Ribuan Calon Bintara TNI Asli Papua Jalani Pendidikan Di Sejumlah Rindam

Manokwari, www.kamtibmasindonesa.online

Sebanyak 1.000 calon Bintara TNI asal Papua disebar disejumlah Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di Pulau Jawa untuk menjalani Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI Otonomi Khusus Orang Asli Papua (OAP) Kodam XVIII Kasuari 2020.

“Jadi, sengaja kami sebar di Pulau Jawa. Pertama, saya selaku Pangdam, kami punya Rindam itu belum sempurna. Jadi, ada berapa pembina pengasuh pelatih dan alat fasilitas sarana belum terpenuhi sehingga kami titipkan di luar Kodam XVIII Kasuari,” kata Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, dalam tayangan Youtube TNI AD, Minggu (7/2/2021).

Kedua, tujuannya dalam rangka memberikan wawasan sehingga para siswa calon bintara mengetahui dan mengenal Indonesia secara utuh, bukan hanya Papua dan Papua Barat.

Ketiga, jumlah siswa calon bintara yang lolos seleksi cukup banyak mencapai 1.000 orang sehingga tidak mungkin bisa ditangani pendidikannya hanya oleh satu rindam.

“Dan kebetulan yang kami lihat siap dan bagus itu sementara di daerah Jawa, dan kebetulan kosong pendidikan di sana sehingga kami titip pendidikan di daerah Jawa,” katanya.

Sebanyak 1.000 calon bintara itu, terdiri atas 330 siswa dikirim ke Rindam III/Siliwangi Bandung, 240 siswa bintara ke Rindam IV/Diponegoro Semarang, 260 siswa ke Rindam V/Brawijaya Surabaya, dan 130 calon bintara ke Rindam Jaya Jakarta.

Sebanyak 40 putri asli Papua mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Kowad), Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Komandan Rindam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Tarsono, menjelaskan setiap prajurit siswa yang mengikuti pendidikan harus melewati tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademis, kesehatan, maupun jasmani.

Para calon bintara prajurit karier (PK) Otsus Papua tersebut menempuh pendidikan selama 20 minggu, terhitung mulai 4 November 2020 hingga 23 Maret 2021, dengan materi pendidikan dasar keprajuritan.

Sementara itu, Komandan Rindam Jaya Jakarta, Kolonel Inf Prasetyo, menjelaskan materi pendidikan pertama bintara PK dan umum adalah sama.

“Hanya mereka ada perbedaan ketika mereka kejuruan, nanti di Puslatpur khusus cabang umum murni keinfanterian, sedangkan otsus lebih banyak teritorial karena mereka lebih banyak diarahkan sebagai babinsa (bintara pembina desa) di satuannya kelak,” katanya.

Program bintara otsus tersebut memang membuka kesempatan sebanyak-banyaknya bagi putra dan putri asli Papua menjalani pendidikan militer, termasuk bagi mereka yang pernah gagal ikut seleksi terdahulu.

Seperti diungkapkan Jefri Wilson, salah satu siswa Secaba Otsus Papua yang sudah pernah mendaftar masuk TNI sebanyak empat kali sebelum mendaftar program otsus.

“Saya pernah ikut seleksi secaba, mendaftar sekitar 4 kali, waktu itu mendaftar jadi prajutit dua (prada), setelah itu tamtama, tidak lulus juga,” katanya, seraya bersyukur akhirnya lolos program otsus (Yarman/red).

Read More

POLRI Sedang Mendalami Unsur Pidana Terkait Pembolokiran 92 Rekening Milik FPI OrmasTerlarang

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Polri masih mempelajari hasil evaluasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan pemblokiran 92 rekening milik anggota Front Pembela Islam (FPI).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan penyidik Polri masih mendalami dugaan unsur pidana di balik transaksi rekening milik FPI tersebut. Termasuk dugaan adanya aliran dana ke terorisme.

“Itu ada rekening 92 rekening. Seluruhnya sekarang dipelajari oleh Bareskrim Polri terhadap transaksi melibatkan 92 rekening tersebut,” terang Brigjen Pol. Rusdi Hartono, Minggu (07/02/21).

Karo Penmas Divisi Humas Polri memastikan Polri akan menindak jika memang nantinya ditemukan unsur pidana dalam transaksi 92 rekening FPI tersebut.

“Sedang dipelajari apabila memang terjadi tindak pidana disana tentunya Bareskrim akan mengambil upaya-upaya hukum untuk menuntaskan kasus tersebut,” terang Jenderal Bintang Satu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggelar rapat koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan pemblokiran 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI).

Gelar perkara itu untuk mengetahui dugaan unsur pidana di balik transaksi rekening milik organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Dari hasil analisis sementara, 92 rekening yang diblokir itu merupakan atas nama pengurus pusat, daerah, hingga perseorangan yang terafiliasi dengan FPI.

92 rekening milik FPI yang diblokir tersebut tersebar di 18 bank di Indonesia.(polri/red)

Read More

Wilson Lalengke: Ide Bamsoet untuk Perbanyak Fasilitas Swab Drive Thru Tidak Tepat

Jakarta – www.kamtibmsindonesia.online

Usulan Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau sering disapa Bamsoet, yang disampaikan saat bertemu Direktur Utama Indofarma dinilai kurang tepat, bahkan cenderung merugikan dan menyesatkan masyarakat. Sebagaimana diberitakan berbagai media, baru-baru ini Bamsoet mendorong perusahaan farmasi BUMN seperti PT Indofarma, melalui anak usahanya PT Farmalab Indo Utama, bisa memperbanyak fasilitas pemeriksaan Covid-19 dengan skema drive thru di berbagai daerah, baik swab antigen maupun PCR. Strategi tersebut kata Bamsoet berkaca dari keberhasilan penerapan swab antigen maupun PCR drive thru di Bandara Sukarno Hatta. [1]

“Mungkin Bamsoet belum pernah mengikuti pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan di beberapa bandara, seperti di Bandara Sukarno Hatta itu. Jika dia tahu, tentunya akan berpikir ulang untuk mengajukan usulan konyol tersebut,” kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke kepada media saat dimintai tanggapannya terkait saran Ketua MPR itu ke Dirut Indofarma, Sabtu, 7 Februari 2021.

Bayangkan saja, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, sekali swab antigen di Bandara Sukarno-Hatta seseorang harus mengeluarkan dana Rp. 95.000,- yang hanya berlaku selama 2 hari. Artinya, usai mengikuti pemeriksaan swab antigen, maka di hari ketiga dia harus mengikuti pemeriksaan swab antigen lagi untuk mengetahui bahwa dia masih aman dari penularan Covid-19. “Jadi, untuk memastikan Anda tidak terkontaminasi virus Covid-19 untuk waktu 1 minggu, Anda harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 285.000,- dan untuk sebulan, minimal Rp. 950.000,- Ini namanya perampokan uang rakyat melalui tangan BUMN Indofarma,” lanjut Wilson.

Hitungan biaya pemeriksaan swab antigen yang disampaikan Wilson itu adalah sesuai tarif yang berlaku di Bandara Sukarno-Hatta. Lain di Sukarno-Hatta, lain lagi di Bandara Internasional Minangkabau – Padang. “Di Bandara Minangkabau lebih gila lagi biayanya. Saya pada tanggal 31 Januari 2021 lalu melakukan pemeriksaan swab antigen di sana untuk memenuhi persyaratan naik pesawat Padang – Jakarta. Saya harus bayar Rp. 230.000,- untuk satu orang. Saya berdua dengan istri akhirnya terkuras dompet Rp. 460.000,- untuk sebuah surat keterangan ‘diduga bebas Covid-19’ yang hanya berlaku selama 2 hari [2],” beber lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu sedikit kesal.

Bambang Soesatyo seharusnya mencari ide yang lebih cerdas, bukan justru membebani rakyat dengan cara penanganan penularan Covid-19 yang absurd. Dia seharusnya sadar bahwa rakyat sudah semakin terpuruk secara ekonomi karena pandemi ini, sehingga sebisa mungkin ide yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan pandemi Covid-19 seharusnya justru meringankan beban rakyat.

Lagi kata Wilson, semestinya Bamsoet bicara berdasarkan data yang jelas dan bisa dipertanggung-jawabkan. “Misalnya, apakah kita punya data terkait efektivitas pemeriksaan rapid test, swab antigen, dan PCR [3] selama ini terhadap pengurangan atau penghambatan menularnya virus Covid-19? Yang ada hanyalah asumsi-asumsi bahwa jika tidak dilakukan pemeriksaan maka kita tidak tahu siapa yang tertular dan mana yang tidak, yang akan mengakibatkan semakin tinggi angka penderita Covid-19. Itu asumsi belaka, bukan fakta,” tegas Wilson.

Banyak pihak sesungguhnya meragukan efektivitas penanganan Covid-19 selama ini, termasuk strategi pemeriksaan swab. Pola penanganan yang diterapkan hanyalah bersifat defensif atau bertahan. “Padahal, yang diperlukan adalah pola ofensif atau menyerang virus itu agar segera musnah dan pandemi berakhir. Ide-ide dan usulan yang bersifat ofensif inilah yang semestinya dipikirkan oleh para pembesar negeri ini, termasuk sang Ketua MPR, Bamang Soesatyo yang terhormat itu yaa,” imbuh Wilson Lalengke yang mengaku rutin mengkonsumsi madu hitam dan campuran madu-lemon untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh agar mampu menghadapi segala serangan virus dan bakteri perusak kesehatan.

Beberapa pakar kesehatan dan kedokteran menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan imun dan daya tahan tubuh rakyatnya. Satu-satunya cara meningkatkan imun dan daya tahan tubuh secara alami adalah dengan peningkatan gizi masyarakat [4], yang oleh karena itu penyediaan makanan bergizi bagi rakyat adalah yang terbaik. Imun yang kuat akan menghasilkan kekebalan tubuh yang hebat.

“Saya akan sangat menghargai jika Bamsoet mengusulkan agar BUMN-BUMN yang ada dikerahkan untuk menyedikan makanan bergizi tinggi bagi rakyat Indonesia. Kalaupun rakyat harus membelinya, diupayakan semurah mungkin. Bisa juga dengan skema subsidi pemerintah dalam penyediaan makanan bernutrisi hebat tersebut. Strategi ini jauh lebih masuk akal daripada terus melakukan tes swab antigen atau PCR yang cenderung terlihat sebagai alat memeras rakyat,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini. (YG01/APL/Red)

Catatan:

[1] Bertemu Dirut Indofarma, Bamsoet Dorong Perbanyak Fasilitas Swab Drive Thru; https://dnewsradio.com/bertemu-dirut-indofarma-bamsoet-dorong-perbanyak-fasilitas-swab-drive-thru/.

[2] Catatan perjalanan Jakarta-Padang (28-01-2021) dan Padang-Jakarta (31-01-2021).

[3] Ketahui Kelebihan dan Kekurangan Rapid Test Antibodi dan Swab Antigen; https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-kelebihan-dan-kekurangan-rapid-test-antibodi-dan-swab-antigen.

[4] Cara Sederhana Meningkatkan Kekebalan Tubuh; https://www.alodokter.com/tingkatkan-sistem-kekebalan-tubuh-dengan-makanan-dan-kebiasaan-ini.

Read More

Anggota Polsek Medan Helvetia, Terus Melakukan Penghimbauan Kepada Warga Masyarakat Terkait Prokes

Medan Helvetia, www.kamtibmasindonesia.online

Polsek Medan Helvetia - Jajaran anggota Polsek Medan Helvetia Polrestabes Medan, terus melakukan patroli dan sambang dengan memberikan himbauan dan mensosialisasikan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) di pajak sei sekambing jalan Kapten Muslim Sei Sekambing C II. Minggu (06/02/2021) pagi.

Dalam pelaksanaan patrolinya, anggota Polsek Medan Helvetia memberikan imbauan Pencegahan Covid - 19 kepada warga masyarakat yang sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, belanja di pajak dan berdagang di pajak, serta pengguna jalan agar selalu menerapkan 3M guna pencegahan Covid - 19,

Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahaean.SH.SIK.MH, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid - 19 serta sebagi langkah Polri dalam percepatan penanganan wabah Virus Corona (Covid - 19), 

"Sosialisasi 3M ini sangat penting sehingga masyarakat lebih memahami betapa bermanfaatnya penggunaan masker untuk mencegah Covid - 19, sehingga wabah ini bisa segera teratasi dan masyarakatpun bisa beraktifitas kembali dengan aman, nyaman, dan sehat".pungkasnya. (Tim/red)

Read More

Danrem Bersama Forkopimda Gerak Cepat Tangani Covid-19 di Kab. Madiun

Madiun,www.kamtibmasindonesia.online

Guna mempercepat penananganan Covid-19, Danrem 081/DSJ, Kolonel Inf Waris Ari Nugroho, S.E., M.Si. terus berjibaku dengan melakukan berbagai upayanya.

Seperti yang terlihat pada malam ini, saat ia bersama Forkopimda Kabupaten Madiun melakukan patroli bersama untuk melakukan pemantauan protokol kesehatan dan menghimbau masyarakat agar dapat menahan diri untuk tetap di rumah sementara waktu, Sabtu (6/2/2021).

Hal itu mengingat saat ini kondisi Kabupaten Madiun yang termasuk zona merah dalam penyebaran Covid-19.

Dalam patroli bersamanya itu, Danrem dan rombongan juga menyempatkan diri untuk meninjau Posko Terpadu Covid-19, yang salah satunya berada di dekat Pintu Gerbang Tol Dumpil.

Di sana, Danrem sempat menanyakan kepada petugas yang ada, tentang bagaimana penanganannya terhadap pendatang yang datang dari luar kota.

Selain mewajibkan untuk dilakukan rapid test kepada setiap pendatang dari luar kota, Kolonel Inf Waris juga menghimbau agar dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan sikap yang humanis.

Mengakhiri patrolinya malam ini, mereka melihat kondisi dan kesiapan dari Kampung Tangguh Semeru di Desa Ngale, Kec. Pilangkenceng.

Setibanya di sana, tampak Danrem bersama rombongan kemudian mengecek kesiapan petugas dan berbagai fasilitas yang telah disiapkan guna penanganan Covid-19.(YG01/red)

Read More

Ken Setiawan: Benalu ASN Terpapar Radikal Bagai Musuh Dalam Selimut, Duri Dalam Daging

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mengaku prihatin dengan fenomena banyaknya orang yang terpapar radikalimse di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pasalnya menurut Ken, orang yang terpapar di dalam segmentasi ini keberadaanya seperti angin yang bisa di rasakan namun tidak bisa terlihat kasat mata. Biasanya baru ketahuan terpapar setelah melakukan amaliyah teror atau tertangkap arapat karena terlibat kasus terorisme.

Respon masyarakat menurut Ken pun beragam, banyak yang tidak percaya bila yang bersangkutan misalnya pelaku ditangkap aparat karena terlibat terorisme karena keseharian di lingkungan tidak mencurigakan, bahkan tidak ada tanda tanda terpapar radikal karena mereka menyesuaikan lingkungan seperti bunglon.

Ken pernah mendapat laporan dari masyarakat yang berada di Instansi pemerintah dimana masyarakat dibuat resah karena ulah ASN yang terindikasi terpapar radikal, keresahan ini karena ASN yang bertugas bersikap diskriminatif dan cenderung memprioritaskan yang sealiran dengan dirinya dalam pelayanan publik.

Bahkan ada juga ASN yang frontal dengan dialog sikap intoleran dan tidak mau menghargai pendapat orang lain dengan statemen yang cenderung memojokan pemerintah, mengajak lingkungan sekolah, kampus dan rekan kerja untuk bergabung bersamanya mendukung negara Islam atau khilafah islamiyah.

Menurut Ken, dirinya sudah melaporkan ke instansi terkait, namun tidak ada tindak lanjut dan sansi, karena yang bersangkutan masih tetap beraktifitas di instansi tersebut. Padahal ini sangat berbahaya, karena sebagai ASN tentunya harus sesuai dengan perintah undang undang bahwa ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintah yang sah. Tutur Ken.

Apa jadinya bila kelompok radikal merajalela di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mereka itu menjadi musuh dalam selimut dan duri dalam daging, bahkan keberadaan mereka hanya menjadi benalu dinegara ini, sebab antara ideologi dan realitas politik berbeda.

Ken berharap negara harus bertindak tegas terhadap ASN yang terbukti terpapar paham radikal sebab mereka digaji negara dengan uang rakyat. Kalau dibiarkan maka mereka akan menjadi virus dan akan menyebarkan paham radikal di lingkungan mereka berada. 

Disisi lain yang tidak kalah penting adalah mencegah radikalisme sejak proses rekrutmen ASN sehingga perlu adanya kewaspadaan pemerintah terhadap kemungkingan adanya calon pegawai negeri sipil yang terpapar paham radikal, 

Bahkan Ken menghimbau, bila perlu agar pemerintah melakukan pelacakan rekam jejak digital calon ASN terkait dengan konten radikalisme, karena banyak ditemukan ASN memposting konten berbau radikalisme di media sosial mereka. Tutup Ken. (Red)

Read More

KKB Papua Harus Ditumpas

Yogyakarta, 

www.kamtibmasindonesia.online

Oleh : Sabby Kosay

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan duri dalam daging yang selalu memprovokasi masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung TNI/Polri untuk menumpas kelompok tersebut yang selalu bertindak keji dan melanggar hukum secara nyata.

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua memang sudah sepatutnya ditumpas, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sempat menuturkan bahwa kelompok separatis tersebut bisa lebih berbahaya jika didiamkan. Bisa saja Papua lepas dari Indonesia.

Lebih lanjut, jenderal bintang 3 komando pasukan khusus (kopassus) tersebut mengatakan, saat ini yang dilakukan KKB dan kelompok separatis lain yang ada di Papua terus berupaya menyeret asing untuk masuk ke Papua. Caranya dengan membuat keonaran, memunculkan kerusuhan. Disaat yang sama, mereka terus berkampanye tentang kemerdekaan di luar negeri.

Sutiyoso menjelaskan bahwa KKB tidak bekerja sendirian, melainkan adan kelompok lainnya yang aktif menuntut kemerdekaan. Ia membeberkan, ada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memiliki angkatan perang bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Mereka melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan untuk mencapai cita-citanya, yakni berpisah dari NKRI.

Di luar negeri sudah ada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang terus berkampanye dan mencari dukungan negara-negara lain dan bergerilya ke PBB dengan isu HAM. Upaya kelompok-kelompok tersebut untuk merdeka dilakukan dengan berbagai cara.

Gangguan keamanan yang mereka lakukan itu bertujuan menyeret keterlibatan pihak asing untuk masuk ke Papua. Apalagi mereka menyadari perjuangan mereka tidak mungkin terwujug tanpa melibatkan pihak asing.

Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mencatat, KKB di wilayah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan sedikitnya 23 kali teror penembakan dan kasus-kasus kekerasan lainnya sepanjang 2020.

Paulus menegaskan, banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Intan Jaya, Papua menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan kumpulan orang yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan intelijen, sejak Oktober 2019 sejumlah kelompok KKB mulai bergeser dari wilayah timur intan jaya seperti puncak Ilaga, Puncak Jaya, Tolikara, bahkan Lanny Jaya ke wilayah sekitar Sugapa. Bahkan sebagian dari kelompok tersebut sempat memasuki wilayah Tembagapura Mimika pada Februari 2020.

Mereka semua bergabung memasuki wilayah tersebut untuk menyiapkan logistik yang akan mereka siapkan untuk bertempur di wilayah Tembagapura yang mereka nyatakan sebagai medan perang, tetapi juga mereka terus mencari amunisi dan senjata api yang mereka rampas dari anggota TNI Polri.

Paulus juga berharap akan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk dapat mengajak KKB agar mau berdialog guna mengakhiri segala bentuk kekerasan di wilayahnya. Di penghujung tahun 2020 Polres Mimika mengungkap kasus kekerasan penembakan oleh KKB mengalami peningkatan dan menjadi kasus yang paling menjadi perhatian paling menonjol di sepanjang 2020.

Ok

Tercatat beberapa KKB melakukan aksi teror penembakan di Tembagapura hingga teror penembakan di kantor pusat Administrasi PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana yang terjadi pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru, Graeme Thomas Wall, tewas. Aksi tersebt juga sempat membuat warga yang tinggal di distrik Tembagapura meminta untuk dievakuasi ke Timika.

Kapolres Timika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan kasus teror penembakan yang dilakukan KKB meningkat lantaran KKB di daerah pegunungan menggabungkan kelompoknya dan melakukan aksi teror di daerah Tembagapura. Kondisi ini membuat mereka lebih intens melakukan aksi-aksi penembakan.

Pihaknya juga berharap pada tahun 2021 kasus tindak kekerasan bisa berkurang dengan kerja sama semua pihak untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di tanah Papua. Aksi kekerasan KKB yang belum lama terjadi adalah tewasnya seorang warga yang ditembak mati atas tuduhan menjadi mata-mata TNI-Polri.

Usai menembak warga bernama Boni, KKB lantas mengirim surat yang ditujukan kepada TNI-Polri. Dalam surat tersebut, KKB mengaku telah menembak warga sipil yang tinggal di sekitar perbatasan antara Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo.

Pada Januari 2021 lalu, personel Yonif Raider 400/BR Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur dalam kontak senjatan dengan KKB, korban meninggal akibat tembakan di bagian punggung. Tindakan dari KKB tentu saja sudah tidak bisa ditolerir, sehingga pemerintah khususnya BIN, Kementerian Pertahanan dan TNI Polri perlu menumpas KKB demi menjaga keutuhan NKRI.

Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta. (YG01/red)

Read More

AKTIVIS ANTI KORUPSI DIPUKUL dan DITEROR OTK DI KAB. SERDANG BEGADAI

Medan, kamtibmasindonesia.online

– Seorang aktivis anti korupsi bernama Fakhrurozi kabur dari Rumah Sakit setelah ia dicari oleh kelompok orang yang diduga tidak senang atas aksinya menyoroti dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (6/2/2021).

Ia mengaku terancam karena selama menjalani perawatan di Rumah Sakit, beberapa orang terus mengusiknya.

“Aku sedang menuju Polda Sumut, meminta perlindungan dan pengamanan atas kenyamanan dan keselamatanku. Aku lari dari rumah sakit karena di Rumah Sakit pun dicari oleh kelompok mereka,” tulis Fakhurrozi dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Medan.

Selanjutnya, di depan markas Polda Sumut aktivis anti korupsi itu meminta perlindungan hukum karena dikeroyok 3 orang suruhan oknum koruptor di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Dengan seorang diri serta botol infus masih menempel ditangannya, Rozi tiba di depan Mapolda Sumut sekira pukul 11.00 Wib setelah lari dari rumah sakit.

“Saya meminta perlindungan dan pengamanan atas kenyamanan dan keselamatanku. Saya lari dari rumah sakit karena di rumah sakit pun dicari-ciri kelompok mereka (pelaku),” ujar Rozi diatas terik matahari

Rozi gelisah sebab keselamatan dirinya terancam dan diteror. “Kalau pun aku balik ke rumah sakit itu, aku minta pengamanan bang. Anggota di luar juga dikejar dan diincar mereka (pelaku),” sambung Ketua LSM OMMBAK ini.

Selain itu, ia mengatakan pihak Polres Sergai kurang merespon atas laporannya, meski sudah melapor ke Polres Sergai, “Saya merasa tidak yakin aman. Sampai saat ini tidak ada respon dari pihak Polres Sergai, dan aku sudah melapor ke Polres Sergai, namun seakan diabaikan, maka saya meminta perlindungan hukum ke Poldasu,” kata Rozi terbata-bata.

Rozi menceritakan, Kamis (4/2/2021) sekira pukul 00.05 Wib dini hari, ia dipukuli beberapa pria agar tak melakukan aksi unjuk rasa lagi atas dugaan korupsi Dana Desa di Kabupaten Sergai yang sedang gencar disorotinya.

Tak hanya itu, bukti laporan ke Polres Serdang Bedagai tertuang dalam bukti laporan nomor: STTLP/ 21/II/2021/SU/RES Sergai tanggal 4 Februari 2021.

Sementara Rozi diopname di RS Melati Perbaungan. Namun dia mengaku pada Jumat (5/2/2021) malam ia menerima banyak teror dari Orang Tak Dikenal (OTK) yang berkumpul di depan Rumah Sakit, dan ada beberapa pria hilir mudik di ruang tempat ia dirawat.

“Bahkan teman yang pulang membesuk diikuti OTK, Khawatir Subuh ini saya keluar dari Rumah Sakit dan meminta perlindungan hukum ke Polda Sumut,” tambah Rozi.

Rozi belum mengetahui proses lanjutan laporan yang dibuatnya di Polres Sergai atas pemukulan dirinya oleh 3 orang di Kafe R Two D Jalan Simpang Tiga Perbaungan, Kamis (4/2/2021) dini hari.

Dalam laporan, Rozi mengaku dipukuli oleh yang di duga berinisial FT dan kawanannya yang diterima Bripka Jhon Hendry Hutabarat di Polres Sergai.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan akan mengecek laporan pemukulan aktivis anti korupsi Fakhrurozi ke Polres Sergai.

“Terimakasih mas, nanti kita cek ke Polres,” tulisnya di laman WA.

Sementara, Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang hingga berita ini ditayangkan belum memberikan pernyataan resmi kepada awak media, kendati TKP berada di Wilayah Hukumnya.

(Red/Tim)

Read More

ETLE Menjadi Masa Depan Lalu Lintas Indonesia

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Oleh : Varhan Abdul Aziz

Alumni Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

Kamis minggu lalu saya mendapat undangan mengikuti video conference Kakorlantas Polri dengan Ditlantas 34 Polda Provinsi Se Indonesia. Saya hadir langsung di gedung NTMC Polri, terlihat Irjen Pol Istiono semangat sekali memberikan arahan kepada anggota2nya di seluruh Indonesia, para Dirlantas seluruh Polda dan jajarannya. Kegiatan Rapat Video Conference ini saya anggap sangat cekatan, karena baru saja beberapa jam sebelumnya, di hari itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan Commander Call kepada Seluruh Jenderal POLRI, untuk merealisasikan secara teknis visi PRESISI.

ETLE (ETLE, (Electronic Trafic Law Enforcement) merupakan salah satu program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diharapkan menjadi wajah baru lalu lintas Indonesia. Btw , bukannya ETLE sudah lama ada? Iya di Jakarta dan Kota Besar saja. Jadi maksudnya? Jenderal Sigit mau ETLE ada di seluruh Indonesia. Wow!!! Jadi tugas besar tentunya untuk Kakorlantas Irjen Pol Istiono dan seluruh jajarannya untuk merealisasikannya. Tapi serunya, saya lihat Kakorlantas tenang dalam menjalankan tugas besar ini, tidak terlihat wajah berat, justru malah semangatnya terlihat sama seperti waktu dulu baru dilantik jadi Kakorlantas setahun lalu. Salute.

Bagi Jakarta, Surabaya, Semarang, mungkin ETLE mudah, dana dukungan Pemda ada, tinggal rencana dan pasang. Tapi bagaimana dengan Papua? Manokwari? Nunukan? Bireun? Takkabonerate? Dan Kabupaten Kota lainya? Dalam arahannya Kakorlantas memotivasi anggotanya di daerah, "Kalau belum bisa memasang banyak, 

2 saja dulu setiap Ibukota Provinsi, nanti yang lainya menyusul." Ujar beliau. Saya jadi berfikir, 2 kamera bisa apa? Tapi kalau dikaji lebih dalam, langkah kecil ini bisa berdampak besar dalam menstimulus kebisaan masyarakat Indonesia. 

Tidak percaya? Oke coba kita flashback, dulu orang tidak nonton TV, setelah ada mereka perlahan2 beli, lama2 semua orang punya TV. Dulu orang pakai pajer, ada HP mereka berganti. Dulu orang belanja ke toko, pelan2 sekarang semua belanja Online. Dulu Orang naik kereta tidak beli karcis, amburadul acak-acakan. Sekarang setelah sistem ditata semua penumpang mau tertib. Dulu orang bayar Pajak Kendaraan ke Samsat, sekarang banyakan pilih online. 

Begitu juga Tilang, dulu orang bisa main mata dengan Oknum, lama-lama orang bayar tilang langsung transfer, dikirim ke Bank masuk kas negara, Bela Negara!!! 

Jadi jangan remehkan yang kecil dan sedikit, karena lama-lama menjadi bukit. Dulu juga di Jakarta E -Tilang hanya di jalan protokol, sekarang hampir di banyak ruas jalan besar ada, bahkan sampai ke toll!!! Begitupun di daerah, kalau tidak pernah dimulai sistim E-Tilang ini, maka percepatannya tidak akan terjadi. Kalau sudah di pasang 2, tahun depan dipasang lagi 2, dan seterusnya lama-lama bisa ratusan kamera ada di setiap daerah. Seiring pembiasaan dan perubahan sikap masyarakat kita tentunya. 

Kita pasti pernah mimpi Indonesia bisa seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang atau Korea. Sekarang kalau ke Jakarta, sudah mirip Korsel, ke Surabaya sudah mirip Jepang, artinya berbenah pelan-pelan. Kita suka ngiri lihat di luar negeri banyak CCTV memonitor di setiap jalan, ya mereka sudah mulai programnya puluhan tahun lalu, sekarang giliran daerah-daerah di Indonesia. Ini ide yang hebat, tanpa paksaan warga akan membiasakan diri, semua dimulai dari inovasi Polri salah satunya lewat Korlantas Polri ini. 

Dengan adanya program ETLE menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia, Pemda juga akan terpancing aware berkoordinasi dengan Polri dan Ditlantas masing2, tentunya mereka harus support, karena ETLE ini infrastrukturnya juga untuk menyempurnakan daerah mereka masing-masing tho. Lalu bagaimana dengan daerah yang belum mampu ETLE? Kakorlantas Polri sangat solutif memberi arahan, ia mengatakan sambil berproses ETLE di daerah masing2 diadakan, kita optimalkan E Tilang, menilang dengan bukti lewat kamera HP aparat yg sudah berjalan lebih awal programnya. Cerdas! 

Dalam Video Conference ini Kombes Pol Sambodo Dirlantas Polda Metro Jaya menanyakan, di masa pandemi ini adanya arahan pimpinan untuk melakukan penindakan persuasif humanis, bagaimana dengan para pelanggar? Saya membayangkan kalau jadi aparat, iya juga ya, bagaimana harus menindak yang salah tanpa menghukum? Lagi-lagi Kakorlantas memberi jawaban bijak. "Bila pelanggaranya tidak berat, berikan peringatan dan teguran. Tegas tetap namun tidak apa tidak ditilang. Masyarakat sedang susah, ayo kita bantu agar mereka tidak tambah susah." Terharu saya mendengar arahan beliau. 

ETLE terbukti telah menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di daerah yang dipasangnya. Benar sekali, saya mengalami sendiri, kemana2 saya selalu pakai WAZE, dan selalu diingatkan kalau ada kamera ETLE di depan. Saat itu pula saya jadi semakin waspada agar tidak membuat pelanggaran yang disengaja apalagi yang tidak. Bahkan ketika di Toll ada ETLE, kita sebagai pengemudi akan menjadi mawas diri. Sudah kodratnya manusia ingin berbuat bebas, maka aturanlah yg membatasi kebebasanya agar teratur. Ketika tidak ada yang lihat manusia berpotensi berbuat salah. ETLE lah yang menjadi malaikat pencatat amal baik dan buruk pengendara di jalan. 

Dengan adanya ETLE, potensi interaksi pelanggar dengan petugas semakin dikurangi. Pelanggar tidak tergoda untuk berdamai, Aparat tidak berdosa karena menerima suap damai. Dana masuk ke Kas Negara, penambahan PNBP semakin banyak, pembiayaan pembangunan semakin cepat, banyak melanggar, banyak uang untuk negara. Hehe, tapi tentunya Polri lebih mau kalau bisa tidak ada lagi pelanggar, lebih baik Negara tidak menerima pemasukan dari tilang karena tidak ada pelanggar, daripada banyak tilang tapi potensi rakyat dalam bahaya di jalan semakin besar. 

Maka saya kok jadi yakin, ETLE ini bisa jadi program unggulan Polri saat ini dan nanti. Saya jadi paham mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit jadikan inovasi pelayanan publik ini jadi salah satu Program Kerja 100 Hari nya. Cerdas dan solutif, karena terlihat jelas nyata bentuknya, manfaatnya dan perubahan besar untuk masyarakatnya. Selamat berjuang Kakorlantas Istiono, untuk merealisasikan tugas besar ini , Mewujudkan Program Kapolri Sigit Listyo Prabowo untuk Bhayangkara yang Presisi. (Yarman/red)

Read More

Kajati Sumut Terima Audiensi Pengurus GMNI Sumut

Medan, kamtibmasindonesia.online

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy menerima pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (DPD GMNI Sumut) di ruang rapat Lantai 2 Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Medan, Rabu (3/2/2021).

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy didampingi Asintel Dwi Setyo Budi Utomo dan Kasi Penkum Sumanggar Siagian menyambut baik kedatangan pengurus DPD GMNI Sumut yang terdiri dari Ketua Paulus Peringatan Gulo, Wakil Sekretaris Fairuz Munawir Nasution serta anggota lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD GMNI Sumut Paulus Peringatan Gulo menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk bertemu dengan Kajati Sumut yang dalam hal ini diterima langsung oleh Wakajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy.

"Sehubungan dengan masih masifnya tindak pidana korupsi di Sumatera Utara yang kemudian menyebabkan terhambatnya pembangunan di Sumut dan merugikan keuangan negara. Lewat silaturahmi ini kami ingin menyampaikan keprihatinan tersebut agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejati Sumut sangat berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan," kata Paulus Peringatan Gulo.

Kedatangan pengurus DPD GMNI Sumut sekaligus menjalin tali silaturahmi dan meminta Wakajati hadir sebagai Keynote Speaker pada acara Pelatihan Jurnalistik dan Leadership GMNI tanggal 26-27 Februari 2021 mendatang. Pelatihan tersebut mengusung tema "Mengembangkan Kreativitas dan Intelektualitas Kader Dalam Bidang Jurnalistik dan Leadership".

Wakajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy mengapresiasi dukungan dari DPD GMNI Sumut kepada Kejatisu dalam menjalankan supremasi hukum di Sumatera Utara.

"Upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi selalu kita lakukan lewat penyuluhan hukum. Untuk penindakan, jika benar-benar sudah terbukti dengan didukung bukti-bukti yang kuat kita akan tindak lanjuti proses hukumnya," kata Jacob Hendrik.

Setelah menerima audiensi dan jalin tali silaturahmi dengan GMNI Sumut, Wakajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy didampingi Asintel Dwi Setyo Budi Utomo dan Kasi Penkum Sumanggar Siagian foto bersama dengan pengurus DPD GMNI Sumut. (Yarman/red)

Read More