Laporan terkait pertanggung jawaban bupati kabupaten Karo tahun anggaran 2021, tentang laporan pertanggung jawaban anggaran dan pendapatan daerah kabupaten Karo Tahun 2021, yang merupakan cerminan dan perhatian terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan dan partisipasi dari pihak legislatif menuju kabupaten yang lebih baik lagi.
Rapat Paripurna di buka oleh Pimpinan dari ketua DPRD Karo Iriani tarigan, bersama wakil ketua sadarta bukit dan David Cristian Sitepu, di hadiri 2/3 tambah 1 anggota DPRD Karo, dan dihadiri wakil bupati kabupaten Karo Theopilus Ginting Beserta forkopimda kabupaten Karo bersama OPD lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Karo.
Penyerahan laporan pertanggung jawaban sekaligus penandatanganan ketetapan oleh pimpinan Paripurna di laksanakan bersama peserta Paripurna di gedung DPRD Karo jln.vetran kabanjahe, Selasa 17 Mei 2021 pukul 17.30. Dan sekaligus rapat Paripurna di tutup.
Dalam pidatonya bupati Karo, yang diwakili wakil bupati Karo Theopilus Ginting membacakan,bahwa sebagai dasar acuan Pasal 20 ayat 2 peraturan pemerintah RI nomor 13 tahun 2019,tantang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah disebutkan bahwa rekomendasi BPD digunakan sebagai bahan dalam :
1, penyusunan perencana dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya.
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
3. Penyusunan peraturan daerah Peraturan Kepala Daerah atau kebijakan strategis kepala daerah.
Untuk kepala daerah supaya,
1.dapat mengevaluasi kinerja daerah yang saudara pimpin sesuai dengan rekomendasi rapat dewan yang terhormat atas laporan pertanggungjawaban Bupati Karo tahun anggaran 2021.
2. Merespon rekomendasi rapat dewan yang terhormat atas laporan pertanggungjawaban Bupati Karo tahun anggaran 2021 melalui peningkatan kordinisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Para pimpinan kepala daerah agar dapat meningkatkan kinerja nya yang diawali dengan perencanaan yang baik sehingga dalam pelaksanaannya pencapaian program dan kegiatan dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
4. Rekomendasi yang disampaikan ini harus dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program pemerintahan kedepan nya dapat lebih baik lagi.
Kinerja Bersama antara eksekutif dan legislatif dan seluruh stakeholder pembangunan yang sesuai dengan performa yang disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Karo 2021 dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2021.sah diterima dan di tandatangani.
(YG01/Deddybangun)
