Ketua Barisan Merah Putih: Pemekaran di Papua Bukan Aspirasi Baru

Papua,(21/03).

www.kamtibmasindonesia.online

Ketua Barisan Merah Putih, Nico Mauri menyakini bahwa pemekaran daerah otonom baru di Bumi Cenderawasih akan membawa perubahan yang lebih baik termasuk dalam bidang pemerataan pembangunan.

“Aspirasi ini (pemekaran) sudah lama ada, sejak 10 tahun lalu,” jelasnya di Jayapura, Jumat (19/3).

Menurutnya, jika aspirasi pemekaran terwujud atau dijawab oleh pemerintah pusat, maka hal ini adalah langkah bijak dan patut disambut baik oleh semua pihak. Karena daerah otonom baru bisa memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat.

“Saya kira pemekaran itu merupakan langkah yang positif untuk membangun tanah Papua dan bukan rekayasa pemerintah. Pemekaran adalah aspirasi masyarakat yang sudah lama menunggu. Untuk itu mohon doa dan dukungan semua pihak, agar pemekaran ini bisa segera terwujud untuk Papua lebih baik,” ujarnya. 

Dukungan terhadap pemekaran pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua telah disuarakan oleh banyak elemen masyarakat lainnya, salah satunya oleh Aliansi Pemuda Merah Putih saat menggelar aksi unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura. Rabu (17/3).

 “Pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat merangsang kemajuan disetiap daerah, oleh karena itu Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesa sangat mendukung,” Ali Kabiay, Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua.

Selain dukungan pemekaran wilayah, dalam unjuk rasa itu Aliansi Pemuda Merah Putih juga mendukung dan mendorong pemerintah pusat menganggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua, antara lain keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, pemeriksaan KPK atas banyaknya indikasi korupsi di Papua, pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, menaikan status teroris bagi KKB, hingga pemeriksaan terhadap ketua MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan di tiga wilayah adat.

“Banyak dinamika yang terjadi di Papua, oleh karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,”tegasnya. 

 “Pernyataan sikap ini nantinya akan di teruskan ke Komisi I DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua,”Pungkas Ali Kabiay. (Yarman)

Read More

Oknum Kasubag Humas DPRD Kota Padang Diduga Hina dan Lecehkan Wartawan

Padang -KamtibmasIndonesia.Online

 Perbuatan tidak menyenangkan dan melecehkan dari pejabat seakan tidak pernah berhenti mendera wartawan. Seperti yang dilakukan oknum Kasubag Humas DPRD Kota Padang, Elfauzi, kepada wartawan Media SKU Metro Talenta, Sony Yunarso, Kamis (18/3/21).

Kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis (18/3/21), ketika Sony Yunarso, yang juga Wakil Ketua di kepengurusan DPC PPWI Kota Padang, menelfon Kasubag Humas DPRD itu untuk menanyakan perihal pariwara DPRD Kota Padang yang sudah dibuat atas persetujuan Kasubag Humas tersebut.

Kemudian, Sony mengkonfirmasi ulang ke Kasubag Humas, Elfauzi. Namun dengan lantang dan sombong melalui selulernya berdurasi 3,51 detik, Elfauzi mengatakan bahwa media Metro Talenta tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal sejak beberapa tahun lalu Media SKU Metro Talenta ini sudah bekerjasama dan berlangganan di DPRD Kota Padang, baik dalam pemberitaan maupun pariwara.

"Bukan itu saja, oknum Humas tersebut juga menghina wartawan Media SKU Metro Talenta dengan mengatakan ' _Bapak bego atau pura-pura bodoh_ '. Ini merupakan penghinaan terhadap insan pers," ungkap Sony kepada awak media.

Terkait hal tersebut, Sony pun telah menghubungi Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani, untuk meminta tanggapan atas tindakan yang dilakukan Kasubag Humas DPRD tersebut. Syahrial mengatakan akan menindaklanjuti masalah ini setelah kembali dari Pekanbaru.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan DPRD Kota Padang. Ia berjanji akan memanggil yang bersangkutan.

Selanjutnya, Sony meminta tanggapan terkait masalah ini kepada Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang juga seorang Tokoh Pers Nasional. Secara tegas Wilson Lalengke mengatakan oknum Kasubag Humas yang telah melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap wartawan dengan kata-kata _'bego atau bodoh'_ itu harus dicopot dari jabatannya, sebab dia tidak paham peraturan perundang-undangan.

"Tindakan yang dilakukan oknum Kasubag tersebut tidak layak dan tidak beretika, oleh sebab itu harus disurati Ketua DPRD Kota Padang, meminta agar yang bersangkutan dinonaktifkan," tegas Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012.

Lanjutnya, media yang tergabung di PPWI atau organisasi pers resmi lainnya di negara ini sudah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Media SKU Metro Talenta tersebut. Legalitas organisasi PPWI dan Metro Talenta menggunakan Kop Surat berlogo Garuda dari Kemenkuham.

"Tidak ada lagi logo yang lebih tinggi dari Garuda Pancasila di Negara ini. Semua logo-logo lain harus tunduk dan taat kepada logo Garuda termasuk logo Pemda itu," jelas Wilson Lalengke yang merupakan Alumni Pasca Sarjana di Utrecht University Belanda.

Tambahnya, ketika ada pejabat yang menjadi jongos Dewan Pers, itu merupakan ketololan dan tidak layak menjadi pejabat. "Mereka bukan digaji Dewan Pers. Mereka diberi makan oleh rakyat, diberi pakaian seragam oleh rakyat, tapi otaknya kosong, perilakunya menyakiti hati rakyat," terang Presiden organisasi Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini menyesalkan.

Sekali lagi ditegaskannya, untuk seluruh pejabat di negeri ini agar benar-benar melayani masyarakat pers dengan baik. "Peraturan dan kebijakan Pemda di bidang pers tidak boleh tergantung kepada kebijakan atau peraturan dari lembaga manapun, termasuk Dewan Pers yang logo kop suratnya bunga kamboja, bukan logo Garuda itu," ujar Wilson Lalengke. (SONY/Red)

Read More

Pangdivif 2 Kostrad Pimpin Upacara Penyambutan Satgas Penanggulangan Bencana Alam Yonkes 2 Kostrad

Surabaya, www. Kamtibmas Indonesia.Online

Pendiv2 – Setelah menjalani penugasaan sebagai Satgas Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) dalam melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu penanganan pasca gempa 6,2 magnitudo di Mamuju Sulawesi Barat selama kurang lebih 2 bulan, prajurit Yonkes 2 Kostrad yang dipimpin langsung oleh Danyonkes 2 Kostrad Letkol Ckm dr. Ayiq Mahmud, Sp OT (K) Spine disambut dengan upacara purna tugas bertempat di Dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selasa (16/3).

Upacara Penyambutan ini dipimpin langsung oleh Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr (Han), Bertindak sebagai inspektur upacara Pangdivif 2 Kostrad mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hasil pelaksanaan tugas dan pengabdian selama bertugas.

Dalam hal ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa telah memberikan arahan untuk membantu penanganan korban gempa dengan mendirikan rumah sakit lapangan yang dimiliki Satuan Yonkes 2 Kostrad di sekitar lokasi gempa dengan fasilitas yang sangat memadai seperti Emergency Room, ICU Room, OT (Operating Theater) Room, CSSD Room, Laboratory Room, Imagery Room, Ward Female & Ward Male, Admin & Contulasion Room, Doter & Nuse Room serta Medical Store & Farmasi.

Tercatat Satgas Gulbencal Yonkes 2 Kostrad telah berhasil memberikan perawatan medis kepada total 2.789 pasien yang terbagi dalam  beberapa macam kasus, diantaranya pasien rawat inap sejumlah 91 pasien, pasien rawat jalan sejumlah 2.596 pasien dan pasien operasi sejumlah 102 pasien. Dari kesemuanya, tercatat 303 pasien penderita ISPA   yang   merupakan pasien dalam jumlah terbesar.

Pangdivif 2 Kostrad dalam amanatnya menyampaikan, “Keterlibatan Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad dalam hal ini Satuan Yonkes 2 Kostrad ke Mamuju Sulawesi Barat merupakan wujud bakti TNI kepada rakyat, selain itu juga merupakan bentuk keseriusan TNI AD dalam membantu Pemerintah khususnya dalam hal penanggulangan bencana alam,” ujarnya.

“Bapak Kasad ketika mengiringi pemberangkatan kalian juga menyampaikan beberapa pesan, bahwa beliau dan Angkatan Darat bangga terhadap rekan-rekan sekalian, tugas rekan-rekan sekalian bukan hanya tugas untuk Angkatan Darat, tapi tugas untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Barat yang memang sangat membutuhkan,” ujarnya.

“Selamat kembali ke Satuan dan selamat bertemu kembali dengan keluarga, kalian berangkat dengan penuh kehormatan dan kembali dengan penuh kebanggaan. Semoga setiap tetesan keringat dan Dharma Bhakti yang telah kalian sumbangkan, diterima dan dicatat sebagai amal sholeh oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkas Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr (Han) (Yarman).

Read More

Kedatangan Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Isteri Disambut Oleh Irjen Martuani Sormin di Mapoldasu

Sumatera Utara, www.kamtibmasindonesia.online

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol

Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si, istri Ny. Rita Panca Putra, tiba di Mapolda Sumut dengan disambut tarian etnis khas Sumut, Jumat (12/3/2021 ) pagi.

Kedatangan Irjen Pol RZ Panca Putra beserta istri juga disambut mantan Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin yang kini menjabat sebagai Koorsahli Kapolri beserta istri Ny. Risma Martuani Sormin, Wakapolda Sumut Brigjen. Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, para PJU Polda Sumut dan para Kapolres/tabes jajaran sebagai bentuk penghormatan.

Irjen Pol RZ Panca Putra beserta istri turut menerima pengalungan bunga kemudian dilanjutkan dengan pemakaian Ulos Batak oleh Irjen Pol Martuani Sormin beserta istri

Usai menerima sambutan, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak selaku Kapolda Sumut yang baru melaksanakan kegiatan penyampaian laporan kesatuan dan dilanjutkan dengan penyerahan naskah memori serah terima jabatan.

Diiringi tarian etnis, Irjen Pol RZ Panca Putra beserta istri menuju gedung utama Mapolda Sumut. Seluruh kegiatan penyambutan Kapolda Sumut tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya melakukan mutasi jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara.

Dalam surat mutasi itu, Kapolri menunjuk Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si sebagai Kapolda Sumut menggantikan Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si yang dipercayakan sebagai Koorsahli Kapolri (YG01/red).

Read More

Yanto Eluay Ajak Masyarakat Papua Dukung Otsus dan Pemekaran Wilayah Untuk Kemajuan.

Papua,www.kamtibmasindonesia.online

Tokoh adat Papua dan Putra dari tokoh perjuangan Rakyat Papua, Yanto Eluay mengajak semua pihak khususnya masyarakat Papua untuk menyatukan presepsi dalam mendukung keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) serta pemekaran wilayah otonomi baru di Papua. Langkah ini bertujuan untuk kepentingan dalam mensejahterakan masyarakat di Papua.

Hal tersebut disampaikan Yanto Eluay di Jayapura Papua, Selasa (9/3/2021).

Menurut Yanto Eluay Masyarakat Papua harus mensyukuri berkat tuhan melalui tangan pemerintah dengan adanya program Otsus dan pemekaran, mengingat kedua program ini sudah nyata dirasakan manfaatnya terutama sektor ekonomi dan pembangunan.

Lebih lanjut Yanto Eluay mengatakan keberlangsungan Otsus sangatlah penting, oleh karena itu aksi penolakan yang dilakulan oleh segelintir orang sangatlah tidak beralasan. "Aksi penolakan yang mereka lakukan tidak mewakili suara seluruh masyarakat Papua" ujar Yanto.

Yanto Eluay menegaskan bahwa Otsus dan pemekaran wilayah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua, oleh karena itu tokoh adat di kabupaten Jayapura sangat mendukung dan akan terus mendukung kedua program pemerintah tersebut.

Yanto pun dengan tegas meminta kepada segelintir orang, kelompok, politikus dan aktivis untuk tidak menjual suara rakyat Papua demi kepentingan pribadi mereka apalagi menolak Otsus dan pemekaran wilayah otonomi baru. "Umumnya masyarakat Papua mendukung keberlangsungan Otsus dan pemekaran wilayah jadi, stop bawa-bawa nama rakyat Papua" tegasnya(YG01/red).

Read More

Selamat Kepada Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw Putra Papua Yang Meraih Bintang 3 di Pundak di Kepolisian RI

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Kami mengenal seseorang putra terbaik dari Papua semenjak menjadi Kapolda Sumatera Utara, beliau sosok yang selalu menunjukkan sikap dan respon pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan, suku, budaya, status sosial dan agama kepada siapa saja masyarakat yang berinteraksi dengan beliau,

beliau sangat Nasionalis, walaupun beliau memiliki ciri khas kulit hitam gelap tapi hatinya bersih mudah memaafkan sesama. Beliau juga sangat dekat dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena beliau selalu mengedepankan sikap toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral kebangsaan yang Berbhinnekka Tunggal Ika.

Sosok Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw putra Papua yang lahir di Fakfak Papua Barat pada 25 Oktober tahun 1963, diusia 10 Tahun beliau pindah ke Kota Surabaya untuk belajar SD YPK Surabaya Timur 1976, SMP Negeri 6 Surabaya 1980 dan SMA Negeri 5 Surabaya 1983.

Kegemarannya dalam olahraga khususnya dibidang Bola Volly terus ia tingkatkan, banyak prestasi yang beliau dapatkan dibidang olahraga bola volly salah satunya terpilih untuk bermain di Malaysia dalam kejuaraan Asean mewakili Indonesia.

Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada Tahun 1987 beliau termasuk ranking 12 dari 217 orang siswa, lulus dengan pangkat letnan dua polisi dengan penempatan pertama di Polda Jawa Timur tepatnya di Polres Surabaya Timur.

Mengakhiri masa lajangnya pada tanggal 29 Desember 1995 dengan meminang putri asal Sumatra Ny. Roma Megawati Pasaribu yang dikaruniai 3 orang anak yaitu Ruth Emmanuella Waterpauw, Denzel Piereto Waterpauw dan Raisa Serafina Waterpauw.

Setelah Lulus dari PTIK akhirnya bertugas di Ibu Kota Jakarta menjadi Paban Muda pada Paban IV/Kam Sintel Polri, selama kurun waktu 3 tahun bertugas di Metro Jaya beberapa jabatan telah di embannya seperti Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakarta Pusat, Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat dan Wakapolres Tanggerang Polda Metro Jaya dan selanjutnya mengikuti pendidikan Sespim Polri di Lembang Polri pada tahun 2002.

Setelah lulus Sespim Polri, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw kembali ketanah kelahirannya dan dipercaya menjabat sebagai Kapolres Mimika, saat disana kerap terjadi perang suku, Tak lama setelah bertugas di Mimika, konflik 2 wargapun reda, 2 tahun menjabat sebagai Kapolres mimika, kemudian dpercaya menjabat sebagai Kapolres Jayapura Kota Polda Papua.

Selama kurun waktu 1 tahun menjabat sebagai Kapolres Jayapura Kota, Paulus Waterpauw dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua karena kepiawaiyannya dalam menyelsaikan permasalahan di Masyarakat.

Ditahun 2006 merupakan suatu kebanggaan tersendiri, dipercayakan menjadi komandan Upacara 17 Agustus di Istana Negara Jakarta kemudian pada tahun 2009 beliau ditarik ke Mabes Polri menjadi penyidik Utama tingkat II Dit III/Kor dan WWC Bareskrim Polri selama 1 tahun.

Ditahun 2010, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw diangkat menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri belum lama menjabat langsung dipercaya menjadi Wakapolda Papua mendampingi Irjen Pol Drs. Bekto Suprapto. Selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Wakapolda Papua, Paulus Waterpauw dpercayakan menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Menjabat sebagai Kapolda Papua Barat selama 1 tahun, anak asli suku Komoro ini mendapat kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Papua yang diserah terimakan oleh Irjen Pol Drs. Yotje Mende. Menjabat kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun, Komjen Pol Drs, Paulus Waterpauw dipercayakan menjabat sebagai Wakabaintelkam Polri.

Jabatan Wakabaintelkam diembannya selama kurang lebih 2 bulan selanjutnya, beliau dipercayakan memegang tongkat jabatan sebagai Kapolda Sumatra Utara.

Setelah menjabat selama 1 tahun 2 bulan sebagai Kapolda Sumatra Utara, Komjen Pol Drs, Paulus Waterpauw dipercaya menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI pada bulan Agustus 2018 dan pada bulan Oktober 2018 menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

Selama kurang lebih 1 Tahun menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw kembali dipercayakan menjabat sebagai Kapolda Papua sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST:/2569/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menjabat Kapolda Papua selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Penunjukan menjadi Kapolda Papua untuk kedua kalinya oleh Kapolri Jendral (Purn) Tito Karnavian kala itu bertepatan dengan maraknya unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.

Selama menjabat sebagai Kapolda papua, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw mempunyai strategi diantaranya menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Separatis Politik, Antisipasi Berita Hoax dan Ujaran Kebencian, merubah Mindset Anggota Polda Papua dan Masyarakat, serta kesiapan Pelaksanaan PON ke XX Tahun 2021 di Provinsi Papua.

Dibawah kepemimpinan, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw Trend gangguan Kamtibmas terkait kejahatan Konvensional mengalami penurunan diantaranya kasus Curanmor, Curas, Curat, dan Pembunuhan.

Kerap berdinas di Papua, Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw juga tak lepas dari urusan mengatasi gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), untuk mengatasi itu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjuk Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw sebagai Kasatgas Nemangkawi pada tanggal 13 Februari 2021.

Banyak pengungkapan kasus yang berhasil dilakukan, seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2020, Polda Papua berhasil melakukan pengungkapan kasus penjualan senjata api yang melibatkan Oknum anggota Polri, PNS dan swasta serta pengungkapan jaringan penjualan senjata api Indonesia - Philipina di Kabupaten Nabire.

Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua banyak melakukan kegiatan bhakti sosial di Jayapura maupun di daerah lainnya yang ada di Provinsi Papua. Dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Papua, berbagai Upaya telah dilakukan Polda Papua bersinergi dengan TNI dan Pemerintah Daerah. Selain itu Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw bekerjasama dengan Spirit of Papua dalam bhakti sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selamat kepada Komjen Pol Drs. Paulus Waterpauw atas jabatan baru sebagai Kabaintelkam Polri, semoga amanah dan sukses dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh negara. Terima kasih telah memberikan dedikasi dan loyalitas selama menjabat sebagai Kapolda Papua, sehingga Tanah Papua tetap aman dan damai, dari kami masyarakat yang selalu berharap Kamtibmas di NKRI tetap kondusif (YG01).

Read More

Kapolri Bahas Pemantapan Polri Presisi Bareng Kompolnas

JAKARTA - www.kamtibmasindonesia.online

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal pemantapan transformasi Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan saat menyambangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sigit mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kompolnas, pihaknya menyampaikan soal program-program yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan di masa mendatang bersama dengan Kompolnas. 

Menurut Sigit, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara. 

"Baik sisi organisasi, performance secara personal dan kegiatan-kegiatan operasional yang kami lakukan tuangkan dalam empat kegiatan transformasi yqng sudah kami canangkan, transformasi menuju Polri yang Presisi," kata Sigit di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Mantan Kabareskrim itu berharap, Polri dan Kompolnas kedepannya akan meningkatkan sinergitas yang lebih kuat. Selain itu, Sigit memastikan, pihaknya membuka ruang untuk diberikan masukan oleh lembaga pengawas kepolisian tersebut. 

"Kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan koreksi serta memberikan ruang terhadap peran Kompolnas di dalam perbaikan institusi Polri," ujar Sigit. 

Kesempatan yang sama, Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan, pihaknya sepakat untuk sama-sama membangun Polri menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional kedepannya dengan gagasan Presisi tersebut.

"Dan kami tadi mencoba menterjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya," ujar Mahfud.

Lalu, Mahfud menyebut pertemuan tadi juga membahas soal kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya Narkoba. Menurutnya, barang sitaan yang seharusnya aman jangan sampai barang sitaan tiba-tiba terjual.

"Itu semua sudah dibicarakan. Terus kelengkapan Polres dan Polsek dan sebagainya yang masih kosong tadi banyak dibicarakan. Tapi intinya kami membangun Polri masa depan yang lebih humanis , konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi," tutup Mahfud (YG01).

Read More

Kasum TNI Buka Rakornispen TNI Tahun 2021

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

9 Maret 2021  

                                                                 

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Teknis Penerangan TNI TA 2021 dengan mengambil tema “Penerangan TNI yang Inovatif dan Komunikatif Siap Bekerja Sama Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diikuti secara tatap muka 25 peserta dan virtual 60 peserta dari seluruh jajaran penerangan TNI, bertempat di Balai Wartawan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/3/2021).

Dalam amanatnya Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa Rakornispen TNI TA 2021 ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan anggaran tahun 2020 serta menyelaraskan pelaksanaan Program Kerja dan anggaran tahun 2021. “Forum ini juga bertujuan sebagai media penyampaian pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2021 yang dijadikan pedoman bagi satuan jajaran penerangan TNI dalam pelaksanaan program dan kegiatan mendukung tugas pokok TNI,” ujarnya.

Kasum TNI mengingatkan kepada peserta Rakornispen agar selalu mempedomani kebijakan Panglima TNI guna menghadapi tugas-tugas satuan Penerangan TNI kedepan antara lain, menjaga soliditas TNI-Polri, menerapkan strategi percepatan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun anggaran 2020, jajaran penerangan TNI telah mampu menunjukan capaian kinerja yang melebihi panggilan tugas dalam mendukung tugas pokok TNI. “Program dan kegiatan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan oleh TNI mampu dipublikasikan oleh jajaran penerangan secara massif dan efektif,” ucapnya.

 

Lebih lanjut Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa ada beberapa kegiatan operasi yang telah dicapai yang perlu diketahui seperti operasi dan latihan TNI di dalam maupun luar negeri, operasi perbantuan TNI dalam pengamanan tahapan Pilkada serentak 2020, berbagai operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan pesawat, kapal dan bencana alam serta peran TNI dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mampu dipublikasikan dengan baik oleh seluruh jajaran penerangan TNI.

 

“Dengan publikasi yang dilakukan oleh Penerangan TNI secara masif berdampak signifikan membentuk opini positif TNI di mata masyarakat sebagaimana diketahui bahwa pada lima tahun terakhir, berdasarkan dari beberapa lembaga survey telah menempatkan TNI sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat,” tegasnya.

 

“Capaian ini menjadi tantangan dan tanggung jawab besar bagi jajaran penerangan TNI untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara terus mempublikasikan kinerja dan capaian positif TNI diberbagai platform media,” tambah Kasum TNI.

 

Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito memberikan penekanan diantaranya, laksanakan kegiatan Rakornispen TNI dengan sungguh-sungguh dan gunakan sebagai forum bertukar informasi serta pahami apa yang disampaikan para narasumber guna meningkatkan kinerja di satuan. Tingkatkan terus sinergitas dan soliditas antar satuan penerangan TNI dengan mempublikasikan kinerja TNI diberbagai platform media, sehingga terbentuk opini positif TNI di masyarakat.

 

Diakhir amanatnya Kasum TNI berpesan agar sebagai insan penerangan TNI kuasai media sosial yang kini menjadi medan pertempuran baru, media sosial dapat membangun opini publik dan mengeliminasi pengaruh negatif yang dapat menurunkan citra positif TNI di masyarakat. Tingkatkan dan kembangkan wawasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komunikasi sehingga insan penerangan TNI dapat bertindak cepat dan terukur dalam menghadapi perang informasi ke depan.

 

Autentikasi :

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si.

Read More

Kunjungi LDII, Kapolri Bahas Dai Kamtibmas Hingga Moderasi Beragama

JAKARTA—www.kamtibmasindonesia.online

 Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran bersilaturahmi dengan pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Beberapa hal dibahas, diantaranya bagaimana memaksimalkan peran Dai untuk menyampaikan pesan Kamtibmas hingga moderasi beragama.

Kapolri mengatakan, dengan pendekatan dakwah, penyampaian pesan Kamtibmas dinilai cukup efektif ketimbang dengan bahasa Kepolisian. 

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Kapolri di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021). 

Sigit mengatakan, residu Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada hingga membuat polarisasi di tengah masyarakat. Untuk itu, penguatan moderasi beragama saat ini dinilai penting dilakukan karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19, amat sangat dibutuhkan persatuan. “Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” tekan Sigit. 

Disisi lain, Kapolri juga mengajak LDII bekerjasama dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dengan menyampaikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait  menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional. 

Di kesempatan yang sama, Pj Ketua Umum LDII Criswanto Santoso mendukung upaya Polri dalam rangka menekan penularan Covid-19. LDII kata dia, siap berkolaborasi dengan Polri. Selain dalam rangka menghadapi Covid, juga dalam upaya mempertahankan ketuhan NKRI 

“LDII siap melakukan sinergi dengan Polri demi keutuhan bangsa,” pungkas Criswanto.

(YG01/red)

Read More

Melawan Negara dan Membantai Warga Sipil, alasan yang tepat KKB-OPM Disebut Teroris

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin mendukung wacana meredefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Wacana tersebut meredefinisi KKB Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

Wacana tersebut mengacu pada pasal 1 ayat 2 dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kemudian, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

"Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh dari pada status kelompok kriminal biasa," kata Aziz kepada wartawan, pekan kemarin.

Sepanjang tahun 2020 telah terjadi 46 aksi kekerasan oleh OPM di Papua, 9 orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari 5 warga sipil dan 4 aparat keamanan. Belakangan, aksi penembakan kembali marak dengan korban jiwa dari aparat keamanan.

Polri menyebut mereka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah tersebut mendefinisikan masalah keamanan di Papua disebabkan adanya organisasi yang melanggar hukum pidana (kriminal) dengan memiliki dan menggunakan senjata secara ilegal.

Artinya anggota OPM disamakan dengan preman pasar, begal motor, perampok bank, dan penjahat lain yang memakai senjata tajam dan senjata api dalam melakukan aksinya.

Menurut Aziz, penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif. Secara taktis-operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang. Mereka yang tertangkap dipidanakan dengan perbuatan makar. Pemerintah juga perlu mendefinisikan OPM sebagai organisasi teroris sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.

"Dalam kerangka ini, meredefinisi identitas kelompok kriminal bersenjata Papua menjadi kelompok teroris, akan secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka," katanya.

"Pemerintah dan masyarakat dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua, dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat," imbuhnya.

Di samping itu, penetapannya sebagai korporasi teroris akan membantu ikhtiar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 8/2013 tentang Pendanaan Terorisme. PPATK dapat bekerja sama denganbadan intelijen finansial luar negeri untuk melacak aliran dana dan pencucian uang terkait terorisme, termasuk pencegahannya. Bagaimanapun, aliran dana adalah oksigen OPM dan sejenisnya, selain publikasi di media massa dan media sosial.

Sepanjang tahun 2019, sudah puluhan prajurit TNI yang gugur di Papua, di bunuh oleh gerombolan bersenjata tersebut. Sedangkan, pada Desember 2018 OPM membantai 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua. OPM juga menembaki pesawat pengangkut personel Brimob dan warga sipil.

Beberapa pekerja Trans-Papua dan personel aparat keamanan juga diserang sepanjang tahun 2016-2017. 

Bahkan, tahun 2017, seribu orang lebih di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika, pernah disandera, kemudian dibebaskan aparat TNI dan Polri. OPM juga membunuh tukang ojek, petugas kesehatan, bahkan memperkosa guru.

Selain itu, OPM kerap menganiaya membunuh warga asli Papua yang tidak mendukung aksinya serta mengintimidasi pejabat Pemda dan memaksa mendukung aksinya bahkan mewajibkan menyerahkan dana desa.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan, KKB Papua secara gamblang telah melawan negara dengan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, negara harus melawan dan menindak tegas.

"Kelompok separatis ini perlu ditindak tegas, diburu, apalagi mereka dengan melawan negara, menakuti masyarakat dengan senjata api," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, apapun label untuk KKB Papua, baik itu organisasi teroris maupun kelompok separatis, aparat keamanan harus memburu mereka karena telah melawan negara.

"Itu tindakan terorisme namanya, apapun yang penting harus dilawan, negara jangan takut. Ketika mereka melawan negara dengan menggunakan senjata, yaudalah harus dicari, diburu, Jangan sampai mereka dibiarkan di tengah masyarakat, memprovokasi masyarakat, menakuti masyarakat," pungkasnya(red).

Read More