Bupati Deliserdang Berjemur di Galang,Berbagai Bantuan Diserahkan



*Deli Serdang,-* Bupati Deliserdang dr.H.Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo lakukan program Berjemur (Bupati bekerja bertemu rakyat) di halaman Kantor Camatan Galang, Rabu (4/3/25) sore.


Pada program tersebut Bupati bersama Wakil Bupati masing-masing bersama istri, dr.Hj Jelita Asri Ludin Tambunan dan Ny Asniar Lom Lom Suwondo menyerahkan berbagai bantuan untuk anak yatim,santunan jaminan kematian, bedah rumah, tali asih untuk penggali kubur, penyerahan kartu BPJS Kesehatan (PBI), izin usaha dan bantuan alat olahraga dan sejumlah bantuan lainnya.


Bupati Asri Ludin Tambunan menjelaskan, seminggu sebelum pelantikan ia dan Lom Lom Suwondo sudah merancang kegiatan ini.


"Benar,sebelum pelantikan kita sudah meracang acara ini. Saya berharap,kegiatan seperti ini secepatnya diikuti kecamatan lainnya. Saya juga tidak menyangka pemberian bantuan ini begitu banyak. Ada juga untuk pendidikan dan bedah rumah. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam bedah rumah dan lainnya," kata Asri Ludin Tambunan didampingi Lom Lom Suwondo.


Asri Ludin juga berharap, kemitraan dengan pengusaha tidak hanya saat ini saja,tapi terus berkelanjutan.


Camat Galang, Drs. Syahdin Setia Budi Pane menjelaskan, kegiatan hari ini dihadiri dari empat perwakilan kecamatan yakni Kecamatan Lubukpakam, Pagar Merbau, Beringin dan Pantai Labu.


Dikatakan Budi Pane, pelayanan administrasi terpadu kecamatan lengkap dan elektronik (Paten Kali) yang diresnikan bupati untuk masyarakat yang ingin mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha). Begitu juga Rumah Bersama Kecamatan Galang untuk mengurus pelayanan dasar masyarakat.


"Kami sedang melakukan inventarisasi data, sehingga data kependudukan kita di Kecamatan Galang benar-nemar valid. Yang diresmikan Bapak Bupati tadi satu-satu yang loncing pertama di Sumatera Utara," tutur Budi Pane.


Tokoh agama Kecamatan Galang, H.Ramlan menjelaskan, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Galang merupakan kunjungan berkah dibulan suci Ramadhan.


"Mudah-mudah kehadiran Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati beserta Ibu menjadi motivasi bagi warga Galang,"tandas Ramlan.


Acara yang dilanjut buka puasa bersama tersebut juga dihadiri Sekda H.Timur Tumanggor, asisten, Ketua Dharma Wanita, Ny Boya T. Tumanggorpara kepala OPD, camat dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan undangan lainnya.(rin)


Foto.Bupati Deliserdang dr.H.Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo dan Ny.Hj Jelita Siregar serta Ny Asnidar Lom Lom Suwondo serahkan bantuan bedah rumah di Kecamatan Galang, Rabu (4/3/25) sore. *(Rizky Zulianda)*

Fokus Tingkatkan Capaian Pendapatan Daerah, Bupati Asri Ludin Warning Bapenda

 


*Deli Serdang,-* Pendapatan daerah merupakan sumber anggaran belanja daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah seperti dana hibah dan lainnya. Untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan terobosan dan inovasi agar belanja daerah yang direncanakan dalam program dan kegiatan dapat terealisasi dengan baik. 


Untuk itu, Bupati Deliserdang dr H Asri Ludin Tambunan akan fokus pada kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pencapaian target pendapatan daerah. "Bapenda ini merupakan fokus utama saya sebagai kepala daerah terhadap capaian pendapatan di Kabupaten Deli Serdang. Capaian tersebut sekarang berada di pundak bapak ibu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN," kata Asri Ludin dalam sambutannya saat memimpin apel di kantor Bapenda Deli Serdang, Jalan Sudirman, No.2, Lubuk Pakam, Selasa (4/3/2025).


Menurutnya, jumlah pendapatan yang diperoleh pada tahun 2024, masih belum signifikan. Masih dalam kategori fiskal rendah. "Intinya, kemampuan antara dana transfer dengan dana pendapatan asli daerah (PAD) masih di antara 25-30 persen. Dengan besarnya daerah ini, masih tergantung pada dana transfer. Ini menjadi titik konsentrasi saya," tegasnya.


Bupati menginginkan seluruh jajaran Bapenda untuk bekerja lebih giat dari sebelumnya. "Andai sampai Bulan April nanti, capaian PAD masih sama dengan tahun lalu, saya akan menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan evaluasi, baik struktural maupun nonstruktural," tegasnya lagi.


Bupati tidak ingin ada praktik-praktik korupsi di tubuh Bapenda. Sebab, Bapenda merupakan tumpuan dan harapan bagi Kabupaten Deli Serdang, maka sudah sewajarnya jika Bapenda berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi yang ada. "Anda semua adalah tumpuan dan harapan kabupaten ini," ujarnya.


Bupati kembali mengingatkan, agar para ASN/Non ASN Bapenda produktif dan bekerja pakai hati. Jika diibaratkan pohon, sebut Asri Ludin, Bapenda merupakan sumber air yang membuat pohon tumbuh subur. "Jangan Anda kerdilkan dan cekik pohon tersebut, biarkan dia tumbuh, berbunga dan berbuah," pungkasnya.


Usai apel, Bupati mengadakan rapat dengan pejabat struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda Deli Serdang. Hadir bersama bupati pada kunjungan kerja itu Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MAP; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dedy Maswardi SSos MAP; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs David Efrata Tarigan MSP; Inspektur, H Edwin Nasution SH; Kepala BKPSDM, Drs M Abduh Rizal Rizali Siregar MSi; Kepala Dinas Kominfostan, Drs Khairul Azman MAP; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Baginda Thomas Harahap SH; Camat Lubuk Pakam, Rio Laka Dewa SSTP MAP. *(Rizky Zulianda)*

Dokter dan Rumah Sakit Mitra Sejati Dilaporkan ke Polda Sumut Diduga Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin



*Medan,-* Dokter Aswadi Tanjung yang bertugas di RS Mitra Sejati atas dugaan kelalaian sehingga pasien bernama Julita Beru Surbakti menjadi cacat seumur hidup.


Kaki kanan pasien berusia 43 tahun ini diamputasi tanpa ada persetujuan dari suami atau keluarga pasien. Pihak keluarga hanya menyepakati di operasi bagian jari, bukan amputasi kaki bagian kanan.


Epredi Sembiring, suami dari Julita melaporkan dokter yang menangani maupun manajemen rumah sakit ke Mapolda Sumut, Senin (3/3/2025) siang bersama dengan penasihat hukumnya Hans Silalahi SH MH.


"Jadi, hari ini kami melaporkan rumah sakit Mitra Sejati Medan beserta dokternya atas dugaan malapraktik atau kelalaian sesuai dengan Pasal 440. Kami harapkan penyidik menegakkan hukum, karena istri klien kami ini menjadi cacat karena kakinya diamputasi," kata Hans.


Menurut Hans, rumah sakit ini diduga kebal hukum. Karena sudah banyak kasus dugaan malapraktik yang terjadi di rumah sakit.


"Kemarin ada juga balita yang meninggal karena dugaan kelalaian juga. Kami meminta kepada Kementerian Kesehatan, Gubernur Sumut dan Walikota Medan untuk meninjau kembali sejumlah kasus dugaan kelalaian dirumah sakit ini," tambahnya.


Selain itu, tim pengacaranya akan melaporkan dokter yang menangani pasien ke Ikatan Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran.


"Kami menduga rumah sakit ini juga menyalahi izin izinnya. Dokter yang menangani pasien juga harus diperiksa izin izinnya. Penegakan hukum harus dilakukan," terangnya.


Suami korban mengakui kasus ini sudah berjalan  6 hari, Julita Br Surbakti dilakukan oprasi amputasi pada (24/2/2025) kemarin. 


Namun, pihak rumah sakit Mitra Sejati Kota Medan, Sumatera Utara. Itu terkesan tidak “menerge” keadaan dari pasien yang terduga korban Malapraktek dokter dari pihak RS Mitra sejati. 


“Kami sudah kesal bg, mungkin karena kami orang susah, orang kecil serta mengunakan jasa BPJS Kesehatan, sehingga kami diperlakukan seperti ini, saya berharap agar dokter dan rumah sakit itu ditindak," ucap Epredi Sembiring.


Seperti diketahui, saat ini kondisi pasien Julita Br Surbakti sudah sadar pasca dilakukannya tindakan oprasi Amputasi kaki sebelah kanan nya pada senin (24/2/2025) kemarin. 


Namun, saat ini Julita Br Surbakti masih mengalami gangguan Trauma pasca kehilangan satu kakinya akibat dugaan Malapraktek yang dilakukan dokter RS Mitra sejati. 


Terlihat, ditemani keponakanya, kondisi Julita Br Surbakti pada minggu sore masih terbaring lemas di ruangan No. 349 Lt. 3 RS Mitra Sejati Medan. *(Tim)*





*Teks foto :* Suami korban (memegang surat) didampingi tim penasihat hukum saat di Mapolda Sumut.

PTPN 1 Reg 1 Dan PTPN IV Reg VI Bangun Kerjasama Pengamanan Aset Negara dengan Kajaksaan Tinggi Aceh



*Sumatra Utara,-* PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhibuddin menyambut positif kerjasama antara PTPN 4 Regional VI, dan PTPN 1 Regional 1 dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam upaya mengamankan aset negara di lingkungan PTPN. Sebab bukan pekerjaan mudah mengelola aset-aset negara di bawah BUMN.


Kajati kelahiran Medan 1968 ini mengakui banyak masalah yang terjadi menyangkut aset di lingkungan PTPN baik yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara. Apalagi menyangkut areal kebun yang intinya adalah soal tanah. Saat ini, menurutnya,  banyak sekali pihak-pihak yang  menginginkan lahan-lahat aset negara di lingkungan perkebunan untuk dikuasai, terutama yang berada di lokasi strategis. Hal seperti itu, menurut Muhibuddin,  juga beberapa kali terjadi di BUMN Pertamina di Aceh dan Jakarta. Karena itu, disarankan secara serius, PTPN mengambil langkah membuat buku putih historikal tanah-tanah HGU dari mulai awal hingga saat ini. "Ini sangat penting karena akan menjadi warisan tidak hanya menyangkut kepentingan kelanjutan korporasi  tetapi juga  catatan sejarah untuk generasi berikutnya," ujarnya.


Pengamanan Aset

Dalam sambutannya dalam acara MOU kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, Regional head PTPN IV Regional VI, Syahriadi Siregar menyampaikan penghargaan yang tinggi dengan terbangunnya kerjasamanya ini. Sebab selama ini pihaknya sangat membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari pihak kejaksaan menyamgkut keamanan aset perkebunan yang dikelola PTPN, khususnya yang ada di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh. 


Hal senada juga diungkapkan Region Head PTPN 1 Regional 1, Didik Prasetyo. Selama ini sering ada warga yang mengajukan permohonan untuk mengusahai lahan-lahan HGU yang sangat sulit diakomodir karena memerlukan proses yang tidak mudah untuk mengalihkan aset negara. "Karena itu kami sangat berharap penangan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum dari pihak kejaksaan dalam menjalankan wewenang pengelolaan aset dan  produksi perkebunan," harap Didik Prasetyo. Apalagi saat ini, menurut Didik PTPN berupaya untuk ikut berperan dalam program ketahanan pangan nasional. "Dengan adanya pendampingan ini kami merasa lebih konfiden dalam melangkah," sambungnya. 


Kegiatan yang berlangsung di Medan itu juga dihadiri Aspidum, dan Asdatun Kejati Aceh, serta Kajari Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementara dari jajaran PTPN IV, Regional VI  hadir  SEVP BS, T. Rinel, SEVP BS PTPN 1 Reg.1 Wis Pramono Budiman dan SEVP Aset Ganda Wiatmaja, sekretaris perusahaan Desmon dan Kasubag Humas Rahmat Kurniawan. *(Rizky Zulianda)*

POLRES SERDANG BEDAGAI SEGERA MENANGKAP YANG TERLIBAT DENGAN KASUS PENCURIAN BEBEK SEBANYAK 1400 EKOR




Serdang Bedagai

Polres kabupaten serdang bedagai 3 bulan ini tutup mata atas PENADA Pencurian bebek di desa sei Bamban..  Polres Serdang Bedagai belum menangkap SINDIKAT PENADA  pencurian bebek 1400ekor di SEI Bamban..

Polres Serdang Bedagai tutup mata atas ter sangka PENADA pencurian bebek 1400 ekor hingga saat ini 3 Maret 2025 padahal pelaku sudah ditangkap dan diharapkan dilakukan pengembangannya kepada siapa pelaku menjual bebek tersebut, yang mana kejadian  pencurian terjadi pada tanggal 26 nov 2024 ujar korban ini sial RS dan AO kepada awak media kami.

Kejadian pencurian terjadi di Desa sei Bamban kecamatan Sei Bamban kab. Serdang Bedagai dengan terlampir surat laporan pencurian,  kata korban kepada kami awak media sangat kecewa pencuri 5 orang sudah tertangkap..sementara penada masih berkeliaran di kab. Serdang bedagai seolah-olah adanya kebal hukum. Diharapkan Polres Serdang Bedagai respon cepat dan melakukan pengembangan karena pelaku diduga melakukan pencurian sudah ditangkap dan sedang proses persidangan.

Dengan lambatnya kinerja polres Serdang Bedagai yang hingga saat ini belum juga menangkap PENADA pencurian bebek miliknya, yang kita antisipasi akan adanya kejadian berikutnya dengan pembiaran ini, korban pun berharap agar secepatnya PENADA nya di tangkap dan di adili karena pelaku sudah dalam disidang perdana tapi penadah nya masih berkeliaran ujar korban kepada kami awak media KAMTIBMAS....J..manullang

Hari Pertama Ngantor, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tekankan Tugas Pemerintah Melayani Masyarakat

 


*MEDAN,-* Sejak pertama dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution baru secara perdana memasuki Kantor Gubernur, Senin (3/3/2025). Pada sambutan perdananya sebagai Gubernur, Ia menekankan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. 


“Kita ini semua adalah pelayan, dan tugasnya melayani, kalau masyarakat perlu minum, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan, kalau masyarakat butuh makan, kita perlu memastikan pasokannya. Butuh keamanan dan kenyamanan, kita bertugas memastikannya,” kata Bobby Nasution, saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan. 


Selain itu, Bobby Nasution juga meminta ASN Pemprov Sumut untuk senantiasa beradaptasi dengan zaman dan situasi. Ia mencontohkan, ada hewan kecil yang mampu bertahan hidup ketimbang dinosaurus pada masa itu. Hewan kecil tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara dinosaurus tidak. 


 “Yang mampu bertahan bukanlah dinosaurus, tapi hewan kecil yang hidup pada masa itu, kuncinya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu, oleh karena itu saya minta semua harus jadi seperti hewan kecil itu, kita sama-sama adaptif, ikuti perkembangan zaman, teknologi dan kepemimpinan,” kata Bobby Nasution, didampingi Wakil Gubernur Surya. 


Pada sambutannya yang perdana itu, Bobby Nasution juga mengajak Forkopimda Sumut untuk terus melanjutkan kolaborasi yang selama ini telah terbangun. Salah satu fokus yang ditargetkannya adalah menghilangkan Narkoba di Sumut. Menurutnya, Indonesia Emas 2045 Sumut akan terwujud apabila Narkoba dapat hilang.


“Saya minta support dan dukungan untuk Narkoba di Sumut, benar-benar harus kita hilangkan, kami (Pemprov Sumut) akan support penuh dengan gerakan, gebrakan, dan kami akan lakukan tindakan pencegahan di Sumut,” ujar Bobby Nasution.


Sementara itu, Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut mengucapkan selamat pada Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya. Ia optimis, keduanya mampu membawa Sumut ke arah yang lebih baik. 


“Menjadi pemimpin di Sumut tidak ringan dan tidak mudah, di semua sektor kita perlu kerja keras, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bobby dan Pak Surya, Sumut bisa melesat dan membanggakan bagi kita semua,” ucap Fatoni. 


Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua TP PKK Sumut dari Tyas Fatoni kepada Kahiyang Ayu. 


Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas. *(Rizky Zulianda)*




*FOTO :* Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu didampingi Wakil Gubernur Surya, Pj Sekda Sumut Effendy Pohan, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, serta Pj Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni,  saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta Ketua TP PKK Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan. Hadir pada kesempatan tersebut istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Binjai Jiji, serta Bupati Pakpak Bharat Franc Benhard Tumanggor.

Baksos Polri Presisi, Polrestabes Salurkan 500 Paket Sembako



*Medan,-* Sambut bulan suci Ramadhan 2025, Polrestabes Medan salurkan 500 paket sembako dalam kegiatan bakti sosial (Baksos) Polri Presisi. Paket sembako yang disalurkan ke, mahasiswa, aliansi BEM dan organisasi kepemudaan (OKP) diawali dengan kegiatan zoom meeting oleh Mabes Polri bersama seluruh Jajaran Kepolisian.


Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dalam keterangannya, Kamis (27/2) mengatakan, pertumbuhan ekonomi hari ini memang membutuhkan perjuangan bersama-sama. Kita yakin dengan kepemimpinan baru baik di level Walikota dan Gubernur serta Pemerintah Republik Indonesia pasti tidak akan henti hentinya membuat kebijakan-kebijakan yang akan mensejahterakan masyarakat semuanya.


"Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah lakukan dari mahasiswa dari kepemudaan karena yang rekan-rekan lakukan itu adalah energi kehidupan untuk kita. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut bulan suci ramadan semoga kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini serta menjadi kuat dalam menjalin persatuan dan kesatuan,"jelasnya.


Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan M. Sofyan,  S.Sos, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Medan H Zulkarnaen, SKM, mewakili Dandim 02/01 Medan, Kapten Inf Abdul Manan Marpaung, Mewakili Kajari Medan, Kasi Pidum Deny Marincha, SH, MH, Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Marelitua Simanjuntak, SH, MH, Ketua PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga, Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai, Ketua KAMMI Kota Medan M Amin Soregar, Ketua IMM Kota Medan Dion Hafiz Maulana Munthe, Ketua GMNI Kota Medan Julpadli Simamora, Ketua GMKI Kota Medan, Wendy Sembiring, Ketua PMKRI Kota Medan Aldoni Sinaga, Ketua HMI Kota Medan Cici Indah Rizki, Ketua HIKMA BUDHIS Kota Medan Michael.


Selanjutnya, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kota Medan Rohit, Ketua BEM USU Muhammad Muzzmil, Ketua SEMA Unimed,  Itsqon Wafi, Ketua DEMA UIN Sumut, Khairul Fahmi, Koordinator BEM SI Sumut Ananda Sebayang,  Koordinator BEM NUS Sumut Yogi Mahendra, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Irsan Armadi, Ketua Pemuda Al Washliyah Kota Medan, Alamsyahrudin, Ketua GP Anshor Kota Medan Husein Tanjung, Ketua GAMKI Kota Medan Boyda HK Panjaitan dan Ketua Pemuda Katolik Kota Medan Argandhi Yosua Manalu. 


Sementara, mewakili ahasiswa yang diwakili, Ketua DEMA UIN SUMUT Khairul Fahmi dalam sambutannya menjelaskan, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat berbicara di depan ini mewakili kawan-kawan sekalian. " Ini merupakan bukti nyata antara Polri mahasiswa dan ormas ini merupakan momentum kepada kita semua untuk mempererat tari silaturahmi diantara kita semua. Sebagai mahasiswa saya mengapresiasi dan bangga terhadap kegiatan ini karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita semua untuk saling peduli kepada sesama,"tukasnya. *(Rizky Zulianda)*

Seminar Telaah Kritis RUU KUHAP, RUU KUHAP Picu Disharmoni Penegak Hukum



Medan,

Praktisi sekaligus pengamat hukum UMSU, Assoc Prof,  Adi Mansar, SH, MHum menegaskan peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Polri dinilai punya pengalaman memperluas cakupan pekerjaan di segala lini, mulai dari Narkoba, Krimum, Krimsus sehingga tidak ada cakupan perkara pidana yang tidak bisa ditangani Polri. 


"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum,"jelasnya dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia yang bertemakan "Telaah Kritis RUU KUHAP", Rabu (26/2) di Auditorium UMSU. 


Dikatakan, dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi diantaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol aparat penegak hukum (APH) dalam pra peradilan. Lalu terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya. 


Sementara, narasumber lainnya, Dr Mahmud Mulyadi, SH, MHum mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.


"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu,"jelasnya. 


Kita berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum. Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi.


"Kita berharap RUU KUHAP kedepan konsepnya bukan pemidanaan lagi. Kedepan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP,"tukasnya. 


Sementara, salah seorang peserta, Dedi Kurniawan yang juga alumnus FH UMSU mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dedi menanyakan, kita harus mendukung penyidikan di tangan Polri. Karena secara SDM Polri lebih siap. Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri  dan memperkuat Kewenangan Jaksa?


Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr Mahmud Mulyadi, SH, MHum menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi.(jo)

Ketua DPW Sumut FORMAPERA Bambang Syahputra, Siap Menjalankan Amanah Roda Organisasi Sampai Ke Pelosok Daerah Di Sumut



*Sumatera Utara,-* Mubes Forum masyarakat Pemantau Negara ( Formapera) Selasa 25  February 2025 di wings hotel 

Yang di hadiri oleh ketua umum Yudhistira S,kom dan para pendiri dan pembina Formapera 

Musfa SH, Marzan SH, Mkn, Ihwan Bancin, Dedy koesnandar , Surya Darma, Arfan SH,purn Kompol Syahrizal 


Dan terlihat hadir Tamu undangan dari beberapa organisasi yaitu, Agan. SH dari ketua SBSI , Ketua IWO Sumut ikatan wartawan online Bung Amri dan jajaran ,Iwo Deli Serdang Rio Lubis , ketua formapel Anggie dan jajaran nya 


Bambang Syahputra ketua DPW FORMAPERA Sumut mengucapkan Ribuan terima kasih kepada rekan rekan sahabat sesama organisasi yang meringankan langkah hadir di acara mubes ini.


Beliau juga mengucapkan salam hormat kepada seluruh keluarga besar Formapera ribuan terimakasih telah memberikan amanah kepercayaan kepada saya untuk  menjalankan Roda Organisasi khusus di Sumatra Utara Agar Formapera dapat membantu masyarakat dan berenergi kepada aparat pemerintahan daerah  dan menjadikan sosial control masyarakat propesional dan berakhlak. 


Bambang Syahputra sebagai ketua LSM Formapera Sumut berharap kepada rekan rekan dan berkerja sama dengan azas gotong royong  tetap solid  kompak  tidak ada cerita ketua yang jelas  kerja sama dan sama sama kerja  ketua hanyalah simbol amanah saja bagi nya ungkap Bambang.


Dan Bambang  mengatakan kita juga akan merubah paradigma pandangan LSM di lapangan yang selama ini dan melihat imets buruk tentang LSM yang di lakukan oknum oknum yang mencoreng kinerja sesama kelembagaan 

Namun itu hanya lah segelintir orang saja dan masih banyak kawan kawan sesama kelembagaan yang profesional dan berakhlak 

Dan semoga kita khususnya keluarga besar Formapera kita adalah salah satu nya

Propesional dan Berakhlak 

Ungkap ketua Lsm DPW FORMAPERA Sumut Bambang Syahputra. *(Rizky Zulianda)*

Pelantikan YPLP Dan APKS PGRI Sumut, Ilyas Sitorus Ajak Seluruh Pengurus Wujudkan Mimpi PGRI



*MEDAN,–* Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Dr.  Ilyas Sitorus, M. Pd.,  sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut, mengajak seluruh pengurus dan anggota mewujudkan mimpi dan cita-cita PGRI yang sudah ada sejak dulu. Yaitu mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan, memuliakan guru, dan menolong kesulitan guru.


Hal itu disampaikan Ilyas Sitorus pada acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Selasa (25/2).


“Mimpi yang sangat luar biasa ini harus menjadi mindset semua pengurus. Jangan ber-PGRI kalau tidak ingin mempertahankan NKRI, jangan ber-PGRI kalau tidak ingin memajukan pendidikan, jangan ber-PGRI kalau tidak ingin memajukan guru, dan jangan ber-PGRI kalau tidak ingin menolong kesulitan guru,” ucap Ilyas Sitorus. 


Ilyas berharap, keberadaan guru dari pelosok desa hingga ibu kota menjadi kekuatan bagi PGRI untuk membangun dan mewujudkan mimpi tersebut. Kepada pengurus yang baru dilantik, Ilyas pun berharap dapat bersama-sama membesarkan PGRI. 


Sementara itu, Ketua Pembina YPLP Pusat Prof. Dr.  Supardi membenarkan apa yang disampaikan Plh PGRI Sumut Dr. Ilyas Sitorus, M. Pd., bahwa tujuan dari PGRI adalah nasionalis, dalam rangka mempertahankan NKRI. PGRI, katanya, ingin membela hak-hak guru dan membela kesulitan guru. Hal itulah yang saat ini sedang dielaborasi mejadi jati diri PGRI.


“Organisasi PGRI dijadikan sebagai organisasi perjuangan. Hal ini dalam rangka membela NKRI dan menjunjung nasionalis yang disempurnakan melalui pendidikan. PGRI juga sebagai lembaga profesi dan PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan,” kata Supardi.


Dirinya berharap dengan kekuatan yang dimiliki, PGRI maka mampu mengembangkan dan membina sekolah-sekolah yang ada di Sumut. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sekolah PGRI baru berdiri di 9 kabupaten/kota, di antaranya di Kota Medan (7 sekolah), Sibolga (2 sekolah), Kabupaten Toba (2 sekolah), Tapanuli Utara (1 sekolah), Serdangbedagai (1 sekolah), Langkat (1 sekolah), Labuhanbatu Selatan (2 sekolah), Deliserdang (2 sekolah), dan Batubara (1 sekolah).  Sekolah yang sudah berdiri tersebut merupakan sekolah TK, SMP, SMA, dan SMK. 


Dia berharap, kepada pengurus yang baru melakukan pendataan dan penataan, baik berupa kelembagaan dan aset, khususnya di Sumut. Supardi mengatakan, berdasar data yang ia peroleh, di PGRI Sibolga siswanya hanya 36 orang. Namun aset tanah yang dimiliki luasnya 1 hektare. Dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan, ia mencontohkan bisa saja kemudian aset tersebut dikembangkan menjadi Universitas PGRI. 


“Saya berharap kepada pengurus yang dilantik dapat memberikan karya dan turut dalam pembangunan Sumut,” ucapnya.  


Adapun susuan pengurus YPLP PGRI Sumut masa bakti XXIII Periode 2025-2030 yang dilantik oleh Ketua Pembina YPLP Supardi yakni Ketua Jamilin Purba, Wakil Ketua Junaidi, Sekretaris Sabam Malatua Nainggolan, Bendahara Anita Hasibuan, dan para anggota. Pada kesempatan itu Ilyas Sitorus juga melantik Pengurus Satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Sumut masa bakti XXIII tahun 2024-2029 yang diketuai oleh Mardimpu Sihombing beserta jajarannya. *(Rizky Zulianda)*





*FOTO :* PELANTIKAN YPLP DAN APKS PGRI

Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut,  pada acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut.