Hadiah Spesial "Mars Pemuda Adat Papua" dari Danlanud Silas Papare

Papua, www. Kamtibmas Indonesia.online

Komandan Lanud Silas Papare, Marsma TNI Budhi Achmadi kembali menciptkan sebuah lagu dengan judul "Mars Pemuda Adat Papua" lagu ini dipersembahkan untuk Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua Minggu,(28/02/21).

Danlanud Silas Papare dibantu Galih Setiawan, Wendy Dwi Aditya dalam proses aransemennya yang digarap di Studio Starlight Jakarta, sementara untuk proses editing video dilaksanakan oleh Staf Penerangan Lanud Silas Papare, Jayapura.

Danlanud menyampaikan bahwa produksi lagu tersebut merupakan implementasi dari pelaksanaan konsep 3K (Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi) yang menjadi penekanan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam Rapim TNI beberapa waktu lalu.

"Dengan berjalannya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Pemuda Adat Papua dan Lanud Silas Papare yang memiliki kesamaan visi dalam semangat membangun Papua, sehingga dapat mewujudkan sinergitas yang harmonis" terang Marsma Budhi.

Lebih lanjut Danlanud menyampaikan bahwa dengan terciptanya sinergitas yang harmonis tersebut, Jan Christian Arebo, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua mengajukan usulan kepada Danlanud untuk menciptakan lagu yang mencerminkan kecintaan kepada NKRI dan semangat generasi muda Papua dalam membangun Papua.

Hal Senada disampaikan Jan Christian Arebo, selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua bahwa yang melatarbelakangi terciptanya Lagu Mars Pemuda Adat Papua ini adalah suatu keinginan yang besar untuk memberikan semangat kepada generasi muda Papua dalam membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme, sehingga rasa cinta kepada tanah air itu semakin kuat terpatri dalam sanubarinya.

"Mars Pemuda Adat Papua ini, menjadi kebanggan kita Pemuda Adat Papua. Nantinya disetiap moment-moment Pemuda Adat Papua baik itu Musyawarah Daerah, ataupun Kongres Pemuda Adat, tentu Mars ini akan dinyanyikan sehingga ini akan menggema, di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Privinsi Papua." Lanjut Jan Arebo.

Lebih Lanjut Jan menyampaikan rasa bangga atas atensi dari pihak TNI dalam hal ini Lanud Silas Papare, yang mana sudah memberikan atensi yang luar biasa bagi Pemuda Adat Papua untuk terus memacu diri dan bersemangat dalam menyuarakan semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme di tanah Papua.

"Selain itu, kami selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang mana telah memberikan instruksi kepada pimpinan TNI termasuk Danlanud Silas Papare untuk melakukan 3K (Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi) kepada seluruh masyarakat Papua dalam menjaga tanah Papua untuk tetap aman, nyaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." terang Jan.

Jan Christian Arebo juga mengucapkan ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang mana telah memberikan bantuan antigen kepada masyarakat Papua, khususnya Pemuda Adat Papua, hal ini sangat bermanfaat bagi kami, masyarakat Papua(red).

Read More

Kontak Tembak TNI Dengan KSB Di Hitadipa, 1 KSB Tewas

Papua,www.kamtibmasindonesia.online

Kontak tembak prajurit TNI dengan KSB (Kelompok Sipil Bersenjata) kembali terjadi pada Minggu dinihari sekitar pukul 00.15 WIT, di distrik Hitadipa kabupaten Intan Jaya - Papua (28/2/2021)

Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan kejadian ini menunjukan bahwa KSB terus aktif mengganggu pos dan aktivitas TNI termasuk ditengah malam.

Menurut Kapen kejadian ini terjadi saat perpindahan pasukan dimana 2 orang KSB menembak dari arah belakang sehingga terjadi kontak tembak. "1 orang berhasil dilumpuhkan sedangkan 1 orang lagi lari meninggalkan temannya sambil membawa senjata dan dari pihak TNI tidak ada korban" ujar Kapen Kogabwilhan III.

Lebih lanjut Kapen mengatakan bahwa aksi mereka selalu seperti itu, "yang selamat selalu membawa kabur senjata temannya dan di posting di media sosial, bahwa korban adalah warga sipil dan motifnya selalu begitu"ungkap Kapen.

Pagi ini korban sudah diserahkan kepada tokoh masyarakat kp Titigi, saat ditanya korban dari kelompok siapa, Kapen Kogabwilhan III mengatakan bahwa hal ini sedang didalami karena tidak ada identitas dan tidak dikenal oleh masyarakat kp Titigi.

"Ini menambahkan keyakinan bahwa yang bersangkutan adalah dari KSB, selain tak dikenal warga dilokasi kejadian, tidak mungkin warga yang baik menembaki pergerakan aparat TNI di tengah malam" pungkas Kolonel Czi IGN Suriastawa(YG01/red).

Read More

Dimulai, Operasi Gaktib Dan Yustisi Polisi Militer 2021 di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari

Manokwari. kasuari18-www.kamtibmasindonesia.online

 Operasi Gaktib (penegakan tata tertib) dan yustisi Polisi Militer TNI (POM TNI) tahun 2021 di wilayah Kodam XVIII/Kasuari dimulai, yang ditandai dengan upacara gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer 2021, dipimpin oleh Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han), Kamis (25/2/2021) di lapangan upacara Makodam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat.

“Pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subjek hukum, melalui upaya edukasi. Karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI sehingga kepatuhan terhadap norma, peraturan, dan hukum dapat ditegakkan, baik atas kesadaran individu maupun ditegakkan secara struktural formal," kata Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Pangdam.

Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI. Hal ini harus diwujudkan dalam penyelenggaraannya secara tegas dan berwibawa untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan hukum para prajurit TNI, baik perorangan maupun kesatuan.

“Kepada seluruh petugas Polisi Militer TNI, saya selaku Panglima TNI berharap agar dalam pelaksanaan tugas memedomani kebijakan pimpinan TNI. Ciptakan metode pembinaan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib, baik dengan sesama Polisi Militer angkatan maupun dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tingkatkan profesionalisme prajurit Polisi Militer TNI, khususnya penguasaan, pemahaman dan penghayatan aturan hukum,” ujar Marsekal Hadi Tjahjanto.

Saat ini TNI dan Polri beserta komponen bangsa lainnya tengah melakukan upaya _extraordinary_ untuk menurunkan angka penularan Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan menggencarkan penegakkan disiplin protokol kesehatan. Oleh karena itu, menurut Panglima TNI, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Keluarga besar TNI harus menyampaikan informasi yang benar terkait pandemi kepada masyarakat di lingkungannya, jangan sampai hoaks di media sosial menjadi penghambat upaya mengendalikan pandemi.

“Prajurit TNI harus bisa menjadi contoh baik dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI cenderung akan dicontoh oleh masyarakat umum. Maka sekali lagi saya tekankan agar tugas pemeliharaan dan penegakan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan TNI harus dilaksanakan secara terus-menerus dan bersifat melekat, baik oleh para Pimpinan/Komandan satuan maupun oleh Polisi Militer sebagai badan pelaksana,” pesan Panglima TNI.

Tema Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi 2021 POM TNI adalah “Dengan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi TA 2021, Polisi Militer siap Meningkatkan Ketaatan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib Prajurit guna membangun TNI yang Profesional dan Menjadi Kebanggan Rakyat demi Keutuhan NKRI”.

Hadir dalam kegiatan ini, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Djoko Andoko, para Asisten dan Kabalakdam XVIII/Kasuari, Dandim 1801/BS Manokwari, Kafasharkan TNI AL Manokwari, para PJU Polda Papua Barat, Dansat Brimob Polda Papua Barat, Kadishub Provinsi Papua Barat beserta jajarannya, Kadinkes Provinsi Papua Barat, pejabat Provinsi Papua Barat, para prajurit Kodam XVIII/Kasuari dan personel Polri dari Polda Papua Barat (red).

Sumber:

(Pendam XVIII/Ksr)

Read More

Terkait Oknum Polisi Kalideres Bunuh Anggota TNI dan Warga Sipil, Pangdam Jaya: Selesaikan Secara Adil

Jakarta –www.kamtibmasindonesia.online

 Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya menyampaikan harapannya agar kasus penembakan anggota TNI oleh oknum Polisi Kalideres dapat diselesaikan secara adil. Informasi itu didapatkan dari konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya, yang juga dihadiri oleh Kapendam Jaya, Letnan Kolonel Arh Herwin BS, Kamis, 25 Februari 2021 bertempat di Mapolda Metro Jaya.

Sebagaimana diketahui, pada dinihari tadi, Kamis (25/02/2021), seorang polisi berpangkat Brigadir dari Unit Buser Polsek Kalideres, Polres Jakarta Barat, menembak mati seorang anggota TNI aktif, Riski Sinurat, dan dua warga sipil, serta melukai satu warga sipil lainnya, di Cafe RM, Cingkareng Barat, Jakarta Barat. Oknum polisi bernama Cardo Siahaan itu menolak untuk membayar minuman yang dipesan dan dikonsumsinya di kafe tersebut di saat Café RM sudah akan tutup. Tidak hanya menolak membayar, justru sang oknum yang diduga psikopat itu mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan menembak ketiga korban secara bergantian.

Terkait kasus tersebut, Kapendam Jaya mengatakan ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pangdam Jaya selaku Dangartap-1/Ibukota untuk diketahui publik. Pertama, bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di Ibukota.

“Kemudian, yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya untuk disampaikan kepada semua pihak bahwa ke depan akan lebih diperketat untuk pelaksanaan Patroli Bersama antara Garnisun dan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama baik Institusi Angkatan Darat pada khususnya,” beber Kapendam Letkol Herwin.

Di akhir pernyataannya, Kapendam Jaya mengatakan bahwa pihak Kodam Jaya berharap agar rekan-rekan anggota TNI tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan, “Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan, terutama kepada prajurit di lapangan, agar tidak terjadi sesuatu dinamika terprovokasi, kita tetap mengharapkan sinergitas TNI-Polri. Demikian terima kasih,” tutup Kapendam Jaya. (AMR/Red)

Read More

Kerukunan Masyarakat Papua di Jawa Timur Dukung Keberlanjutan Otsus

Surabaya, www.kamtibmasindonesia.online

Kerukunan Masyarakat Papua yang berada di Jawa Timur mendukung program pemerintah tentang keberlanjutan Otsus untuk membangun kampung halamanmya di tanah Papua.

Hal ini ditegaskan penanggung jawab kegiatan Freek Rumbarar yang sehari-hari menjabat sebagai Humas Kerukunan Silaturahmi orang-orang Papua di Jawa Timur bertempat di Restoran Ayam Bakar Primarasa, Jl. Ahmad Yani Kec. Gayungan Surabaya.

Edy Woriwoy salah seorang tokoh Papua yang hadir pada saat acara juga menyampaikan pernyataan sikap dari Kerukunan Silaturahmi Orang- Orang Papua Jawa Timur, "Kami mendukung pelaksanaan Otsus Papua Jilid II dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat di Papua dan Papua Barat" tegasnya.

Lebih lanjut ia mangatakan Otsus Papua Jilid II merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur, agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

Edy juga mengapresiasi langkah pemerintah khususnya TNI-Polri yang telah merekrut ribuan putra-putri terbaik di Papua untuk dididik menjadi abdi negara melalui jalur Otsus, "Ini langkah yang sangat luar biasa" imbuhnya.

Edy Woriwoy mewakili masyarakat Papua di Jawa Timur berharap

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Papua agar profesional dan transparan dalam pengelolaan penggunaan dana Otsus Papua Jilid II serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima Otsus Jilid II, khususnya pendidikan untuk anak-anak Papua dan Papua Barat serta anak-anak Papua di perantauan.

"Kami mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program Otsus Papua Jilid I, agar masyarakat Papua dapat mengetahui penggunaan dananya apakah tepat sasaran atau tidak, karena program Otsus Jilid  I hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja" ucapnya.

Dia juga meyarankan kepada pemerintah pusat agar membentuk lembaga independent untuk pendampingan dan pengawasan program Otsus Papua Jilid II agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran (red).

Read More

Menkopolhukam: “Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju"

Jakarta,www.kamtibmasindonesia.online

Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju, misalnya anggarannya khusus. Menurut Econit, perkepala rata-rata 17 kali biaya Indonesia untuk Papua. Di bidang pendidikan ada beasiswa yang jumlahnya besar, bahkan ada program yang memberikan prioritas bagi putra putri Papua untuk bersekolah dan kuliah di Jawa.

Hal ini ditegaskan Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat membahas perkembangan situasi di Papua bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua, di Istana Ballroom, Hotel Sari Fasific Jakarta, Senin (22/02/2021).

Menurut Mahfud, dibutuhkan peran serta kepala daerah dan DPRD serta tokoh-tokoh masyarakat untuk eliminir eskalasi keamanan dan kemajuan masyarakat Papua.

“Tudingan pengamat luar, tidak benar. Karena keseluruhan sumbangannya pada Indonesia hanya 12 Triliun, pemerintah sudah keluarkan 46 Triliun setiap tahun, dan itu teraudit,” tegas Mahfud.

Lanjut Mahfud, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres no 9/2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat agar pembangunan di Papua komprehensif terpadu dan terukur, agar ada kemajuan yang bisa dilihat bersama-sama.

“Terkait itu pemerintah sedang memproses revisi uu tentang Otsus, yang terfokus pada dua pasal saja, yaitu pasal 34 tentang dana Otsus, yang dari sebelumnya 2 persen dinaikkan jadi 2,25 persen dana alokasi umum. Pasal 76 menyangkut pemekaran provinsi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Saat ini sedang dalam proses legislalasi, sudah di DPR dan targetnya sebelum November selesai, karena dana Otsus maksimal sampai 21 November,” tambah Mahfud.

Dalam kesempatan ini Menko Polhukam Mahfud MD mengajak kepala-kepala daerah dan DPRD setempat agar memberikan dukungan, memberi masukan agar hasilnya nanti lebih sempurna, meskipun berbagai tokoh oleh Mahfud telah ajak bicara, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat Papua.

Menanggapi hal tersebut Bupati Jayapura, Mathius Awaitouw sebagai ketua Forum menjelaskan mendukung langkah strategis pemerintah pusat untuk tanah Papua.

“Ada sembilan wilayah kabupaten kota se-Tanah Tabi dan Saireri yang saat ini masuk dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua. Papua perlu kesejahteraan yang cepat dan menurut kami Otsus jadi solusi terbaik. Itu sebabnya kami para kepala daerah se-Tabi dan Saireri siap menyambut inpres 9/2020,” ujar Mathius Awaitouw.

Sementara itu, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mengusulkan agar dana Otsus berlanjut dan dibentuk satu badan khusus untuk tangani dana Otsus dan tidak lagi lewat pemerintah.

Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Abisai Rollo menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bagi kami bukan NKRI harga mati, karna kalau harga mati masih bisa ditawar-tawar. Kami tidak bisa ditawa-tawar, NKRI sampai mati,” ujar Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BSSN yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri, Staf Khusus Menko Polhukam, tokoh perempuan Papua, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua PW GKI Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua (red).

Read More

Oknum Polsek Kalideres Ini Diduga Bunuh Anggota TNI dan Warga Sipil, Hukum Mati Saja

Jakarta - www.kamtibmasindonesia.online

Seorang oknum polisi dari Polsek Kalideres, Polres Jakarta Barat, diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap 1 orang anggota TNI dan 2 warga sipil, pada Kamis subuh, 25 Februari 2021. Peristiwa mengenaskan itu terjadi sekitar pukul 05.10 di Cafe RM Jl. Outer Ring Road RT. 04/06 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ketiga korban meninggal di tempat akibat tembakan dari senjata api yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial CS berpangkat Brigadir Polisi.

"Penembakan dilakukan oleh anggota Polsek Kalideres terhadap 3 orang, satu diantaranya anggota TNI," ungkap Kapten Inf Lukman Hakim, Dansat Intel kodim Jakarta Barat.

Ketiga korban meninggal adalah Martinus Rizky Kardo Sinurat, anggota TNI berpangkat Pratu; Feri Saut Simanjuntak, waiter Cafe RM; dan Manik, kasir Cafe RM. Selain korban meninggal, warga sipil lainnya yang jadi sasaran kebrutalan polisi Kalideres itu adalah Manajer Cafe RM bernama Hutapea yang mengalami luka serius.

Informasi yang berhasil dihimpun di TKP, kejadian bermula saat pelaku, oknum polisi Cardo Siahaan dari Polsek Kalideres, datang ke lokasi sekira jam 02.00 WIB bersama temannya bernama Pegi, dan langsung memesan minuman. Menjelang subuh, saat kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, staf Cafe RM, Feri dan Manik, melakukan penagihan bill pembayaran minuman kepada Cardo Siahaan sebesar Rp.3.335.000,- namun pelaku tidak mau membayar.

Sejurus kemudian, korban Martinus Rizky Kardo Sinurat selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan ditembakkan kepada ketiga korban secara bergantian.

Selanjutnya, pelaku bergegas keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya. Dia kemudian dijemput temannya dan pergi menggunakan mobil.

Kini pelaku sudah diamankan di Propam Polda Metro Jaya. Publik mengharapkan agar oknum polisi Cardo Siahaan yang bermental brutal dan cenderung psikopat itu dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan minimal sanksi hukuman mati.

"Oknum polisi ini sangat berbahaya, bunuh 3 orang sekaligus seperti bunuh ayam saja, terlihat tanpa ekspresi sama sekali. Itu indikasi dia mengidap kelainan jiwa alias psikopat. Rakyat selama ini menggaji oknum polisi psikopat? Gila benar. Harus dihukum seberat-beratnya, hukuman mati cocok untuk oknum brutal seperti ini yaa," kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. (YG01/WL/Red/)

Read More

Oknum Polsek Kalideres Ini Diduga Bunuh Anggota TNI dan Warga Sipil, Hukum Mati Saja

Jakarta - www.kamtibmasinonesia.online

Seorang oknum polisi dari Polsek Kalideres, Polres Jakarta Barat, diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap 1 orang anggota TNI dan 2 warga sipil, pada Kamis subuh, 25 Februari 2021. Peristiwa mengenaskan itu terjadi sekitar pukul 05.10 di Cafe RM Jl. Outer Ring Road RT. 04/06 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ketiga korban meninggal di tempat akibat tembakan dari senjata api yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial CS berpangkat Brigadir Polisi.

"Penembakan dilakukan oleh anggota Polsek Kalideres terhadap 3 orang, satu diantaranya anggota TNI," ungkap Kapten Inf Lukman Hakim, Dansat Intel kodim Jakarta Barat.

Ketiga korban meninggal adalah Martinus Rizky Kardo Sinurat, anggota TNI berpangkat Pratu; Feri Saut Simanjuntak, waiter Cafe RM; dan Manik, kasir Cafe RM. Selain korban meninggal, warga sipil lainnya yang jadi sasaran kebrutalan polisi Kalideres itu adalah Manajer Cafe RM bernama Hutapea yang mengalami luka serius.

Informasi yang berhasil dihimpun di TKP, kejadian bermula saat pelaku, oknum polisi Cardo Siahaan dari Polsek Kalideres, datang ke lokasi sekira jam 02.00 WIB bersama temannya bernama Pegi, dan langsung memesan minuman. Menjelang subuh, saat kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, staf Cafe RM, Feri dan Manik, melakukan penagihan bill pembayaran minuman kepada Cardo Siahaan sebesar Rp.3.335.000,- namun pelaku tidak mau membayar.

Sejurus kemudian, korban Martinus Rizky Kardo Sinurat selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan ditembakkan kepada ketiga korban secara bergantian.

Selanjutnya, pelaku bergegas keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya. Dia kemudian dijemput temannya dan pergi menggunakan mobil.

Kini pelaku sudah diamankan di Propam Polda Metro Jaya. Publik mengharapkan agar oknum polisi Cardo Siahaan yang bermental brutal dan cenderung psikopat itu dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan minimal sanksi hukuman mati.

"Oknum polisi ini sangat berbahaya, bunuh 3 orang sekaligus seperti bunuh ayam saja, terlihat tanpa ekspresi sama sekali. Itu indikasi dia mengidap kelainan jiwa alias psikopat. Rakyat selama ini menggaji oknum polisi psikopat? Gila benar. Harus dihukum seberat-beratnya, hukuman mati cocok untuk oknum brutal seperti ini yaa," kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. (YG01/WL/Red/)

Read More

Komnas HAM Dukung TNI-Polri Lakukan Pengamanan di Papua

(Jakarta. www.kamtibmasindonesia.online

Komnas HAM tidak pernah setuju penarikan personel TNI-Polri yang bertugas di Papua karena  salah satu pelindung HAM itu TNI-Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri tahun  2021 beberapa waktu yang lalu yang di tayangkan melalui Channel YouTube Tribrata Humas Polri, Senin (15/2/2021).

Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan mensinyalir bahwa ada pihak- pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” ujarnya.

Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari KKB bahkan KKB kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat di Papua, sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban beringasnya KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020). Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cenderawasih. Justru kehadiran aparat di daerah yang belakangan ini sudah diisi aparat juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri.

“Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Yang minta-minta itu KKB,” ujar Mahfud saat itu.

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini oleh TNI dan Polri. Sehingga, banyak aparat TNI dan Polri yang diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua.

Hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sekaligus sebagai jawaban dari pandangan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini dilakukan TNI-Polri. Sebab menurut dia, pendekatan yang dilakukan TNI-Polri membuat warga semakin ketakutan dan memperburuk kepercayaan masyarakat Papua tehadap pemerintah. (YG01)

Read More

Wakasal : Perlunya fungsi pengawasan dan pengendalian di lingkungan TNI AL

Jakarta, www.kamtibmasindonesia.online

 Perlu adanya fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dengan optimalisasi tugas pokok dan pengelompokan berdasarkan pengorganisasian tugas sebagai upaya mengoptimalkan out come, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian, demikian penjelasan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., saat memimpin rapat pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan TNI AL secara tatap muka dan daring bertempat di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (19/02).

Kegiatan rapat ini sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Kewasgiatan di Lingkungan TNI AL. Kegiatan diikuti para pimpinan jajaran TNI AL yakni Unsur pembantu Pimpinan dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) serta Unsur Pelayanan TNI AL. Pelaksanaan pegawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan TNI AL bertujuan untuk menjamin pelaksanaan berbagai program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pimpinan.

Wakasal dalam paparannya antara lain menjelaskan bahwa untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya, TNI menyelenggarakan beberapa fungsi yakni utama, umum dan khusus. Sementara itu, dalam penyelenggaraan fungsi organisasi memiliki jenjang serangkaian wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi-fungsi mulai dari Pembina Fungsi sampai Badan/Satuan pelaksana fungsi di bawahnya

Wakasal menambahkan, perkembangan organisasi TNI yang sangat dinamis sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, terdapat perubahan organisasi TNI (Mabes/Angkatan) yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pembina Fungsi sampai dengan Badan/Satuan pelaksana fungsi dibawahnya khususnya terhadap organisasi-organisasi yang baru dibentuk.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

(YG01/red)

Read More