganya di Sumatera Utara. Pada 29 dan 31 Mei 2021, misalnya, terjadi percobaan pembakaran rumah jurnalis media online linktoday.com dan pembakaran mobil wartawan Metro TV di Sergai. Kemudian, pada 13 Juni 2021, terjadi lagi pembakaran rumah orang tua jurnalis di Binjai, dan pada 19 Juni 2021, Marshal tewas ditembak OTK.

“Belum lagi di tempat lain, demikian banyak tak terbilang peristiwa tragis yang harus dihadapi para wartawan dan pewarta setiap harinya. Sudah begitu, dengan seenak perutnya seorang bupati di Bogor mengeluarkan pernyataan yang melecehkan teman-teman jurnalis. Bukan membenahi aparat desanya, malah wartawan yang dituding macam-macam,” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dengan mimik prihatin.

Melihat kondisi kehidupan pers yang selalu berhadapan dengan ancaman pembunuhan dan perlakuan buruk lainnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, Lalengke menghimbau kepada seluruh wartawan dan pewarta di manapun berada agar meningkatkan kewaspadaan. “Saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pekerja media, baik reporter, kameramen, kontributor, pimpinan redaksi, editor, penulis lepas, dan semuanya, untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan diri, selalu waspada di segala tempat dan waktu. Jika Anda dalam ancaman, segera berkoordinasi dengan rekan media lainnya, cari tempat yang dirasa aman untuk mengamankan diri sementara sambil menunggu bantuan atau situasi menjadi lebih kondusif. Intinya, letakan kewaspadaan pada level tertinggi dalam memori insting kawan-kawan,” kata Lalengke berpesan.

Terkait peristiwa pembunuhan wartawan di Sumatera Utara itu, Lalengke juga menyentil peran negara yang terkesan abai dalam memberi perlindungan kepada rakyatnya yang berprofesi dan beraktivitas di dunia pers. Pria yang menyelesaikan studi pasca sarjananya di bidang Etika Terapan di Universitas Utrecht, Belanda, dan di Universitas Linkoping, Swedia, itu mengatakan bahwa di setiap kejadian buruk yang menimpa wartawan, pemerintah dan aparat terlihat santai, seakan menganggap bahwa penyerangan terhadap wartawan adalah sebuah konsekwensi logis yang sudah seharusnya dan wajar terjadi terhadap wartawan.

“Diakui atau tidak, umumnya para oknum pemangku kepentingan di pemerintahan, juga oknum pengusaha, apalagi mafia, pasti resisten terhadap wartawan. Mengapa? Karena wartawan adalah kelompok warga yang kritis, kepo urusan orang, dan selalu ingin melakukan koreksi atas segala sesuatu yang mereka lihat dan anggap tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh para oknum pejabat dan pengusaha itu,” beber Lalengke.

Dalam konteks itulah, kata Lalengke lagi, lembaga semacam Dewan Pers seharusnya tampil menjadi benteng dan banteng pembela jurnalis. “Bagaimana mungkin kemerdekaan pers akan berkembang dan lestari jika para wartawan dibiarkan membela dirinya sendiri menghadapi salakan senjata api dan kekuatan uang saat melakukan tugas-tugas jurnalistiknya? Makanya saya selalu bilang bubarkan saja Dewan Pers itu [2], tidak ada gunanya bagi wartawan, lembaga itu selama ini hanya bermafaat bagi kalangan tertentu saja, terutama bagi oknum penguasa dan pengusaha, termasuk pengusaha media yang bercokol di lembaga itu,” jelas mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini.

Oleh karena itu, lanjut Lalengke, dia meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan kepedulian terhadap hak hidup wartawan di negeri ini. Menurutnya, negara ini dimerdekakan dan dibangun di atas jerih payah para wartawan juga.

“Kemampuan intelektual, keberanian mengambil resiko, dan konsistensi pada perjuangan menentang penindasan manusia oleh sesama manusia yang dimiliki setiap wartawan, merupakan modal besar dalam meraih kemerdekaan. Sifat-sifat hakiki para wartawan itu semestinya dihargai dan diberdayakan dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Jadi, jangan biarkan jurnalis bertumbangan dibunuh, diancam, dipenjarakan, dicaci-maki, dan dinistakan di sana-sini karena aktivitasnya sebagai jurnalis. Presiden harus perintahkan Kapolri agar memberantas habis para preman pembunuh dan pengancam wartawan, termasuk yang senang mencap aneh-aneh para wartawan Indonesia,” tukas Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu mengakhiri pernyataannya. (APL/Red)

*Catatan:*

[1] Pemred Media Lokal di Sumut Diduga Tewas Ditembak OTK; https://news.detik.com/berita/d-5612091/pemred-media-lokal-di-sumut-diduga-tewas-ditembak-otk?

[2] PPWI Dukung Pembubaran Dewan Pers; https://pewarta-indonesia.com/2021/06/ppwi-dukung-pembubaran-dewan-pers/

Panglima Daerah Garda Kamtibmas Indonesia Sumut Menghadiri Undangan Sosialisasi Tangkal Radikalisme dan separatisme di Kodam I/BB






Sumut, www.kamtibmasindonesianews.online


Bertempat di Balai Prajurit Makodam I/ BB Medan, Rabu (16/6/2021).
Komando Daerah Militer I Bukit Barisan telah mengadakan kegiatan Silaturahmi dengan segenap komponen masyarakat di Sumatera Utara guna peran aktif, komitmen bersama, cegah tangkal bahaya Radikalisme dan Terorisme. Hal ini disampaikan Pangdam melalui Waaster Kasdam I/BB Letkol Arm Azhari.
Kegiatan Silaturahmi ini bisa mempererat hubungan harmonis antara prajurit Kodam I/BB dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah guna menciptakan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Turut hadir pada kegiatan silaturahmi tersebut para komponen komponen masyarakat dari berbagai lintas ormas keagamaan dan kepemudaan di Sumatera Utara.


Panglima Daerah Kamtibmas Indonesia Sumut Bapak Yarman Gulo, M.Pd.K mengapresiasi langkah Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga melalui kegiatan ini maka para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dapat bersilahturahmi dan sepakat menjaga keutuhan NKRI dari kaum yang memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa

Bapak Yarman Gulo, M.Pd.K mendorong semua pihak agar ada tindak lanjut aksi nyata di masyarakat tentang kegiatan menangkal gerakan-gerakan radikalisme seperatisme ekstrimis yang merupakan musuh bersama anak bangsa. Beliau juga mengajak semua pihak untuk mendukung TNI-POLRI dalam memberantas kegiatan-kegiatan yang merongrong Kesatuan dan keutuhan bangsa.



Pada kesempatan ini juga mewakili Pangdam I/BB oleh 
Waaster Kasdam I/BB Letkol Arm Azhari mengatakan silaturahmi tersebut dapat membentuk kepribadian dan jiwa kebhinekaan,, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan serta nasionalisme guna mendukung ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka mewujudkan tetap tegak dan utuhnya NKRI.
Pada kesempatan silaturahmi ini juga turut mensosialisasikan dan meminta masyarakat agar ikut mengsukseskan Vaksinasi, mematuhi aturan PPKM Mikro dan protokol kesehatan yang berlaku demi mewujudkan Sumatera utara yang bebas dari Covid – 19, pungkas Pangdam I/BB dalam sambutannya.




Kegiatan ini tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat guna menghindari penyebaran Virus Covid-19.
Pada kegitan ini turut hadir 
Ketua PGI Sumut, Ketua FKIB, Kasubdit Bidang Ormas Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara, Ketua PHDI Sumut, Ketua Walubi Sumut, Ketua FKUB Sumut serta Ketua DPP FKIB, dan juga pengurus DPD AMPI Sumut, KNPI Sumut, PKN Sumut, dan puluhan lagi Pimpinan dan pengurus organisasi masyarakat lainnya di Sumut (red)

Kasus Kematian Santri Darul Arafah, Polisi Tetapkan Senior Korban Jadi Tersangka






Kutalimbaru, www.kamtibasindonesia.online

Kasus kematian santri Pesantren Darul Arafah, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Sumut, sudah terkuak, seperti dikutip dari mediadelegasi.id Senin, 7 Juni 2021 seperti berikut ini:


"Ternyata korban berinisial FWA meninggal dunia, diduga akibat karena dianiaya oleh seniornya. Dan pihak Polsek Kutalimbaru telah menetapkan tersangka terhadap senior dari korban." Polsek Kutalinbaru Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara memberi keterangan demikian:

” Iya benar, korban (FWA) meninggal dunia usai dipukul oleh seniornya,” kata Kapolsek Kutalimbaru AKP Hendri Surbakti saat konfirmasi wartawan, Senin (7/6/2021).

Kapolsek menyebutkan, penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku (senior korban), karena korban tidak disiplin. Sebelum dipukul, korban dan santri lainnya sempat diminta pelaku agar berbaris.

“Karena junior (korban) itu, kurang disiplin dianggap seniornya. Dibariskan ada 10 orang, seniornya tadi sedikit ada pemukulan, ketika dipukul jatuh,” ujarnya.

AKP Hendri belum menjelaskan identitas korban dan pelaku. Peristiwa ini disebut terjadi di Pesantren Darul Arafah. “Kondisi fisiknya korban kita nggak tahu gimana. Dibawa ke klinik udah meninggal,” tambahnya.

AKP Hendri kembali menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan tersangka (santri) yang melakukan pemukulan.


“Tersangkanya ada satu, dan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 ayat 3 Jo 338 KIHPidana,” jelasnya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Pesantren Darul Arafah buka suara soal dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang santri meninggal dunia.

“Bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pesantren Darul Arafah Raya yang menyebabkan wafatnya ananda FWA,” kata Pimpinan Darul Arafah, Harun Lubis melalui keterangan tertulis.

Ia mengatakan korban merupakan santri kelas dua di pesantren itu. Peristiwa penganiayaan ini telah diserahkan ke polisi untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Pesantren Darul Arafah Raya berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi segala proses hukum yang terjadi atas peristiwa hukum sebagaimana dimaksud,” ucapnya.

Ia berjanji pihaknya akan memperbaiki sistem yang ada di pesantren itu. Hal ini dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

“Darul Arafah Raya berkomitmen untuk mengevaluasi segala kebijakan agar tidak terulang kembali peristiwa hukum yang sama atau berkaitan,” jelasnya(red)

Kamtibmas Indonesia Mendukung Kapolresta Deli Serdang Menindak Tegas Masyarakat Yang Tidak Patuh Pada Penerapan PPKM di Deli Serdang







Deli Serdang, www.kamtibasimdomesia.online

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai diterapkan kembali sejak 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021.

Berbeda dengan sebelumnya, hanya beberapa Provinsi namun sekarang penerapan PPKM berbasis mikro ini diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia.

Keputusan ini disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Namun walaupun demikian sudah ditegaskan oleh pemerintah Pusat, tetapi pada kenyataannya di Kab. Deli Serdang, masih ada cafe dan judi tembak ikan yang beroperasi dan mengundang kerumunan massa melawati batas waktu atau jam yang telah ditetapkan pemerintah daerah Sumatera Utara.
Menurut pantauan dari awak media dan Garda Kamtibmas Sumatera Utara, objek yang menimbulkan kerumunan orang sampai malam hari tersebut adalah
Lokasi cafe d Kec. Beringin ada 4 Warung dan Kec.Pagar Merbau ada 7 warung dan di Kecamatan Lubuk Pakam ada beroperasi terus game judi tembak ikan.
Karena itu, Pangda Kamtibmas Indonesia DPD Sumatera Utara Bang Yarman Gulo, M. Pd.K beserta jajarannya, berharap agar pihak aparat (TNI,Polri dan Pemda Setempat) dan gugus Covid-19 segera menertibkan cafe-cafe tersebut guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin meninggi di Wilayah Kab.Deli Serdang dan juga di seluruh wilayah Kab/kota lainnya di Sumatera Utara.
Hal ini sesuai arahan Kapolda Sumut Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si pada saat pengecekan langsung pelaksanaan Gebyar Vaksin Massal di Kabupaten Simalungun, Kamis (03/06/21) yang dikutip dari ( akun resmi Facebook Polda Sumut). Pada kesempatan tersebut Kapolda Sumut didampingi Irwasda Polda Sumut, Kabiddokkes Polda Sumut, Kapolres Pematangsiantar, Kapolres Simalungun, Dandim 0207/Simalungun, Bupati Simalungun, Gugus Tugas Covid-19 dan personel Satbrimobdasu Kompi II Yon B Pematangsiantar.

Sejumlah 1.250 orang yang terdiri tenaga pengajar / Guru, lansia, Purnawirawan dan Warakawuri mengikuti vaksinasi massal tersebut yang diselenggarakan pemerintah Kab. Simalungun

Dalam sambutannya,
Kapolda Sumut juga menghimbau kepada masyarakat yang telah menerima vaksin untuk tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dengan 5 M dan tidak lupa hadir pada pelaksanaan vaksin kedua sesuai yang sudah dijadwalkan

"Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terapkan prokes kepada seluruh keluarga kita karena semua yang kita lakukan ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19", pungkasnya

Orang nomor satu di Polda Sumut itu turut memberi semangat kepada petugas kesehatan dalam pelaksanaan tugas memberikan Vaksin kepada masyarakat, "Dimasa pandemi ini kita semua bertanggung jawab, untuk menyelamatkan sesama kita, siapa lagi kalau bukan kita yang sama-sama saling membantu. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan", pesanya (YG01/red)


DPD RI Lihai Bicara Suap, TOPAN RI: Kasus Suap Ahmad Bastian Apa Khabarnya Pak?*







Lampung – Kamtibmas Indonesia.online

Kasus suap-menyuap silih-berganti menghiasi jagad pemberitaan negeri belakangan ini. Berbagai kasus suap menyeruak ke permukaan setelah beberapa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berhasil mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti di berbagai tempat. Tidak hanya pejabat, penyidik KPK pun juga tertangkap tangan menerima suap [1].

Bahasan dan komentar dari berbagai tokoh dan warga masyarakat terkait suap dan kasus korupsi lainnya ikut meramaikan pemberitaan media massa kita. KPK dan aparat terkait pemberantasan korupsi mendulang banyak suara dukungan atas kerja-kerja bagus mereka. Komentar tersebut terdengar antara lain dari para Senator DPD RI.

“DPD mendukung pemberatasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Setiap celah kemungkinan terjadinya korupsi memang harus ditutup. Kita harapkan tidak lagi ada kasus korupsi di lingkungan Ditjen Pajak.” Demikian penegasan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, sebagaimana dimediakan di berbagai situs online, merespon kasus suap di Ditjen Pajak [2].

Aneh bin ajaib, terduga kuat pelaku korupsi berbentuk suap 9,6 miliar, Ahmad Bastian, yang adalah juga anggota DPD RI dari Lampung, ikut cuap-cuap tentang perilaku kriminal suap ini. Sebagaimana dilansir oleh media jagadnet.id, Ahmad Bastian mengatakan bahwa kasus suap pengurusan pajak sering terjadi, yang oleh karena itu dia meminta Itjen Pajak lebih garang melakukan pemantauan.

“Karena kasus suap pengurusan pajak ini sering terjadi, Kemenkeu harus lebih mengetatkan pengawasan. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu perlu lebih garang melakukan pemantauan kepada para pegawai karena potensi terjadinya tindakan suap sangat besar di lingkungan Ditjen Pajak.” Demikian kutipan pernyataan Bastian, oknum yang menyuap mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, mengomentari kasus suap yang sedang marak di Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini [3].

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal TOPAN-RI, Edi Suyadi, SE mengatakan bahwa di negeri ini banyak orang unik, menarik dan munafik. “Bagaimana tidak, di Indonesia pelaku korupsi saja bisa dengan tanpa malu dan rasa bersalah bicara mendukung pemberantasan korupsi. Bicaranya seakan orang suci, bebas dari perilaku korup, padahal nilai korupsinya na’unzubillah. Manusia seperti itu tidak lain ibarat musang rakus berbulu domba,” tegas Edi, yang merupakan warga Bandar Lampung ini, dengan nada geram.

Oleh karena itu, lanjut Edi yang juga menjabat sebagai Koordinator Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Regional Sumatera itu, dia mempertanyakan komitmen lembaga DPD RI yang disampaikan melalui pernyataan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti terkait pemberantasan korupsi. Edi berharap agar pernyataan LaNyalla Mattalitti itu tidak hanya sekedar lips-service agar terlihat DPD RI keren, padahal isinya ada oknum pelaku korupsi di dalam lembaga itu.

“Kami sudah melayangkan surat pengaduan masyarakat kepada Ketua DPD RI terkait dugaan kasus korupsi salah satu anggota DPD RI, Ahmad Bastian. Uang suap 9,6 miliar itu jelas diakui oleh oknum anggota DPD RI asal Lampung tersebut saat menjadi saksi dalam kasus suap Bupati Lampung Selatan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Lampung tahun 2018 lalu. Sekarang, mantan bupati itu sudah masuk bui untuk menjalani vonis hakim 12 tahun penjara. Mengapa penyuapnya malah masih hidup bebas? Ada apa neh Pak LaNyalla, beri kami penjelasan dong. Seharusnya lembaga DPD RI membersihkan diri dulu baru bicara tentang korupsi di luar DPD RI,” ujar Edi yang sejak 2019 lalu terus mempertanyakan kasus suap Ahmad Bastian ini [4]. (APL/Red)

*Catatan:*

[1] Terima Suap, Dewas KPK Pecat Penyidik Robin Pattuju Secara Tidak Hormat; https://photo.sindonews.com/view/14398/terima-suap-dewas-kpk-pecat-penyidik-robin-pattuju-secara-tidak-hormat

[2] KPK Dalami Dugaan Manipulasi Data pada Kasus Suap Pajak; https://nasional.kompas.com/read/2021/06/01/15245161/kpk-dalami-dugaan-manipulasi-data-pada-kasus-suap-pajak.

[3] Oknum Ditjen Pajak Kembali Terlibat Kasus Suap, Kemenkeu Diminta Ketatkan Pengawasan; https://jagatnet.id/oknum-ditjen-pajak-kembali-terlibat-kasus-suap-kemenkeu-diminta-ketatkan-pengawasan/

[4] Terduga Koruptor Leha-leha di Senayan, Apa Khabar KPK? https://pewarta-indonesia.com/2021/03/terduga-koruptor-leha-leha-di-senayan-apa-khabar-kpk/

Kemdagri dan Kemlu Maroko Terbitkan Pernyataan Bersama Terkait Penanganan Anak-anak Maroko di Eropa






Rabat – Kamtibmas Indonesia.online

Hubungan Pemerintah Kerajaan Maroko dan Sapnyol sedikit menghangat akhir-akhir ini sebagai imbas dari pemberian perlindungan diplomatik kepada pimpinan pemberontak Polisari oleh Pemerintah Spanyol. Kedua negara kerajaan itu berseteru terkait eksistensi kelompok separatis Polisario yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan Sahara Barat dari Pemerintahan Maroko.

Salah satu dampak dari merenggangnya hubungan antara Maroko dan Spanyol adalah kritik keras Pemerintah Spanyol yang menuduh Pemerintah Maroko abai dalam menjaga dan mengayomi anak-anak Maroko yang dianggap terlantar di Spanyol dan Prancis serta beberapa negara Eropa lainnya. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Maroko melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Maroko memberikan bernyataan bersama di Rabat, Maroko, Selasa, 1 Juni 2021.

Berikut pernyataan Kemdagri dan Kemlu Maroko sebagaimana dikirimkan kepada media ini oleh Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Rabu, 2 Juni 2021.

1. Raja Maroko, Yang Mulia Raja Mohammed VI, telah mengeluarkan instruksi tertinggi Kerajaan kepada para Menteri yang bertanggung jawab atas masalah dalam negeri dan luar negeri, untuk secara resmi menyelesaikan masalah anak-anak Maroko yang hidup terlantar dan tinggal secara ilegal di negara-negara Eropa tertentu.

2. Raja Maroko pada beberapa kesempatan telah menekankan, termasuk kepada para pimpinan negara asing, tentang komitmen yang jelas dan tegas dari Kerajaan Maroko untuk menerima kembalinya anak-anak di bawah umur yang terlantar di luar negeri.

3. Mekanisme kerjasama antara Pemerintah Maroko dengan negara-negara tertentu telah dibentuk untuk tujuan tersebut, khususnya dengan Perancis dan Spanyol, yang telah menghasilkan kembalinya sejumlah anak di bawah umur ke Maroko.

4. Keterlambatan pelaksanaan kerja sama untuk pemulangan anak-anak Maroko ini terutama terkait dengan beberapa hambatan, antara lain prosedur yang kompleks di beberapa negara Eropa.

5. Maroko adalah negara pertama yang mendapat perhatian oleh kelompok masyarakat sipil, atau bahkan jaringan kriminal, yang menggunakan keberadaan anak-anak di bawah umur yang dianggap genting sebagai dalih untuk mengeksploitasi mereka.

6. Maroko siap berkolaborasi, seperti yang selalu dilakukan, dengan negara-negara Eropa dan Uni Eropa (UE), untuk penyelesaian masalah penanganan anak-anak Maroko di bawah umur yang terlantar itu.

7. Kerajaan Maroko berharap UE dan negara-negara terkait dapat membantu mengatasi kendala prosedural untuk memfasilitasi operasi pemulangan anak-anak Maroko tersebut.

8. Maroko menyayangkan adanya isu migrasi, termasuk isu anak di bawah umur yang terlantar, digunakan sebagai alibi untuk menghindari penyebab sebenarnya dari krisis politik saat ini dengan Spanyol.

9. Pihak berwenang Maroko berhak untuk memberikan, pada waktu yang tepat, tanggapan yang tepat atas tuduhan tak berdasar dari Pemerintah Spanyol. (PERSISMA/Red)

Pasar Tradisional Medan Tingkatkan Kontribusi wujudkan Indonesia maju menuju tahun Emas






Jakarta, Kamtibmas Indonesia.Online

Rencana Stastegis Pasar Kota Medan agar memiliki implementasi Medan Berkah menuju Indonesia Emas dibutuhkan Konsep yg tegas dan komperensif dengan Kolaborasi melibatkan elemen masyarakat dan stake holder, Pemko Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengembang sejalan dengan insfrastruktur dan sarana pasar. Pasar dalam etimologinya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan guna memaksimalkan fungsi dan peranan tersebut maka diperlukan pengelolaan sehingga PD Pasar kota Medan dapat menjadi Problem Solving dan bukan sebaliknya.

Aset 54 Pasar Tradisional di Medan Harus Mampu berkontribusi dalam mensupport pendapatan asli daerah (PAD) baik untuk negara maupun pemerintahan daerah, Kota Medan sebagai ibu kota di Sumatera diharapkan menjadi Implementasi Pasar Tradisional modern bertaraf Nasional, Kondisi pandemi Covid-19 PD Pasar yang mengelola 54 pasar tradisional di Kota Medan hanya mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,4 miliar dalam draf di Tahun 2017sesuai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2017 lalu yang dipimpin Rajuddin Sagala, di ruang Badan Anggaran gedung DPRD Medan dan kondisi ini mencerminkan ketidakberdayaan manajemen, dimana seyogyanya terhadap situasi rumit sekalipun pengelola harus mampu menyesuaikan sehingga kedepannya PD Pasar tidak terkesan tidur.

Lambat atau cepat

Indonesia berhadap-hadapan dengan sistem global, dimana Industri 4.0, pandemi covid 19 dll menjadi adanya perubahan gaya hidup setelah pandemi Covid-19 berakhir dan sebanyak 46% responden cenderung akan lebih sering untuk melakukan belanja online 37% menggunakan dompet digital, dan 21% memanfaatkan jasa pesan-antar makanan. Jika melihat dari hasil survey tersebut, maka bisa dikatakan tren memanfaatkan sistem digital akan terus meningkat di masa mendatang. Perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen sebenarnya sudah disadari perubahan  perilaku konsumen di masa pandemi ini, menyebabkan trend digitalisasi di berbagai sektor yang menjadi sangat penting untuk segera dilakukan digitalisasi, contohnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab sektor tersebut memiliki peran yang begitu penting terhadap perekonomian Indonesia, karena nya kandidat Dirut PD Pasar Kota Medan harus mampu menjawab kondisi ini bukan malah sebaliknya Pasar kota Medan menghadirkan Masalah baru seperti gedung mangkrak, sanitasi babak belur, kemacetan lalu lintas dan gangguan kamtibmas. 

Konsep PD Pasar tradisional di Medan harus mampu merangkul IPTEK dalam meningkatkan peranannya, dengan beragam kolaborasi yg dikelola dengan baik nantinya terwujud lah situasi yg membawa Berkah semangat baru terhadap semua komponen termasuk kepada pelaku UMKM dapat bangkit dan menyongsong peradaban baru ini. Konsep ini tentu membutuhkan pemikiran yang brilian dan konsisten serta dukungan dari Kepala Daerah khusus nya kota Medan guna mendukung konsep ini tentu beragam perubahan sarana dan prasarana termasuk, mewujudkan gedung pasar yang higenis, bersih, bebas banjir selain kenyamanan dengan pihak aparat keamanan dan kamtibmas kondusif dan terkendali, disamping faktor eksternal tersebut tak kalah pentingnya peningkatan mutu sdm pedagang juga harus ditingkatkan seperti pelayanan, penggunaan timbangan digital yang  standart sehingga transaksi lebih transparan dan bila perlu diberikan pelayanan sertifikasi kepada para pelaku usaha tersebut. 

Peningkatan SDM pelaku usaha ini tentunya akan selaras dengan bertambahnya nilai jual oleh pedagang maka pembeli juga senang sehingga dari Pasar tradisional akan lebih terbuka terhadap peluang-peluang usaha lainnya yang tentunya akan mengahadirkan beragam lembaga pembiayaan guna mensupport kebutuhan para pelaku usaha tersebut, keberlangsungan hidup yang berkesinambungan ini tentunya membuat para pedagang/pelaku usaha tidak akan dibayangi dengan pemikiran digusur atau Tergusur dan bebas dari kutipan-kutipan liar (PUNGLI) tentu situasi ini akan mampu mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 dimana Indonesia genap 100 Tahun. 


Penulis adalah Sutan Erwin Sihombing, peserta DPDRI no. 35 Dapil Sumut, pimpinan salah satu organisasi dan juga aktivis serta advokat bakal calon kandidat bursa Dirut PD Pasar Kota Medan (red).